Memohon agar barang bukti berupa surat :1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satminpers Denma Pasmar2 bulan Agustus 2014 s.dbulan Oktober 2014.2. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dandenma Pasmar2 Nomor: Perny/33/IX/2014, Prada Mar NRP 117064, jabatan Ta Denma Pasmar?

Bahwa Prada Mar Prasojo Dwi Prabowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yangberdinas di Denma Pasmar2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang inidengan pangkat Prada Mar, Jabatan Ta Denma Pasmar?2.b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2014 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.cc.

Bahwa sepengetahuan Saksi1 pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat,Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.Saksi2 :Nama lengkap: ILYAS; Pangkat, NRP: Serma Mar, 86955; Jabatan: Bama Denma; Kesatuan:Pasmar2; Tempat dan tanggal lahir: Sidoarjo, 5 Januari 1975; Jenis kelamin: Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Marinir Jl.

Bahwa Prada Mar Prasojo Dwi Prabowo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yangberdinas di Denma Pasmar2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang inidengan pangkat Prada Mar, Jabatan Ta Denma Pasmar?2.2.

Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satminpers Denma Pasmar2 bulan Agustus 2014 s.dbulan Oktober 2014.b. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi dari Dandenma Pasmar2 Nomor: Perny/33/TX/2014, Prada Mar NRP 117064, jabatan Ta Denma Pasmar?2;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

PENGADILAN MILITER I 01BANDA ACEHPUTUSANNomor : PUT/1 49K/ PM.I 01/AD/X/ 2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Acehdalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : AKHYAR SYAHPUTRA SIREGAR.Pangkat / Nrp : Serka/21960349750476.Jabatan : Baurpot/Tum/Tatib UrdalSi tuud.Kesat uan : Ajendam Im.Tempat, tanggal lahir

Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugasdi Ajendam IM dengan jabatan Ba Urppot/Tum/Tatib UrdalSi Tuud dan masih berdinas aktif dengan pangkat SerkaNRP.21960349750476.2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpaijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 30 Oktober 2008Menimbang3sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuantanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawabarang infentaris kesatuan.4.

Jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si Tuud Kesatuan Ajendam IM.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpahyang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalampenyidikan ,dan bukti bukti lain berupa surat yangdiajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yangsatu. dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukumyang melingkupi perobuatan Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikutBahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yangbertugas di Ajendam IM dengan jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yangbertugas di Ajendam IM dengan jabatan BaUrppot/Tum/Tatib Urdal Si Tuud dan masih berdinasaktif dengan pangkat Serka nrp.21960349750476.2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas diAjendam Im yang merupakan bagian dari TNI AngkatanDarat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yangberikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang,yang berarti termasuk dalam pengertian militer.3.

Jabatan Ba Urppot/Tum/Tatib Urdal Si TuudKesatuan Ajendam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara inisebanyak Rp 7.500.

yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan itu mempunyai pengertian yangsama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukumdan mengapa harus diterapkan dalam dua pasal yang berbeda ?

Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa menurut R.

WIYONO, SH. dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2005,yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak

yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan kesempatanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang manatercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku,pada umumnya kesempatan diperoleh sebagai akibat adanya kekosonganatau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang

, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang ada pada Terdakwa selaku PenjabatKepala Desa Ujunggede, Kec.

;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Asisten Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat Sekretariat Daerah KabupatenNagan Raya.2. Nama : MOHD. DARWIS, S.H.;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Nagan Raya.3. Nama : SAID ATAH, S.H., M.H.;Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat SATALawyer;4. Nama : AGUS JALIZAR, S.H.

,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri NaganRaya, beralamat Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, SukaMakmue, Kabupaten Nagan Raya.Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKKHalaman 2 dari 8 HalamanPenetapan Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.BNA06/N.1.28/Gph/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Nama : ABDUL HADI, S.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara2. Nama : HALAND PERDANA PUTRA, S.H.

;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara3. Nama : ZULIYAN ZUHDY, S.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara NegaraKesemuanya berkewarganeraan Indonesia, bertempat tinggal diKomplek Perumahan Kejaksaan Negeri Nagan Raya,Jalan PadukaYang Mulia Presiden Soekarno, Kecamatan Suka Makmue,Kabupaten Nagan Raya.Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor: 9/PENDIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 13 Maret 2019, tentangLolos Dismisal;.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut ;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/I/31LU/2010 tanggal03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan/Alin Tugas Pegawai Negeri SipilKedalam Jabatan

Nomor Putusan 468 K/TUN/2012DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :821.29/ 85/IV31LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan /Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional GuruDilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma.

Lampung Utara.Jadi Penggugat/Pembanding tegaskan bahuea pertemuan yang terjadiitu adalah pada tanggal 11 Oktober 2011 hari Selasa bukan 11Oktober 2010 yang dinyatakan hari Senin oleh Terbanding.Penerapan UndangUndang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen Pasal 39 dan PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan FungsionalPengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, pada Bab XI Pasal 36tentang Pemberhentian dalam dan dari Jabatan FungsionalPengawas

Nomor Putusan 468 K/TUN/20122010 (Bukti P16) Tentang Jabatan Fungsional Pengawas SekolahDan Angka Kreditnya.

Khususnya pada Bab XI Pasal 36 tentangPemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional PengawasSekolah dan memberikan penjelasan juga bahwa jabatan PemohonKasasi/Penggugat tidak semenamena dapat diberhentikan dan adaaturan perundangundangannya dan hal ini sangatlah merugikankedudukan Penggugat dalam harkat dan martabat sebagai Guruyang telah mengabdi selama 33 Tahun dan bekerja secaraprofesional tanoa kesalahan dan imbalan apapun serta telahmempunyai Sertifikasi Pendidik yang sah ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Buton Selatan Tahun 2017 Periode Januari Februari. 3 1 (satu) bundel fotocopy Tabel Laporan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 4 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Informasi Lelang Kode 337719, Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 5 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Informasi Lelang Kode 327719, Rekonstruksi Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Bahari II

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan TA. 2018 15 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Buton Selatan No: 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 16 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Buton Selatan TA 2018 17 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan

Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018 18 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018 19 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018 20 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April

lima ribu rupiah) ; 47 1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, sekretariat daerah tahun anggaran 2018 48 1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2018 49 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan

Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017 50 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017 51 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Pekerjaan Kontruksi Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) 2018 52 1 (satu) unit flashdisk warna hitam, merk: sandisk, model: dual usb drive 3.0, kapasitas: 32gb, nomor kode: BM170925820Z yang di dalamnya berisikan file 53 1 (satu) perangkat elektronik

PT Barokah Batauga Mandiri ditetapbkan sebagai pemenang lelangpekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap IIIdengan nilai kontrak Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus jutarupiah).2.

PT Barokah Batauga Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelangpekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap IIIdengan nilai kontrak Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus jutarupiah).2.

Wakil Bupati (Lanjutan Tahap Ill) ULPPemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 20181 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan PagarRumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ButonSelatan 20181 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak PekerjaanRehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap Ill) No:050/03/DPASetda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 20181 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No:04/KONT/KONSTRUKSI.PULPBM/IV/2018 tanggal 27 April 2018antara Dinas PUPR

Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT KDI495051525354555657daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran20181 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaaan BelanjaModal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II)tahun 20171 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang PekerjaanRehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 20171 (satu) bundel dokumen pengadaan Pekerjaan Kontruksi BelanjaModal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Gubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 2019 Dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2014 2019,Tanggal 31 Maret 2017. ; 22222 ene n nnn eens ne nnnn nn nne2.

Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 2019 DanPeresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa MasaJabatan 2014 2019, Tanggal 31 Maret 2017.2.

Memerintahkan Tergugat Untuk Menunda Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 2019 DanPeresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mauku Barat Daya Sisa MasaJabatan 2014 2019, Tanggal 31 Maret 2017.

Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2014 2019 DanPeresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa MasaJabatan 2014 2019, Tanggal 31 Maret 2017.3.

Bahwa perlu ditegaskan Tergugat, dikeluarkan/ditepakannya KeputusanGubernur Maluku Nomor 124 Tahun 2017 tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Barat Daya Masa Jabatan 20142019 dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 20142019,tanggal 31 Maret 2017 objek sengketa dalam perkara a quo adalah sudahsesuai dengan Kewenangan, Prosedural, dan Subtansi untuk sebuahHalaman

Nama : LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H;Jabatan : Kepala Bagian Hukum SetdakabToba SamoOsSir;2. Nama > TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum BagianSetdakab Toba Samosir;3. Nama >: DARMAWAN SIPAYUNG, S.H;Jabatan : Kasubbag PerundangUndanganBagian HUkum Sekdakab TobaSAM OSII;4. Nama > HAMRES BUTARBUTAR, S.H.;Jabatan : Kasubbag PerundangUndanganBagian HUkum Sekdakab TobaSAMOSIlHalaman 1, Putusan Nomor 183/B/2020/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIM5.

Nama : MARIPA DOLI TAMBA, S.H;Jabatan : Staf Bagian Hukum SetdakabToba Samosir;Keenamnya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN padaBagian Hukum Setdakab Toba SamosSi;c02000=1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor770 Tahun 2019, tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 928 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tertanggal 9 Desember 2019 , An. Drs.Marlindo Sibarani;4. Mewajibkan Kepada Tergugat ( Ic.

., & ASSOCIATES ;Selanjutnya disebut PENGGUGAT /PEMBANDING;melawan:Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESIBARAT;Tempat Kedudukan : Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing, Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: SKK/798/VIII/setum, tanggal 7Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh:1. Nama : AKBP. DRS. BURHANUDDIN, BR.,M.H.;Pekerjaan : Anggota Polri;Jabatan : Kabidkum Polda Sulawesi Barat;Halaman 1 dari 7 hal.

;Pekerjaan Anggota Polri;Jabatan Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulawesi Barat;Alamat Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing, Mamuju, ProvinsiSulawesi Barat;3. Nama: KOMPOL. BAFO KORA, S.H. ;Pekerjaan Anggota Polri;Jabatan Kasubbid Provost Bid Propam Polda Sulawesi Barat;Alamat Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing, Mamuju, ProvinsiSulawesi Barat;4. Nama: IPDA IRMAN SETIAWAN, S.H., M.H.

;Pekerjaan Anggota Polri;Jabatan Paur Subbid Sunluhkum Bidkum Polda SulawesiBarat;Alamat Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing, Mamuju, ProvinsiSulawesi Barat;5. Nama: HAMZAH SURYADI, S.H.;Pekerjaan AdvokatAlamat Jalan Veteran Utara Lorong 46 Nomor 37, KelurahanMerdekaya Utara, Kecamatan Makassar, KotaMakassar;6. Nama : HAMZAH, S.H.I.

sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor:Kep/184/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri atas nama Frandoto (vide bukti P1 = T2)Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketatersebut adalah Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTKKEP/1/IV/2017/KKEP, tanggal 10 April 2017 tentang Putusan Sidang KomisiKode Etik Profesi Polri atas nama Brigpol Frandoto NRP: 84080091 Jabatan

Pangkat/Nrp : Brigadir/84080091;S Jabatan : Ba Dit Tahti;d. Kesatuan Polda Sulbar;Halaman 5 dari 7 hal. Put 41/B/2019/PTTUN Mks1. Terbukti sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1)huruf i, pasal 11 huruf c, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri2.

., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Musi Banyuasin masa jabatan 20142019, Alamat di Dusun3 RT. 003 RW 003 Kelurahan Sri Gunung Kecamatan Sungai LilinKabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal imi diwakili oleh KuasaHukummnya:1. ALAMSYAH HANAFITAH, SH., MH; 3. MUHAMMAD AKBAR, SH.; 4. EVAN YULIANDRI, SH.; 5. ARTHULIUS, SH.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara pada Kantor Law Office Alamsyah Hanafiah &Partners yang beralamat di Jl. Jend.

AK, SH sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa Jabatan Tahun 20142019,tertanggal 20 Mei 2016 Adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangandengan azas umum pemerintahan yang baik , Karena : a) Pemberhentian PENGGUGAT tidak diusukkan oleh DPC, PartaiDemokrat Kabupaten Musi Banyuasin.; Putusan perkara no : 26/G/PTUN/2016, halaman 3 dari 48b) Pemberhentian PENGGUGAT tidak ada keputusan pemberhentianterlebih dahulu dari DPP (ketua umum partai demokrat); c) Oleh karenanya keputusan Tergugat

AK, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin masa Jabatan Tahun 20142019, tertanggal 20 Mei 2016, telahbertentangan dengan Pasal 103 PP Nomor 16 Tahun 2010 dan bertentangandengan Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik; DUDUK PERKARABahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 323/KPTS/II/2016tentang Peresmian Pengangkatan Sdr AKINO, SH. dan PeresmianPemberhentian Sdr ADBUL KADIR.

AK, SH sebagai Anggota DPRDKabupaten Musi Banyuasin masa Jabatan Tahun 20142019 diterbitkan padatanggal 20 Mei 2016 dan diterma oleh Penggugat tanggal 27 Mei 2016.Sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya KeputusanTata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian Gugatan memenuhi KetentuanPasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Putusan perkara no : 26/G/PTUN/2016, halaman 4 dari 48Il.

.: Penata (ll/c), Jabatan: Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang ; 3. Mamat Rahmat, NIP.: 19660403 199003 1 002,Pangkat/ Gol: Penata Muda Tk. (Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Tangerang; 4. Edy Haryono, S.H.NIP.: 19620404 198903 1 003,Pangkat/ Gol: Penata Muda Tk. (Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Tangerang; 5. H.

(Il/b), Jabatan: StafSub Seksi Peralinan Hak, Pembebanan Hak dan PPATpada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; Semuanya berkewarganegaraan' Indonesia, memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, JI. H.Abdul Hamid Kav. 8 TigaraksaTangerang, berdasarkanHal 2 dari 10 hlm Put.N0.88/B/2013/PT.TUN.JKT.Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/SK36.03/X/2012 tanggal24 Oktober 2012; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;;PT. PEMBANGUNAN JAYA, yang diwakili oleh TRISNA MULIADI, MBA.

HarusnyaTerdakwa mengarahkan pada masyarakat untuk langsung ke UPK ;Bahwa setahu saksi jabatan saksi dalam kegiatan PNPM selaku PJOK.

;Bahwa setahu saksi menurut pemeriksaan BPKP, total dana kelompok UEP dan SPPyang diselewengkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 365.992.600, ;Bahwa setahu saksi, jabatan Terdakwa dalam pengelolaan dana PNPM selaku TimPengelola Kegiatan (TPk) ;Bahwa setahu saksi tugas TPK adalah mengelola kegiatan PNPM ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa boleh menerima uang angsuran dari kelompok UEPdan SPP karena Terdakwa sebagai kader Ekonomi, maka diijinkan ;Bahwa seingat saksi, jabatan saksi dalam kegiatan PNPM adalah

hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakandengan baik, adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku.

UnsurMenyalahgunakanKewenangan, Kesempatanatau Sarana YangAda Padanya karena Jabatan atau Kedudukannya :Menimbang bahwa Undangundang tidak memberikan penjelasan yang lebihrinci mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,namun menurut Drs.

Adami Chazawi, SH dalam bukunya yang berjudul HukumPidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia halaman 37 bahwa kewenanganerat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berartisecara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyaberlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas tertentu ;54Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan

Pembuktian Atas Tuduhan Telah Memasukkan Tunjangan Jabatan Ka. SDMdan Menggunakan Bobot Jabatan dan Resiko Jabatan Sebagai Kepala SDMUntuk Diri Sendiri adalah Sebuah Skenario Jahat dan Fitnah dari Tergugat;1.Bahwa di dalam surat Memorandum Direktur RSPPB Nomor R.140/L00000/2015S8 yang berakibat pada terbitnya Surat Peringatanketiga atau Terakhir Surat R. 051/A00000/2015S8 dari Direktur UtamaPertamedika mengatakan Penggugat Mengangkat Diri Sendiri danMemasukkan Tunjangan Jabatan Sebagai Ka.

SDM dan MenggunakanBobot Jabatan dan Resiko Jabatan Sebagai Kepala SDM Untuk DiriSendiri;Bahwa dalam Surat Memorandum R. 140/L00000.2015S8 dinyatakanperbuatan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu 21 bulan, terhitungmulai tahun 2013 sampai dengan Oktober 2014;Bahwa dapat dijelaskan jika tuduhan tersebut yang dimaksud adalahterkait dengan Proses Perhitungan dan Pembuatan Gaji (Upah) untukTunjangan Jabatan dan Insentif Jasa Pelayanan untuk Bobot Jabatandan Resiko Jabatan;Bahwa Penggugat sebelum

dan Resiko sertaBobot Jabatan.

Pertamina Pangkalan Brandan, ternyatatelah memasukkan tunjangan jabatan Kepala SDM dalam upah TergugatRekonvensi dan mempergunakan bobot jabatan sebagai Kepala SDMdalam perhitungan tunjangan/insentif Tergugat Rekonvensi.

Pertamina Pangkalan Brandan dengan jabatan sebagaiStaf SDM.

HER MoLYoRO, Ap Lees IO 2o00/2 10o Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : e , 7TEMPAT KEJADIAN : Jl RorggowarihePELANGGAR : A. Nama Lengkapb. Tempat Tgl Lahirc. Jenis Kelamin d. Agamae. Pekerjaan : '.

Se WIB : Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / atas kekuatan sum ah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani. dinembenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan Malang pada hari,... 7A Mar tangeal; ....LG.... dan bulan ..

OS Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamony Praja torsion aisles telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : =~otTEMPAT KEJADIAN : ut PELANGGAR : A, Nama Lengkap By fauaieh UTA canna EE eanesrena ema REe REIT. ....b. Tempat Tel Lahir yessuu hs Mete972c. Jenis Kelamin Cer ean, add. Agama : le! Lm ose. Pekerjaan : ee teu Puumah Conggef. Alamat al.

HEM Molyowo, SAP 1 ABE eTy, 2889 or Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Relonggaren Protokol Kesehatan : ce LLL LLL LLL LLL ELIS LLLISNLLLLL LLL LIAN LALLA LLANES AA AAS ETT ANETTA hha Daa inns dudabada ronan avanveseveebavaneds PELANGGAR : , .A.

Gbslio4 Zool, (00% Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : .TEMPAT KEJADIAN : dl: Reteg owararhy svteentnereneonnnntieroneenaneanatesintttnesistsunitnttiteesiatitniitiniimsese, soeeeettsssssssesssienPELANGGAR: ; A. Nama Lengkap eens S aus KM WAR Se eee spent Ens iMRI sneeeeerommccrrb.TempatTglLahir :...... Madang OL N~ IaSdy enc.

,LL.M;Nip : 19720304 200501 1 002;Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat DaerahPutusan No. 187/B/2020/PT.TUNMDNHalaman2dari 9 halaman,10.11.Kesemuanya KewarganegaraanNamaNipJabatan :NamaNipJabatan :NamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanNamaPekerjaanFORMUL02/PROKSI01/KIMAceh;Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum;19680901 200212 1 002Kabag. Bantuan Hukum danInformasiHukum pada Biro Hukum Setda Aceh;Syahrul, S.H;19710615 200112 1 005Kasubbag.

Mewajibkan Terbanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur AcehNomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/O5 Rabiul Akhir 1441 Htentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama Muhammad Zain, S.Sos. sampai dengan adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).B. Dalam Pokok Sengketa1.

Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kKekuatan hukum KeputusanGubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Muhammad Zain, S.Sos.;4.

Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/O5 Rabiul Akhir 1441 H tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaMuhammad Zain, S.Sos.;5. Mewajibkan kepada Terbanding untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukanatau jabatan, harkat dan martabat Pembanding kepada keadaan semula atauyang setara sebagai Pegawai Negeri Sipil;6.

Nasir, SH.sejak tahun 2008 selaku anggota INI yang berpangkatSerka Nrp. 21980125570976 yang berdinas di Kodim61011/KIk dengan jabatan Ba Min Unit Intel namuntidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009pagi hari selesai upacara bendera, Saksidiperintahkan oleh Dan Unit Intel untuk mengecekTerdakwa ke rumahnya karena tidak masuk dinas tanpaada keterangan.3.

EFFENDI.Pangkat/Nrp. : Serma/607733.Jabatan : Bati Min Pers Kodim 1011/KIk.Kesatuan : Kodim 1011/KIk.Tempat/Tgl.lahir : Tanah Laut, 27 September 1966.Jenis Kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Alamat tempat tinggal :Jl. Sulawesi Gang Mufakat No. 67Rt. 42 Kel. Selat Tengah Kab.Kapuas Kalimantan Tengah.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Nasir, SH. sebagaianggota militer aktif berpangkat Serka Nrp.21980125570976 yang mulai berdinas aktif di kesatuanKodim 1011/KIk sejak tahun 2004 dengan jabatan BaMin Unit Intel.3. Bahwa Terdakwa mulai meninggalkan kesatuan tanpaijin sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengansekarang belum kembali ke kesatuan.4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuankarena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomikeluarga.5.

Nasir, SH. adalahanggota TNI AD yang berpangkat Sersan Kepala Nrp.21980125570976 yang berdinas di Kodim 1011/KIk sejaktahun 2004 dengan jabatan Ba Min Unit Intel, sampaidengan perkara ini dilaporkan masih berstatusmiliter aktif.2.

Nasir, SH. adalahanggota militer aktif berpangkat Sersan Kepala Nrp.21980125570976 yang berdinas di kesatuan Kodim1011/KIk sejak tahun 2004 dengan jabatan Ba Min UnitIntel.2.

. : Pembina (IV/a);Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;2. Nama : SITTI NUR AIDA;NIP : 19620423 198301 2 001;Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk.I (III/b);Jabatan :Kepala Sub Seksi Pengendalian PertanahanKabupaten Gowa;3. Nama : FITRA BUDIANTO, SH.;NIP : 19880519 201801 1 001;Pangkat/Gol. : Penata Muda (lIll/a);Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;nalaman 1 dari 9 halaman.

SALEH LABEDA;NIP : 19730414 201408 1 001;Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (Il/a);Jabatan : Pengadministrasian Umum Seksi PenangananMasalan dan Pengendalian Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Gowa;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilin alamat pada KantorAndi No.65SungguminasaKabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1768/SK.73.06/XI/ 2018, tanggal 20 November 2018, dan Penggantian suratkuasa kepada ;Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Mallombassang1.

. : Pembina (IV/a).Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.. Nama > MUH. IMRAN HAMID DM.NIP : 19780812 199703 1 001.Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. (III/b).Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan.. Nama : FITRA BUDIANTO, SH.NIP : 19880519 201801 1 001.Pangkat/Gol. : Penata Muda (lIll/a).Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.. Nama : M.

. : Pengatur Muda (Il/a).Jabatan : Pengadministrasian Umum Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Gowa.Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada KantorAndi No.65SungguminasaKabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:MP.01.01/103.73.06/I/ 2019, tanggal 9 Januari 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Mallombassangnalaman 2 dari 9 halaman.

,MSi ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehSelatan ;2. Nama : Miskal, S.H. ;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PengkajianHukum Bag. Hukum Setdakab AcehSelatan ;3. Nama : lwan Kesuma Putra, S.H. ;Jabatan : Kasubbag Peraturan PerundangundanganHalaman 1 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNABag. Hukum Setdakab Aceh Selatan ;4.

TioAchriyat tanggal 3 Januari 2018, dalam pertimbangannya menyebutkanberdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PTBNA telah terbuktimelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan jabatan yang manayang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, apakah jabatansebagai Kepala Dinas atau Anggota Panitia Pengadaan tanah?.

sampai diaktifkan kembalisebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkankembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam haltidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutandiberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani pidana penjarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluhdelapan) tahun, diberhentikan dengan hormat;Bahwa Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidan umum. ;Halaman 20 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA13.14.15.b.

:dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;c.

Oleh karena itu, dengan itikad baik, padatanggal 02 Mei 2017 TERGUGAT menawarkan posisi, jabatan dan keahlianyang sama dengan posisi, jabatan, dan keahlian PENGGUGAT saat itu danpada akhirnya terdapat kebutuhan dengan posisi yang sama yaitu GraphicDesigner Team Leader di PT Eco Smart Garment Indonesia dan/atau PTPan Brothers Tbk, namun dengan tidak konsisten PENGGUGAT tidakmenerima mutasi tersebut tanpa alasan yang jelas;6.

PstAdministrasi Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2017, dan menyambut baikdengan tetap mempekerjakan PENGGUGAT di jabatan yang sama;7.

Hollit International, denganMasa kerja 9 Tahun lebih dan kurang dari 10 Tahun, dengan jabatan JuniorGraphic Disigner adalah sebagai pegawai/pekerja tetap PT.

Oleh karena itu, dengan itikad baik pada tanggal 2 Mei 2017Penggugat menawarkan posisi, jabatan dan keahlian yang sama dengan posisi,jabatan, dan keahlian Penggugat saat itu dan pada akhirnya terdapat kebutuhandengan posisi yang sama yaitu Graphic Designer Team Leader di PT.

Tergugat berhakmelakukan demosi terhadap Penggugat sesuai dengan Peraturan PerusahaanTerquaat Pasal 9 ayat (1) dimana. dinyatakan bahwa. : Perusahaan berhak danberwenang untuk menurunkan jabatan/pangkat seorang karyawan lebih rendahdari jabatan semula sebagai sanksi karena melanggar peraturanperusahaan/peraturan perundangundangan, penurunan prestasi, dedikasi,loyalitas, dan restrukturisasi organisasi dengan didasari argumentasi dan alasanyang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 152 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT BUILDING, MATERIALS & EQUIPMENT (PT BMEBATAM), beralamat di Komplek Bengkong Harapan Blok FNomor 10, Kelurahan Bengkong Laut, KecamatanBengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yangdiwakili oleh Paulinus Haris Sherwani, jabatan DirekturUtama,Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa EduardKamaleng, S.H., kewarganegaraan

,jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 8 Juli 2019;ll. PT KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PTHARIBIMA PERKASA, beralamat di Komplek KusumaIndah, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Halaman 1 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2019Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, yang diwakili oleh Tony Wang YuXioang, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JohanesBagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),beralamat di Jakarta dan Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;PT KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PT.BIMA ADI DHARMA, beralamat di Komplek KusumaIndah

, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, yang diwakili oleh Tony Wang YuXioang, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JohanesBagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),beralamat di Jakarta dan Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;.

PT BARELANG MOBILINDO, beralamat di Jalan YosSudarso, Komplek Gading Mas Nomor 1A, Sei Baloi,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili olehDju Seng, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JohanesBagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),beralamat di Jakarta dan Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;Termohon Peninjauan Kembali , Il, Ill, dan IV