Ditemukan 122745 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ditetapkan diteruskan diterapkan ditugaskan dijelaskan
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 07-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Ktp
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
  • ke rumah orangtua Penggugat ; Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 19 Put.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1923/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
  • sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
    Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliHalaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor.G/2017/PA.LpkSerdang dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten DeliSerdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan inidikirim oleh Panitera Pengadilan Agaama Lubuk akam kepada PegawalPencatat Nikah Kantou Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, Sebagaimana akan ditegaskan
Pengadilan PA Boroko Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Brk
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 10
  • terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan daripihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
    9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 1 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
9 — 4
  • tidak telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat, juga karena perilaku Tergugat yang sering mabukmabukan danberselingkuh dengan wanita lain; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dalil gugatanPenggugat sebagaimana terurai di atas, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat aquo, yaitu apakah realitasnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukumatau tidak; Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan
    perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka apakah substansi gugatanPenggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat tersebutdinyatakan putus karena perceraian beralasan menurut hukum dan tidak melawanhak, hal mana akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0007/Pdt.P/2017/MS.STR
Tanggal 11 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
  • Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
    Surat kuasa khusus para pihak telan memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai;2.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 04-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1179/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 30 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 7
  • Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
    dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yangdiberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikanpenilaian sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut : Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 22-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1651/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat VS Tergugat
8 — 5
  • dengan pendapat ahli fiqgh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
    Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatatjuga di KUA Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim olehPanitera Pengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai PencatatPernikahan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dankepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanGalang, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugatdengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 268/Pdt.P/2019/PA.Tgrs
Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Pengadilan PA KAB MALANG
Upload : 31-05-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 482/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
5 — 7
  • Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 16-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 16-05-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 350/Pdt.P/2017/PA.Blk
Tanggal 6 Nopember 2017 — - PEMOHON I - PEMOHON II
10 — 12
  • permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
    Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
Pengadilan PA Penajam Perdata Agama
Register : 27-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 22-02-2020
Putusan PA Penajam Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Pnj
Tanggal 18 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
  • Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Pnjmenjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alin sebagai pendapathukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara inisehingga bukti Pemohon dan Pemohon II tidak lagi menjadi satu orang saksibukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unustestis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg,
    Kantor Urusan Agama yangberwenang, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia danoleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonanPemohon dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasidalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 12-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1064/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 16 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
  • rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
    diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secaramemandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukmengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Pengadilan PA Sungai Raya Perdata Agama
Register : 05-06-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA Sungai Raya Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Sry
Tanggal 15 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 8
  • menghadap hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dangugurlah haknya:Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
    Majelis Hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA SANGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA SANGGAU Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Sgu
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
  • No.1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
    No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu : hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.Sgu
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 03-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim memberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialahikatan
    gholizhon) yang merupakan penggerakkehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidaksaling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluargayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ArRum ayat 21 akan sulit terwujud;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Pengadilan PA BLAMBANGAN UMPU Perdata Agama
Register : 07-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.Blu
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
  • ., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.BluMenimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan
    disebabkanoleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpaizin dan ditambah lagi sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannyadengan jelas oleh Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunanantara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untukbercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0412/Pdt.G/2018/PA Bb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
  • untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensimengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutsecara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syaratakan mengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang bahwa disamping itu, Surat kuasa harus memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalamketentuan tersebut ditegaskan
    Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranHalaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0412/Pdt. G/2018/PA Bb.Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai:;2.
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 23-02-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Sgta
Tanggal 7 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
  • No 0063/Pdt.G/2016/PA.KtpPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSsuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 01-04-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0667/Pdt.G/2016/PA.PLG
Tanggal 21 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
  • Halmana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertaldengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tintaatau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di ataskertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
    Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai:;2.
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 31-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • No 0308/P dt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah