Ditemukan 41872 data
75 — 36
Pemohon seringbertugas diluar daeran dan sangat jarang sekali pulang, sedangkanTermohon tidak dapat selalu menemani Pemohon pada saat Pemohonsedang bertugas diluar daerah, sehingga untuk menghindari perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan normanorma hukum dan normanorma kesusilaan, diharuskan Pemohon untuk berpoligami;. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohonmenikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut sertaTermohon bersedia dimadu oleh Pemohon;.
20 — 4
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,Penggugat diharuskan menghadirkan saksisaksi/ orangorang yang dekatdengannya untuk didengar keterangannya;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Penggugat telah diperiksasatu persatu secara terpisah dan merupakan saksisaksi yang dapat didengarketerangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg.
24 — 4
dilakukan di hadapan P3N,pernikahannya dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukumIslam, maka oleh karena itu para Pemohon memohon agarPengadilan Agama Lubuk Basung menetapkan sahnya pernikahanPemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar hukum untukmendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMutiara, Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atautidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebutperlu) dipertimbangkan alasan alasannya, oleh karena itukepada para Pemohon diharuskan
8 — 0
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupunTergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat tetap diharuskan menghadirkansaksisaksi/ orangorang terdekat denganya untuk didengar keteranganya;Hal. 5 dari 8 hal.
20 — 4
Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu ;6.
8 — 6
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
21 — 1
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,Para Pemohon diharuskan mencatatkan perkawinannya kepadaKUA Kecamatan di mana Para Pemohon menikah;Menimbang, bahwa biaya permohonan dibebankan kepadaPara Pemohon (vide ex) Pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya denganUndang undang nomor 50 tahun 2009;Mengingat semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitandengan
15 — 1
pernikahannyadilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam, makaoleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agarPengadilan Agama Lubuk Basung menetapkan sahnyapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasarhukum untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknyapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut perludipertimbangkan alasan alasannya, oleh karena itu kepadaPemohon I dan Pemohon II diharuskan
8 — 3
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
11 — 7
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipildan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal manamengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
24 — 1
Apabila seorang laki laki berkata perempuan iniadalah isteri saya tanpa memperincinya dandibenarkan oleh perempuan tersebut atau oleh walimujbir maka dipandang cukup (sah nikahnya).Akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon IItersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang;Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis pasal 5 ayat (1 ) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaPara pemohon diharuskan
13 — 0
Bahwa anak Pemohon belum dewasa (berumur 11 tahun 5 bulan ) belum cukup untukbertindak sehingga untuk surat ijin pemakaian tanah jangka menengah tersebut Pemohonoleh Pemerintah Kota Surabaya diharuskan mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai walidari anaknya ;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;7.
Hj. FATIHATUR RIZQIYAH
42 — 4
RIRIN HARYATI;Bahwa, berdasarkan dokumendokumen tersebut diatas, nama Pemohontertulis tidak sama;Bahwa, sejak lahirnya UU ADMINDUK NO. 23 TAHUN 2013 proses perubahannama diharuskan melalui Penepatan dari Pengadilan setempat domisillPemohon, sehingga akhirnya sampai dengan saat ini nama Pemohon dalamdokumendokumen yang dimiliki tidak sama, sehingga dengan ketidaksamaantersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam berbagai hal urusan, karenaadanya ketidaksinkronan identitas PEMOHON tersebut ;Bahwa, oleh
10 — 9
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenarperinsipil sehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinanPENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana mengakibatkan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukunkembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
9 — 4
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H
Terdakwa:
Hermanus Kauy Alias Emang
80 — 28
Tiadanya penghatihati yang diharuskan oleh hukum (onvoorzichtigheid);2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itumenjadi perbuatan yang dapat dihukum (voorzienbaarheid) ;Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwameskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karenaperbuatan itu, ia tidak melakukan tindakantindakan atau usahausaha untukmencegah timbulnya akibat.
tersebut, terdakwatidak berhenti secara sempurna dan memperhatikan kondisi jalan dankendaraan lainnya baek pada arah depan maupun arah belakang dari mobilyang dikendarainya dan juga berdasarkan keterangan saksi maupunketerangan terdakwa sendiri bahwa sebelum kejadian tidak ada bunyi klaksonyang berbunyi dari kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;Menimbang, bahwa didalam dipasal 112 undangundang nomor 22Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa sebelumpengendara berbelok diharuskan
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal.Put.Nomor 908 K/Padt.SusPHI/2017Persidangan, sehingga mengakibatkan putusan cacat hukum dan harusdibatalkan;Judex Facti lalai dan salah dalam Putusan Perkara Nomor 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBR, karena tidak memuat syarat yang ditentukan UndangUndangBahwa dalam putusan perkara Nomor 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.PBRtanggal 08 Maret 2017 terdapat kelalaian dan atau kesalahan dari JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarukarena tidak memuat persyaratan sebagaimana yang diharuskan
Dengan tidak dicantumkannya identitasPenggugat secara lengkap, maka mengakibatkan gugatan Penggugattidak sempurna dan kabur, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dari pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap eksepsi PemohonKasasi/Tergugat yang demikian, telah menunjukkan bahwa adanyakesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang diharuskan olehPenjelasan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian
83 — 6
(LLAJ)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (culpa) berartitidak menduga duga, tidak berhati hati sebagaimana diharuskan hukum(Van Hammel) dan kelalaian dibagi dua yaitu kelalaian (culpa) yang disadari(bewuste) dan kelalaian (culpa) yang tidak disadari (on bewuste);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas (Pasal1 butir 23 Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidakdiduga dan tidak
sudah mengetahui bahwa ada orang yangmenyeberang sehingga seharusnya Terdakwa melakukan pengereman untukmengurangi kecepatan kendaraan angkutan kota yang dikemudikannya, namunternyata Terdakwa hanya membanting stir mendadak ke kanan sehinggakorban terlempar keluar bersama jok yang didudukinya dan Terdakwa tidakmenutup pintu belakang angkot tersebut sebagaimana yang seharusnyadilakukan sebelum mobil angkot berjalan dengan demikian Terdakwa berartitidak menduga duga, tidak berhati hati sebagaimana diharuskan
Koperasi Bina Mitra Sejahtera
Tergugat:
1.Tuan ALIM
2.Nyonya UMMI HANI
72 — 14
pemutusanatau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).e Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepadadebitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).e Debitur diwajipbkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, ataupembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267KUHPerdata).e Debitur wajid membayar biaya perkara jika diperkenankan di mukaPengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.Ganti Rugi karena WanpretasiDebitur diharuskan
Minimalganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur.Meskipun debitur telan melakukan wanprestasi dan diharuskan membayarsejumlah ganti kerugian, undangundang masih memberikan pembatasanpembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnyadibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.
7 — 5
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan