Banding tanggal 14 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00130/207

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00130/207/12/055/15 tanggal 21 SeptemberHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor : 00130/207

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097024.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00179/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00179/207/12/058/14 tanggal 28 April 2014 Masa Pajak April2012, atas nama: PT Axis Telekom Indonesia, NPWP02.015.460.5058.000, beralamat di Menara Axis, Dea TowerComplex, Kawasan Mega Kuningan JI.

Nomor 1112/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2344/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, mengenaikeberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00179/207

Putusan Nomor 3790/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63972/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1918/WPJ.19/2013 tanggal24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2009 Nomor 00396/207

Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1918/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00396/207/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 atas nama: PTHalaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1918/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00396/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62306/PP/M.XI.B/16/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP640/WPJ.02/2014 tanggal30 Mei 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2011 Nomor 00127/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP640/WPJ.02/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00127/207/11/218/13 tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT ArindoTrisejahtera, NPWP 01.496.357.3218.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 291/B/PK/Pjk/2021keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00127/207/11/218/13 tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.496.357.3218.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp13.850.666,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkansebesar

Desember 2009, Nomor 00007/207/09/712/10, tanggal 28Desember 2010, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50142/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP78/WPJ.29/2012, tanggal2/7 Januari 2012

Desember 2009 Nomor 00007/207/09/712/10, tanggal 28Desember 2010, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4712.001, beralamat di Jalan H.M. Arsyad Nomor 88, RT 016RW 004, Ketapang Mentawa Baru, Ketapang Kota Waringin Timur,Kalimantan Tengah, 74325;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2014,Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 985/B/PK/Pjk/2021Desember 2009, Nomor 00007/207/09/712/10, tanggal 28 Desember 2010,atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.275.482.4712.001; adalah yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.

207/Pdt.G/2010/PA.SJJ

SALINAN PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2010/PA.SJJBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumahtangga, tempat tinggal di KABUPATENSIJUNJUNG, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani,tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memeriksa buktibukti surat dan saksisaksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung denganregister perkara nomor 207/Pdt.G/2010/PA.SJJ tanggal 20 Desember 2010 telahmengajukan halhal

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;;Subsider :Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugattelah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Sijunjung dengan relass panggilan nomor 207/Pdt.G

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Surat: S1014/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 18 September 2013 yang telah Penggugatterima tanggal 25 Oktober 2013, tentang Jawaban Permohonan Pembatalanatas Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;Kronologi Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Tahun 2011:Bahwa telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Nomor:00026/207

.07/KP.0606/2013, KPP PMA Lima menerbitkan JawabanPermohonan atas surat Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak MemenuhiPersyaratan;Berikut ini adalah alasan Penggugat mengajukan surat gugatan:Bahwa Pasal 23 Ayat (2) huruf c UndangUndang KUP disebutkanGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: Keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkandalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atauBahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan atas SKPKB00026/207

Telah diterbikan SKPKB PPN Masa Pajak Januari Nomor:00026/207/11/058/13 tanggal 14 Januari 2013.2. Wajib Pajak baru menerima surat SKPKB tersebut dari Pemeriksa melaluiemail tertanggal 1 Juli 2013.3. Berdasarkan email yang kami terima tersebut, maka Wajib Pajakmengajukan Keberatan dengan Nomor Surat: 109/BSKP/FIN/VII2013tanggal 8 Juli 2013.4.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Mei 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT70258/PP/M.XA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1207/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00006/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1207/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/11/332/13tanggal 29 November 2013 Masa Pajak Februari 2011sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00031/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal23 Oktober 2014, atas nama: PT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1207/ WPJ.27/2014 tanggal 18Nopember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor : 00006/207

Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00057/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00010/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas Nama:PT Newmont Nusa Tenggara

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00057/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00010/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari 2015 atasNama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 5 dari

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP359/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00057/207

Putusan Nomor 3226/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69525/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding DirekturKEP1180/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00039/207/09/332/13, tanggal 29 November2013 Masa Pajak Juni 2009

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1180/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00039/207/09/332/13, tanggal 29 November 2013 Masa Pajak Juni2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00013/WPJ.27/KP.0203/2014, tanggal23 Oktober 2014, atas nama: PT Satya Kisma Usaha, NPWP01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1180/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2009, Nomor:00039/207

Uraian Banding tanggal 2 oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113000.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00003/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00003/207/13/439/16 tanggal 18 Januari2016, atas nama PT Pungkook Indonesia One, NPWP:Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00037/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/207

207/Pdt.P/2012/PN.Bms

PENETAPANNo. 207/Pdt.P/2012/PN.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkaraperkaraperdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonanPemohon :TARNO, lahir di Banyumas pada tanggal 31 + Desember 1961, umur 51 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa BanjarsariKidul Rt.04/Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Telah

membaca surat permohonan Pemohon.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon.Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kelahiranterlambat untuk anak Pemohon tertanggal 4 April 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 4 April 2012 di bawah nomorregister :207/Pdt.P/2012/PN.Bms , pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, setelah Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatanhukum tetap;4 Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 144.000, (seratus empat puluh empat ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 April 2012 oleh TRIASNURI HERKUTANTO, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjukoleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sebagai Hakim Tunggal berdasarkanPenetapan No:207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114126.16 /2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKEP00740/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 26 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00012/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari2014 Nomor 00012/207/14/058/16 tanggal 3 Februari 2016 atasnama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9058.000, beralamat diMenara Global Lantai 5, Jalan Jend.

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00012/207

Uraian Banding pada tanggal 5 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111227.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00247/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00369/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak juli 2011Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atas namaPT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, dengan alamat diJalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung Wisma Indovision2 Lantai 79 Blok A8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2019tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00247/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.301.911.2062.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp220.764.832,00; adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87342/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP381/WPJ.19/2015 tanggal 2 Maret 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor:00055/207

Putusan Nomor 3529/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP408/NKEB/WPJ.04/2017 tanggal 27 Desember2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00068/207/14/062/16 tanggal 01 Juli 2016 Masa Pajak Februari 2014, atasnama: PT Humpuss, NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat di GedungGranadi Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blk X1, Kav. 89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalah sebagaiberikut:

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00318/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12September 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP408/NKEB/WPJ.04/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00068/207/14/062/16 tanggal 01 Juli 2016Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00318/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12 September2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP408/NKEB/WPJ.04/2017 tanggal 27 Desember 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207

Putusan Nomor 1028/B/PK/Pjk/201922 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2011 Nomor 00240/207/11/091/13, tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 12.448.653.793,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 0,00sendiriPajak

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2174/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2011 Nomor00240/207/11/091/13, tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PTNatarang Mining, NPWP 1.061.577.1.091.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2174/WPJ.19/2014, tanggal 22 Oktober 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2011 Nomor00240/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89812/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00562/KEB/WPJ.19/2016tanggal 8 September 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor: 00007/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00562/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 September 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor00007/207/14/091/15 tanggal 15 September 2015, atas nama:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 412/B/PK/Pjk/2019PT Leighton Contractors Indonesia, NPWP01.000.634.4091.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2, JI.T.B.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00562/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor : 00007/207

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62992/PP/MXB/16/2015, tanggal 5 Agustus 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan = BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1510/WPUJ.19/2014 tanggal 15 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00086/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1510/WPJ.19/2014 tanggal 15 Juli 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor00086/207/07/051/13 tanggal 4 November 2013, atas nama PTPerkebunan Nusantara IV (Persero), NPWP 01.061.129.1051.000, beralamat di Jalan Letjend.

Putusan Nomor 274/B/PK/Pjk/2021menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1510/WPWJ.19/2014tanggal 15 Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2007 Nomor 00086/207/07/051/13 tanggal 4 November 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.129.1051.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan

Putusan Nomor 3232/B/PK/P)jk/2020Oktober 2014 Nomor 00053/207/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama: PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000, beralamat di Jalan P.Tirtayasa Kampung Galih LK II RT 002 Campang Raya, Bandar Lampung,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Oktober 2014 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01670/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Oktober2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2014 Nomor 00053/207/14/058/16 Tanggal 4Agustus 2016, atas nama: PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000, beralamat di Jalan P.

Putusan Nomor 3232/B/PK/P)jk/2020mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP01670/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 24Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00053/207/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP : 01.868.999.2058.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp5.660,00; adalah sudah tepat danbenar dengan