padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delikdalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; maka terhadapterdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanyaterdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van allerechtsvervolging) ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging) maka Putusan Majelis65Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tidak dapat dipertahankanoleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harusdipulihkan;Menimbang

bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menerima

tertulis tertanggal 05 April 2012 yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 4 pada halaman 4 yangmenyatakan tanah Penggugat I pada bagian belakang dengan luas 467 M2 dantanah Penggugat I di bagian belakang dengan luas 662 M2 berasal dariTergugat VBahwa , BENAR tanah Para Penggugat yang berada di bagian belakang yangsekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan luas 1.129 M2dibeli dari Tergugat V.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan

haknya kepada Para Penggugatdengan luas tersebut diatas , dasar kepemilikan tanah milik Tergugat V adalahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 2930 tanggal 6 September 2005 diterbitkanoleh Tergugat II.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan kepada Penggugat I melaluiNotaris Melani Mainsye Hambali,SH Notaris di Balikpapan yaitu pada tanggal29 Nopember 2005 dengan Akta jual Beli Nomor : 1389/2005 seluas 470 M2( Empat Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi ) dengan Dasar Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan

Kemudian Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui TergugatIl dan berubah menjadi atas nama Penggugat I dan Hak Guna Bangunantersebut berubah menjadi No.3584/KelurahanGunung Bahagia ..........7475Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus 2006.4 Bahwa, Kemudian sisa tanah milik Tergugat V dilepaskan kepada Penggugat IIseluruhnya seluas 662 M2 (Enam Ratus Enam Puuh Dua Meter Persegi ) jugamelalui Notaris yang sama pada tanggal 29 Nopember 2005 dengan Akta jualBeli Nomor

Kemudian Hak Guna Bangunan No.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui Tergugat III dantelah berubah menjadi atas nama Penggugat II dan Hak Guna Bangunan tersebutberubah menjadi No.3583/Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus2006 .Bahwa, tanah milik Tergugat V yang telah dilepaskan kepada Para Penggugat(menjadi obyek sengketa bagian belakang ) benar terletak di jalan MTHaryono Dalam dahulu masuk diwilayah Rt.75 Kelurahan Gunung bahagiasekarang menjadi Rt. 84 Kelurahan Gunung

tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantndak pidana penipuan, tetapi Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwahubungan hukum antara saksi Andreas dan Terdakwa merupakan hubungankeperdataan;Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwabukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harusdilepas dari tuntutan hukum;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan

dari tuntutan hukum sesuaidegan Pasal 97 KUHAP, Terdakwa harus direhabilitasi yaitu harusdipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Menimbang, karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biayaperkara harus dibeBankan kepada negara;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriDemak, mengesampingkan pembuktian unsurunsur Dakwaan Kesatu Pasal378 KUHP atau Kedua dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diperiksa didepan persidangan di Pengadilan

seluruh dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umumterhadap Terdakwa FIKKI SIDHARTA adalah Batal Demi Hukum (nietig) ;4.3 Menyatakan perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA terbukti mempunyaikewajiban penyelesaian pembelian kayu logs milik Pelapor yang belumterlunasi, akan tetapi perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebut bukanmerupakan perbuatan Pidana ;4.4 Membebaskan oleh karenanya, Terdakwa FIKKI SIDHARTA dari segaladakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknya Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebutdi atas, dilepaskan

adalah hubungan hukum keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telahdidakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, akan tetapi perbuatanterdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan

Sukini tidak termasuk tanahyang dilepaskan dan dimohonkan hak sebagaimana dalam SertipikatHalaman 19 dari 33 Perkara Nomor 207/PDT/2016/PT SBYa quo, dan Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah dimaksud dalam Surat Tanda Hak Milik No. KalAgr.665.HmI60atas nama Boediarto P. Prapto, oleh karena itu Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 26/Kel.Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya tersebut;7.

Hm/60 atasnama Waidi P Sukini tidak termasuk tanah yang dilepaskan dandimohonkan hak sebagaimana dalam Sertipikat a quo, dan Penggugat jugatidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam SuratTanda Hak Milik No. Ka/Agr.665.Hm/60 atas nama Boediarto P. Prapto, olehkarena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap SertipikatHak Pakai No. 26/Kel. Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabayatersebut;5.

tas;Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap di Jenggolo Terdakwamenyerahkan diri ke warga, terdakwa sempat sembunyi di tempat tinggalnya;Bahwa waktu itu Wijaya dan Yulio ditangkap warga lalu Yulio dibebaskan;Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap ditemukan HP milik Firdah;Bahwa HP milik Firdah tersebut ditemukan karena diserahkan oleh Wijaya;Bahwa pada waktu itu Terdakwa Wijaya keluar langsung menyerahkan diri,sedangkan terdakwa Yulio oleh warga dimintai keterangan setelah ituterdakwa Yulio dilepaskan

, sedangkan Terdakwa Wijaya tetap disitu;Bahwa mengapa Terdakwa Yulio dilepaskan saksi kurang tahu, tapi Yuliobukan warga asli situ;Bahwa pada waktu mengejar Para Terdakwa ada kecelakaan di Jenggolo,yang kecelakaan Pak Romi jatuh dari sepeda motor karena ditendang olehYulio, saksi tahu kejadian waktu pak Romi ditendang, saksi tahunya dariwargaBahwa keadaan pak Romi sekarang katanya sempat operasi;Bahwa HP yang diambil para Terdakwa tersebut milik Firdah;Bahwa Para Terdakwa tidak ada jjin untuk mengambil

Tercatat Obyek sengketa adalah Surat KeputusanWalikota Makassar No. 529.2/1037/Kep/X/2011, sedang kenyataannya WalikotaMakassar tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan No.529.2/1037/Kep/X/2011 dalam penjelasan Suratnya tertanggal 27 Agustus 2012No. 593/977/T.Pem/VIIV2012. tentang penjelasan status tanah menyatakantanah tersebut telah dialihkan dan dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassarkepada Saudara Ahmadi Alwi (Ahli Waris Makkasau Alwi) sebagai penerimaHak atas tanah tersebut (Bukti Novum 8

Kancil Utara No. 64 Makassar, penjelasan surat menyatakantanah tersebut telah dilepaskan kepada Ahmadi Alwi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor. 592.2/1037/Kep/X/2011 tanggal 20Oktober 2012 dan oberita acara pelepasan tanah Nomor592.2/183/BA/HK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;24.Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Abd. Kadir Patwa dengancara menempel pengumuman di Obyek tanah JI.

No.749 K/PID/2009Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 079/WNT/1975 yaitu berupa suratpernyataan pelepasan hak ,tanah gogolan tersebut oleh para pemiliknyatelah melepaskan haknya dengan menerima penggantian ganti rugi dariYayasan dharma Propinsi Jawa Timur, dan sesuai bukti menyatakan hakatas tanah yang telah dilepaskan petani tersebut akan menjadi tanahnegara yang di berikan kepada Yayasan Dharma untuk kepentingan Drs.Moelyadi Sumoharjo dengan kawankawan 56 orang, (bunyi selengkapnya vide Akta Pelepasan

Soetomo.sebab tanah tersebut telah terlebih dulu menjadi Tanah Negara karenatelah dilepaskan hak miliknya oleh 11 petani kepada Yayasan dharmaPropinsi Jawa Timur (Sesuai dengan Pasal 21 Jo. Pasal 27 UU No 5Tahun 1960 tentang UUPA). Sementara yang berhak untukmensertifikatkan tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunanatau Hak milik adalah badan hukum yaitu Yayasan Dharma PropinsiJawa Timur. Hal ini sudah jelas tanah sengketa tersebut adalah milik dariYayasan Dharma ; dan apabila Drs.

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwadiri merekalah yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini,pengadilan tidak menemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atausubjek hukumnya ataupun alasanalasan lain yang menyebabkan ParaTerdakwa dapat dilepaskan

dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa, terbukti telahmemenuhi seluruh unsurunsur pasal dakwaan Primair, hal manadidasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, serta pada saat ParaTerdakwa melakukan perbuatan tersebut, mereka dalam keadaan sadar,sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasanyang dapat mengakibatkan Para Terdakwa, dapat dilepaskan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melaluipenasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutanpidana Jaksa Penuntut Umum karena perkara ini adalah masalah perdata hutang piutangantara terdakwa dengan saksi Ir.H.

H.Priyanto (selaku pembeli) menginginkanTRI Hardiyatmo ( terdakwa selaku penjual )dan keluarganya segera meninggalkan rumahyang sudah dibelinya maka ia harus menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatanke pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umumterbukti tetapi oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatanperdata maka dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaHalaman 16 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.berkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 32 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 48 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspalHalaman 80 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.tengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

terhunus yang dibawanya dengan tangankanannya tersebut kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRON sebanyak1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspal tengkurap sedangkanterdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRI IKA PRATAMA langsungmenghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi FEBRI IKAPRATAMA ayo cepetan buang lalu saksi FEBRI IKA PRATAMA memegangkepala bagian belakang dari koroban dengan menggunakan kedua tangannya,namun oleh saksi FEBRI IKA PRATAMA dilepaskan

KAMARIYA Binti MUSRI,saksi MISWEH Binti MUHAMMAD dan saksi SUTIYAH Binti SYAIFULSAIFUL bermaksud membawa sepatu yang berisi Narkotika jenis sabutersebut adalah untuk dibawa sampai ke Bandara Juanda (Surabaya)dan apabila sudah sampai di bandara Juanda maka sepatu tersebutakan dilepaskan lagi dan masingmasing akan mendapatkan upahsebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).3.

KAMARIYA Binti MUSRI,saksi MISWEH Binti MUHAMMAD dan saksi SUTIYAH Binti SYAIFULSAIFUL bermaksud membawa sepatu yang berisi Narkotika jenis sabutersebut adalah untuk dibawa sampai ke Bandara Juanda (Surabaya)dan apabila sudah sampai di bandara Juanda maka sepatu tersebutakan dilepaskan lagi dan masingmasing akan mendapatkan upahsebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).4.

februari 2016 tersebut terdakwaSINARWULAN disuruh oleh saudara ARSAD supir taksi yang kamitumpangi untuk melepaskan sepatu yang dikenakkan oleh terdakwaSINARWULAN tersebut lalu saudara ARSAD menyerahkan sepasangsepatu dan menyuruh saudara ARSAD tersebut untuk mengenakkansepatu tersebut dan oleh terdakwa SINARWULAN sepatu tersebutdipakai dan dibawa sampai ke Bandara Juanda (surabaya).Bahwa benar sepatu yang dikenakkan oleh terdakwa SINARWULANtersebut setelah kami sampai di Bandara Juanda (Surabaya)dilepaskan

(Ahli dari PPATK) di persidangan menyebutkan bahwa untuk tindakpidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana PencucianUang bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya dalam artibahwa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 3 tidak bisa dilepaskan dariketentuan Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim tingkat bandingjuga telah bersikap inkonsisten

terlebih dahulumelakukan tindak pidana pokok (predicate crime) sesuai Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian melakukanpenempatan atau perbuatan lainnya sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perbuatan dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dipisahkan dariPasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatandalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang bukanmerupakan tindak pidana jika dilepaskan

MH., ahli yang diajukanoleh Penuntut Umum) di persidangan yang menyebutkan bahwa untuktindak pidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenyasebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang TindakPidana Pencucian Uang dalam arti bahwa tindak pidana yang disebut dalamPasal 3 tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 UndangUndang TindakPidana Pencucian Uang ;Pasal 12 B UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) unsur tindak pidana

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada PemohonKasasi Il berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahAdat tanggal 31 Maret 2014 dan tanah seluas 10 m x 20 m/200m?

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada Pemohon Kasasi Illberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal31 Maret 2014;Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalahhubungan utang piutang yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa,perihal utangpiutang yang didalilkan Termohon Kasasi adalah urusanperdata lainnya antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dantidak ada kaitannya dengan objek sengketa.

, membuat utang ataumenghapuskan piutang ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif Pertama dan Majelis Hakim sependapatdengan Penasehat hukum terdakwa ; Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan pelanggaran maupunkejahatan, maka terdakwa H.Yahya harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, makasecara hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ; w Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : (satu) lembar cek Bank Halim Indonesia No.406601 tanggat 16 januari 2006sebesar Rp.20.000.000 sesuai dengan No.Encode 406601.164.0087.1020001060.00dan dibalik cek tersebut dengan nominal Rp.100.000 sejumlah Rp.20.000.000 yangtelah dilegalisir (foto copy cocok dan sesuai dengan aslinya

Saksi 2 Sipendan Saksi 3 Syafridon Roza sampai dengansekarang sehingga Terdakwa telah melakukancedera janji (wanprestasi) sesuai Pasal 1239KUHPerdata, hal tersebut termasuk ranahperdata yang diselesaikan di PengadilanPerdata.Bahwa dengan demikian perkara a quo dapatdikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer,akan tetapi perobuatan tersebut bukan merupakantindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskandari tuntutan hukum.Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

tuntutanMenimbangMengingat28hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabilaperbuatan yang dilakukan Terdakwa menurutpenilaian Hakim tidak layak terjadi didalamketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutusperkara dikembalikan kepada Perwira PenyerahPerkara untuk diselesaikan menurut saluran HukumDisiplin Prajurit.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat(2) dan ayat (4) Undangundang Nomor 31 Tahun1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalam perkara ini meskipun kepada Terdakwaharus dilepaskan

., anak terdakwa yangbernama Sahlan mendatangi rumah Legiman Suki Bin Ponimin untukmemberitahukan kepada Legiman Suki Bin Ponimin agar ternak kambingmiliknya jangan dilepaskan begitu saja karena terdakwa akan membukaladang cabe dan tikar yang dibentangkan pada lahan yang akan ditanamioleh cabe selalu dimakan oleh kambingkambing milik Legiman Suki BinPonimin;= Bahwa terdakwa menerangkan Legiman Suki Bin Ponimin malahmemarahi anak terdakwa dan kemudian anak terdakwa memberitahukanterdakwa bahwa ia

Ponimin tidak lagi mengocehngoceh kepada terdakwa karena kambingnya mati dikebun terdakwa; Bahwa terdakwa menerangkan saudara Legiman Suki BinPonimin mengalami luka dikepala dan lehernya; Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal02 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 WIB., anak terdakwa yangHalaman 23 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Tbhbernama Sahlan mendatangi rumah Legiman Suki Bin Ponimin untukmemberitahukan kepada Legiman Suki Bin Ponimin agar ternak kambingmiliknya jangan dilepaskan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Penuntut Umumtersebut diatas meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umumterbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindakpidana;Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perobuatan tersebutbukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP, maka Terdakwa harus dilepaskan

mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka putusanPengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor 150/Pid.Sus /2019/PN.Grtharuslah dikuatkan ;Menimbang,bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim tingkatpertama,maka Pengadilan Timggi Bandung memutus perkara ini denganmenguatkan putusan Pengadian Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019,Nomor 150/Pid.Sus /2019 /PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;Membebankan supaya Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secaratertulis oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari

Selaru hal mana ternyata baru diketahui, bahwaTerdakwa tidak dapat membaca karena yang bersangkutan tidak pernahsekolah sehingga tidak bisa membaca, dengan demikian seluruh tahapanproses penyidikan cacat yuridis dan Terdakwa harus dibebaskan dari segalaTuntutan Jaksa Penuntut Umum. oleh karenanya Penasehat Hukum Trerdakwamohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP, danmembebaskan Terdakwa dari dakwaan atau dilepaskan

dari keterangan saksi peluang untuk menangkappengedar sesungguhnya begitu terbuka sebagaimana dalam perkara ini,tetapi lolos dan diDPOkan dengan identitas nama misalnya yangtidak jelas;e Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian petimbangan di atas, makaMajelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti tetapi tidak dapatdipersalahkan karena disuruh melakukan dimana Terdakwa sendiri tidakmengetahui hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan tugastugas tertentusehingga beralasan untuk dinyatakan dilepaskan

perbuatannya menurut hukum.Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa WOLTERDLIAAULHAQ alias OTONG Bin IMAN RAHMAN dari hasil pemeriksaandipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yangdisebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidakterjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (error in persona), dandisamping itu. terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patutuntuk dilepaskan