Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 36/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
240 — 125
  • umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/PID/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — ROBBY SUMAMPOW
111 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lukminto sejaktahun 1997 telah sering melakukan pelanggaran yang berupa pengeluaranpengeluaran uang dari kas YBSS yang digunakan tidak sebagaimanamestinya atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan YBSS, antara lainpada tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk kegiatan bersama SEORANG Tokoh Partai Politik dan padatanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk bantuan Renovasi gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, (periksabukti TDWXII dan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 139/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
86 — 42
  • diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ARNES ARISOCA
91 — 12
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
  • Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
    Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
    Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 08-06-2009 — Putus : 16-12-2009 — Upload : 04-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 63/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 16 Desember 2009 — S U D J O N O, dkk melawan BUPATI KEDIRI
125 — 54
  • Tanah tersebut terletak di Desa Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten,Kabupaten Kediri ; 2 Bahwa sejak tahun 1954 Para Penggugat menggarap tanah tersebutdengan ditanami jagung, ketela pohon dan nanas sampai sekarang ini,karena kegiatan bercocok tanam tersebut merupakan mata pencaharianpokok bagi Para Penggugat ; 3 Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebagian warga yang bertempat tinggaldi atas tanah tersebut ada yang diisukan sebagai anggota Partai Komunis20Indonesia (PKI), tetapi warga sempat membentuk 3
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-03-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 9/Pdt./2015/PT.TJK
Tanggal 19 Maret 2015 — HENRY SUTIOSO >< MULYONO dkk
90 — 70
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan peyanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakyang bersangkutan. n non non non ron non non nen nen oneBahwa dengan jelas uraian tersebut diatas, oleh karenanya, Pembanding/ Pelawan mohon kepada Yth.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 253/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
140 — 65
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana ;24.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Putus : 04-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 12/PDT.G/2014/PN.PSP.GNT
Tanggal 4 Nopember 2014 — PENGGUGAT ; EDDI PARSAULUAN HARAHAP, TERGUGAT I ;SAHBAN HASIBUAN, TERGUGAT II ; RAMLAH LUBIS,
70 — 19
  • Pasal 288 RBgdyelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditanda tanganipembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangan diakui; sehinggaapabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta authentik dan nilai kekuatanpembuktian
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 12-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 171/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : KETUA KOPERASI NUSA SEJAHTERA Diwakili Oleh : MOH. SAIFUL FAHMI
Pembanding/Tergugat II : PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM Diwakili Oleh : RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD SALEH
Terbanding/Turut Tergugat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
111 — 68
  • Gugatan perdata bersifat partai (garty), dengan komposisi, pihak yang satubertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain,berkedudukan sebagai tergugat;a.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 12-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN SAMBAS Nomor 96/Pid.B/2019/PN Sbs
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Siti Hadijah S Tarigan, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Musmuliadi alias Unyil
2.Erviandi Hasibuan alias Dede bin Edi Hasibuan
3.Prayoga Andika Mutiara alias Yoga bin Elvisson
58 — 19
  • Bahwa lokasi yang menjadi tempat terjadinya pemukulanterhadap Saksi SUNARDI Als ABAS merupakan tempat terbukauntuk umum, dikarenakan ruang tamu rumah Saksi URAYGUNTUR SAPUTRA tersebut dibuat untuk pertemuansekretariat badan saksi pemilu nasional (BSPN) dari partai PDIPerjuangan.Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dantidak keberatan;6.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
Drh. BAHRAWATI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
179 — 78
  • UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN itu sendiri secara menyeluruh menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — MURDOKO, SH
93 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah (BB.168)169 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.
    Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;168 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.
    Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;162 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanHal. 79 dari 154 hal. Put.
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perinal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
68 — 47
  • Bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuanPasal 1340 BW (KUHPerdata) sebagaimana yang telah TERGUGATterangkan seperti diatas, oleh karena berdasarkan faktafaktadipersidangan telah terbukti PENGGUGAT (in persoon) bukan sebagaipihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA,maka sesuai dengan prinsip kontrak partai (contracterende partij ataucontracting party) yang digariskan oleh Pasal 1340 BW (KUHPerdata):1) Bahwa PENGGUGAT (in persoon) tidak memiliki kapasitas
    Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip hukum perjanjian sebagaimanadigariskan didalam ketentuan Pasal 1340 BW (KUHPerdata) yangmenganut prinsip kontrak partai (contracterende partij atau contractingparty), maka yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT adalah pihak yangterdapat didalam PERJANJIAN KERJASAMA sesuai dengankapasitasnya dan bukan secara pribadi (in persoon);2.
    Bahwa PENGGUGAT (in persoon) selain telah menggugat TERGUGATsecara in persoon juga telah menggugat TERGUGAT secara exofficio,selain bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 BW(KUHPerdata) dan prinsip kontrak partai (contracterende parti) ataucontracting party) hal ini juga bertentangan dengan teori subyek hukumdidalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalahHalaman 15 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMRorang perorangan (naturelijkke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon)
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus
Register : 17-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pidana - IKIN SODIKIN RISDIANTO Bin RASDI
89 — 17
  • tersebut;Halaman 9 dari 45: Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2015/PN Cms10Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir dalam acara Muharaman tersebut hanyawarga masyarakat Desa Cibenda saja sedangkan warga masyarakat yang lainsaksi tidak mengetahuinya;Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa ketika berpidato/sambutan kuranglebih 4 meteran sehingga mendengar dan melihat dengan jelas;Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi mengenai Peraturan PemilukadaKabupaten Pangandaran sebagai pengurus dan utusan dari Partai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 51/PDT/2019/PT MND
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat II : SEFLIN RONDONUWU
Pembanding/Penggugat III : FREDIKA LALOAN
Pembanding/Penggugat I : HANOCH GUSYE LALOAN
Terbanding/Tergugat II : Ny YOHANA RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat V : Ny YEANE MAPALIEY
Terbanding/Tergugat III : Ny EVI SILVIANA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat I : Ny RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat IV : DENNY FIRMANSYA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KELURAHAN SENDANGAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : RITA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat V : BERNARD MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN ATR KABUPATEN MINAHASA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KECAMATAN KAWANGKOAN SELAKU PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : FRIDA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat VI : E EDUARD LS MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT BIMA FINANCE
48 — 36
  • dilaksanakanEksekusi....Sudikno Mertokusumo SH, menyatakan ... ladasan /dasarmengajukan Perlawanan, ;Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 51/PDT/2019/PT MND Pelawan mempunyai Kepentingan Nyata nyata Putusan atau Penetapan yang dilawan telah merugikan hak hakPelawan.Bahwa dari pendapat ahli tersebut, maka Pelawan selaku pihak materiil /Tergugat dan Tergugat V, dalam perkara Perdata No. 91/PDT.G/2013/PN.Tdo, yang hakdan kepentingannya telah dirugikan dalam putusan perkara a quo, mengajukanPerlawanan (Partai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 21-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 23 September 2015 — Drs. PIETER REBA, M.Si. (PENGGUGAT); VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA (TERGUGAT)
124 — 53
  • Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 11/G/2016/PTUN.KDI
Tanggal 29 Juni 2016 — H. RAMLI (Para P) Vs Pj. KEPALA DESA LEMBAH SUBUR (T)
143 — 140
  • Menjadi pengurus partai politik; h. Menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang; i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,anggota DPRRI.DPRD ProvinsiiD PRD Kabupaten/Kota atau jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan; j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /ataupemilinan kepala daerah; k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan Hal. 16 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdi.