Nomor 279 K/Pdt.SusPHI/2017Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, KabupatenBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Desember 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Bahwa karena salah satu pihak menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi Nomor 567/5714Disnaker.4 tertanggal 21 Desember 2015 makademi kepastian hukumnya Para Penggugatlah yang mengajukan Gugatanterlebih dahulu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1 A Bandung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)Halaman 4 dari 24 hal. Put.

Nomor 279 kK/Pdt.SusPHI/2017Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 05 Desember 2016 terhadapputusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor127/Kas/G/ 2016/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Olehkarenanya beralasan hukum Majelis Kasasi menerima permohonan KasasiPemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 129.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 21 dari 24

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 129/Pdt.SusPHI/2016/ PN.Bdg tanggal05 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam ProvisiMenolak Provisi Para PenggugatDalam Pokok Perkara1)Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sejak dibacakannya putusan ini;Menghukum Tergugat kepada Para Penggugat untuk membayarPesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat

Prima Metal Cemerlang, Beralamat di Jalan Irian Barat DesaSampali Percut Sei Tuan Sampali Deli Serdang Selanjutnya disebutSEIDAGE ~~~nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnonnnnnnmanmacnnna sane TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan ke persidangan;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23April 2014 yang

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yangcukup otentik dan esepsional yang kebenaranya tidak dapat disangkal olehTergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohonkepada Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial Medan agarmenyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adaperlawanan Kasasi (Uitvoer baarbij voorood)ll.

diatas, Penggugat mohonHakim pengadilan Hubungan industrial yang memeriksa dan memutus perkaraini berkKenan memutus sebagai berikut :DALAM PUTUSAN SELA1.

Membayar biaya yang timbul akibat perkara iniApabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan berpendapat lain makadalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang adil.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat hadir dirinya sendiri, sedangkan Tergugat hadir diwakili olehkuasanya AGUS SALIM SIREGAR, SH, sebagai Humas PT.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oMANGARAJA MANURUNG, SH, MH SAUR SITINDAON, SH.

Dengan demikian sudahsepatutnya dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dengan demikian dalildalil Penggugat terobukti bahwa gugatanPenggugat kabur/tidak jelas/obscuur libel/tidak cermat dan tidakberdasarkan hokum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugatditolak saja atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnyaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, terhadap putusanHalaman 5 dari 24 hal. Put.

Nomor 1264 K/Pdt.SusPHI/2017 Kekurangan Pembayaran upah 6 x Rp300.000,00 =Rp1.800.000,00Jumlah Total = Rp3.815.000,00(tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 20 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki dengan tidak memberikanTunjangan Hari Raya Tahun 2016 sehubungan putusnya hubungan kerja tanggal 6Juni 2006, sehingga tidak memenuhi Permenaker Nomor 4 Tahun 1994 tentangHalaman 22 dari 24 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst.

., tanggal 4 September 2017;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor62/Kas/PHI.G/2017/ PN Srg., yang dibuat

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Nomor 85/Pdt.SusPHI/2017/PN Srg., yangdijatuhkan pada tanggal 4 September 2017;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan di dalamperselisihan hubungan industrial dari Penggugat (Sunaryo) terhadapTergugat (PT Tozen Mechanical Products) tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TOZENMECHANICAL PRODUCTS tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Nomor 85/Pdt.SusPHI/2017/PN Srg.

seluruhnya; Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor001/HRDPH/IX/2018 tanggal 6 September 2018, batal demi hukum; Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan ini dibacakan tanggal 12 Maret 2019; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas pemutusanhubungan kerja tersebut secara tunai dan sekaligus sebesarRp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujun ratus lima puluh riburupiah); Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telan diucapkan dengan hadirnyaPenggugat tanpa dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019,kemudian terhadapnya olen Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 diajukan permohonankasasi pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.SusPHI/2019/PN Pbr, juncto Nomor26/Kas/G/2019/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial

yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru ,Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa terhadap alasanalasan dari Pemohon kasasi alasanalasanmana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti sudah tepatdan benar tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku Penggugat dimutasi ke daerah/wilayah baru yang jauh daridomisilinya akan mengalami suatu kehidupan yang jauh dari keluarga ataudomisilinya, mutasi tersebut tidak dijelaskan fasilitas yang diberikanPerusahaan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT INDAH LOGISTIK CARGO tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukanHalaman 5 dari 7 hal.

Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Negara yangkeseluruhannya berjumlah ssebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapanpuluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat diberitahukan kepada Penggugat padatanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni2017 diajukan permohonan

pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.Jkt.Pst., juncto Nomor 12/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst.

Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WAHYU SHANDI SETIAWAN tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 4Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.

Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padangdengan putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pdg. tanggal 13 NovemberHalaman 4 dari 7 hal. Put.

November 2017 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 November 2017 diajukan permohonan kasasipada tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pdg.juncto Nomor 18/K/2017/PHI PDG. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi

Nomor 223 K/Padt.SusPHI/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Padangtertanggal 13 November 2017, dengan Register Perkara Nomor38/ Pdt.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanPerkara yang diajukan Penggugat:3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;4.

Membebankan biaya perkara kepad Negara sebesar Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.

SusPHI/2019September 2014 yang berakhir tanggal 1 September 2016:Bahwa terhadap fakta hukum demikian tepat PHK berlaku ketentuanPasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaituakibat dari berakhirnya jangka waktu PKWT;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp376.000,00;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasahukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor39

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Pal. tanggal 6 Agustus2018;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanyagugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaara);Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyaHalaman 4 dari 7 hal. Put.

hukum yangdilakukan oleh Penggugat maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang pesangonsebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan serta selisin upah, sebagaimana telahbenar oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiKETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMIKEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU itersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp456.000,00;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat pada tanggal 10 Juni 2020, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal26 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 96/Srt.Kas/PHI/K/2020/PN Jkt.Pst.,

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 403/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal10 Juni 2020:Dalam Pokok Permohonan Kasasi:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugatuntuk seluruhnya;2. Menyatakan putus hubungan kerja Antara Pemohon Kasasi dahuluPenggugat dan Termnohon Kasasi dahulu Tergugat;3. Menyatakan sah dan berlaku kontrak kerja/contract of employment padatanggal 3 November 2018 di Jakarta, Indonesia;4.

SusPHI/2020 Bahwa oleh karena tidak ditariknya STO Chartering Korea Corporation/JShip Management Co/Ltd yang merupakan perusahaan yangmempekerjakan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (plurium littis consortium),Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon

Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapnkan sejumlahRp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 9 September 2020,kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 September 2020

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Nomor 64/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg,tanggal 9 September 2020:Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Eksepsi: Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untukseluruhnya atau untuk sebagian; Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapatditerima;Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra

(PKWTT)sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti telah tepatdan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehinggamewajibkan kepada Tergugat untuk membayar hakhak Penggugatsebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti dapatdibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biayayang timbul dari perkara ini;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda yang memeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yaitu putusanNomor : 53/G/2007/PHI.Smda., tanggal 7 November 2007 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

November 2007 kemudian terhadapnya olehpenggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22Novembar 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasiNo.53/KAS/G/2007/PHIl.Smda., yang dibuat oleh Panitera muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negri Samarinda, akan tetapiPemohonan Kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alas analasannya, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Nomor:53/Kas/TT/G/2007/PHILSmda. tanggal 5 Desember 2007 yang dibuat olehPanitra Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Samarinda olehkarna itu permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat(1) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004, maka Permohonankasasitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan

Putusan Nomor 277 K/Pdt.SusPHI/2016Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianakagar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.4.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap ParaPenggugat melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Para Penggugatharus dilaksanakan, maka menghukum

Putusan Nomor 277 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.PTK, tanggal 10 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pekerja/buruhTergugat dan telah putus Hubungan Kerja;3.

Penggugat Il (Turijo) sebesar Rp 5.490.000,00 (lima juta empat ratussembilan puluh ribu rupiah);Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015,kemudian terhadapnya oleh Tergugat

Permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30Desember 2015;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015,kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,Halaman 5 dari 15 halaman.

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : YAYASAN ADIJANTO dan Para Pemohon Kasasi Il : 1.

., bertempat tinggal diJalan Jembatan No.12, RT.02 RW.06 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara,Jakarta Timur;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat

Urim Saor Budiman S.Kom., dapat menerima sejumlah uang tersebutpada poin (satu) tersebut di atas;3 Apabila pihakpihak menerima Surat Anjuran ini, maka Mediator akanmembantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;4 Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka salahsatu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator HubunganIndustrial

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No.164/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat melanggar Pasal 151 Undangundang No. 13 Tahun2003 oleh karena harus dinyatakan tidak sah;3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidakpernah putus;4 Menghukum Perusahaan

Upah Proses: 6 x Rp 1.751.484,00 = Rp 10.508.904,00; Jumlah keseluruhannyaRp 60.864.069,00 (enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enampuluh sembilan Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PERUSAHAN DAERAH DHARMA JAYA, dan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.164/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 27 Oktober

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.164/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 27 Oktober 2011;MENGADILI SENDIRI :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan PD.Dharma Jaya ProvinsiDKI No.008/ 2011 tertanggal 1 Februari 2011 batal demi hukum;e Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan inidiucapkan;e Menghukum Tergugat membayar

., bertempat tinggal di Tegalsari RT.03/RW.I, BumiLaweyan, Kota Surakarta, pekerjaan karyawan Bagian Keuangan dan Akutansipada Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo), sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 11/G/2014/PHI.SMG,tanggal 26 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejakdikeluarkannya surat PHK tanggal 11 Juni 2013 karena adanya kesalahanindisipliner;3.

Nomor 668 K/Pdt.SusPHI/2014Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan KuasaHukum Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus/Surat Tugas Nomor 155/KS1003/Int.A12/TX/2014 tanggal 12 September 2014 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 12 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor14/Pdt.SusPHI/K

Panitera Muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30September 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 10 Oktober

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 11/G/2014/PHI.SMG, tanggal 26 Agustus 2014 selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Hal. 13 dari 15 hal.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakan kewajibannyakepada Penggugat;bahwa oleh karena buktibukti yang dimiliki Penggugat merupakan buktibukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat1 RBg makasangat beralasan hukum bagi Pengadilan Hubungan Industrial untukmenyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan banding atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair :Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)Bahwaterhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 39/G/2007/PHI.Mdn tanggal 03 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei dan25 Mei 2007;Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Juli2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, namunpara Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai suratketerangan tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat PaniteraPengadilan

Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial No. 39/g/2007/PHI.Mdn.Jo.

DAYALABUHAN INDAH dan SURYADIliersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan No 39/G/2007/ PHI.Mdn. tanggal 03 Mei 2007sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan Maret 2006sebesar Rp. 2.313.990,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratussembilan puluh Rupiah);4.

No. 800 K/Pdt.Sus/2010membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi para Penggugat; Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hakhak lainnyaselama dalam pemeriksaan gugatan

Mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat padapekerjaan dan posisi semula di perusahaan Tergugat terhitung sejakputusan Pengadilan Hubungan Industrial dibacakan walaupun Tergugatmelakukan upaya kasasi pada pengadilan tingkat kasasi;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dibacakannyaputusan ini dan Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan putusan ini;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;Atau:Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungberpendapat lain mohon sekiranya putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.Hal. 8 dari 22 hal. Put.

Hubungan Industrial sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 155 ayat (8) UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;2.

prosedur, oleh karena itupara Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 65 ayat (14)yang masih berlaku jo Pasal 139 dan 140 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para PemohonKasasi : Mula Abdi Zaenal dan kawan tersebut

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaalasan Kompetensi Relatif, sebagaimana dapat diuraikan berdasarkanfaktafakta hukum di bawah ini :Hal. 10 dari 21 hal.

Bahwa tentang kewenangan/kompetensi relatif atas perkara ini adapada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, juga terbukti dari adanya anjuran sebagai hasil mediasi yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan dengan suratnya No. : 4308/1.835.3, tertanggal 24 September 2007 (Bukti T1) ;Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, sesuai dengan fakta hukumtersebut, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraPerselisihan

No. 468 K/Pdt.Sus/2009permohonan kasasi No. 13/Kas/PHI.G/2008/PN.PLG. yang dibuat oleh PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpermohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang tersebut pada tanggal 2 September 2008 ;bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 16 Oktober 2008telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawabanmemori

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal. 19 dari 21 hal.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang No. 19/G/2008/PHI.PLG. tanggal 5 Agustus 2008 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :a.

Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (ConservatoitBeslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalahsah dan berharga.V.

Bahwayang terjadi pada fakta adalah jalanya persidangan didalam ruang sidangresmi hanya 1 (satu) kali pada saaat pembacaan Putusan, sedangkandari hari 1 (pertama) panggilan sidang hingga panggilan sidang ke 7(tujuh) hanya diberitahu penundaanpenundaan hari sidang bertempat diruang tamu hakim lantai dua Pengadilan Hubungan Industrial JI.

(Vide Yurisprudensi KeputusanMahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 3 Juni 2008yang dahulu putusan Pengadilan Hubungan Industrial Niet Onvankelijkverklaard dan juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial Rl)..

Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoit Beslag)yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah danberharga.Vi. Bahwa barangbarang tersebut adalah :Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JI. Poksay,Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kec. Mojolaban, Kab.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti daridalil memori peninjauan kembalinya yang membuktikan bahwa gugatannyayang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang telah memuat secara lengkap merumuskan mengenai posita danpetitumnya dengan jelas dan tegas sehingga gugatannya tidak kabursebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial

., & Rekan yangHalaman 1Putusan Nomor 171/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnberalamat Kantor di Jalan Medan ubuk Pakam KM.21No.49 Dsn Il Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjungorawa Kabupaten Deli serdang baik bertindak secarabersamasama maupun sendiriSendiri, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 23 Juni 2020 yang telahdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juni 2020dengan registrasi Nomor 754/Perk.PHI/2020/PN.Mdn,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan

Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor560/08/DK2PHI/DS/2020 Tanggal 19 Maret 2020 yang dilampirkanPenggugat sebagai syarat administrasi saat mendaftarkan gugatanaquo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, tidak mencantumkan Nama Tergugat ;a.

Bahwa di Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli SerdangNo. 560/08/DK2 PHI/DS/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tercantumnama Perusahaan PT.Smart Glove, sedangkan di GugatanPenggugat yang didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan dengan No.Register 171/pdt.SusPHI/2020/PN.MDN tercantum nama Perusahaan PT.Smart GloveIndonesia;c. Bahwa nama Tergugat adalah PT.

hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan.c.

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkanoleh Dinas Ketenaga kerjaan tersebut maka dapat diketahul pihak Penggugatselaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saat medias!