Ditemukan 17695 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
492/ pdt.g/2016/pn.bks.
492/pdt.p/2012/pn.sky
492/pdt.p/2012/pn.stb.
492/pdt.g/2012/pa.gtlo
Putus : 30-04-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/AG/2010 Tanggal 30 April 2010 —
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
sungai kecil;e Sebelah Barat kebun milik Minda, Pua Andi Tura;Sebidang tanah kapling, terletak di Lembang, Desa Tandassura,Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (obyek sengketanomor 3.20) seluas 224 M dengan batasbatas:e Sebelah Utara Kebun milik Labi;e Sebelah Timur kebun milik Labi;e Sebelah Selatan kebun milik Asis;e Sebelah Barat kebun milik Haenur;Sebidang tanah kebun, terletak di Lembang, Desa Tandassura,Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (obyek sengketanomor 3.23) seluas 492
Putus : 04-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Desember 2014 — WIBYANTO ONGGARA ACHMAD VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., 2. WILIAM, SE.,DKK
109 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tersebutkan dalamformalitas semata (formeel waarheid) saja dan bukan atas faktafakta yangsesungguhnya terjadi (feitelijk) dipandang sebagai suatu kelalaian dalamberacara (vormverzuim)yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapatdibatalkan (vernietigbaar) putusan pengadilan yang bersangkutan;e Putusan RI tanggal 22 Juli 1970 Reg.No.663 k/sip.1969 (dalam rangkumanJurisprudensi MA RI cetakan Kedua MA RI 1993 hal.337)e Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970reg.No.492
Putus : 26-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pdt/2014 Tanggal 26 Oktober 2015 — CECEP PERMAN VS KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
(KP2LN) BANDUNG DKK
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak tersebut diatas dalam suatubantahan menjadi subyek hukum selaku Terbantah tidak lengkap (PluriumLitis Consortium), sehingga bantahan Pembantah beralasan menuruthukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima vide Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo.Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo.
Putus : 09-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pwt Tanggal 9 Desember 2016 —
56 — 5
56 — 5
bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksamadalil gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim posita gugatanPenggugat tentang adanya pemberikan pekerjaan kepada Tergugat untukmengawasi pekerjaan Pembuatan Shelter Padang Penggembalaan diLimpakuwus dan Menggala (3 unit) meskipun tidak tertulis hal tersebut adalahmendasarkan pada suatu perjanjian, akan tetapi dalam petitumnya Penggugatmenuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum,Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.INomor : 492
Register : 12-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 08-03-2020
Putusan PTA MATARAM Nomor 7/Pdt.G/2018/PTA.Mtr Tanggal 7 Februari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
120 — 34
120 — 34
meninggal tahun 1983, maka seharusnya ketika InaqIsne meninggal Amaq Macih adalah termasuk salah satu ahliwarisnya,termasuk Amaq Macih bin siapa dan Inaq Macih binti siapa juga perludisebutkan tetapi tidak disebutkan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas oleh karena dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalambentuk gugatan yang kabur (abscuur libel), maka Sesuai dengan YurisprodensiMA RI Nomor 492
Register : 10-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022 Tanggal 15 Desember 2022 — Oditur:
Sarjo Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.Fajar Tri Susilo
2.Renda Agus Muliono
130 — 32
Sarjo Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.Fajar Tri Susilo
2.Renda Agus Muliono
130 — 32
Menetapkan barang bukti berupa :
1) Surat-surat:
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam Xll/Tpr Nomor
Sprin/492/l11/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Rl Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam Xll/Tpr Nomor
Register : 16-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5495/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 4
3 — 4
Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan denganTERGUGAT pada hari Senin tanggal 18 September 2000 DihadapanPejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPoncokusumo Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 492/91/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;2.
Putus : 20-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Oktober 2014 — NUR TIPIN, DKK
VS
SUANI, DKK
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
mauHal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2630 K/Padt/2013dibatalkan tentunya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengikutserta Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut, karena jika dimasukkansebagai pihak dalam perkara a quo tentunya akan menjadikan gugatantersebut tidak lengkap atau tidak sempurna (obscuur libel), karena gugatandiajukan dalam kwalifikasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna, makagugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima (videYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 — DEWI RAHAYU, DK
VS
NANIK WIJAYA, DKK
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 492 K/Sip/1970, yang intinyamenyatakan:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu hanya mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;dan Judex Facti telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan adanyaMemori Banding dari
Register : 10-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 12 / Pdt.Plw / 2016 /PN.Bkn. Tanggal 29 Juni 2016 — N U R A S I A H melawan FAHLAWAN SIREGAR dkk
91 — 67
91 — 67
ZiadisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugat466 ;A67 ;468 ;469 ;470 ;471;A72 ;A73 ;AT74 ;AT75 ;A76 ;A77 ;A78 ;479 ;480 ;481 ;482 ;483 ;484 ;485 ;486 ;487 ;488 ;489 ;490 ;491 ;492
Register : 21-12-2010 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K / Pdt / 2010 Tanggal 25 Mei 2011 — 1. H. SOEPANGAT (Pemilik UD. SABAR MOTOR),
2. NY. SITI MARFUAH,
VS. PT. TUNGGUL SAKSI SEJATI
23 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepadapara Hakim oleh Panitera (paniterapanitera pengganti) dalam lingkunganPengadilan yang Saudara pimpin ;Bahwa selain itu, keharusan bagi Judex Facti untuk memberikan pertimbanganhukum yang cukup dan memeriksa/mempelajari kembali suatu perkara baikmengenai fakta fakta hukumnya maupun tentang penerapan hukumnya dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi
Register : 07-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 2
5 — 2
yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O7 Februari2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KabupatenMalang Nomor: 0703/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal O7 Februari 2017mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Pada tanggal 15 September 1999, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :492
Register : 10-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :492/73/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) ;2.
Register : 22-05-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 70/Pid.B/2014/PN Pbg. Tanggal 15 Juli 2014 — MUJIARTO ALS MUJI BIN KASTURI
49 — 3
49 — 3
., dalam bukunyaKUHP dan Penjelasanya, halaman 492, menyebutkan bahwa orangdikatakan menadah apabila :a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerimasebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patutdapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karenakejahatan; 22 222halaman 15 dari 21 halaman16b.
Putus : 13-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2570 K/Pdt/2013 Tanggal 13 Mei 2014 — P.T. BPR BINTANG NIAGA
VS
Hj. LIFANI TJANDRA
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970,bahwa putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.
Register : 19-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 19/PID.SUS/2015/PN.SIM Tanggal 23 April 2015 — IKHSAN FAUZI RANGKUTI
242 — 136
242 — 136
I/No. 4/Okt, Desember 2012. 112);Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981yang terbit 19831 halaman 4150 didapati Kaidah Hukum : Dakwaan tidak ceramat, jelasdan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984yang terbit 19851 pada halaman 74104 didapati Kaidah Hukum : Karena Surat Dakwaantidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa walaupun Yurisprudensi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MAROS Nomor 39/Pid.B/2014/PN Mrs Tanggal 21 Mei 2014 — Terdakwa : H.SYAMSUDDIN BIN H.MALLAWA
JPU : RAHAYU MUIN, SH
30 — 9
30 — 9
Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundangundangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangPutusan perkara Pidana Nomor 39/Pid.B/2014/PN Mrs Halaman 9 dari 14kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentukkarena kebutuhan manusia) ; = 492 on neeMenimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan olehJaksa PenuntutUmum, adalah subjek hukum yang bernama H.SYAMSUDDIN BIN H.MALLAWAsebagai pribadi
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3078 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — AMAQ RIANUN VS 1. INAQ SUMIATI, dkk. dan 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dkk.
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember1970, yang menyatakan bahwa:Halaman 8 dari 15 hal. Put.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3070 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — PT. SURYA SAWIT SEJATI VS PT. GRAHA CAKRAMULIA
132 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. PutusanMahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknyaHalaman 20 dari 67 hal. Put.
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21Nopember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:897/K/Sip/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa:penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasidalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanyaHalaman 52 dari 67 hal. Put.
Nomor 3070 K/Pdt/2017(2)harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehingga berdasarkan haltersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yangseperti itu adalah kabur;Kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto PutusanMahkamah Agung R..
Nomor: 492 K/Sip/1970tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R..
Register : 25-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 4
4 — 4
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor :492/10/XII/2007 Tanggal 12 Desember 2007 dari Kantor UrusanAgama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, bukti P2;Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, alamat KabupatenMagetan.