Ditemukan 26003 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 18-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 49/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 Maret 2020 — Dra. KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si. vs WAKIL WALIKOTA PASURUAN
94 — 33
  • ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yang berkedudukan diJalan Pahlawan No. 22 Kota Pasuruan. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 800/2283/423.202/2019, tertanggal 28 AgustusSelanjutnya disebut : TERBANDING/TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMOE MD ACA j= == nnn ne nee nme nnn nnn nen nnn nn ne nnn noe nnn nae nnn eae cen nee nan cee nen nn nnn nn1.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 12-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 256/Pdt.P/2015/PA.Sby
Tanggal 5 Maret 2015 — PEMOHON
14 — 1
  • Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon Il dalam mengajukanpermohonan pensiun ke BKD Badaan Kepegawaian daerah ) Kota Surabayamengalami hambatan/kesulitan , sehingga Para Pemohon sangat membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untukmembuat/mengurus perubahan nama/tgl lahir untuk mengurus ensiunan dan suratpenting yang lainnya .6.
Pengadilan PA KANDANGAN Perdata Agama
Register : 07-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PA KANDANGAN Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Kdg
Tanggal 27 Februari 2013 — PEMOHON I & PEMOHON II
17 — 1
  • JAKPAR dengan Nomor: 00043/KEP/IT/6804/08tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional VIIIBadan Kepegawaian Negara, Surat bukti tersebut telah dileges, diberi materaicukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda P.5;6. Surat Keterangan Kematian a.n.
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Perceraian
Register : 10-09-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan MS PROP NAD Nomor 81/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Tanggal 13 Nopember 2013 — PEMBANDING MELAWAN TERBANDING
61 — 23
  • No. 0081/Pdt.G/2013/MSAcehKepala Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1983 tanggal 26April 1983 dengan alasan yuridis sebagai berikut : Surat yang diajukan Pemohon bukanlah surat izin untuk bercerai, akantetapi hanya bersifat rekomendasi ; Surat tersebut lahirnya tidak melalui proses sebagaimana anjuranhukum yakni izin perceraian diterbitkan setelah suami isteri dipanggildan dinasehati terlebih dahulu, namun kenyataannya Pemohon danTermohon tidak pernah dipanggil oleh atasan yang otomatis juga
Pengadilan MS SINABANG Perdata Agama
Register : 03-05-2007 — Putus : 28-05-2007 — Upload : 05-02-2013
Putusan MS SINABANG Nomor 0004/Pdt.P/2007/msy-snb
Tanggal 28 Mei 2007 — Pemohon
68 — 7
  • Foto copy...Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 012759/KEP/KRVI/KC201/A/06 tanggal 12 Mai 2006 (P.4) ; Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/74/DBH/2007, tanggal 14Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bubuhan, mengetahui CamatSimeulue Tengah, Kabupaten Simuelue (P.5) ; Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut di atas, Pemohonjuga telah menghadapkan saksisaksinya, sebagai berikut : 1.Saksi I Pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 28-01-2013 — Upload : 18-02-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 97/Pdt.P/2013/PN.Kdi
Tanggal 28 Januari 2013 — SUHARYONO
23 — 2
  • Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama KORTYAH,yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal :25 September 1980, Nomor : 813.2/1245/032/1980, diberi tanda P. 5 ; Foto copy Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama KORIYAH yangdibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tertanggal : 31Oktober 1981, Nomor : 1819/PN/C.5/P, diberi tanda P. 6 ; Foto copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas namaKORIYAH, S.Pd, yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 23-10-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 182/Pdt.P/2014/PA.Sr
Tanggal 11 Nopember 2014 — Pemohon I Pemohon II
35 — 0
  • Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00187/KEP/B V/6426/08 tanggal 30 Nopember 2007, (bukti P.5);B. BUKTISAKSI:1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 53/B/2016/PT.TUN.JKT.
Tanggal 21 April 2016 — MOH. ILHAM MOPANGGA.; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.;
35 — 17
  • ., Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan padaBiro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri R.I;5. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah IIBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.I;6. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah IBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.I; 7.
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-07-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 108/Pid.B/2018/PN Ttn
Tanggal 10 Oktober 2018 — - Cut Benti Teuku Raja binti Teuku Raja - Hj. Aja Zainab binti Said Ubit - Sariaman binti Abdul Hamid - Murnilawati. W, Amk binti Wagiman - Anif Aida binti Nasrudin
131 — 14
  • Pid.B/2018/PN Tin Bahwa Pejabat yang berwenang pada saat pengajuan pangkat tersebutadalah kepala BKPP Aceh Selatan yang dibantu oleh Kabid Mutasi danKasubit Kepangkatan dan Penggajian serta dilakukan pemeriksaankelengkapan formil atau persyaratan yang harus dilengkapi sedangkanuntuk pemeriksaan lebih lanjut dilakukan di BKN regional VI Medankarena BKN regional VI Medan yang mengeluarkan Nota PersetujuanTeknis Kenaikan Pangkat; Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubid Kepangkatan dan Penggajian diBadan Kepegawaian
    terdakwa Aja Jainab, saksiFarismi, terdakwa Murnilawati, terdakwa Sariaman, dan saksi Hasni,sedangkan terdakwa Anif Aida dan saksi Hasnita bukan pada periodeSaksi menjabat karena mereka mengusulkan pada tahun 2015sedangkan jabatan Saksi pada November tahun 2013 sudah berakhirdan Saksi mendapat mutasi dari jabatan tersebut; Bahwa adapun pengusulan pangkat dan golongan berdasar daripengantar dari Dinas Kesehatan yang di tujukan ke Badan KepegawaianDaerah, setelah di tujukan maka di rekap di Badan Kepegawaian
    , Pendidikan dan Pelatihnan (BKPP)atau Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Aceh Selatan di JI.
    , Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) atau Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Selatan di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor16 Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Para Terdakwa yang tidakpernah mendaftarkan diri, tidak pernah terdaftar, dan tidak pernah mengikutikegiatan perkuliahan di Institus Kesehatan Helvetia Medan masingmasingtelah melakukan perbuatan menggunakan ljazah STIKES Helvetia Medan yangterbukti palsu untuk pengusulan kenaikan pangkat dan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT PONTIANAK Nomor 33 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK
Tanggal 6 April 2011 — PASMI BIN HASAN RUSLAN
105 — 55
  • A AN: ++ KESATU : wee eee Bahwa ia terdakwa Pasmi bin HASAN RUSLAN,sebagai Staf bagian Kesejahteraan Pegawai BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada11tanggal 21 Juli 2006 berturut turut sampai dengan tanggal28 Desember 2006 atau. setidak tidaknya pada tahun 2006,bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak atau setidaktidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara bersamasama
    empatratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribuBahwa Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan, dalam pelaksanaanKegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, (satumilyard empat ratus tiga belas juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah) tersebut telah melakukan perbuatan14melawan hukumyaituTerdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan karena tugas dantangung jawab sebagai Staf bagian KesejahteraanPegawai Badan Kepegawaian
    Bahwa ia terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan sebagaiStaf bagian Kesejahteraan Pegawai Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2006berturut turut sampai dengan tanggal 28 Desember 2006atau setidak tidaknya pada tahun 2006, bertempat di KantorBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diPontianak atau setidak tidaknya ditempat tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPontianak secara bersama sama telah melakukan atau turutserta melakukan
    Hasan Ruslan, dalam pelaksanaanKegiatan Penggantian Biaya Pengobatan bagi PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, (satu) milyard empat ratus tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu' rupiah) tersebut telah melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi,yaitu :Pada39Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslankarena tugas dan tang gung jawabsebagai Staf bagian KesejahteraanPegawai Badan Kepegawaian
    PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 2006 sebesar 1.413.680.000, 57(satu. milyard empat ratus tiga belas juta enam ratusdelapan puluh ribu' rupiah) tersebut telah melakukanperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau. kedudukan yaitu :Terdakwa Pasmi bin Hasan Ruslan karena tugas dantangung jawab sebagai Staf bagian Kesejahteraan PegawaiBadan Kepegawaian
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 12-03-2013 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 12-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.BLT
Tanggal 21 September 2010 — BASAR PURWOTO,S.Sos.M.Si VS ANIK KHIDAYATUS CHOLICHAH
39 — 31
  • Bahwa disamping mendesak agar Penggugat Rekonpensi mengundurkan did, TergugatRekonpensi juga menginmkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diJakarta tertanggat 4 Januan 2010 perihal "Keberatan pengangkatan calon pegawai negerisipit (CPNS) Kota Blitar, yang pada intinya Tergugat Rekonpensi keberatan ataspengangkatan Penggugat Rekonpensi sebagai CPNS Kota Blitar, dimana tentunyaperbuatan Tergugat Rekonpensi yang meski telah mendesak Penggugat Rekonpensi untukmundur dan Tergugat Rekonpensi
    mendorongPenggugat Rekonpensi untuk mundur dad STKES Patria Husada Blitar, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa tuduhan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensidengan dinyatakan telah menerima gaji dari Desember 2009 sampai Februani 2010,padahal Jaktanya Penggugat Rekonpensi sudah tidak pemah menenma gaji dad TergugatRekonpensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menginim surat keberatan kepadaKepala Badan Kepegawaian
    ;Surat Kementerian Pendidikan Nasional Koordinasi Perguruan Tinggi SwastaWilayah VII No. 0814/L7/UN/2010 perihal Perubahan Website dan Sistem LaporanEPSBED yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta KopertisWilayah VI Jawa Timur tertanggal 09 April 2010, diberi tanda P.18 ;Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Nomor : 013/06.01/PKPHB/01/03.07 tanggal 17 Maret 2007, diberi tanda P.19 ;Statuta Stikes Patria Husada Blitar tahun 2006, diberi tanda P.20 ;Tata Cara Pengelolaan Kepegawaian
    Hak Pegawai saat Ijin/tugas belajar(Butir Keenam) :1.Mendapatkan gaji pokok sesuai dengan kepangkatan terakhir yangdimiliki sesuai dengan SK pangkat terakhir;Mendapatkan tunjangan lain sesuai dengan peraturan kepegawaian;Mendapatkan bantuan SPP sesuai dengan ketentuan tempat belajar;Mendapatkan bantuan kebutuhan belajar diluar SPP yang diajukan,besarnya disesuaikan dengan kemampuan STIKes Patria Husada Blitar;Mendapatkan penyesuaian kepanggkatan sesuai dengan Izasah yangdimiliki dan sesuai dengan
    peraturan kepegawaian STIKes PatriaHusada Blitar;D.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT MANADO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dra. MARTHA ESTHER LANTANG Diwakili Oleh : Dra. MARTHA ESTHER LANTANG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARTHUR PIRI, SH
164 — 89
  • MARTHA ESTHERLANTANG yang ditanda tangani oleh atas nama Menteri Pendidikan danKebudayaan Kepala Bagian Tenaga Edukatif pada Koordinator UrusanPendidikan Dasar dan Pendidikan Guru Biro Kepegawaian SekretariatJendral Drs. A.J. CORNELIUS MBEO.Fotocopy surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 1222 / CeSp / 1991 tanggal 30 November 1991 sertalampirannya tentang pengangkatan PNS an.
    MARTHA ESTHER LANTANGyang ditanda tangani oleh atas nama Menteri Pendidikan dan KebudayaanKepala Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan danKebudayaan Propinsi Sulawesi Utara Dra. M. WAWOLUMAYALUNTUNGAN.Fotocopy petikan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821 / BKD /SK / Vil / 54 / 2013 serta lampirannya tentang pengangkatan danpemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan kepala sekolah atasnama Dra.
    MARTHA LANTANG tanggal 16 Juli 2013 yang ditanda tanganioleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon MASNA J.M.PIOH, S.Sos.Fotokopi surat / dokumen Sertifikat Pendidik nomor 27095200588 atasnama ANDREAS V. KAUNANG yang ditandatangani oleh Ketua Rayon 27 /Rektor atas nama Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA pada tanggal 10September 2009.Fotokopi surat / dokumen Sertifikat Pendidik nomor 270832001742 atasnama THERESIA ROSA TUMUJU yang ditandatangani oleh Ketua Rayon27 atas nama Prof. Dr.
Pengadilan PA KOLAKA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PA KOLAKA Nomor - 139/Pdt.G/2011/PA.Klk
Tanggal 15 Maret 2012 — - Masri bin Supu Lahami - Hj. St. Halijah binti A. Ibrahim
23 — 11
  • ANTAM Pomalaa yangmana pengertian karyawan BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) PPNomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BadanUsaha Milik Negara adalah pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dankewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama dengan ketentuanperusahaan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan serta pada ayat (2) disebutkanbahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatanyang
    berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Rekonvensi sebagaikaryawan BUMN tidak tunduk pada aturan kepegawaian termasuk Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 jo.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 19-05-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA RAHA Nomor 84/Pdt.G/2011/PA.Rh
Tanggal 15 Maret 2012 — PERDATA- - Pemohon Vs Termohon
20 — 15
  • Menimbang, bahwa dengan tidak mendapatkan surat izin maupunpenolakkan dari atasanya, maka majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaanperkara yang diajukan oleh pemohon setelah sebelumnya majelis hakim telahmengingatkan kepada pemohon mengenai resiko bagi anggota Pegawai NegeriSipil yang bercerai tanpa ada surat izin atasan atau pejabat yang berwenang,namun pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan telah menyerahkan kepadaketua Majelis Hakim Surat Pernyataan yang isinya siap menanggung segalaresiko kepegawaian
    berdasarkan Peraturan Pemerintah15Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabilatetap melanjutkan keinginannya bercerai dengan termohon tanpa ada izin tertulisdari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud Pasal 15 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nemor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianPegawai Negeri Sipil, namun pemohon tetap bertekad melanjutkan perkaranyadan menyatakan bersedia menerima segala resiko kepegawaian
Pengadilan PA Nanga Bulik Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA Nanga Bulik Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ngb
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 7
  • tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya denganalasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum mendapatkan ijinperceraian dari atasan, dan ingin terlebih dahulu mengurus surat ijin tersebut;Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengartanggapannya, namun oleh karena persidangan baru tahap pemeriksaan identitasPenggugat maka keinginan Penggugat yang mencabut perkaranya dengan alasanbahwa Penggugat ingin mengurus kelengkapan administrasi kepegawaian
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama
Register : 24-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0171/Pdt.P/2016/PA.Amt
Tanggal 8 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
29 — 3
  • Akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon II mengalami hambatandalam mengurus administrasi kepegawaian dan lainlain, sehinggaPemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama Amuntai sebagai alas hukum ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — HAVIZ vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
106 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputuskan tahun2012 adalah pangkal tolak Penggugat diberhentikan tidak denganhormat yang pada saat itu masih berlaku ketentuan UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 juncto ketentuan UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian dan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil.
Pengadilan PN PAINAN
Register : 24-01-2012 — Putus : 27-01-2012 — Upload : 15-11-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 65/Pdt.P/2012/PN.Pin
Tanggal 27 Januari 2012 —
14 — 1
  • orang tua pemohon yang bernama RAHMAN (ayah) danYULIANA (Ibu) ; Bahwa sejak lahir pemohon belum melakukan pencatatan kelahiran dan belummemilki Akta Kelahiran ; Bahwa dalam surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar sampai dengan SuratTanda Tamat Belajar $.1 Pendidikan Guru Sekolah dasar, tertera pemohon lahirpada tanggal 04 Januari 1955 di Koto Baru anak dari RAHMAN begitu jugadalam SK Pengangkatan Pemohon sebagai PNS ; Bahwa untuk kepentingan tertib Administrasi Kependudukan dan tertibAdministrasi Kepegawaian
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN STABAT Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Stb
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
Ahmad Hafani Dakhi
61 — 21
  • agama islam serta keterangan saksi ParaSaksi yang diajukan diketahui nama Pemohon saat ini adalah AHMAD HANAFIDAKHI, namun berdasarkan bukti P4 berupa Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia, P5 berupa Kutipan Akta Tambahan Kelahiran, danP6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA diketahui nama Pemohon dahuluadalah AMPUNI DAKHI, dan sejak Pemohon memeluk agama islam pada tahun1985 nama Pemohon berubah menjadi AHMAD HANAFI DAKHI, namun dataPemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran, Data Kepegawaian
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA BANJARBARU Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 9
  • Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangapabila hendak melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agamaterlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pimpinan dan dalam halmengajukan gugatan cerai ini Penggugat telah memperoleh jjin untukbercerai dari pimpinan sebagaimana Surat Keputusan Pemberian jinPerceraian Nomor : yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan padatanggal 29 Juli 2020;Bahwa, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka