Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karenaMichael tidak ikut dijadikan pinak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan NomorHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahsebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepadaNegara.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2018, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus

Nomor 182 K/Pdt.SusPHI/2019putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: PT.Garuda Indonesia (Persero), Tok (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal13 November 2018;Menghukum Termohon Kasasi (Semula Tergugat) untuk membayar biayaperkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam

GARUDAINDONESIA (PERSERO), Tbk., tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST.tanggal 13 November 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp1.141.000,00 (satu juta seratus empat pulun satu ribu rupiah)dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Desember2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 diajukanpermohonan kasasi

Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal16 Desember 2020:Mengadili Sendiri:1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi (d.h. Tergugat) untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/20212. Menolak gugatan Termohon Kasasi (d.h. Para Penggugat) untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan TermohonKasasi (d.h. Para Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);3.

Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/2021Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana PutusanJudex Facti:Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga

No. 260 Duri,Kabupaten Bengkalis ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atasdalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang berdomisilidi wilayah hukum Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru;.

Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan Pasal 151 ayat(3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 aquo ;13.Bahwa sesuai dengan pointersebut di atas, adapun pemutusan hubungan kerjayang dilakukan Tergugat adalah "batal demi hukum" sesuai dengan Pasal 155ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 aquo.

Memerintahkan Tergugat untuk tetap setiap bulannya membayar upahkepada Penggugat sejak Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan sampaidengan mendapat keputusan hukum yang tetap ;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusanNo.04/G/2010/PHLPBR. tanggal 11 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dalam sidangyang terbuka untuk umum dengan dihadiri olen Kuasa Penggugat pada tanggal11 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2010 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No.14/Kas/2010/PHLPBR, yang dibuatoleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial

ratus lima puluh rupiah koma sembilan puluhempat); Kekurangan Upah Januari 2020 s/d Maret 2020 = 3 x Rp184.971,00= Rp554.915,00 (lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratuslima belas rupiah);Jumlah seluruhnya adalah Rp42.886.277 (empat puluh dua juta delapanratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah),;Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTergugat pada tanggal 26 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2021,sebagaimana ternyata dari Akta Pemyataan Permohonan Kasasi Nomor2/Pdt.SusPHI/2021/PN Pbr Juncto Nomor 43/Kas/G/2021/PHI Pbr yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dengan nomor perkara 2/Pdt.SusPHI/2021/PN Pbr;2. Menyatakan hak yang diterima oleh Termohon Kasasi/Para PenggugatHalaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1000 K/Pdt.SusPHI/2021rincian sebagai berikut:a. Penggugat Pertama sebesar Rp41.824.924,00 (empat puluh satu jutadelapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empatrupiah);b.

SusPHI/2021ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PEKANBARU,tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,

dan bukanditerima sebagai warisan pekerjaan dari Tergugat IV;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalountuk memberikan putusan sebagai berikut:Halaman 4 dari 11 hal. Put.

rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:e Upah Januari 2018 hingga Agustus 2020 masingmasing Penggugatsebesar = Rp2.030.000,00 x 32 bulan;Total sebesar Rp64.490.000,00 x 2 = Rp128.980.000,00;TOTAL = Rp148.391.740,00(seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ributujuh ratus empat puluh rupiah);Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negarasebesar Rp0,00 (nol rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 20 Desember 2018, terhadap putusan tersebut,Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor2Kas/2019/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertaidengan

Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalotertanggal 4Desember 2018, dengan Register Perkara Nomor25/Pdt.SusPHI/2018/PN Gto;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasitelah mengajukan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019Negeri Gorontalo Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Gto tanggal 4Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat 1;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat 2 sejak putusan ini diucapkan;3.

walaupun Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kota Bekasitelah mengeluarkan Anjuran (point 8 di atas), Penggugat tetap masihberusaha secara kekeluargaan agar Tergugat mau memberikan haknya,namun sampai sekarang tidak berhasil, bahkan menantangi Penggugatagar melakukan apa saja, Tergugat siap menghadapi, Tergugatmempermainkan Penggugat ;Bahwa dengan Tergugat tidak mau membayar hakhak Penggugat, makaPenggugat mengalami kerugian secara material maupun immaterial danuntuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial JawaBarat, Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini memerintahkankepada Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat secara tunai dansekaligus, sebagaimana dalam anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi (point 8 di atas) ditambah upah proses dari Bulan April 2008 sampaiHal 3 dari 9 Hal.Put.No.456 K/PDT.SUS/201011.12.13.dengan bulan Maret 2009 dan kerugian immaterial dengan rincian sebagaiberikut : Pesangon ;2 x 9 bulan upah (@ Rp 1.010.000,) = Rp 18.180.000, ; Penghargaan

Penggugat tercemar dan susahdapat kerjaan serta stress, maka wajar hal ini diganti dengan materi yangkalau ditaksir dengan uang lebih kurang Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah), secara tunai dan sekaligus ;Bahwa melihat iktikad Tergugat ini kurang baik dan tuntutan Penggugattidak menjadi ilusionir kelak, Penggugat khawatir sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum yang pasti, Tergugat akan mengalihkan,menjual, memindahkan kepada orang lain atas harta miliknya, karenanyaberalasan memohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial Jawa Barat,berkenan lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag danatau Revindicatoir Beslag), atas harta milik Tergugat berupa :1.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;Atau :Hal 5 dari 9 Hal.Put.No.456 K/PDT.SUS/2010Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat / Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah menjatunkan putusan, yaitu putusan No.46/G/2009/PHI.BDG., tanggal 31 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Pokok

lima puluh lima rupiah);Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2017 secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengantotal seluruhnya sebesar Rp75.298.395,00 (tujuh puluh lima juta duaratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Qwangsom) kepadamasingmasing para Penggugat sebesar Rp106.818,00 (seratus enamribu delapan ratus delapan belas rupiah) setiap harinya apabila Tergugatlalai menjalankan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial yang telahberkekuatan hukum tetap;Halaman 4 dari 10 hal.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 November2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung telah salah menerapkan hukum mempekerjakan kembaliPara Pekerja/Para Penggugat 22 orang beserta membayar uang paksa,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa meskipun tindakan Para Penggugat adalah unjuk rasa spontan,bukan mogok kerja karena yang melakukan mogok kerja adalah FSBDSIyang bukan serikat pekerja Para Penggugat (vide bukti T7), namunkarena Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengenakan pemutusanhubungan kerja (PHK) (vide bukti T6, T7), dan alasan

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri 130/Pdt.SusPHI/2017/PN.BdgNovember 2017;Bandung Nomor tanggal 22MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugatdengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada: No. Nama Jumlah Hak (Rp)1 Imam N.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp406.000,000 (empat ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, sebagaimanaternyata dari

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN kdi, tanggal 17Desember 2020:3.

untuk seluruhnya:Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2021 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 28 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakanperjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat bukan karena disharmonis namundikarenakan telah terjadi peralihan pemberi kerja yang mengakibatkanberakhirnya hubungan kerja, sehingga bahwa dengan telah terjadinyaperalihan pemberi kerja yang mengakibatkan putusnya hubungan kerjaantara

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PIMPINAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRYCABANG KENDARI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapatlain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:. Gugatan obscuur libel:Il. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);Ill.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelasribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik tersebut telah diberitahukan kepada Para PemohonKasasi pada tanggal 14 November 2019, kemudian terhadapnya oleh ParaHalaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut pada tanggal 10Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena

Dengan demikian eksepsi Tergugat angka Il yangmenyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium iitisconsortium) beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya gugatanPara Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi: SHOLEH, dan kawankawan, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Dalam Provisi :Tergugat tidak membayar upah Penggugat ;1Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugatdan Tergugatmasih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha ;Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusnya hubungan kerja,maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masingmasingsebagaimana yang tercantum

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaitu :Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat tersebut di atassejak bulan Oktober 2009 dengan denda keterlambatan hingga putusanberkekuatan hukum tetap pada perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyuplaiminuman ringan dan bir, dengan

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau apabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.84/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak putusan ini diucapkan ;3.

,yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 September 2010telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial

PUTUSANNomor : 64/G/2015/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan HubunganIndustrial pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; LESTARI MONO, pekerja PT. Aero Nusantara Indonesia warga NegaraIndonesia, beralamat di Jl.

Ki Hajar Dewantara,Summarecon Serpong, Tangerang, Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut Tergugat; nona Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;nonno= Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini; Hal. 1 dari 35 hal. Put.

No. 64/G/2015/PHISby.nonn Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yangberperkara di persidangan; 20 222020nonno= Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan baikyang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat; TENTANG DUDUKNYA PERKARAwencens Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8Juni 2015, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2015 dengan RegisterNomor :64/G/2015/PHI.Sby

Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun terdapat Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukumlain dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad), sesuai dengan Pasal 180Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada PengadilanNegeri Surabaya, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memberikan pertimbangan hukum serta putusan atasperkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,maka Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yangmemeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam TingkatPertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara1. AHMAD SAAD,2 SYAYIDIN,3. ERMANTO,4. KRISTIONO,Bertempat Tinggal di Perumahan Griya Piayu Asri Blok CNo.8 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Bekerja di PT. Quality Sekawan Mandiri danPT.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 04 Juni 2014 dibawah Register PerkaraNomor 22/Pdt.SusPHI/2014/PN Tpg. telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa benar Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan PT.

kepadaTergugat dengan beberapa kali perundingan Bipartit agar menjadi pertimbanganhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial agar memandangbahwa penolakan untuk dipekerjakan kembali sebagai mana keinginan ParaPenggugat untuk menjadi karyawan tetap dapat dikatakan bahwa Tergugat tidakadanya itikat yang baik serta tidak menghormati mekanisme Undang undangKetenagakerjaan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam faktafakta hukum, dalam mempertimbangkan keputusan nantinya.4

Hubungan Industrial karena sudah melekat Nebisen Idem.3 Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata karangan: M.

Hubungan Industrial karena sudah melekat Nebisen Idem.6 Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata karangan: M.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memutusterlebih dahulu tuntutan provosional ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarupah yang sejak bulan November 2010 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuktetap membayar upah kepada Penggugat untuk selanjutnya;DALAM POKOK PERKARA;Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulansebagai Senior Butler atau Pelayan Senior (Vide Bukti P2) yang telah melaksanakankewajibannya dengan baik walaupun pada akhirnya

Hubungan Industrial pada NegeriDenpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 04/G/2011/PHI.PN.Dpstanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dihadapan kuasaPenggugat pada tanggal 18 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011diajukan permohonan kasasi secara

Hubungan Industrial Denpasar telah dimutilasi yang>mana keterangan pada bukti P.5 dan T.6 keseluruhannya berbunyi saya amat sangatkeberatan dan tidak bisa menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihakoleh Management Villa Pantai Lima, saya bertanda tangan karena pembayaran uangkesehatan telah dibayar lunas, bukan berarti saya menyetujui pemutusan hubungan kerjaini dan juga seragam kerja yang dipaksa untuk dikembalikan oleh management adalahsuatu alasan untuk mencari persetujuan pemutusan

No. 745 K/Pdt.Sus/201110Pemohon Kasasi : I GUSTI NGURAH AGUNG WIRA SANTOSA dan membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 04/G/2011/PHI.PN.Dps tanggal 18 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawahini ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,maka sesuai dengan pasal 159 UU No.13 tahun 2003, maka biaya perkara ditanggungNegara ;Memperhatikan pasal

156 ayat (3) jo pasal 159 Undangundang No.13 tahun2003 dan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 tahun 2009, UndangUndang No. 14tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No 5 tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : I GUSTINGURAH AGUNG WIRA SANTOSA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 172/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 19 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Membebankan biaya perkara kepada negara yang hingga kini ditaksir sebesarRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, mengajukan permohonan kasasi padatanggal 18 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi

PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27Desember 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat I, II pada tanggal 23Januari 2014, akan tetapi Penggugat I, II tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dantelah memberi pertimbangan yang cukup, karena Para Penggugat dengan buktibukti P1s/d P19 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Martha Lina Lucy telah berhasil membuktikandalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Tergugat sejak tahun 1996, olehkarenanya beralasan untuk menerima uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana yang telah ditentukan oleh Judex Facti/Pengadilan Hubungan

Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUNPRIMANUSANTARA PEMBIAYAAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidi bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima

Bahwa Penggugat berhak atas upah terhitung mulai bulan Mei 2016 sampaidengan adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya per bulan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belasjuta enam ratus ribu rupiah) dan wajib dibayarkan untuk setiap bulannyasecara tunai dan segera meskipun ada upaya kasasi;17.Bahwa Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja tersebutterhitung sejak adanya Penetapan dari Pengadilan

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai denganadanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya sebesar Rp15.600.000,00 untuk setiap bulannya secaratunai meskipun ada upaya kasasi;.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.7 s/d 19);Eksepsi Kompetensi Relatif Tentang Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya Tidak Berhak Mengadili Perkara A Quo:1.Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal. 1 tentang alamat ParaTergugat, menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IIIberalamat di Carrefour Lebak Bulus, 3rd Floor, JI.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 7 s/d 19);Eksepsi Kompetensi Relatif Tentang Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya Tidak Berhak Mengadili Perkara A Quo:1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal. 1 tentang alamat Para Tergugat,menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beralamatHalaman 15 dari 29 hal.Put.Nomor 891 K/Pdt.SusPHI/2017di Carrefour Lebak Bulus, 3rd Floor, Jl.

Lebak Bulus Raya Nomor 8Jakarta 12310, namun demikian Penggugat mengajukan Gugatantersebut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya;2.

No. 931 K/Pdt.Sus/2009Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi Il / Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat sampai dengan XXV / Para Pekerja telah menggugat sekarang PemohonKasasi / Termohon Kasasi Il dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di mukapersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayapada pokoknya atas dailildalil :Bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja / Buruh yang sudah bekerjadi

No.:2), sehingga perbedaanpenafsiran ini berlanjut sampai di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya;Bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur yang dimaksudkan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkaraNo: : 229/G/2008/PHILSBY, maka Perselisinan yang terjadi antara ARIEPURNOMO Dkk (sebanyak 25 orang) melawan Sdr. LESMONO CONDRO,Pengusaha Offset Sembilan Jaya atau UD.

Adanya perbedaandalam pelaksanaan dan penafsiran terhadap ketentuan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut diatas,dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama keteranganketerangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam SuratGugatannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Putusan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,perkara Nomor : 229 / CT / 2008 / PTIT SF1Y, hal. 42, alinea 6 dan hal 43alinea

MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,perkara Nomor : 229/G/2008/PHISBY, yang tidak sesuai kenyataan dansubyektif, padahal jelas berdasarkan bahwa Tergugat yaitu Sdr.

ARIFATUL KHOIRIYAH, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No. 229/G/2008/ PHLSby., tanggal 17 April 2009;MENGADILI SENDIRI :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI:Hal 36 dari 39 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2009e Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Hubungan Industrial atau akta yang diterbitkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial, secara rinci Para Penggugat jabarkansebagai berikut :a.

Pasal 57 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial menyatakan Hukum acara yang berlakupada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdatayang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang diatur secara khusus dalam undangundang ini.

(4) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangdimaksud dengan akta Pengadilan Hubungan Industrial adalah akta buktipendaftaran perjanjian bersama, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugatuntuk menolak atau tidak memberikan hak atas manfaat jaminan kesehatanpaling lama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat, setelah ParaPenggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa, tentang Akta Pengadilan Hubungan Industrial Direktur JenderalPembinaan WHubungan

Hubungan Industrial;Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG38.

Putusan Pengadilan hubungan industrial yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap atau akta pengadilanhubungan industrial; danb.

adalah milik sah Pelawan selaku KoperasiPegawai Negeri Maju; Menyatakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAKupang tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita EksekusiNomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat PenetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAKupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016sebagai pelaksanaan Putusan Perkara Perselisinan Hubungan IndustrialNomor

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau pegawai yang ditunjuk untukitu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 19 Desember 2016sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg.tersebut:Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

adalah milik sah Pelawan selaku KoperasiPegawai Negeri Maju;Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAKupang tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita EksekusiNomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat PenetepanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAKupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016sebagai pelaksanaan putusan perkara Perselisinan Hubungan IndustrialNomor

Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau pegawai yang ditunjuk untukitu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Kpg.tersebut:Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untukmembayar biaya perkara perlawanan ini secara tanggung rentengsejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugatmohon putusan yang seadiladilnya, (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kewenangan absolut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaruuntuk memberikan putusan sebagai berikut

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi,untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empatpuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2021, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 110/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr tanggal 29Januari 2021:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 115 ayat (1) huruf bdan/atau Pasal 116 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 116 ayat (19) PKBPT. CPI 20182019 dan perpanjangannya;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/PT.

CHEVRONPACIFIK INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 110/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr tanggal 29Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal 10 Desember 2020;3.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul kasasi;Atau apabila Maielis Hakim beroendapat lain. mohon putusan vana seadilBahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo telah memberi putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2015/PN Gto, tanggal 19 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaTergugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut,Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusustanggal 29 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal3 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor15/Kas/2015/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera

Bahwa Termohon Kasasi (Semula Penggugat) masih mempunyai PinjamanPribadi pada Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) yaitu: Termohon Kasasi (Semula Penggugat ) sebesar Rp 7.451.860, dan Termohon Kagasi I (Semula Penaquaat 1) sebesar Ro 27.042.000.Berdasarkan Bukti tertulis dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) yangdiberi tanda T1, T2, T3 dan T4, sudah selayaknya Gugatan Rekonvensidi kabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;4.

salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 160 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah terbuktimelakukan tindak pidana; Bahwa Jude Facti telah benar menerapkan hukum acara perdata karenadalam jawaban Tergugat tidak secara jelas mengajukan gugatanrekonvensi sehingga tuntutan kompensasi atas hakhak Tergugat tidakdapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PIMPINAN PT WIN JAYA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan