Ditemukan 20464 data
88 — 47
., serta telah memenuhi maksudPasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (conditio sine qua non), sesuai maksud Pasal 285R.Bg.,Jo.
13 — 2
perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus,dengan demikian Penggugat masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalildalilnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akandipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangdibuktikan dengan foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2), bukti tersebut sebagaiconditio sine qua
14 — 8
bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untukkepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di mukapersidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagaialat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidanganmerupakan conditio sine qua
11 — 5
Pasal4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah danmemenuhi syarat sebagai bukti conditio sine qua non dalam perkara ini sesuaidengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanyaharus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitasmenjadi pihak dalam perkara ini ;Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi saksi bahwa alamat dandomisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi
15 — 7
berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen dikantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir olen PaniteraPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telahmencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, makasesuai Pasal 301 R.Bg bukti a guo dapat dijadikan sebagai alat bukti,sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan merupakan conditio sine qua
yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen dikantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir olen PaniteraPengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkandengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnyaakan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan merupakan conditio sine qua
13 — 3
Kesemua Eksepsi tersebut mengacu tentang materi pokokperkara, bukan masalah kewenangan Pengadilan Agama Medan dalammenerima, memeriksa dan mengadili perkara a qua, maka Eksepsi tersebutharus diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
Dalam kenyaatannya bahwa anakPenggugat dan Tergugat tersebut telah lahir pada tanggal 19 April 2019sebelum perkara a qua diputus.
108 — 30
Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Mengenai adanya hubungan causal antara perouatan dan kerugian tersebutterdapat 2 (dua) teori yang menerangkan sebagai berikut : Condition sine qua Non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagaisebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yangharus ada timbulnya akibat); Adequate veroorzaking
PN Amt,tertanggal 15 Nopember 2016 atas nama Tergugat dan Tergugat Il, adalahperbuatan yang melanggar UndangUndang yang berlaku, dalam hal inimelangggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP), yang merupakan salah satu kategori perbuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam jawabannyapada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga apayang telah dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tersebut memunculkansebab akibat (Condition sine qua
82 — 26
Pertamapada Tahun 1961 dengan istri bernama Wa Siini, dikaruniai 2 (dua) orang13anak yaitu La Ode Kaisar dan Nur Aini, dan perkawinan kedua pada Tahun.....dengan Wa Ode Pitu dikaruniai .......... anak, maka para Penggugat harus danwajib dalam gugatannya untuk menjelaskan hubungan hukum antaraPenggugat I dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Penggugat IX danLa Ode Kaisar dalam hubungan hukumnya dengan Objek Tanah Sengketa.Dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan a qua dan para
Bahwa disebut Objek Tanah Sengketa para Tergugat Rekonvensi / paraPenggugat Konvensi dalam Gugata a qua oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten MunaTahun 1979 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 93,berdasarkan gambar situasi No. 9 Tahun 1979 atas nama Sumarfin (TergugatKonvensi II) Luas 24.000 M2 (dua puluh empat ribu meter persegi) terletakdi Desa LabahaKecamatan Watopute Kabupaten Muna.4.
No.8 ke 1,2,3) maka para Penggugat Rekonvennsi / Tergugat Konvensitelah mempunyai kekuatan hukum pasti dan telah menjadi tanda buktikepemilikan atas tanah yang digugat para Tergugat Rekonvensi saat ini,maupun akan diajukan dalam persidangan pada perkara lain.22Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan faktafakta hukum seperti para Penggugat Rekonvensi jelaskan tersebut di atasmaka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yangmemeriksa dan mengadili perkara a qua
INDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
ROHMAT JUNAEDI bin IRUN
58 — 31
KITA QUA tidak ada.Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROHMAT JUNAEDI bin IRUNmengakibatkan saksi NONO DARSONO, SH bin ASTUB, dkk mengalamikerugian materiil lebin kurang sebesar Rp. 7.400.000, (tujuh juta empatratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya melebihi Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal378 KUHPHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN SmdATAUKEDUABahwa ia terdakwa ROHMAT JUNAEDI bin IRUN, pada hari Rabu tanggal04
KITA QUA tidak ada.Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROHMAT JUNAEDI bin IRUNmengakibatkan saksi NONO DARSONO, SH bin ASTUB, dkk mengalamikerugian materiil lebin kurang sebesar Rp. 7.400.000, (tujuh juta empatratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya melebihi Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal372 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa
KITAQUA sehingga didapat hasil tidak ada tentang CVKITA QUA tersebut sehingga apa yang dikatakan oleh terdakwa ROHMATJUNAEDI merupakan rangkaian perkataan Bohong agar dipercaya. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi dengan adanya kejadiantersebut yaitu sebesar Rp. 200.000, (tiga ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;8.
Terbanding/Tergugat I : Norma Dg. Baji
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan RI Kabupaten Gowa.
41 — 21
Untukmemecahkan hubungan casual antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teoriyaitu:1) Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkankerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnyaakibat).2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuathanya bertanggung jawab untuk kerugian
90 — 56
Adapun KutipanAkta Nikah Nomor 419/01/XII/2016 adalah atas nama Jajang danLeni Andriani;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P3 (AktaOtentik) yang merupakan syarat mutlak (Conditio Sine Qua Non)mengajukan perkara Pembatalan Nikah,dan berdasarkan muatan pasal23 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 56 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa Perkawinan yangdilakukan dengan isteri kedua (Poligami) tanpa izin dari PengadilanAgama, tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secaraoptimal mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi upayatersebut tidak tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Akta Otentik)yang merupakan syarat mutlak (Conditio Sine Qua Non) mengajukanperkara Pembatalan Nikah, dan berdasarkan muatan pasal 23 huruf
67 — 40
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan cekcok danpertengkaran berupa apa yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat;Bahwa oleh karena tidak dijelaskannya secara mendetail oleh Penggugat tentang dasarhukumnya (rechtsgroud) yang mendasari gugatan Penggugat membuat Tergugat kesulitanuntuk menjawab gugatan Penggugat tersebut karena memang gugatan Penggugat adalahobscure libel;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Obsucr Libel maka adalah berharga demi hukumbila Kemudian A Qua Majelis Hakim
6 — 4
boleh menuntut cerai kepada pengadilan,dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim bolehmenceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu bain Jikakemadaratan itu betul betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya";AlFigh alIslamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah alZuhailly, yang berbunyi :o Lol qua V wni> ep. ein) po!
14 — 4
tangganya tidak bisadipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan,dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim bolehmenceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in Jikakemadaratan itu betul betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya";Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2017/PA.TgrsAlFigh alIslamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah alZuhailly, yang berbunyi :o Lol qua
7 — 0
suratnya Nomor 873.3/2368 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang Kota Medan tanggal 12 April 2017 sehingga telah memenuhiPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah dua pihakyang masih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuaibukti Kutipan Akta Nikah (P.1) yang secara formil dan materil telah sahdan memenuhi syarat sebagai bukti Cconditio sine qua
10 — 0
Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,karenanya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah sesuai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx Tanggal 27 Agustus 2007dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.1), merupakan bukti conditiosine qua non dalam perkara ini yang membuktikan adanya pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan
13 — 7
, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor posuntuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikansebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidanganmerupakan conditio sine qua
15 — 6
Utj merupakan bukti yang sah sebagai conditio sine qua non dalam perkara CeraiGugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihakpihakyang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio);Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara iniadalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasansebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraianmeskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk
11 — 4
bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telahmemenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor posuntuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikansebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidanganmerupakan conditio sine qua
13 — 1
., sehingga terbukti secarahukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatuperkawinan yang sah selain alat bukti tersebut sebagai conditio sine qua nondalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu untuk didengarkanketerangan saksi dari pihak keluarga sebagaimana maksud dalam ketentuandalam pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduakalinya oleh UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang