terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/2015Bahwa pada kesempatan ini Penggugat mengajukan Gugatan terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor :00008/207

Dasar Pengajuan Gugatanbahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima oleh Penggugat padatanggal 06 Nopember 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktupengajuan gugatan adalah selambatlambatnya 30 hari sejak surat diterimayaitu tanggal

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGATbahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufb karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2008 sehinggaUndangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuai dengantahun

Keputusan Tergugat Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00008/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak;2. SKPKB PPN Nomor : 00008/207/08/824/13;bahwa dokumen pendukung lainnya akan Penggugat serahkan pada waktupersidangan;E.

Penggugatberharap Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruh permohonan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54143/PP/M.VIIIB/99/2014, Tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP2212/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN NomorHalaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/201500008/207

Terbanding mengajukanjawaban tanggal 21 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut60118/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP636/WPJ.07/2013 tanggal15 April 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00206/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP636/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00206/207/09/058/12 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP0032/WPJ.07/KP.0603/2013 tanggal 20 Februari 2013, atasnama PT Sandika Natapalma, NPWP: 01.570.365.5058.000,alamat JI.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP636/WPJ.07/2013 tanggal 15 April2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor 00206/207

Putusan Nomor 1600/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00076/207/09/051/12 tanggal 26 September 2012 Masa Pajak Desember2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00072/WPJ.19/KP.0303/2013 tanggal 12 Desember 2013,atas nama PT Persero Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3051.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung35141, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2009 menjadi

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1826/WPJ. 19/2013 tanggal 13 Desember 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00076/207/09/051/12 tanggal 26 September 2012 Masa PajakDesember 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/WPJ.19/KP.0303/2013tanggal 12 Desember 2013, atas nama PT Persero PerkebunanNusantara VII, NPWP 01.061.128.3051.000, beralamat

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1826/WPJ.19/2013 tanggal 13Desember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00076/207

2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42756/PP/M.IV/16/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP109/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 21 Februari 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor00024/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP109/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00024/207/08/092/09 tanggal 24November 2009, atas nama PT Procter & Gamble Home ProductsIndonesia, NPWP 01.071.971.4092.000, telah dibuat sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku,sehingga karenanya sah dan berkekuatan hukum

alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP109/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 21Februari 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPDan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00024/207

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.KItKecamatan Cikarang Barat Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor 207/97/Il/2013 tanggal 28 Februari 2013 ;2.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/97/Il/2013 tanggal 28 Februari 2013(tertanda P.1) ;2. connSurat Keterangan Pergi Nomor : 474/91/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 (tertandaP.2) ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:1. Saksi Pertama : Minten bin Manto Dinomo.

dengan verstek ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dansaksisaksi ;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.KItMenimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebuttelah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111818.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00140/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00042/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00140/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00042/207/11/051/16 Tanggal 27 Januari 2016, atas nama: PT.Perkebunan Nusantara IV NPWP 01.061.129.1051.000,beralamat di JI. Letjend.

been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00140/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor: 00042/207

Putusan Nomor 4145/B/PK/Pjk/201900046/207/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama : PT. BankInternasional Indonesia, NPWP : 01.309.323.2091.000, beralamat di PlazaBIl, Tower 2, Lt.6, JI.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011,tentang keberatan atas Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor00046/207/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama PT BankInternasional Indonesia, NPWP 01.309.323.2091.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor00046/207

Banding tanggal 2 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut118099.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00084/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00081/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00084/KEB/WP4J.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00081/207/14/402/16 tanggal 16 Juni 2016, atasnama PT Indo Sung Il Jaya, NPWP: 02.192.894.0402.000,beralamat di JI.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00084/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor: 00081/207

April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111412.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00276/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2013 Nomor 00185/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00276/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak September 2013 Nomor 00185/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah

2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00276/KEB/WPUJ.22/BD.06/2016, tanggal16 Desember 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2013 Nomor 00185/207

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Mei 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84676/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1549/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1549/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00018/207/07/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak Agustus2007, atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP01.001.880.2.092.000, alamat Jalan Swadaya IV, KomplekPedurenan, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung,Pulogadung, Jakarta Timur 13920, adalah telah sesuai denganketentuan

Putusan Nomor 684/B/PK/Pjk/2018Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1549/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor00018/207/07/092/12 tanggal 10 Agustus 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.001.880.2.092.000

Uraian Banding tanggal 4 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73898/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP980/WPJ.19/2015tanggal 25 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2012 Nomor 00243/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP980/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00243/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atasnama PT Panasonic Gobel Indonesia, NPWP 01.069.413.1092.000, beralamat di Jalan Dewi Sartika Il, RT 003 RW 012,Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP980/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00243/207

Banding pada tanggal 26 Oktober 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006008. 16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01150/KEB/WPJ.07/2018tanggal 30 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor: 00100/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01150/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 April 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00100/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atas namaPT Kao Indonesia Chemicals, NPWP: 01.001.727.5052.000,beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL 3B KIIC, Simabaya Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01150/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 30April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00100/207

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84674/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1537/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00016/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1537/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00016/207/07/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak JuniHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 646/B/PK/Pjk/20182007, atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:01.001.880.2.092.000, alamat : JI. Swadaya IV, Komp.Pedurenan, Kel. Rawaterate Kec.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1537/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor:00016/207

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83615/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 juncto Nomor PUT83615P/PP/M.XA/16/2017, tanggal 11 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00017/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00046/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0001 7/207/13/331/15,tanggal 16 Juni 2015, Masa Pajak Juni 2013 atas nama PT BudiNabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamat di JalanGatot Subroto Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi,terkait sengketa a quo, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Nomor 2095/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00046/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 7/207

tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111355.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00435/WP4J.06/2016tanggal 20 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2011 Nomor 00089/207

2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00435/WPJ.06/2016 tanggal 20 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor 00089/207

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00435/WPJ.06/2016 tanggal 20 Desember 2016, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00089/207

Banding tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118097.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00076/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00076/207/14/402/16 tanggal 27 Mei 2016, atas nama PTIndo Sung II Jaya, NPWP: 02.192.894.0402.000, beralamat di JI.Gatot Subroto Km.8 Telesonic Ujung No.122, Jati Uwung,Tangerang adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00074/KEB/ WP4J.08/2017 tanggal 15 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor : 00076/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111705.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00019/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 16Januari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00237/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00019/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 16 Januari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor: 00237/207/13/431/15 Tanggal 27November 2015, atas nama: PT.

Putusan Nomor 782/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00237/207/13/431/15 tanggal 27 November 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.081.595.9431.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp26.544.318,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas PajakMasukan

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84683/PP/M.XVB/16/2017, 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00027/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajid Pajak Atas SKPKB PPN Nomor:00027/207/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak Maret2008, atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 641/B/PK/Pjk/201801.001.880.2.092.000, alamat : JI. Swadaya IV, Komp.Pedurenan, Kel. Rawaterate Kec.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1531/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00027/207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100443.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.08/2015 tanggal 12 November 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor00014/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.08/2015 tanggal 12 November 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor 00014/207/13/402/14 tanggal 11 November 2014,atas nama: PT Primal Moulding, NPWP: 31.485.610.5402.000,beralamat di Kawasan Industri Manis, Jalan Manis IV Nomor 12,Manis Jaya, Jatiuwung, Tangerang, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1749/WPJ.08/2015 tanggal 12 November 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor :00014/207

Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2018Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00059/KEB/WP.J.14/2016tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00062/207/11/725/15 tanggal 12 Februari 2015 Masa Pajak Mei 2011, atasnama: PT Farinda Bersaudara, NPWP 01.833.401.1725.000, Alamat JalanKH. Dewantara Nomor 59, RT 26, Melak Ulu, Melak, Kab.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00059/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 27 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00062/207/11/725/15 tanggal 12 Februari 2015 Masa PajakMei 2011, atas nama PT Farinda Bersaudara, NPWP:01.833.401.1725.000, Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit,beralamat di Jalan KH.

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00059/KEB/WPVJ.14/2016 tanggal 27April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00062/207