Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 855/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan
Register : 10-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 96/Pdt.P/2017/PA Sgm Tanggal 13 Juni 2017 — pemohon
17 — 7
17 — 7
permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepadaPemohon atas permohonan dispensasi kawin yang telah diajukannya, dan ataspenjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa pengajuanpermohonannya akan dipertimbangkan kembali oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan
Register : 11-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA BATAM Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Btm Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatipara Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyarankan agar nikah ulangkemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Para Pemohon,maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan
Register : 24-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTermohon;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakanselesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses
Register : 14-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat danupaya tersebut berhasil, Kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa
Register : 01-12-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 944/Pdt.G/2020/PA.Dp Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 17
46 — 17
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 24-07-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
19 — 3
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan
Register : 17-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BATULICIN Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Blcn Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 11
22 — 11
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal halitu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dariTergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila adapersetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladinubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum
Putus : 15-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 15 Maret 2017 — PT BANK MANDIRI (PERSERO), VS DAMHURI
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1996 yang mengharuskanEksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun1996 yang menyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan
Terkait dengan hal tersebut di atas, dapatdigunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimanaPutusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman
Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, M.M. Pimpinan Kantor Wilayah 02Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.
("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan bukunya yang berjudulProses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara sertaKendala Implementasinya Penerbit Kencana Prenada Media Group,Jakarta, Cetakan ke1, April 2008, hal. 318319, sebagai berikut:*"Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badanarbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yangdilakukan oleh suatu badan arbitrase.
Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurispundensi MahkamahAgung R.1 sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.
Putus : 15-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2012 Tanggal 15 Januari 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) BANDAR LAMPUNG, DK vs. PT. BUMI MADU MANDIRI
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha terletakdiluar Register 46 ;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal31 Januari 1991 Nomor 67/KPTSII/1991 Tentang Tata GunaHutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal Ex. HPH PT. BGDasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan ArealPenggunaan Lain (APL) ;Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang telah disetujuioleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor416/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 ditegaskan bahwa arealEx. HPH PT.
Perkebunan Nusantara VII(Persero) melalui surat Pemda Kabupaten Way Kanan tanggal28 Agustus 2006 Nomor 100/634/01/WK/2006, dimana dalamsurat tersebut juga ditegaskan bahwa Pemda Kabupaten WayKanan selanjutnya akan menyerahkan kepada kelompokmasyarakat claimer untuk menentukan perusahaan yangberkenan menyelesaikan masalah areal bidang tanah 4.650 Hamelalui ganti kerugian sesuai apa yang dikehendaki ;Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2012c.
Sampai sekarang belum ada penyelesaian sengketa lahanantara warga masyarakat kedua kabupaten tersebut;Dalam Novum PKI.5 ditegaskan bahwa tanah seluas 4.650 hektaryang terletak di Rayon Ill PTPN VII (Persero) Unit Usaha BungaMayang/Pemohon PK I merupakan milik masyarakat 4 (empat)kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten TulangBawang. Sedangkan tuntutan para ahli waris Raden Mangku NegaraKampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, tidak dapat diterima/ditolak.2.4.
Termohon Peninjauan Kembali/semula TermohonKasasi/semula Pembanding/semula Penggugat belum memenuhikewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, dan sebagai konsekuensiyuridisnya pihak PT. Bumi Madu Mandiri ic.
Register : 12-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Tgrs Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 18-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Blk Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Raden Sri Ismayanti Binti Bahtiar
Tergugat:
Hasrul Bin Roddin
8 — 8
Raden Sri Ismayanti Binti Bahtiar
Tergugat:
Hasrul Bin Roddin
8 — 8
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganHal. 6 dari 14 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Blkpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalildalil gugatan tersebut diatas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (verstek) tanpa kehadiranTergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 15
17 — 15
inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;ad > Y elle 969 wm ely Yroluoll elS> Yo pSl> ll 569 YoArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumHal. 9 dari 17 hal. Put.No.1274/Pdt.G/2020/PA.Kag.Hal. 9 dari 17 hal.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA Boroko Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 13
16 — 13
permohonan isbat nikah oleh Pemohon Idan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yangditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yangmemiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisitahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2436 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — GANI DJAJA ARISAPUTRA
VS
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, DKK
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata, Bab 14 Putusan Pengadilan, azas Putusan Hal. 797 PutusanPengadilan Tinggi Bandung tidak cukup pertimbangan atau onvoldoendegemotiveerd (insufficient judgement);Alasanalasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan harus bertitik tolakdari ketentuan: Pasalpasal tertentu peraturan perundangundaugan Hukum kebiasaan; Yurisprudensi, atau; Dokrin Hukum;Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970sebagaimana diubah dengan Undang Undang
Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 443 K/Pdt/1 986;.
Register : 29-09-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2303/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 18 April 2017 — Pemohon dan Termohon
9 — 0
9 — 0
Bahwa ditegaskan sekali lagi apabila termohon sebagai istri tetap baik dansetia menunggu pemohon tidak mungkin pemohon meninggalkantermohon tanpa alasan, siapapun di dunia ini apabila mengetahui istrinya,tidak setia pasti akan meninggalkannya, tidak benar jika pada tanggal 23 JuliPutusan Cerai Talak, nomor: 2303/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 8 dari 312015 pemohon mengajak termohon dan anaknya tinggal bersama dirumah orang tua pemohon di Sumbawa, dipersilahkan rnembuktikan..
Bahwa ditegaskan sekali lagi. oleh karena penggugat rekonpensi merupakanistri yang tidak setia/nusyus maka secara hukum tidak akan mendapatkan apaapa.Putusan Cerai Talak, nomor: 2303/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 9 dari 315.
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
Register : 02-12-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1338/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
15 — 4
inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;969 a ely Yroluoll elS> Yo eSl> II ) YoJ 56>) JlArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 06-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
inidapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapatahli figih yang berbunyi;ad a> Y elle 969 wm ely yrolmoll elS> Yo pSl> ol 56> YoArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Register : 18-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0254/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut
untukditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon suka marah dan tidak patuh, sehingga menyebabkan timbulnyaketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapatalasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan