Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2014 s/d 17 Juni 2014 ;Terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Surat dalam berkas perkara;Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum ;Telah mendengar permohonan Terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkansurat Dakwaan nomer No.Reg.Perkara:7PDM65/Sidoa/Ep.3/03

/2014 tertanggal 20 Maret 2014sebagai berikut:DAKWAAN : Kesatu:Bahwa terdakwa MOCH.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wahyu Arihastuti NIK:won nen nanan nnn nn nanan tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidakdapat dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Perkara : PDM204/BJRMS/03/ 2014,Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikutDAKWAANKesatuBahwa terdakwa . YUSNADI Bin RANI dan terdakwa Il.

Reg.Perkara: PDM08 / Pargn / Epp.2 / 03 / 2014, tertanggal 28 Maret 2014,dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa I. ABDUL MUTHALIB Bin KURSANI dan terdakwa II. M. ABDILLAHAKBAR Bin SYAHRANI, bersamasama saksi M.

bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2) dan (P.3), semuanya telah bermeteraicukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juncto Pasal 3ayat (1) huruf b dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentangBea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian; Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.

NOMOR : 191/Pen.Pid/2014/PN.JR, sejaktanggal 9 April 2014 s/d tanggal 7 Juni 3024Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor : 191/Pid.B/2014/PN.Jr tertangal 10 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Jember tertanggal 10 Maret 2014 nomor : B49/0.5.12/Ep.1/03/2014 ;e Setelah membaca

orang saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup,yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehinggaMajelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 5UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat buktitersebut telah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 557/Padt.G/2021/PA.Blicnmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

No.PRINT 38/ T7 /EPP.2/03/ 2014, sejak tanggal 03 maret 2014 sampaidengan tanggal 22 maret 2014.4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 6 Maret2014, No. 189/ Pid .B/ 2014/ PN LLG sejak tanggal 6 Maret2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014.5.

saksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sertaalat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No. 70/PMK.03

/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, makamajelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebuttelah memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kKekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

Maret 2014dalam Penahanan Rumah; Terdakwa didampingi oleh SOEHIRZAL, SH dan Drs NURDINSIPAYUNG, SH.MHum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Januari 2014,Advokat/Penasihat Hukum dari Law office MULIA KEADILAN yangberkedudukan di jalan Medan No. 17 Lubuk Pakam, provinsi Sumatera Utara; Pengadilan Negeri tersebut: Telah membaca berkas perkara ini; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM136/Epp.2/S.Rph/03

/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut1.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dariKejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal Maret 2014 nomor:B28/N.3.12/Epp.2/03/2014 atas nama terdakwa AFNIDAWATIPgl AF ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13maret 2014 nomor :29/Pen.Pid/2014/PN.PYK tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;.

Prin:29/0.5.3.1/Epp.2/03/2014, sejaktanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;Hakim Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 08 April 2014 Nomor: 81/Pen.Pid/2014/PN.Megt, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, tertanggal 30 April 2014 Nomor:81/Pen.Pid/2014/PN.Megt, sejak tanggal 08 Mei 2014 samapai dengan tanggal 06 Juli 2014;Terdakwa tidak didampingi oeh Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah menerima dan

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti : merupakan metode penentuanpajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.Bahwa sangatlah jelas dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139/pmk.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapannilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.Dalam peraturan tersebut Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah hargaratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraHal. 9 dari 16 Hal.

Menimbang, bahwa terhadap dailildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang tertuang dalamberita acara sidang perkara ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis(P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1, dan P.2 tersebut berupafotokopifotokopi, yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan fserta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima dan

:SPHan/01/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Pebruari2014 s/d 25 Pebruari 2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 No.25/RT.2/Ep. 1/02/2014,sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d. 06 April 2014.3 Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 No.PRINT366 /0.3.33/Ep.2/03/2014, sejaktanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;4 Hakim, tanggal 12 Maret 2014 No. 43/39/Pen.Pid/2014/PN.Kray. sejak tanggal 12Maret 2014 s/d 10 April 2014 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal

sepertiHak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di TimAssesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakahTerdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukahterlibat dalam peredaran gelap narkotika,hal ini sesuai dengan PeraturanBersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI NomorPER005/A/JA/03

/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 danKepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN TentangPenanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika KeDalam Lembaga Rehabilitasi.

telah disampaikan pada tanggal 13 Nopember 2014tersebut .Menimbang, bahwa atas tanggapan / replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwatelah menyampaikan tanggapan / duplik atas replik Jaksa Penuntut umum teresebut secara lisan padatanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan padatanggall3 Nopember 2014 Juni tersebut .Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 11 MARET 2014 No.Reg.Perk :PDM154/Euh. 1/Pdang/03

/2014,sebagai berikut :Bahwa terdakwa ARMEDIA PUTRA Pgl.

menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut,Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula dengan terdakwayang menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimanaterurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 April 2014 No.Reg:PDM58/K.BUMI/03

/2014, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalamputusan ini, sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa SARDI Bin TUKIMAN, pada hari Senin tanggal 12 Agustus2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanAgustus tahun 2013 bertempat di Tulung Mili Kelurahan Kotabumi Ilir KecamatanKotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambilbarang sesuatu ternak

(2) dan (3) dihubungkan denganPasal 54 dan 55 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sertaSEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya bagi penyalahguna Narkotika wajibmenjalani Rehabilitasi Medis maupun Sosial di Lembaga yang ditunjuk olehPemerintah;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 103 UU Nomor35 Tahun 2009 juncto PP Nomor 25 Tahun 2011 juncto Peraturan Bersama Nomor :01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun2014, Nomor PER005/AJA/03

/2014, dan Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN,dihubungkan dengan surat Rekomendasi Hasil Asemen Nomor R/TAT079/III/2021/BNNP tanggal 10 Maret 2021 dengan rekomendasi bahwa berdasarkanhasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa TerdakwaRichard Andries Alias Ayong tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagaijaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatanmelalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalaniproses hukum