., Notaris di Kota Depok dan telah disahkan melaluiKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : W800039 HT.01.01TH.2006 tanggal 4September 2006, selanjutnya berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Seluruh Pemegang Saham PT.

Distinct Spirits Distribution, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di kotaDenpasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham PT. Distinct Spirit Distribution No.04 tanggal 14 Februari 2019 Not. Komang Budi Santajaya Not. DiKabupaten Tabanan yang diwakili oleh :JACKIE HARAPAN, dalam Jabatan Direktur, alamat Jalan BungTomo 1D No. 14 Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada:LEO SANI PUTRA SIREGAR, S.H., AKBAR SAYUDI, S.H., M.H.

Bukti P7 : Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT SMPL IndonesiaMenimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesualdengan aslinya kecuali bukti P3 dan P6 merupakan fotokopi dari fotokopisehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak adamengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas ;Menimbang

NUSANTARA RAGAWISATA, Beralamat di Graha Arrtu Lantai 3, JalanR.S Mata Aini Kav.BC1, Setiabudi, Jakarta 12920.Sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan KeputusanSirkular Para Pemegang Saham PT.NusantaraRagawisata, sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham luar Biasa Nomor 13 tanggal 29 Juli 2016, yangdibuat dihadapan Alexandra Mira Sukmawati,SH.,MH.,Notaris di Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh INDRAJANTO SUWONORAHARJO Kewarganegaraan Indonesia Tempat TinggalKondominium.

Februari2009;: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yangbergerak dalam industry pembuatan komponen elektronik dan semiconductor,pemegang saham Pemohon Banding adalah Sharp Corporation Jepang sebesar99,2% dan Sharp Electronics Singapore sebesar 0,8%, Pemohon Banding terdaftarpada KPP Penanaman Modal Asing Dua;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanterhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royaltysebesar Rp

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA Nomor: 64 tanggal 14Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum. Notaris diHal. 7 dari 69 hal. Putusan No. 39/G/2019/PTUN. SBY.Sidoarjo, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU0106704.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Agustus 2018 jo.

Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BHUMIKENCANA SEJAHTERA Nomor: 89 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh dandihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum. Notaris di Sidoarjo, dimana Akta Perubahantersebut telah diterima dan dicatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan No. AHU0062608.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16April 2019; .

BHUMI KENCANA SEJAHTERA(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA Nomor: 89 tanggal 15April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum.Notaris di Sidoarjo, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.

Bhumi Kencana Sejahtera,Nomor : 22, tanggal 15 Pebruari 2015, Juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : C07432 HT.01.01 TH.2005 tentang Pengesahan Akta PendirianPerseroan Terbatas, Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

Bumi Kencana Sejahteraoleh Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (videBukti P6), Akta Nomor : 89 Tanggal 15042019 Tentang Berita Acara rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

atau eksploitasi bahan tambang berupa Batubara didalam kawasan hutan, tanpa ijin Mentri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikutBahwa PT Batubara Bukit Kendi (BBK) mulai melakukan penambangan sejaktahun 1997 dan mulai produksi batubara/penjualan batubara sejak tahun 1997 dan terdakwa IrMUNANDAR alias MUNANDAR SAI SOHAR adalah selaku Direktur Utama PT BatubaraBukit Kendi (BBK) yang diangkat sejak tanggal 14 Januari 2003 s/d 14 Januari 2008berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Batubara Bukit Kendi,kemudian dilakukan operasi penambangan dari landclearing s/d proses pengangkutandan pengiriman ke PT BA;Bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT. Batubara Bukit Kendi yaitu : PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam yang selaku pemegang sahamnya 75 %. Sepengetahuansaksi, selama saksi bekerja di PT. Batubara Bukit Kendi ada sekira 90 orang tenagakerja semua karyawan tersebut adalah Karyawan dari PT. Batubara Bukit Asam yangdiperbantukan ke PT.

Batubara Bukit Kendi tetapi kami masih tetap berproduksi tidakpernah terpikir oleh kami untuk menghentikan kegiatan tersebut karena yangmenentukan untuk penghentian kegiatan tersebut adalah Pemegang Saham;e Bahwa jika pekerjaan ini dihentikan untuk sementara akan berdampak sangat besar danPT.

Batubara Bukit Kendi, sedangkan dasar pengangkatan saksi3434adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.Batubara Bukit Kendi Nomor : 02 tanggal 11 april 2007 dan Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Bukit Kendi Nomor :06 tanggal 14Januari 2008 ;Bahwa sewaktu saksi diangkat sebagai Direktur Operasi dan Produksi di PT.

Bukit Asam dan saham PT. Bukit Asamsebesar 75% dan setiap tahun ada pengawasan dari PT. Bukit Asam ke PT.Batubara Bukit Kendi ;Bahwa pada tahun 1997 PT. Bukit Asam telah mengajukan permohonanpenggunaan kawasan Hutan ke Menteri Pertambangan dan diteruskan keMenteri Kehutanan namun hingga sekarang ijin belum keluar dan tidak adapenolakan ;6565Bahwa tidak ada teguran secara tertulis dari pemegang saham sedangkan saranDireksi PT. Bukit Asam supaya PT.

pengolahan limbah, premiasuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f:Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:a.Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun sepertidividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaanasuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahakoperasi;Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepadapemegang saham

;Metode lainnya yang dapat diterima.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE04/PJ.7/1993 tanggal9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasuskasus transferpricing, antara lain menegaskan:Disebutkan jenis transaksi transfer pricing:(12) Harga Penjualan;) Harga Pembelian;) Alokasi biaya administrasi dan umum;) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegangsaham;(5) Pembayaran komisi, lisensi, Franchise, sewa royalty, imbalan jasamanajemen;(6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham

Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/20156.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.hanya dilihat dari kepemilikan saham saja, namun dapat berupapenguasaan Manajemen maupun penguasaan teknologi;Berdasarkan data dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)diketahui bahwa pemegang saham Termohon PeninjauanKembali (sSemula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:a. Panasonic Holding BV (Netherlands) 95% PanasonicHolding BV dikuasai 100% oleh Panasonic Corporation;b. PT.

Menghubungkan pembayaranroyalti dengan net sales bertentangan dengan prinsipkelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham denganprosentase tertentu dari net sales merupakan nature profitsharing.

Sebagaitambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa Panasonic Holding BV (Netherland)sebagai pemegang saham terbesar Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) merupakan anakperusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukanpenelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapatindikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran Royaltidibayarkan kepada Panasonic Corporation Japan;Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebihdahulu dilakukan analisis kesebandingan

Sarana PrimaCipta Semangat (PT.SPCS) merupakan perseroan yangdidirikan oleh Tergugat I dan Penggugat, dengankepemilikan saham 50% (lima puluh persen) dimiliki olehTergugat I dan 50% (lima puluh persen) dimiliki olehPenggugat. Dan jabatan terakhir Tergugat I adalahKomisaris dan Penggugat adalah Direktur.Bahwa PT.SPCS adalah perusahaan yang bergerak dibidangpembuatan komponen sparepart sepeda motor.

Karenanyadengan demikian PT.SPCS bukan merupakan perusahaan kecil.Bahwa tidak masuk di akal dan tidak mungkin kiranya apabilaTergugat I melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yangsampai mengakibatkan kerugian materiil bagi PT.SPCS bahkansampai menutup usaha PT.SPCS, karena Tergugat I adalahpendiri sekaligus pemegang saham sebesar 50% dan Komisarispada PT.SPCS.Bahwa sesungguhnya kerugian memang telah dialami olehperusahaan, namun kerugian tersebut jauh terjadi sebelumadanya penayangan acara Kassel

~~ untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)setelah sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2006,Penggugat telah mengundang Tergugat I untuk mengadakanRUPS LB pertama.

Suryadi, SH,MH,Msi,MKn, untuk dituangkan dalam AktaNotaris No.10 tanggal 29 Desember 2006.Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No.10 adalahketerangan yang tidak benar, karena tidak memenuhiketentuan Pasal 69 (b) Undangundang No.l Tahun = 1995tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan untuk sahnyaRUPS tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi danKomisaris, harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan18disetujui dengan suara bulat.

Sarana Prima Cipta Semangat adalah milikPenggugat dan Tergugat I;Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Pemegang Saham PT.Sarana Prima Cipta Semangat sebanyak 50% dan Tergugat Ijuga sebanyak 50%;Bahwa PT. Sarana Prima Cipta Semangat bergerak dibidang33penjualan sparepart motor dan mobil;Bahwa hasil produksi PT. Sarana Prima Cipta Semangatsekitar 80% untuk roda dua order dari. Yamaha MotorIndonesia dan 20% untuk Mobil Daihatsu;Bahwa PT.

Bahwa dalam menjaiankan usaha sebagaimana disebutkan di atasPenggugat memiliki modal dasar sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satutriliun rupiah) terbagi atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saham,masingmasing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dandari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telahdisetor penuh dengan uang tunai sebanyak Rp1.387.500.000,00 (satumiliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atauseluruhnya sebesar Rp693.750.000.000,00

Pemegang SahamSaham Jumlah RpPemegang Saham 4.730.250,00PT Sinar Mas 2.365.125.000.00TunggalPT Ekacentra 700.000.000,00Usahamaju 350.000.000,00PT. Paraga 201.217.750,00 100.608.875.000,Artamida 00PT. Paraga 481.552.000,00Artamida 240.776.000.000,00 4.

Karena Penggugat adalah Perseroan Terbatas Terbuka yang telahmencatatkan sahamnya di Pasar Modal maka banyak investor yangberminat untuk membeli saham Penggugat mengurungkan niatnyauntuk membeli saham Penggugat;.

DPP Bank Jatim (1,06% Senilai Rp. 150.000.000,) ;Halaman 6 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyDengan Total Rp. 409.382.300.000, terdiri dari 4.093.823 lembar saham ;Selanjutnya pada Tahun 2016 terjadi perubahan sebagai berikut :1.o oO NOP af wDNM PRP RP BP RP BP RP RP RBFOO ONO OF WN PO22.Saham Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timur berasal dariProvinsi Jawa Timur ( 88, 03 %) Senilai Rp. 360.380.300.000, (Tiga ratusenam puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;Kota

Direktur Pemasaran : BAMBANG RUSHADI, SE.MM.Bahwa mengenai DIVISI TREASURY dan BISNIS secara struktur dibawahDirektur Operasional ;Bahwa saham Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timur terdiri dari :1. Saham Bank BPR Jatim berasal dari Bank BPR Jatim berasal dari Prov.Jawa Timur ( 88, 03 %) serta sisanya dari Pemerintah kabupaten/Kotadi Jawa Timur ( 11, 97 %) ;2.

Saham Bank BPR Jatim berasal dari Bank BPR Jatim berasal dariProv .jawa Timur ( 90, 88 %) Senilai Rp. 12.880.300.000, (Dua belasmilyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sertasisanya dari Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Timur (9,12 %) ;Bahwa terjadi perubahan di perjalanan waktu, sehingga pada tahun 2016saham Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timur terdiri sebagaiberikut : Saham Bank BPR Jatim berasal dari Bank BPR Jatim berasal dariProv .jawa Timur ( 88, 03 %) Senilai Rp

, beberapa PemerintahKabupaten Kota di Jawa Timur serta DPP Bank Jatim sebesar 0,28%,memperhatikan komposisi kepemilikan saham tersebut, dimana sebagaianbesar saham dimiliki oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah DaerahProvinsi Jawa Timur serta beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diJawa Timur, maka Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timurmerupakan perusahaan daerah yang merupakan kekayaan daerahdipisahkan ;Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana sudah

, sehingga sahan tersebutmerupakan modal atau dengan kata lain saham merupakan kekayanan dariperusahaan, hal demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangHalaman 92 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sbymenyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikanberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasaryang seluruhnya terbagi dalam saham

; Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham danpengurus;Bahwaberdasarkan karakteristik Perseroan dimaksudHalaman 33 dari 78 Hal.

perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroandan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi sahamyang dimiliki";Hal ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanyaHalaman 37 dari 78 Hal.

Nomor 583 PK/Pdt/2017bertanggung jawab sebesar setoran atas selurun saham yang dimilikinyatidak meliput harta kekayan pribadinya;6. Perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karekteristikantara lain:a. Sebagai asosiasi modal:b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utangpemegang saham;c.

Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus;Bahwa berdasarkan karakteristik Perseroan dimaksud menunjuk pada faktayang tidak dapat dibantah lagi banhwa Penggugat telah keliru dalammenentukan Tergugat Il sebagai subyek yang digugat yang tidak adahubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalammengajukan gugatan ini;7.

Gunung Mas yang bersangkutan";Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan ini merupakan gugatan cacat formil karena errorin persona, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat oleh karena kapasitas Tergugat Il hanya sebagai pendiri danpemegang saham PT.

Dokumen antara lain :a. 1(satu) buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;b. 1(satu) buah buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;c. satu buah buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari:- Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;- Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;- Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;- Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.

MANDIRI WAHAN LESTARI;- Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;- Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;e. 1(satu) buah buku foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;11. Dokumen yang terdiri dari :a. 1(satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Pemilik Ir.

Kn, Nomor : 08 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT.MANDIRI WAHANA LESTARI;i. 1 (satu) buah akta Notaris MISDALINDA, SH.,M.

Kn, Nomor : 10 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT.MANDIRI WAHANA LESTARI berkedudukan di Ternate;j. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU- 35744.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan;k. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1-004392-8203-2-00090, tanggal 31 Oktober 2007;l. 1 (satu) lembar Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) nomor :

Para Pemegang Saham PT.MANDIRI WAHAN LESTARI ;5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang PernyataanKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.

Kn, Nomor : 08tanggal 13 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulerpara pemegang saham PT.MANDIRI WAHANA LESTARI;i. 1 (satu) buah akta Notaris MISDALINDA, SH.,M.

tanggal 21 Maret 2007, tentangPernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.MANDIRI WAHAN LESTARI; Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang PernyataanKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.

Kn, Nomor : 08tanggal 13 Januari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulerpara pemegang saham PT.MANDIRI WAHANA LESTARI;1 (satu) buah akta Notaris MISDALINDA, SH.,M.

Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentangPenyimpanan; Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentangPernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.MANDIRI WAHAN LESTARI; Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentangPernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.MANDIRI WAHAN LESTARI; Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang PernyataanKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.

Meskipun demikian Termohon masih akantetap memiliki total kewajiban utang yang harus dibayar sebesar USD 110,9 juta(halaman 26 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian);Bahwa di dalam Proposal Amandemen Rencana Perdamaian Termohon jugamenjanjikan konversi saham atas seluruh utang pokok Kreditor Konkuren berupakepemilikan 45% saham baru pada Termohon yang akan didistribusikan secaraprorata berdasarkan besaran tagihan masingmasing Kreditor Konkuren danpenghapusan seluruh tagihan PKPU;Bahwa selain bertentangan

Dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham akan menghapus seluruhhak tagih dan merubah status Pemohon dari Kreditor menjadi pemegangsaham Termohon;Hal. 10 dari 39 Putusan No.09/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pstb. Mengingat sisa hutang USD 110,9 juta maka pembayaran deviden kepadapemegang saham tidak akan terjamin, karena deviden hanya dapat diberikanapabila perusahaan dianggap untung;c.

Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan buktibukti dan telah dibubuhimaterai yang cukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P17.f berupa:1 P1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan keputusan ParaPemegang Saham PT.

Notaris di Jakarta (Bukti P1a); (ii) Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Nomor 24, tertanggal 24 Desemher 2004, dibuatdihadapan Unita Christina Winata, SH., Notaris di Tangerang (Bukti P1 b);(iii) Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 24tertanggal 31 Maret 2005 dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja. SH.

,Notaris di Jakarta (Bukti P1 c); dan (iv) Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Nomor 7 tertanggal 17 Maret 2006. dibuat di hadapanHenny Kurnia Tjahja, SR., Notaris di Jakarta (Bukti P1d) (dokumendokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagaiAnggaran Dasar Penggugat);KETERANGAN TENTANG PARA TERGUGAT;Bahwa Tergugat adalah Direksi Pelaksana Pengelolaan GelanggangOlahraga Bung Karno, yang berwenang baik di dalam maupun di luarPengadilan untuk mewakili Badan Pengelola Gelanggang

Dalam Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. SelarasNusa Perkasa tanggal 17 Oktober 2007, Nomor. 07 dibuat di hadapanHenny Kurnia Tjahja, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T+3), sdr. Daud Gozalidiangkat bukan sebagai Presiden Direktur tetapi sebagai Direktur Utama PT.Selaras Nusa Perkasa. Dari adanya cacat pada surat kuasa Penggugattertanggal 17 Desember 2007 tersebut. Tergugat memohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk berkenan menolak gugatan a quo;Eksepsi Tergugat Il:A.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. Selaras Nusa Perkasa Nomor: 07 tanggal 17 Desember2007, Daud Gozali tercatat sebagai Direktur Utama PT. Selaras NusaPerkasa, bukan sebagai Presiden Direktur PT. Selaras Nusa Perkasa.Dengan demikian surat kuasa tertanggal 17 Desember 2007 secaraHal. 22 dari35 hal. Put. No.1429 K/Pdt/2010yuridis tidak sah;.

tidak diperbolehkan untuk memberikan izin prinsip penyeleggaraanpenyiaran miliknya tersebut untuk dipergunakan oleh penyelenggara penyiaranlainnya yang belum memiliki izin penyiaran karena melanggar aturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a) peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata CaraPerizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang berbunyi "Selama jangka waktuberlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang melakukan perubahankepemilikan saham

tidak diperbolehkan untuk memberikan izinprinsip penyeleggaraan penyiaran miliknya tersebut untuk dipergunakan olehpenyelenggara penyiaran lainnya yang belum memiliki izin penyiaran karenamelanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a)peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentangPersyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yangberbunyi "Selama jangka waktu berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiarandilarang melakukan perubahan kepemilikan saham

, kecuali perubahankepemilikan pemegang saham disebabkan peralihan hak karena kewarisan"dan telah diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data PerizinanPenyiaran bahwa "setiap perubahan nama, domisili;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, ternyatalah: Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Sdra.

AXELLE JayaManagement, tanggal 1 November 2019, diberi tanda P5.A,bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy ;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham PT.

Axelle bergerak dalam bidang Perdagangan saham ; Bahwa saksi yang pertemukan Penggugat dan Tergugat ; Bahwa Penggugat menitipbkan dana ke Tergugat dalam hal kerjasamasaham (mata uang asing) ;Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata No. 140/Pdt.G/2020/PN MksBahwa Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluhpersen) setiap bulannya ;Bahwa mulai timbul masalah dalam kerjasama tersebut pada bulanDesember 2019 ;Bahwa mulai kerjasama tersebut bulan Oktober 2019 ;Bahwa perjanjian kerjasama jatuh tempo

kePenggugat berupa konpensasi sebuah rumah di Royal Spring ;Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Ardianto Randa (Tergugat ) ;Bahwa dilakukan pengalihan asset ke Penggugat ;Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya ke Tergugat dalam halkerjasama ;Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Penggugat dan Tergugat (Ardianto Randa) ;Bahwa Tergugat (Ardianto Randa) meminta saksi untuk melakukanprospek ke Penggugat ;Bahwa yang mempunyai saham terbesar dalam kerjasama tersebut adalahTergugat (Ardianto Randa

Axelletidak memiliki saham ;2.

Nomor 268, tanggal 20 Juni 2014 (T1);Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalahBUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagidalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluhpersen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yangtujuan utamanya mengejar keuntungan" (T2);Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas

yang menyebutkan: "Perseroan Terbatas yangselanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya" (T3);Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)Pelabuhan Ill menjadi Perusahaan Perseroan (Persero

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2016Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalahBUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagidalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluhpersen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yangtujuan utamanya mengejar keuntungan;4) Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (T3) yang menyebutkan:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalahbadan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikanberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modaldasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhipersyaratan yang ditetapbkan dalam undangundang ini sertaperaturan pelaksanaannya;5) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (T4);Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Ill yang didirikan denganPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 dialinkan bentuknyamenjadi

Putusan Nomor 1398/B/PK/Pjk/2020demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan a quo karena permohonan surat keberatan masih memenuhisyarat formal karena pada tanggal 5 Februari 2018, Rapat UmumPemegang Saham belum memberikan keputusan tentang pengundurandiri saudara Sudjono Suhardjo sebagai Presiden Direktur dan masihmenerima penghasilan atau gaji untuk bulan Februari 2018, sehinggasurat permohonan keberatan memenuhi /ega/ standing dan memenuhiketentuan formal dan oleh

ANDIANTO SETIABUDI selaku Pemegang Saham PT. Cipaganti JatiRahayu, dahulu bertempat tinggal di JI. Cipaganti No. 84,RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cipaganti KecamatanCoblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :1050060512623001, saat ini sedang menjalani masahukuman pidana penjara di Lembaga PemasyarakatanKelas 1 Sukamiskin, JI. AH.