Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, dengan perhitungan sebagaiberikut: No URAIAN Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.996.437.750a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 60.400.221.399a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP132/KEB/WPJ.20/2016,tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00022/207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP132/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00022/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp. 223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesar Rp.253.094.994 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00117/207/14/052/16 tanggal

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00899/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00117/207

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di wilayah Dusun Jorok, RT.005/RW.003, Desa Jorok Luar,Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Halaman dari 11 Penetapan Nowor (207/PUtPQ01W/PA.TLG2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 474/207/1X/2016, tanggal28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sckongkang Bawah,Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telahditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.

Makawaru bin Patau, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isterimenikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Dusun Jorok, RT.005/RW.003, DesaJorok Luar, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;Hatemee 4 dari 1) Penctapan Somer (207/Pdt.

Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan Matemen 11 dari 11 Pemetapan Nomor (207/Put.P/20GPATLG

sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak September 2008 Nomor: 00059/207

.8.534.993.437,00Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP670/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2008 Nomor:00059/207

Putusan Nomor 2943/B/PK/Pjk/2019KEP648/WPJ.10/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2012 Nomor 00070/207/12/511/14 tanggal 5 Maret2014, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79928/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP648/WPJ.10/2015 tanggal 6Maret 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00070/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang, sehingga pajakdihitung

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padatanggal 04 Mei 2012 di hadapan pejabat KUA Kecamatan BantarsariKabupaten Cilacap, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah KUAKecamatan Bantarsari, Nomor : 207/11/V/2012 tertanggal 05 Mei 201 2;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus PerawanTergugat berstatus Jejaka: 22+ 2+ 2 2222 ==3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBantarsari Kabupaten Cilacap dengan Nomor 207/11/V/2012; yang telahdinazegelen dan bermetrei cukup, bukti P.2;Bahwa untuk menguatkan gugatanya Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :=1.

sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihatdalam kata pengantar/pembuka dari surat permohonan banding ini;Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimanadisyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku telahdipenuhi dengan sah dan meyakinkan;LATAR BELAKANG PENGAJUAN BANDINGBahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing Satu, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00005/207

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP455/WPJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010Masa Pajak Februari 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP455NVPUJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010 MasaPajak Februari 2009; dan,3.

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43980/PP/M.1/16/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor KEP455/WPJ.07/2011 tanggal 28 Februari 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Februari 2009Nomor 00005/207

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Februari 2009 Nomor 00005/207/09/052/10 tanggal 24 Februari 2010,atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP:01.069.505.4052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebihdibayar sebesar Rp1.861.784.803,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor198/UNI/FIN/XII/13 tanggal 19 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1931/WPJ.07/2013 tanggal 24 September 2013 yang diterima padatanggal 26 September 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00755/207

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNo. 00755/207/10/055/12 tanggal 29 Juni 2012 Masa Pajak Juni 2010dengan perincian sebagai berikut: ; Semula Dikurangkan MenjadiUraian(Rp) (Rp) (Rp)a. PPN Kurang / (Lebih) Bayar 93.077.453 (2.146.000) 90.931.453b. Sanksi Bunga 0 0 0c. Sanksi Kenaikan 93.077.453 (2.146.000) 90.931.453d.

Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar 186.154.906 (4.292.000) 181.862.906 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Pemohon Banding mengajukanbanding atas keputusan keberatan tersebut;URAIAN BANDINGUraian Formal Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat No.057/TAX/FSSC/UNI/2012 tanggal 26 September 2012 atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar No. 00755/207/10/055/12 tanggal 29 Juni 2012 yangdisampaikan ke KPP PMA Dua tanggal 26 September 2012;Bahwa Terbanding telah memberikan

dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan keteranganketerangan di atas, maka Pengajuan SuratBanding ini sudah memenuhi syarat formal banding;Materi BandingBahwa terdapat perbedaan pendapat (sengketa) atas hasil pemeriksaan pajakterhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010 yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Dua sebagaimana yang telah dituangkandalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa No. 00755/207

Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64202/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1931/WPJ.07/2013 tanggal 24September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 365 B/PK/PJK/2017Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00755/207

mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan KeberatanNomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00045/207

Putusan Nomor 2065/B/PK/PJK/2017Agustus 2010 (Lampiran 1), yang Pemohon Banding terima melalui fax padatanggal 9 Maret 2015 yang memutuskan menolak keberatan atas SuratKetetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Januari 2009 (Lampiran 2) denganperincian sebagai berikut: Tabel 1(dalam Rupiah)Uraian Semula Ditambah/(dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) 2.704.137.794,00 0,00 2.704.137.794,00BayarSanksi Bunga 1.297.986.141,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00045/207/10/725/14tanggal 24 November 2014, masa pajak Agustus 2010;3. Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor PEMMSA/008/2015 tertanggal 21 Januari 2015 atas SKPKB dimaksud, dan suratkeberatan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 Februari2015;4.

Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00045/207/10/725/14 tanggal 24November 2014 untuk masa pajak Agustus 2010;DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDINGBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, bersama ini perkenankanlahPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015. Bandingatas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai denganhak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:Halaman 2 dari 27 halaman.

Pemohon Banding Masa Januari2009 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73105/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 09 Agustus 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP149.K/WPJ.14/2015 tanggal 24April 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00045/207

Putusan Nomor 21 72/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor0001 7/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,surat keputusan sebagaimana disebut di atas Pemohon Banding terima padatanggal 13 Oktober 2014;Bahwa menurut Terbanding, atas penyerahan mangaan terhutang PajakPertambahan

Pertambahan Nilai sebesar Ro117.216.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan pajak tidak diperlukan;KRONOLOGI SENGKETABahwa kronologi sengketa sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00017/207

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 117.216.000,00 Surat KeberatanBahwa terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009tersebut telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014tanggal 21 Januari 2014 dan dikirimkan via pos pada tanggal 22 Januari 2014ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan Bukti Pengiriman Nomor13209784777 tanggal 22 Januari 2014 Jam 14.53 WIB, adapun jumlah pajakyang terhutang menurut

Surat Keputusan KeberatanBahwa terhadap keberatan yang diajukan telah diterbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP894/WPVJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memutuskan MenolakKeberatan Pemohon Banding yang diajukan melalui Surat Nomor 004/SMRJKT/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 7/207

Pajak Pertambahan Nilai terhutang dan Sanksi administrasi berupa bungaPasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "NIHIL";PERMOHONAN BANDINGBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnyapermohonan banding dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor00017/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Nopember 2009,sebesar Rp117.216.000,00

legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self assessment dan dilindungi oleh UndangUndangmaupun peraturan pelaksanaannya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Wajib Pajak di Indonesia;Bahwa oleh karena SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00186/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut diterbitkan dengan telahmelawan hukum dan ketentuan formal yang ada berkaitan dengan penerbitanSKPKB dari hasil pemeriksaan, maka penerbitan SKPKB PPN Masa

PajakDesember 2010 Nomor: 00186/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttelah cacat hukum, sehingga oleh karenanya SKPKB PPN Masa PajakHalaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2016Desember 2010 Nomor: 00186/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebutharus dibatalkan demi hukum;Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1589/WPJ.19/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal KeberatanAtas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor : 00186/207/10/051/12tanggal

25 April 2012 (objek sengketa banding), yang telah mempertahankanSKPKB PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor : 00186/207/10/051/12tanggal 25 April 2012 yang telah terbukti secara nyatanyata telah cacat hukum,harus dibatalkan demi hukum;Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum bagi PemohonBanding, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanuntuk memberikan putusan sebagai berikut :1.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1589/WPJ.19/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Keberatan AtasSKPKB PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor : 00186/207/10/051/12tanggal 25 April 2012;3.

Jenderal Pajak Nomor: KEP1589/WPJ.19/2012 tanggal 12 Desember2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00186/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012, atas nama: PT.

terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/2015Bahwa pada kesempatan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor :00008/207

Dasar Pengajuan Gugatanbahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima oleh Penggugat padatanggal 06 Nopember 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGATbahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2008 sehinggaUndangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuai dengantahun

Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00008/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak;2. SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13;bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan;E.

Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN NomorHalaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/201500008/207

Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) tidak perlu dilayani ataudilaksanakan oleh Tergugat ;Halaman 16 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 193/G/201 7/PTUNJKT12.13.Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lou Kota Jakarta Nomor :207 TAHUN 2016 Tentang PenertibanPemakaian/ Penguasaan Tanah Tanpa Ilzin Yang Berhak,menentukan:Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagiSKPD/UPKD dalam Pelaksanaan Penertiban terhadappemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang

Surasurat/dokumen pendukung lainnyaHalaman 17 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 193/G/201 7/PTUNJKT15.Bahwa memperhatikan point 2 Surat TERGUGAT Nomor : 812/711.37 tanggal 15 September 2017, hal Pemberitahuan tersebut,maka terlihat seolaholah Tergugat telah melakukan penelitian danVerivikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan GubenurDKI Jakarta No.207/2016 sebagaimana, sehingga Tergugatmenyatakan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansiterkait bersama Muspika pada tanggal

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah kedaluarsa karena lokasitanah yang ditempati Para Penggugat tanpa hak telah dilakukanpenertiban dan pengosongan pada tanggal 12 Oktober 2017 bersamaTim Terpadu Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai kewenanganberdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentangPenertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.Halaman 23 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 193/G/201 7/PTUNJKTGugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscurr Libels)

Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak;k. Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 3088/8.31 74300/IX/2017 tanggal 12 September 2017.. Sebagai wajib pajak berbadan hukum, PT. Pelayaran BahteraAdhiguna telah menyelesaikan kewajiban pembayaran PajakBumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya sesuai dengan NOP3170700020700730 an PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna,dengan objek pajak yang beralamat di JI. MT.

Bahwa gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa karena lokasi tanah yangditempati Para Penggugat tanopa hak telah dilakukan penertiban danpengosongan pada tanggal 12 Oktober 2017 bersama Tim Terpadu KotaAdministrasi Jakarta Selatan sesuai kewenangan berdasarkan PeraturanGubernur Nomor 207 Tahun 2016 + tentang PenertibanPemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak;2.

tetap menyatakan tidak setuju terhadap koreksi DPP ObyekPPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri dan PajakMasukan yang dapat diperhitungkan, dan hasil pembahasannya telahdituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanpada tanggal 12 Juni 2012, yaitu Jumlah yang telah disetujuberdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan adalah Nihil;. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, telah diterbitkan Ketetapanketetapan Pajak atas semua jenis pajak, termasuk: SKPKB PPN Nomor00219/207

Jumlah PPN yang mash harus 0,00 126.125.020,00 0,00 126.125.020,00 dibayar Bahwa atas SKPKB PPN Nomor 00219/207/10/062/12 tanggal 25 Juni2012Masa Pajak Maret 2010 tersebut Pemohon Banding tidak setuju danPemohon Banding ajukan keberatan dengan Surat Keberatan nomorFS/DMP/LSF/2012/IX/1366 tanggal 17 September 2012 yang diterimaKPP Madya Jakarta Selatan dengan Bukti Penerimaan Surat tanggal 24September 2012:4.

Bahwa selanjutnya berdasarkan proses keberatan, Kantor Wilayah DJPJakarta Selatan telah menolak keberatan Pemohon Banding denganmenerbitkanKeputusanKeberatanNomorKEP1118/WPJ.04/2013tanggal 22 Juli 2013, yang Mempertahankan jumlah pajak yang masihharus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00219/207/10/062/12 tanggal25 Juni 2012Masa Pajak Maret 2010, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Semula (Rp) Ditambah/Dikura Sesudah (Rp)ng (Rp)a PPN Kurang Bayar 63.062.510,00 0,00 63.062.510,00b Sanksi Bunga

kembali sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.60798/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 08 April 2015,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1149/WPJ.04/201 3tanggal 29Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak Maret 2010Nomor00221/207

XIVB/16/201 5tanggal 8 April 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60798/PP/M.XIVB/16/201 Stanggal 8 April 2015yang menyatakan:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1118/WPJ.04/2013tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor00219/207/10/062/12 atas nama : PT DwimakmurPrimatamas

No. 174/B/PK/PJK/2011Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Kurang Bayar menurut Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP149/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang KeputusanKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005;Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas SPT Masa PPN Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2005 Pemohon Banding, dan menerbitkan SKPKB

PPN Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 dengan perhitungan sebagaiberikut :Uraian PKP (WP) FISKUS SELISIH1.

Terhadap permohonanKeputusan WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Keputusan Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding dengan perhitungan pajak sebagai berikut :Uraian Pajak Kurang/ Bunga Kenaikan Jumlah Kurang/(lebih) Bayar (lebih) dibayarR RRp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 3,875,854,95 1 1,435,150,830 884,245,997

Desember Tahun Pajak 2005 Nomor: 00062/207/05/042/07, tanggal 13Maret 2007, atas nama : PT. Astra Nissan Diesel Indonesia, NPWP01.366.425.5046.000 , Alamat : JI.

No. 174/B/PK/PJK/2011Nomor : 00062/207/05/042/07 tanggal 13 Maret 2007, atas nama : PT. AstraNissan Diesel Indonesia, NPWP : 01.366.425.5046.000, Alamat: Jl.

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207/Pid.Sus/ 2020/PN Kdi, tanggal 18 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa FADLY RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM
   MUCHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair

Penasihat Hukum dari PosBantuan Hukum Advokat Indonesia berdasarkan Kuasa khusus tertanggal 28Mei 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaratanggal 11 September 2020 NOMOR 77/PID.SUS/2020/PT KDI sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret2020, Nomor Register Perkara PDM42/RP9/Enz.2/06/2020,

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, ( Dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Agustus2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut;1.Menyatakan Terdakwa Fadly Rustam Muchtar Bin Rustam Muchtar telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenjadi Pembeli dan penerima Narkotika Golongan Bukan Tanamandan Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri sebagaimanayang didakwakan

berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tingg ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanMemori Banding tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkatpertama Nomor 207

dakwaan kesatu baik primer maupun subsidair, dankarenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair dansubsidair tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka dengan demikian terdakwa hanya terbukti sebagai orang yangsecara bersamasama telan menyalah gunakan narkotika Golongan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207

bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding ;Mengingat , Pasal 127 ayat (1) ) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, UndangUndang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 207

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 0035/207/10/914/14. Masa Pajak Maret 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp122.224.912,00;2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00037/207/10/914/14. Masa Pajak Agustus 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp15.991.252,00;3.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00038/207/10/914/14. Masa Pajak Oktober 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp592.857.216,00;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/20174.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00036/207/10/914/14.

Masa Pajak Juli 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp17.174.808,00;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00039/207/10/914/14. Masa Pajak November 2010,tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatun tempo 2 Januari2015 sejumlah Rp65.120.000,00;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00040/207/10/914/14.

Masa Pajak Desember 2010,tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari2015 sejumlah Rp190.496.128,00;Sehingga jumlah tagihan Pajak PPN sebagai akibat perbuatan ParaTergugat sebesar Rp1.006.864.316,00Tahun Pajak 2011:1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00034/207/11/914/14.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00037/207/11/914/14. Masa Pajak September 2011,tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober2014 sejumlah Rp133.200.000,00;8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00062/107/11/914/14.

dandicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;Ayat (3) : Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;1.Ayat (4) : Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Bandingdiajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa pada tanggal 24 April 2012, Terbanding menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Juli 2010 Nomor : 00145/207

/10/007/12Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp 172.538.685;Bahwa atas SKPKB Nomor : 00145/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012tersebut Pemohon Banding telah lunasi dan Pemohon Banding ajukanpermohonan keberatan melalui surat Nomor : TAX/B/241/GSIP/EXT/VII/2012tanggal 20 Juli 2012 dan dikirim langsung pada tanggal 23 Juli 2012 denganNomor Bukti Penerimaan Surat No. 01003521/007/Ju1/201 2;Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Terbanding menerbitkan keputusanKeberatan Nomor : KEP506/WPuJ.20/2013 tentang penolakan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2010 Nomor : 00145/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 sebesarRp 172.538.685 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Menurut Menurut PembahasanUraian Pemohon Terbanding AkhirBanding (Rp) (Rp)1.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00145/207/10/007/12 tanggal surat 24 April 2012 sebesar Rp 172.538.685diterbitkan berdasarkan SuratPerintah Pemeriksaan NomorPRINHalaman 3 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2017 152/WPJ.20/KP.0705/2011 tanggal 23 September 2011 oleh Tim PemeriksaKPP Madya Jakarta Timur;Bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor : 00145/207/10/007/12 tanggal surat 24 April 2012sebesar Rp 172.538.685 Pemohon Banding mengajukan permohonankeberatan yang disampaikan dalam surat nomorTAX/B/241/GSIP/EXT/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012;.

., dengan rincian sebagai berikut: Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005 sejumlahRp83.087.566,00; Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tertanggal 4 Januari 1999sejumlah Rp436.861.492,00; Nomor Kohir: 00004/307/01/1 12/05 tertanggal 26 Mei 2005 sejumlahRp1.742.215.816,00; Nomor Kohir: 00013/240/00/1 12/02 tertanggal 11 Juli 2002 sejumlahRp1.675.909,00; Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tertanggal 9 Desember 1998sejumlah Rp4.050.002.103,00; Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal 16

Putusan Nomor 268 k/Pdt.SusPailit/2015Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 2 September 2002sejumlah Rp102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 1 Agustus 2003sejumlah Rp318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 1 Agustus 2003sejumlah Rp882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal 11 Juli 2002

sejumlahRp89.040.387,00;Nomor Kohir: 00069/201/99/112/02 tertanggal 6 Maret 2002sejumlah Rp17.208.526,00;Nomor Kohir: 00085/107/07/112/06 tertanggal 27 Februari 2006sejumlah Rp300.000,00;Nomor Kohir: 00087/207/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005 sejumlahRp1.398.134.744,00;Nomor Kohir: 00092/206/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005 sejumlahRp3.556.139.264,00;Nomor Kohir: 00241/107/06/112/06 tertanggal 16 November 2006sejumlah Rp150.000,00;Nomor Kohir: 00300/101/07/112/08 tertanggal 26 Februari 2008sejumlah

Putusan Nomor 268 k/Pdt.SusPailit/2015sejumlah Rp150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 2 September 2002sejumlah Rp102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 1 Agustus 2003sejumlah Rp318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 1 Agustus 2003sejumlah Rp882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

11 Juli 2002sejumlah Rp89.040.387,00;Nomor Kohir: 00069/201/99/112/02 tertanggal 6 Maret 2002sejumlah Rp17.208.526,00;Nomor Kohir: 00085/107/07/112/06 tertanggal 27 Februari 2006sejumlah Rp300.000,00;Nomor Kohir: 00087/207/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp1.398.134.744,00;Nomor Kohir: 00092/206/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp3.556.139.264,00;Nomor Kohir: 00241/107/06/112/06 tertanggal 16 November 2006sejumlah Rp150.000,00;Nomor Kohir: 00300/101/07/112/08 tertanggal 26 Februari

764172176.18018119900000000.00582.589.589.555i.555.0000000000TmTmTmTmTm46) 12) 2134) 226) 24) 25) 222) 167) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 371.00 555.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 383.00 555.00 Tm/F12 1 TE(12) 21627) 25) 2((((((((1) 764er 21322) 1((((((((((((11) 764(46) 1(2) 2(134) 2(26) 2(4) 2(VS) 2(22) 1(11) 764(37) 1(37)( ) ToKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 199.00 532.00 Tm/F12 1 TE(37) 1(3) 2(22) 1(2) 2(13662) 2(3) 2(207

) 1(11) 730(a7) 1(67) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 270.00 532.00 Tm/F12 1 TE(11) ToRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 282.00 532.00 Im/F12 1 TE(12) 21627) 25) 2(((((((( ) 730(37) 1(11) 730(2067) 1(6) 2(11) 730(46) 1(2) 2(1L34) 2(26) 2(4) 2(5) 2(22(11(37(37(11(37(3) 2(22) 1(2) 21730==730)))))) 113662) 2((3) 2(207) 1(11) 730(4337) 1(37) 1(37) 1(67) TIETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 569.00 532.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00

TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 371.00 Tm/F43 1 TE(116) 2(25) 2(12) 2(2) 1(512) 2(T3) #1(25) 2(202) 1(23) 1(14) 1(1112) 2(2) 1(37) 2(25)(23)(25)(10)(2) 1(514) 1(22) 2(25) 2(2) 1(525) 2(37) 2(14)(12)(10)KTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 421.00 371.00 Tm/F43 1 TE(4475) 1(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 333.00 Tm/E1lZ 2 DE(635) 2(24) 2(LPVS 2(3) 2(11) 214(46) 1(7) 1((((((Nh NM FN12 Td3) 24) 21L75) 222) 111) 214355) 2(205) 2(207

Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 366.00 266.00 Tm/F12 1 TE(6226) 2(21) 2HA AA A ZANOAH WwW Oowrerrwy4 PND DNO W~ 7 RRqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 413.00 266.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 417.00 266.00 Tm/F12 1 TE(6256) 1(23) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 437.00 266.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 440.00 266.00 Tm/F12 1 TE(1424) 2(26) 2(1l611) 43(L65) 2(207

) 1(3) 2(4) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 516.00 266.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 520.00 266.00 Tm/F12 1 TE(110) 2(11) 43(165) 2(207) 1(3) 2(4) 2(11) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 244.00 Tm/F12 1 TE(202) 227) 25):5) 21((((((((((((((((ye 2(L77) 1(1l611) 22(S44) 2(26) 2(3) 2(4) 2(11) 22(I55 2(3) 2(V4) 2(11) 22(LE2Z) 2(3) 2(4) 2(ye 2(27) 2(26) 2(10) 1(LTS) 2(3) 2(1l1) 22(12) 2(131640) 2(24) 2(40) 2(3) 2(S) 2(3) 2(