Ditemukan 31360 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-09-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2010 Tanggal 28 September 2010 — Ny. CHRISTINA SETIAWAN ; VS Tn. Drg. SUPRATMAN ;
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1)HIR, Pasal 1 Rv dan Pasal 3 Rv jo Pasal 27 PP No. 9Tahun 1975, panggilan sidang yang dilakukan terhadapTERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak patut dantidak sah menurut hukum, karena didasarkan padasuatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangdiketahui setelah perkaranya diputus dan ditemukansurat surat bukti yang bersifat menentukan yang padawaktu) perkara diperiksa tidak dapat ditemukansehingga mengakibatkan putusan' tersebut terdapatsuatu. kekhilafan
Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dari Hakim yang memeriksanya, oleh karena itusudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri BaleBandung Nomor: 33/ Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 01 Juni2009 + tersebut haruslah dibatalkan dan Perkaratersebut di periksa kemballi;Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh kareena tidak terdapat kekhilafan Hakimatau. suatu kekeliruan yang nyata, pertimbangan sudahtepat
Putus : 23-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 PK/Pdt/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 — PT MULIA AGRO PERSADA, dk vs PT INDOTRUBA TENGAH, dkk
367 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 23 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan
pengalihan saham dari PT Indotruba Tengah kepada PT Mulia AgroPersada, karena suratsurat tersebut dibuat sepinak yang hanya melibatkaninternal yaitu Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi dengan PT Mulia AgroPersada maupun dengan PT Palma Sejahtera, tidak ada bukti suratsurattersebut ditujukan kepada PT Indotruba Tengah atau sekedar tembusannyabahwa telah terjadi pengalinan sahan dari Yayasan Kartika Eka Paksi yangberada pada PT Indotruba Tengah telah beralin kepada PT Mulia AgroPersada:Bahwa tidak terdapat kekhilafan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484/C/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT. BINTANGPERKASA INDAH MOTORS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012, telahterdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukumkarena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidakmempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsipmaterial dalam objek sengketa yang terdapat dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP183
Putusan Nomor 484/C/PK/PJK/2015(tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan,baik berupa error facti maupun error juris dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukum.
Register : 21-10-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN MATARAM Nomor 25/G/2014/PTUN.MTR Tanggal 4 Februari 2015 — IDA BAGUS MANUABA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, dan IDA BAGUS MANTRA alias IDA PEDANDE GEDE WAYAN WANASARI dkk
92 — 55
92 — 55
;Akan tetapi dalam posita gugatan penggugat, justru Penggugat mendalilkantentang pengerusakan rumah dan pengancaman, yang tidak ada relevansinyadengan perkara a QUuO. 5 2922222 oon nnn nn nnn nnn nn nn nen n nen n nnnBahwa demikian pula apabila dasar permohonan dari Ida Bagus Mantra untukmensertipikatkan tanah tersebut ternyata adalah surat hibah yang direkayasa,atau dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, kekhilafan ataupenipuan, sehingga lahir sertipikat yang tidak benar atau palsu, maka
Putus : 22-12-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 419/Pid.Sus/2014/PN.Bil (Lalu Lintas) Tanggal 22 Desember 2014 — TIO PRAYOGA
42 — 5
42 — 5
Kelalaian dalam pasal ini merujuk pada pengertian kelalaian/kealpaansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP, yang mana menurut S.R.Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan pada dasarnyaialah kekuranghatihatian atau lalai, kKekurangwaspadaan, kesembronoan atauketeledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranyadia hatihati, waspada, tertio atau ingat, peristiwa tersebut tidak akan terjadiatau
Kelalaian dalam pasal ini merujuk pada pengertian kelalaian/kealpaansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP, yang mana menurut S.R.Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan pada dasarnyaialah kekuranghatihatian atau lalai, kKekurangwaspadaan, kesembronoan atauketeledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranyadia hatihati, waspada, tertiod atau ingat, peristiwa tersebut tidak akan terjadiatau
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pid/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Suedi bin Supriyo
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur: Mengambilbarang sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Ini jelas tidak terbukti Karena tidak ada barang bukti yang diambil olehTerdakwa:Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut:a.
Kekhilafan Hakim mengenai adanya unsur : Sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orangyang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhakini jelas tidak terbukti karena jelas Terdakwa sebagai pekerja atauSatpam yang menjaga di perusahaan tersebut yang ditugaskan olehPimpinannya PT MALTEX;Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperolehFakta Hukum sebagai berikut:a.
Putus : 15-12-2014 — Upload : 13-01-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 46/Pdt G/2014/PN Cbi. Tanggal 15 Desember 2014 — Perdata
-RUSMIATI selaku Ahli Waris dari (Alm) RUSMINAH
144 — 184
144 — 184
Notaris/PPAT di Bogor antara Penggugat dan Tergugat I dibuatberdasarkan Kekhilafan/kesesatan (dwaling) Jo. Pasal 1322 KUH Perdatadan/atau Penipuan (bedrog) Jo.
Pasal 1328 KUH Perdata, dimana Akta JualBeli dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik diproses oleh Tergugat IJ, akan tetapiTergugat I tidak melakukan pembayaran lunas kepada Penggugat.Sehingga merugikan hak perdata Penggugat.Dengan demikian sudah jelas adanya fakta kekhilafan dan/atau penipuandalam pembuatan Akta Jual beli Nomor 100/04/Ciawi/1996 tanggal 4Oktober 1996 yang dibuat oleh Ibu Yatni Sudiyatni, $S.H.
Putus : 12-04-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/MIL/2017 Tanggal 12 April 2017 — RUDHOS DIAS PERDANA
114 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 K/MIL/2016 tanggal 20 Juli 2016 tersebut dapat ditinjau Kembali;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2016dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap;Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Oditur Militer pada Oditurat Militer I10Semarang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Adanya Kekhilafan
bertentangandalam Pasal 9 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tidak sesuai denganPasal 2 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Dengan demikian hemat Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakanbahwa Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam memeriksa danmemutus jelasjelas memperlihatkan adanya kekhilafan
Putus : 04-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 4 Maret 2014 — SALIM SITOMPUL VS PT. TRI MEGAH PERKASA UTAMA
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya Kekhilafan Hukum Yang Dilakukan Oleh Judex Juris;1. Pada halaman 16 paragraf (1), (2) dan (3) Putusan Mahkamah AgungNomor 1009K/Pdt.Sus/2010:.
Termohon Peninjau Kembali tidak dapatdilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidakdapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa oleh karena tidak dapat diketemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan (novum) atau terdapat suatu kekhilafan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154/B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;Bahwa Pasal 78 dan Penjelasannya UndangUndang Pengadilan Pajak,menyatakan:Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;Sedangkan yang diproses sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU KUP,yaitu atas keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak, ataudengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K /Pid/ 2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — SRI HARTATI alias DENOK binti
PRAPTO HADI SUMARTO ;
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dengan MaksudMenguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut :a)Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena JudexFacti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Peristiwanhukum antara Terdakwa Sri Hartati dengan Sdr. Rismin merupakanperistiwa hukum perdatadimana Terdakwa meminjam sejumlah uangkepada Sdr.
Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dengan MemakaiNama Palsu atau Martabat Palsu, dengan tipu Muslihat ataupun RangkaianKebohongan;a)Bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah ada niatan berbuat jahat,karena tujuan utama Terdakwa adalah pinjam uang dengan Jaminansertifikat a.n Dirjo Pawiro. Faktanya Terdakwa mendapatkan Sertifkattersebut dari saksi Yuli Samsidah yang mengatakan pada Terdakwabahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Dirjo Pawiro dapat dipakai untukpinjam uang.
Putus : 15-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — JOKO WIDODO bin SUCIPTO, DK
VS
HARSONO
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdisampaikan dan diberikan di depan Majelis Hakim Pengdilan Negeri Baturaja;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasanalasan Para Pemohon Peninjauan Kembali:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dan karena setelah membacadan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 15 Mei 2017 dan kontramemori peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja telahditemukan suatu kekhilafan
Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun nuvum tidak bersifat menentukan akan tetapi putusanJudex Facti (Pegadilan Negeri) telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dansuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa objek sengketa berasal dari pembagian Transmigrasi yang telahdikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat puluhan tahun lamanya;Bahwa perbuatan Tergugat merampas objek sengketa dari tangan pihakPenggugat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, merupakanperbuatan
Putus : 19-12-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 343/Pid.B/2012/PN.LMG Tanggal 19 Desember 2012 — FATKUR MUIN Bin MUSTAIN
739 — 155
739 — 155
Menyatakan Terdakwa FATKUR MUIN Bin MUSTAIN sesuai denganidentitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Memaksa masuk kedalam rumah,ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang laindengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawanhukum dengan merusak atau tidak setahu yang berhak lebihdahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatandisitu pada waktu malam , sebagaimana diatur dalam pasal 167 ( 1 )dan ( 2 ) KUHP sebagaimana
rumah, dan kemudian saksiDOREY AGUSTIN SULINDRA pulang kerumah dan menangkap terdakwadan menyerahkan terdakwa ke Polsek Kedungpring untuk diproses lebihlanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap tersebut,unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangantertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum menurutMajelis Hakim telah terpenuhi.Ad.3.Unsur Atau berada disitu dengan melawan hokum denganmerusak atau tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukankarena kekhilafan
Register : 01-07-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Sbw Tanggal 16 Juli 2019 — Pemohon:
ABDULLAH
19 — 10
ABDULLAH
19 — 10
pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalahmengajukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiranPemohon (Bukti Surat P3) agar disesuaikan pencatatannya dengan yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P2) dan ljazah S2 (BuktiSurat P4);Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUH Perdatamenguraikan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkanHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN.Sbwtelah terjadinya kekhilafan
Register : 06-03-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 26-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 20/Pdt .P/2012/PN.Bangil. Tanggal 13 Maret 2012 — AMARI,
29 — 4
29 — 4
sebagaimana ternyata dari KutipanAkta Nikah No.56/1I/ITI/MA/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKesamben, Kabupaten Blitar tanggal 16 Maret 2009;2 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak bemarna: RAYSHAFIDELYA AMABEL, perempuan, anak: ke1, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hariKarnis, tanggal 14 Januari 2010 (vide Surat Keterangan Lahir dari Kepala DesaKepulungan No. 145/19/424.212.2004/2012 tertanggal I6 Pebruari 20 12);3 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 B/PK/PJK/2020 Tanggal 9 September 2020 — PT. IDEMITSU LUBE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
128 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casupenerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukurdalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena alasan kekhilafan Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak berdasar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 25 masaJanuari 2017 akibat ketidaktahuan
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 246/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 21 Mei 2019 — SELVIE INDAH HARTINI
26 — 8
26 — 8
No.337/II/VIII/2001 Menjadi HIDAYAT ;Bahwa Pemohon hendak merubah nama suami Pemohon almarhum dalam aktaNikah pemohon tersebut dimana semula bernama M.HIDAYAT,SE menjadiHIDAYAT,agar tidak terjadi Perbedaan dalam dukomendukomen lain yang dimilikiPemohonBahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 05-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1990 B/PK/PJK/2021 Tanggal 1 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JUBAIRI;
91 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1990/B/PK/Pjk/2021sanksi administrasi terbukti dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajakatau bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesalahanTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Bahwa dengan demikian permohonan pengurangan atau penghapusansanksi administrasi sebesar Rp29.825.045,00 yang telah diajukan olehPenggugat seharusnya dikabulkan seluruhnya oleh Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali dan penerbitan Keputusan
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Pwd Tanggal 30 Januari 2020 — Pemohon:
AMIN AMIDI
19 — 2
AMIN AMIDI
19 — 2
orang diri Pemohon ini ; Menimbang, maksud dan tujuan dari Pemohon dengan permohonannya iniadalah hendak menyatakan nama AMIN AMIDI dan nama AMIN HAMIDI adalahSatu Orang YANG SAMA ; +n nanan nn enna nn nnn nnn nn een enn nnnwonn Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 21-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pya Tanggal 4 Juni 2018 — Pemohon:
DARMI
33 — 7
DARMI
33 — 7
harus diperbaiki/dirubah dari nama sebelumnya INAQ MAKSUM BINTI A.WARNElahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1957 menjadi nama DARMIlahir di Dasan Baru, tanggal 31 Desember 1957;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan