Ditemukan 53927 data
14 — 10
No.0234/Pdt.G/2016/PA.Bkytersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugatdengan Tergugat dengan indikasi bahwa berpisahnya Penggugat danTergugat, dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama layaknya suamiistri, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian Penggugat danTergugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dan begitu jugasebagai istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
8 — 5
Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluargadan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangandan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohondan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuanpasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 jo.
16 — 0
menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakanperubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalamhal ini Hakim berpendapat bahwa penentuan batas umur menikah merupakanupaya untuk memberikan jaminan kematangan sebuah pasangan suami isteri.Dengan berbekal kematangan dari segi umur itu diharapbkan mampu melahirkantatanan keluarga harmonis yang di idamidamkan setiap pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa namun demikian pada kenyataanya di dalam masyarakatbanyak hal yang mempengaruhi
9 — 13
Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluargakedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidakmelinat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh manaperselisinan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat denganTergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tanggayang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara
8 — 0
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sama sama merasakanbanyak sekali ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga.Rumah TanggaPenggugat dan Tergugat seringkali diwarnai dengan pertengkaranpertengkaran dan/atau perselisihan yang sulit diakhiri denganbaik,sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnyadijalani dengan rukun.
341 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
pailit,dimana hartaharta yang menjadi jaminan fidusia tersebut masih beradaditangan Penggugat dan ternyata Penggugat tidak menggunakan haknyauntuk menjual jaminan sendiri, sedangkan masa insolvensi/stay telahlewat dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, maka sesuai denganketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU, Tergugat selaku Kurator berhak untukmenuntut diserahkan benda yang menjadi agunan/jaminan tersebutuntuk menjual dimuka umum/lelang tanoa mempengaruhi
15 — 11
mengunjungi dan komunikasi;e Bahwa selama pisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah dan tidakmempedulikan Penggugat;e Bahwa upaya menasehati Penggugat telah dilakukan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, minumminuman keras dan berhubungan dengan perempuan lain dan terbukti pulabahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi
16 — 7
Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara khusus aturan tersebutmengatur tertib administrasi dan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian atau polligami, bukan merupakan perangkat hukum acaradi Pengadilan, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi proses pemeriksaan perkara atau tidak mempengaruhi diterimaatau ditolaknya gugatanPenggugat, karenanya pemeriksaan atas perkara initetap dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah
13 — 13
tanpa seizin dansepengetahuan penggugat sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembalidalam rumah tangga, yang selanjutnya akan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa terhadap dalildalil penggugat tersebut, atas ketidak hadirannya,maka tergugat tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya; Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perceraian antara orangorang Islamyang diatur dengan acara khusus, maka untuk mengetahui sejauh mana renggangnyahubungan penggugat dan tergugat dapat mempengaruhi
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : M.OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI
80 — 23
DANA Bin SYAMSUL JAYADI tidakmengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yangdisampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak adahal baru yang dapat mempengaruhi putusan dan hal tersebut telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
35 — 7
menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakanperubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalamhal ini Hakim berpendapat bahwa penentuan batas umur menikah merupakanupaya untuk memberikan jaminan kematangan sebuah pasangan suami isteri.Dengan berbekal kematangan dari segi umur itu diharapkan mampu melahirkantatanan keluarga harmonis yang di idamidamkan setiap pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa namun demikian pada kenyataanya di dalam masyarakatbanyak hal yang mempengaruhi
12 — 5
Desa Linonggasai yang sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 2bulan, sementara penggugat setelah dua bulan kepergian tergugat tersebut kemudianmemilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah kediamanorang tua penggugat di Desa Linonggasai.Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama NAMA ANAK KANDUNG,baru berumur 4 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari penggugatsebagai Ibunya dan mengingat kebiasaan buruk dari tergugat yang tidak patutmejadi teladan bagi anaknya dan bisa mempengaruhi
Terbanding/Penuntut Umum : KOZAR KERTYASA, SH
128 — 77
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusanPengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 544 /Pid.B/2018 /PN.Dpk , memori Banding dan Kontra memori banding besertaSuratSurat yang berkaitan dengan perkara tersebut , tidak terdapat hal hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding , danselanjutnya Hakim Pengadilan
67 — 23
menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakanperubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalamhal ini Hakim berpendapat bahwa penentuan batas umur menikah merupakanupaya untuk memberikan jaminan kematangan sebuah pasangan suami isteri.Dengan berbekal kematangan dari segi umur itu diharapbkan mampu melahirkantatanan keluarga harmonis yang di idamidamkan setiap pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa namun demikian pada kenyataanya di dalam masyarakatbanyak hal yang mempengaruhi
302 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang padaumumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itudipercaya;Bahwa hukum pidana digunakan sebagai senjata oleh pihak yang tidakmemiliki moral, dikarenakan Terdakwa jelasjelas adalah kakak Euis TitaJuitaningsin yang telah menempati rumah dan bangunan = sejakHal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1414 K/PID.SUS/2015kelahirannya.
16 — 7
pertengkaran disebabkan karena Tergugat seringpergi tanpa diketahui penyebabnya yang kalau dinasehati olehPenggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat, hinggaakhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarangsudah kurang lebih empat bulan;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga melihatTergugat sering keluar malam dan pergi dengan perempuan lainsehingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidakadanya keharmonisan rumah tangga yang= apabila tetapdipertahankan akan mempengaruhi
20 — 2
sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan maupunalasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwadan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perludipertimbangkan halhal yang mempengaruhi
SUNGGUL HUTABARAT
104 — 36
anakketiganya, yaitu dari HENDRA PRIMAGANI HUTABARAT menjadi namaAHMAD HENDRA PRIMAGANI HUTABARAT, dan berdasarkan keteranganSaksi Sri Koniatun yang merupakan Istri Pemohon sekaligus ibu dari anakketiga Pemohon, menerangkan bahwa tidak ada pihak yang keberatan anakketiganya namanya dirubah/diganti menjadi AHMAD HENDRA PRIMAGANIHUTABARAT;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perubahan nama anak ketiga Pemohon yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi
12 — 10
putusan atas perkara ini dapatdijatuhnkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebutdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertibHal.5 dari 10 hal.Put.No.14/Pdt.G/2018/PAPaladministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian ataupoligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atautidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi
121 — 31
Cmi Halaman 7perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah mempengaruhi keutuhan rumahtangga mereka dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (breakdownmarriage) yang sulit diperbaiki sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukunseperti layaknya suami isteri. Apabila situasi ini dibiarkan, patut diduga u akanmenimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga perceraian menjadi solusiterbaik.