Sumsel PSIll /2016 tertanggal Agustus 2016 ( bukti P 3).Oleh karena Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) menerimasalinan putusan pada tanggal 15 September 2016 ( bukti P2) seharusnyasalinan Putusan tertanggal 8 September 2016 diberikan kepada PemohonInformasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakanPerki No. 01 tahun 2013 Pasal 59 ayat (4) maka secara hukum pernyataanpenolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan Keberatan dalamperkara aguo diajukan dalam tenggang

, disebabkantidak cukup waktu karena sebelumnya telah terungkap dan diketahui olehPemohon pada hari pertama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (3) Perki 1 Tahun 2013.Dalam hal ini juga Pemohon menilai bahwa Majelis Komisi terhadap objekperkara tersebut tidak konsisten dalam mempertimbangan hukum dan tidakcermat dan tidak memahami dalam menangani penyelesaian sengketa aquo , sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Perki 1 Tahun 2013 JoPasal 36 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 yaitu Paling Lambat

menyatakan : 202022 222 ono nnn nnn noe nnn nnn noe en nen Pasal47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan TataUsaha Negara apabila yang digugat adalah Badan PublikNO Qala j= 22 nnn nnn nnn nr nnn nnn no nnn re nen ne se cen nee Pasal48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabilasalah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulismenyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari KomisiInformasi paling lambat

37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut :(1) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada KomisiInformasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau KomisiInformasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabilatanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalamproses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik; (2) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktupaling lambat

14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapantertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayatMenimbang, bahwa Pasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut :Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 46/G/KI/2016/PTUNPLGAtasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon InformasiPublik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

menjadi Abi Akbar Isro Soge Ike adalahtidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia padaumumnya serta normanorma sosial, sehingga permohonan Pemohon untukmeminta ijin perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan namawajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat

kepastian hukum mengenai perubahan nama anak ParaPemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 joPasal 69 Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melapor kepada InstansiPelaksana yang terdekat, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk paling lambat

Harahap, SH, sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah)dan untuk anak bernama Kurniawan Akbar Harahap Bin Irwansyah D.Harahap tersebut dibebankan sebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta Rupiah)setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan pada bulan April 2017 hinggaanakanak tersebut dewasa dan mandiri, yang diberikan paling lambat tiaptiap tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, karena itu Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini

Harahapsebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta Rupiah) setiap bulan sejak gugatan inididaftarkan pada bulan April 2017 hingga anakanak tersebut dewasa danmandiri, yang diberikan paling lambat tiaptiap tanggal 5 (lima) pada bulanberjalan.Halaman 5 dari 8 hal.Put No.824/Pdt.G/2017/PA.Plg5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinanputusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yangwilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinanpenggugat dan tergugat dilangsungkan, dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk di catatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;4.

danKompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan bahwa tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untukmenghadap persidangan tidak hadir ; Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek ; Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ( )terhadap penggugat ( ); Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikansalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal penggugat dan tergugat, dalam jangka waktu paling lambat

sejaktahun 1992 sampai dengan 2015 atau 23 tahun hidup bersama, makasecara hukum bila terjadi perceraian maka Harta Bersama sesuai dengansyariat Hukum Islam harus dibagi 2 (dua) untuk masing masing pihak yangberhak atas seperdua bagian dari selurun Harta Bersama tersebut.Bahwa senyatanya Harta bersama tersebut sepenuhnya dikuasai olehTegugat secara melawan hukum, mohon Majelis Hakim untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dariHarta Bersama tersebut kepada Pengggat paling lambat

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dariharta bersama kepada Penggugat dalam keadan bersih tanpa bebanapapun juga paling lambat satu minggu setelah putusan perkara diucapkan.6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwang soom) sebesarRp.1.000.000. (Satujuta rupiah) perhari hari bilamana enggan atau lalaiuntuk mematuhi isi putusan perkara terhitung sejak putusan diucapkansampai terlaksananya eksekusi dalam perkara ini;7.

maka Pengadilan Negeri Jambi berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwaHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 8/Padt.P/2021/PN.JmbPencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat

apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukandan pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajid melayani perubahanataupenggantian identitas terutama bulan dan tahun kelahiran Pemohon, makaberdasarkan Penetapan Aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudahsepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu dan kedua dikabulkan, makacukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1)paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapanpengadilan.c.

RepublikIndonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungandan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiapPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, olehkarenanya petitum ke2 Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka terhadappetitum ke 3 pemohon juga wajib di kabulkan maka pemohon wajib melaporkanpenetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSingkawang paling lambat

perbaiki menjadi tanggal 16 Mei 2003 untukdisesuaikan dengan Ijazah anak pemohon, Hakim menilai hal ini tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, adalahpatut untuk dikabulkan ;Halaman 5 Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3)UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatanperubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agarsegera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat

denganmempertimbangkan bahwa tidaklah ditemukan fakta nama "AHMAD HADISYAHAB" bertentangan dengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moraldan budaya di lingkungan masyarakat, maka permohonan penambahan namaanak Para Pemohon dari "AHMAD HADI" menjadi "AHMAD HADI SYAHAB'",dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,maka Pemohon wajib melaporkan penambahan nama tersebut kepada InstansiPelaksana paling lambat

Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penambahan namatersebut kepada Instansi Pelaksana di Kota Tangerang paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuatkancatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil yang berlaku untuk itu ;4.

apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima danmemeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan:Pasal 52(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon ;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan denganperbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangrnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran No. 09933/UM-WNI/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama dari semula KHANISA CAHYA

karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, makakepada Pemohon diberikan ijin untuk mengubah nama anak Pemohon pada KutipanAkta Kelahiran Nomor 09933/UMWNI/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 dari namasemula KHANISA CAHYA diubah menjadi CAHAYA PUTRI ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan namawajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat

Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebutkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan AktaKelahiran No. 09933/UMWNI/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 yaitu DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatasmengenai perubahan nama dari semula KHANISA CAHYA menjadi

tertanggal 12 Januari 2016, semula tertulis tahun 2016 diganti menjadi tahun 2015, sehingga tanggal lahir anak PEMOHON yang semula tertulis lahir tanggal 5 Januari 2016 dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 5 Januari 2015;

No. 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 TentangHalaman 5 dari 7Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN MdnAdministrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52

Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perubahan tahunlahir anak PEMOHON tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan permohonan aquo;4.

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud denganpengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluarikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuaanak tersebut;Menimbang, bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan olehorang tua kepada instansi pelaksana paling lambat

Catatan SipilKabupaten Puncak Jaya pada tanggal 11 Agustus 2011;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN NabMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P6 sertaketerangan para saksi, bahwa anak Mejus Kogoya lahir di Puncak Jaya padatanggal 6 Mei 2002;Menimbang, bahwa Pemohon dan Tonen Kogoya ketika telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan telah dicatatberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9107KW110820110004tanggal 11 Agustus 2011, seharusnya dalam waktu paling lambat

Trgakibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahanelemen data:Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kepbendudukan menyatakan, sebagai berikut :Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan aktapencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

sipilKabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukkanuntuk itu mengenai perubahan nama anak Pemohon maka dihubungkan denganketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak ketiga Para Pemohon, dari I Komang Cakra Sindu Amerta diganti menjadi I Komang Arta Rizky Jaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar membuat catatan pinggir pada Register yang diperuntukan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini oleh para pemohon;4.

beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan PenetapanPengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang AdministrasiKependudukan Juncto UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan UU No.23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan apabila Hakim mengabulkandan perubahan nama ini para pemohon melaporkan kepada Instansi pelaksanayang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil paling lambat

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentangpenggantian nama anak ketiga Para Pemohon, dari Komang CakraSindu Amerta diganti menjadi Komang Arta Rizky Jaya pada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar membuatcatatan pinggir pada Register yang diperuntukan untuk itu dan dalamKutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya penetapan ini oleh para pemohon;4.

Yahya Zakaria menjadi nama Muhammad Yahya Zakaria;Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perubahan sebagaimana tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:AL.2010.2615.DS tanggal 30 April 2010, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Olehkarenanya petitum ke2 dapat dikabulkan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN SgtMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskanbahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanAkta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;Menimbang, bahwa

Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perubahansebagaimana tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilHalaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN SgtKabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam catatan pinggir padaKutipan Akta Kelahiran Nomor:AL.2010.2615.DS tanggal 30 April 2010,paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;4.

Juli adalah tidak bertentangandengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya sertanormanorma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta jinperubahan tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam petitumgugatan poin 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahannama wajiob dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat

Flores Timur), maka demikepastian hukum mengenai perubahan tempat dan bulan lahir Pemohon sertaHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Litmelaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Negeri Larantuka untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat

lahir tahun 1996 adalah tidak bertentangandengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya sertanormanorma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta jinpenggantian tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam petitum gugatan poin 2patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan namawajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat

Kabupaten Flores Timur), makaHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 12/Pat.P/2018/PN.Litdemi kepastian hukum mengenai perubahan tahun lahir Pemohon sertamelaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Negeri Larantuka untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat

Solong, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 13 juni 2014;

Memerintanhkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikanKutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101LT210620110050, yangdikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2011 tersebut kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat olehPejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan AktaKelahiran tersebut;4.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101LT210620110050, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambastanggal 21 Juni 2012 agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yangberlaku;Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat