tanggal 13 September 2018, hari Kamis tanggal 20September 2018, hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, hari Selasa tanggal 9Oktober 2018, hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatan Sederhananya dimukapersidangan karena telah mencapai perdamaian di luar persidangan denganTergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenaipencabutan Gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 danPasal

Pat.G/2017/PA.MtkSetelah didamaikan dan dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat secara lisanmenyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat karena ingin rukun dan kembalimembina rumah tangga bersama Tergugat;Bahwauntukmempersingkaturaianpenetapan ini, Majelis Hakimcukupmenunjukkepadaberitaacarasidang yang merupakanbagian yangtidakterpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwaberdasarkanketentuanPasal 40 danPasal

TngMenimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telahdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya danketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukantangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetapdatang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandangberdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) danpasal 126 HIR jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Akte Kelahiran)merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR).

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak kepadaTergugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah), ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasaatau mandiri, akan tetapi tuntutan nafkah anak tersebut olen Penggugat telah dicabut di persidangan, maka oleh karenanya tuntutan nafkah tersebut olehMajelis Hakim tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal

dilaksAnakan secara resmidan patut;Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telahdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya danketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukantangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetapdatang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandangberdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) danpasal

melangsungkan perkawinan secarasah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentinganhukum dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugatadalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara(legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak)merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal

pemegang hak hadhanah(pengasuhan) terhadap AnakAnak tersebut, apabila menghalanghalangi atautidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu Anak tersebut, sesuaiSEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat plenokamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaantugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukangugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal

., Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Wt.tersebut;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meteral),dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata).

Dengan demikian, harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Kulon Progo yangberalamat di Pedukuhan Klajuran RT 010 RW 004, KalurahanTangjungharjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10

Dengandemikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan TergugatHal. 10 dari 22 hal., Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Wt.adalah suami istri yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meteral),dan cocok dengan aslinya (vide

., Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Wt.bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai),dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata).

Dengan demikian,harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan pendudukKabupaten Kulon Progo yang beralamat di XXX Kapanewon Nanggulan,Kabupaten Kulon Progo;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai),dan cocok dengan aslinya

Dengan demikian, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangHal. 10 dari 22 hal., Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Wt.berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) danPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai),dan cocok dengan aslinya

Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.PdnTentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya PerdamaianMenimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah hadir diPersidangan, dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangandan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 danpasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo Pasal

bercerai dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakimtelah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani prosesmediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namunberdasarkan laporan dari Mediator Hakim Suryadi,S.Sy tertanggal 16 Maret2021, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) danPasal

Oleh sebab itu, halhal yang tidak mempunyairelevansi tersebut cukup dikesampingkan.Tentang Pembebanan Biaya PerkaraMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Pertama Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Pengadilan Agama jo.

., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 danPasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 s.d. 8,adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,.

,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)R.Bg, dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 danPasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 s.d. 8,adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri

dengan demikian Penggugat dalam hal ini secarahukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sah sebagai persona standi inJudicio dalam perkara a quo berlawanan dengan Tergugat;Menimbang, bahwa saksi adalah saudara Penggugat dan saksi Iladalah teman Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halanganhukum untuk diangkat menjadi saksi dan keduaduanya telah memberikanketerangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuaiketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah mempunyai alasanserta bukti yang cukup dan gugatan tersebut tidak bertentangan denganhukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana dipertimbangkandi atas, maka gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis HakimPengadilan Agama Medan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan versteksebagaimana

yang dapat melumpuhkannya, olehkarenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulisdan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitaskependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dariTergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat denganTergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugihdan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal

sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkanbahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken marriage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan,Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danpasal

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjukAllah dalam surat Al Bagoroh ayat 227 yang berbunyi :pals grow all ys Gal loo 55 olyArtinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui ; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 dimanaberlaku ketentuan pasal 84 Undangundang

Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab AlMuhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :oI aaa o VI gle aigArtinya : Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya .Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak anaknya tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas makagugatan penggguat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan

dan telah membuktikan kebenaran materildalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal

permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 119 ayat 2 huruf c, maka gugatanPenggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkanthalak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal

., olen karenannya Majelis Hakim berpendapat kedua saksitersebut telah memenuhi syarat formil bukti Saksi;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Pemohon tersebut di atasberdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satudengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 danPasal 309 R.

Bg. dan Pasal 70ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untukmengikrarkan talak satu raj/ terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertio administrasi sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Bg. dan Pasal 70ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untukmengikrarkan talak satu raj terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat angka (10 ) sertapetitum angka (3) gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Paniterauntuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukumtetap,

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) danPasal 309 R. Bg.;3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamserta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.3.

yangdapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaranmateril dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya sertakedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanyadapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugatdengan Tergugat merupakan suami isteri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal

hati kedua belah pihak Penggugatdengan Tergugat telah pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.0535/Pdt.G/2016/PA.Gsgberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken marriage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan,Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danpasal

saksi yangdihadirkan oleh Pemohon adalah saudara kandung Pemohon, namun MajelisHakim dapat menerimanya karena termasuk orangorang yang paling dekathubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai positaangka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalilyang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebuttelah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 danPasal

;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai positaangka 4,5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalilyang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebuttelah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 danPasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksiPemohon tersebut, maka secara

dinyatakan berdomisili diKabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum PengadilanAgama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangansekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkanwakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalahakta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, olehkarenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamattersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal

untukmengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwahati kKedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah(broken marriage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan,Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danpasal

pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidangsidangselanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyadan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkanoleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir padapersidangan pertama, maka antara Pengugat dengan Tergugat telahHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1 589/P dt.G/2016/PA.Pbr.diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 danPasal

rumah tangga.Keterangan saksi tersebut yang didasari oleh pengetahuan langsung saksi,oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanyaperselisinan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untukrukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung ketiga saksi,saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapatketerangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) danPasal

yang dapat melumpuhkannya, olehkarenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulisdan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitaskependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dariTergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat denganTergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugihdan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal

hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugattelah pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 274/Pdt.G/2018/PA.Gsgberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken marriage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan,Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danpasal

Nomor 9Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secararesmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidakpernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya danketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukantangkisan (eksepsi) mengenai kKewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetapdatang menghadap di persidangan dan gugatan Pemohon dipandangberdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) danpasal

Tngkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah KotaTangeerang dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwaTermohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang sehingga berdasarkanketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, secaraformil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami isteri yang