X 10%) 06 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.206.188.4607 Jumlah PPN KB/(LB) (5. 6.) (1.206.188.460)8 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.206.188.4609 IPPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) 010 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 011 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 26 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71881/PP/M.VIIIA/16/2017, 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap

, sehingga PajakKeputusan Jenderal Pajak NomorPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: No.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.206.188.4609. PPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) NIHIL Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2035/WPJ.06/2014 tanggal 27 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007Halaman 3 dari 7 halaman.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.206.188.4609. PPN yang Kurang Dibayar (7. + 8.) NIHIL Halaman 5 dari 7 halaman.

memperhatikan alasanalasan dan penjelasan tersebutdi atas, Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00119/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 20Januari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga Keputusan Tergugat Nomor:KEP00119/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat TagihanPajak Nomor 00376/107/14/123/15 tanggal 11 November 2015 Masa

Putusan Nomor 3002/B/PK/Pjk/20182015 Masa Pajak April 2014 atas nama PT Feedmill Indonesia, NPWP02.430.481.8123.000, beralamat di JI.

Pulau Tanah Masa, Kawasan IndustriMedan II, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2018

Putusan Nomor 3002/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Gugatan Termohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00119/NKEB/WPJ.01/2017tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00376/107/14/123/15 tanggal 11November 2015 Masa Pajak April 2014

Putusan Nomor 3002/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP00119/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00376/107/14/123/15 tanggal 11November 2015, atas nama Penggugat, NPWP 02.430.481.8123.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43697/PP/M.1/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Kredit Pajak atas PPN JLN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp.167.656.179,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding: No Jenis Sengketa Nilai Sengketa (Rp)1.

tidak dapat diperhitungkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan, buktibukti pendukung pembayaranRoyalti dan Technical Assistance fee kepada Pusat telah disampaikan padasaat pemeriksaan, antara lain berupa Licence Agreement antara PemohonBanding dengan Pusat Tahun 2003, Technical Assistance Agreement, SupportService Agreement, buktibukti pelaksanaan pelaksanaan technical assistance,laporan Keuangan Audited, buktibukti pemungutan dan penyetoran PPNserta buktibukti lainnya yang terkait dengan SPT PPN Masa

Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaranuntuk Masa Pajak yang sama.bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat PajakMasukan atas pembayaran Royalty dan Technical Assistance fee kepada PusatMemperhatikanMengingatMemutuskansebesar Rp.167.656.179,00 dalam periode Maret 2009 dapat diperhitungkanuntuk Masa Pajak Maret 2009.bahwaberdasarkan halhal tersebut Majelis menyimpulkan, koreksiTerbanding atas Pajak yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.167.656.179,00terkait dengan PPN Masukan

Ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2772/WPJ.07/2011 tanggal 7Nopember 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilat Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00101/407/09/055/10 tanggal 23 Agustus 2010, sehinggga jumlah yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak

Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp 45.119.688.491,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 45.119.688.491,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 42.097.534.845,00)d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00e. PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp 42.097.534.845,00)f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar Nihil;Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00086/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilainomor 00054/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88935/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00086/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa

RpPPN Kurang/(Lebih) Bayar 0.00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar RP 6.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00086/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 Nomor00054/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001,beralamat di Jalan PB.

Putusan Nomor 8/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00086/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 Nomor00054

Setoran Masa 2.610.065c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak... rt pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+ 2 610.0654 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3 9) 5 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e.

28 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105690.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00576/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor00028/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa

Putusan Nomor 1862/B/PK/Pjk/2019koreksi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Oktober 2010sebesar Rp90.710.752.874;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00576/KEB/WPJ.07/2016 tanggal21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober2010 No. 00028/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan

perpajakan Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2010 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: JumlahKeterangan(Rp)DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) 87.002.152PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang 2.610.065Kredit Pajak 2.610.065Pajak yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0Jumlah yang masih harus dibayar 0 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung

Putusan Nomor 1862/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00576/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak

Putusan Nomor 2877/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak JanuariDesember2011 Nomor 00010/203/11/056/14 tanggal 23 Desember 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No Keterangan Rp1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 9.119.391.3152 PPh Pasal 23 yang terutang 183.718.6873 Kredit Pajaka. PPh ditanggung Pemerintahb. Setoran masa dan tahunan 183.718.687c.

Konpensasi kelebihan dari masa sebelumnyae. Lainlainf. Kompensasi kelebihan ke masa .........g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+ef) 183.718.6874 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13(2) KUPb. Kenaikan Pasal 13(3) KUPc. Bunga Pasal 13(5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe.

Putusan Nomor 2877/B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari Desember 2011 Nomor 00010/203/11/056/14 tanggal 23Desember 2014, atas nama PTI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00264/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari Desember 2011 Nomor 00010/203/11/056/14 tanggal 23 Desember2014, atas nama PT.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak JanuariDesember 2011 dariYearEnd Rebates sebesar Rp3.363.958.474,00; yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat

Putusan Nomor 1316/B/PK/Pjk/2020Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang masih harus dibayaruntuk Masa Pajak Oktober 2009 adalah sebagai berikut: Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 28.164.833.523,00PM yang dapat diperhitungkan Rp 35.766.214.367,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Kompensasi bulan yang lalu Rp Rp 35.766.214.367,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp (7.601.380.844,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 7.601.380.844,00PPN kurang bayar Rp NihilSanksi Adm Pasal

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Mei 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90244/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1712/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00074/207/09/051/12tanggal 26 September 2012 Masa

Pajak Oktober 2009, atas nama PT PerseroPerkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3051.000, beralamat di JalanTeuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, sehingga penghitunganPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp351.564.165.301 ,00Pajak Pertambahan Nilai terutang Rp 28.164.833.523,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 35.588.123.945,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 7.423.290.422,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa PajakBerikutnya Rp 7.601.380.844,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 178.090.422,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 178.090.422,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 356.180.844,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1712/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00074/207/09/051/12 tanggal 26 September 2012 Masa PajakOktober 2009, atas nama PT Persero Perkebunan Nusantara VII,NPWP 01.061.128.3051.000, beralamat di Jalan Teuku UmarNomor 300, Bandar Lampung 35141, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Putusan Nomor 3184/B/PK/Pjk/2019BD.06/2012, tanggal 1 Agustus 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009Nomor 00112/507/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011, atas nama PT WilmarBenih Indonesia:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Februari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54800/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor807/WPJ.22/ BD.06/2012, tanggal 1 Agustus 2012, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2009 Nomor 00112/507/09/414/11, tanggal 16 Juni 2011, atas nama PTWilmar Benih Indonesia, NPWP 01.509.606.8414.000, beralamat di JalanJababeka X Blok F Nomor 9 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi,sehingga

pajak yang harus dibayar dihitung kembali menjadi:Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan Rp 0,00STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Lainlain Rp 0,00SKPPKP Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp (0,00)Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 00Jumlah yang lebih dibayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp NIHILHalaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadiobyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2009sebesar Rp266.174.289,00; yang telah dipertimbangkan dan diputustidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenain casu berasal dari Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran yangdisampaikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan Laporan tersendiri dilampiri SPT Pembetulan telahsesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon

untukmendapatkan uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus)perhitungannya didasarkan pada uang Pesangon dan/atau uangPenghargaan Masa Kerja yang diterima seorang pekerja, dimanaundangundang telah mengatur bahwa terdapat syarat yang harusdipenuhi, dimana syarat dimaksud adalah :a Berhak atas Uang Pesangon;b Berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja;Bahwa untuk memperoleh uang Penggantian Perumahan sertaPengobatan dan Perawatan sebesar

15% (lima belas perseratus) dariuang Pesangon dan/atau uang Penghargaan Masa Kerja, maka syaratyang harus dipenuhi adalah si pekerja menerima Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja untuk dijadikan faktor pengkaliuntuk mendapatkan nilai uang Uang Penggantian Perumahan sertaPengobatan dan Perawatan yang akan diterima pekerja, dengan katalain bahwa seseorang pekerja yang berhak untuk menerima uangPenggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan adalah yangmendapatkan uang Pesangon dan

sertaPengobatan dan Perawatan diperoleh dan/atau diperhitungkan dari15% (lima belas perseratus) dari uang Pesangon dan/atau uangPenghargaan Masa Kerja;Termohon Kasasi sebagai peserta Dana Pensiun yang iurannyadibayarkan Pemohon Kasasi tidak lagi berhak atas pembayaran uangpesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sehingga TermohonKasasi/Penggugat tidak berhak untuk menerima uang PenggantianPerumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang oleh undangundang ditetapkan nilainya adalah 15% (lima belas

perseratus) dariuang Pesangon dan/atau uang Penghargaan Masa Kerja yangditerimanya;Bahwa oleh karenanya, Termohon Kasasi tidak memenuhi syaratyang ditetapkan oleh perundangundangan, dimana syarat yang harusHal. 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 392 K/Pdt.SusPHI/2014dipenuhi yakni dasar perhitungan untuk memperoleh PenggantianPerumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan sebesar 15%(lima belas perseratus) dari uang Pesangon dan/atau uangPenghargaan Masa Kerja, dengan Termohon Kasasi/Penggugat

Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 3(tiga) komponen yakni sebagai berikut :A Uang Pesangon;B Uang Penghargaan Masa Kerja, dan;C Uang Penggantian Hak;Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :Bahwa perhitungan ini didasarkan pada masa kerja TermohonKasasi dan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo.

menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP649/WPJ.21/2014 tanggal 12 Juni2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihnan Pajak PajakPertambahan Nilai Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor: 00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober 2013 MasaPajak Desember 2008;Menurut Tergugat : bahwa penetapan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober 2013 Masa

Tergugat menyatakan masih ada ketentuan formal terkait dengan pengajuangugatan Penggugat yaitu :e bahwa sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelaksanaanHak dan Pemenuhan Kewajiban, Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi tidak termasuk keputusanyang dapat diajukan gugatan,e Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi yang keduaatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober2013 Masa

Pasal 48 ayat (2) Undangundang PTUN tidak dapat diajukan gugatanMajelis berpendapat :bahwa Pasal 48 ayat (2) Undangundang PTUN menyatakan "Pengadilan baruberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan".bahwa kronologis pengajuan gugatan sebagai berikut:bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober 2013 Masa

: KEP649/WPJ.21/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang merupakan jawaban atas upayaadministratif pertama yang dilakukan Penggugat.bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP649/WPJ.21/2014 tanggal 12Juni 2014 Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan Nomor: S017/VI/PJK/RMS/2014 tanggal 20 Juni 2014.bahwa selain mengajukan gugatan Penggugat juga mengajukan permohonan(kedua) pengurangan dan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober 2013 Masa

Pajak Desember 2008dengan Surat Nomor: S017/VIII/PUK/RMS/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dansampai saat persidangan selesai belum ada keputusan dari Tergugat.bahwa menurut Majelis, Penggugat menggunakan 2 (dua) upaya hukum sekaligusdalam waktu yang bersamaan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00027/107/08/043/13 tanggal 29 Oktober 2013 Masa Pajak Desember 2008yaitu gugatan dan permohonan pengurangan atau pembatalan.bahwa dengan demikian terbukti Penggugat belum melakukan seluruh

Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.188.885,00;e Para Penggugat II 10 Januari 1997 masa kerja 8 tahun 5 bulan dengan jabatanAsst. Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.221.509,00;e Para Penggugat III 22 Desember 1997 masa kerja 8 tahun 3 bulan dengan jabatanAsst.

Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.229.912,00;e Para Penggugat IV 28 Mei 1998 masa kerja 7 tahun 6 bulan dengan jabatan Asst.Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.246.769,00;e Para Penggugat V 10 Juni 1998 masa kerja 6 tahun 9 bulan dengan jabatan ShiftLeader dan upah terakhir sebesar Rp1.196.703,00;e Para Penggugat VI 8 September 1998 masa kerja 7 tahun 6 bulan dengan ShiftLeader dan upah terakhir sebesar Rp1.161.640,00;e Para Penggugat VII 10 Juni 1999 masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan jabatanAsst

Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.140.543,00Para Penggugat VIII 10 Juni 1999 masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan jabatanSetter dan upah terakhir sebesar Rp1.033.489,00Para Penggugat IX 6 Oktober 1999 masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan jabatanSetter dan upah terakhir sebesar Rp1.015.573,00Para Penggugat X 8 Mei 2000 masa kerja 5 tahun 10 bulan dengan jabatanLeader Operator dan upah terakhir sebesar Rp1.022.083,00Para Penggugat XI 8 Mei 2000 masa kerja 5 tahun 10 bulan dengan jabatanLeader Operator

dan upah terakhir sebesar Rp1.023.068,00;Para Penggugat XII 8 Mei 2000 masa kerja 5 tahun 10 bulan dengan jabatanLeader Operator dan upah terakhir sebesar Rp1.025.809,00;Para Penggugat XIII 8 Mei 2000 masa kerja 5 tahun 10 bulan dengan jabatanSetter dan upah terakhir sebesar Rp909.989,00;Para Penggugat XIV 1 Agustus 2000 masa kerja 5 tahun 7 bulan dengan jabatanSetter security dan upah terakhir sebesar Rp953.980,00;Para Penggugat XV 28 Agustus 2000 masa kerja 5 tahun 6 bulan dengan jabatanShift

Leader dan upah terakhir sebesar Rp1.101.180,00;Para Penggugat X VI 28 Agustus 2000 masa kerja 5 tahun 6 bulan dengan jabatanSetter dan upah terakhir sebesar Rp904.512,00;Penggugat XVII 29 Agustus 2000 masa kerja 5 tahun 6 bulan dengan jabatanSenior Operator dan upah terakliir sebesar Rp944.637,00;Penggugat XVIII 23 Oktober 2000 masa kerja 5 tahun 5 bulan dengan jabatanSetter dan upah terakhir sebesar Rp1.000.175,00Para Penggugat XIX 23 Desember 2000 masa kerja 5 tahun 3 bulan denganjabatan Setter

Kurang Bayar 0 3.175.200 3.175.200 0Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya 0 0 0 0PPN. Kurang Bayar 0 3.175.200 3.175.200 0Sanksi Administrasi: 0Bunga Pasal 13 (2) KUP. 0 1.460.592 1.397.088 63.504Jumlah PPN.

Desember 2010 denganmenerbitkan Surat Ketetapan Nihil (SKPN) untuk Masa Pajak Desember2010;e Atas terhutangnya Kegiatan Membangun Sendiri di Masa Desember 2010dengan memperhitungkan pembelian bahan di bulan Juli dan Agustus 2010telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan Surat Setoran Pajak;Bahwa perhitungan pajak yang sebenarnya adalah sebagai berikut:No.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah Pajak yang dpt diperhitungkan 0,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan) 0,00c.

PPN Kegiatan Membangun Sendiri Masa Desember 2010.Halaman 7 dari 20 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP PPN atas Kegiatan Membangun Sendirisebesar Rp31.752.000,00 karena berdasarkan pemeriksaan atasbuku besar Project Cost Tahun 2010, diketahui terdapat objek pajakPPN Kegiatan Membangun Sendiri yang terutang di Masa PajakAgustus 2010 tetapi belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN danbelum dibayarkan PPN Terutangnya dengan rincian sebagai berikut: Tanggal No.

yang sesuai dengan kewajiban Kantor Pusat)serta di Kantor Pelayanan Pajak Serpong (SPT Tahunan dan Masa yangsesuai dengan kewajiban Kantor Pusat) serta Kantor Pelayanan PajakSerpong (SPT Tahunan dan Masa yang sesuai dengan kewajiban lokasiPabrik);12.Dokumen pemberitahuan Ekspor Barang Penggugat tidak bisa dianggapsebagai Faktur Cacat atau Faktur Pajak Cacat mengingat tidak ada satudokumenpun yang tidak sah secara hukum baik itu palsu atau di coretcoret.Semua dokumen pemberitahuan Ekspor Barang resmi

Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat TergugatNomor: S139/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2005 Nomor: 01313/107/05/41 1/07 tanggal 14 Agustus 2007;Hal. 13 dari 44 hal.Put.No.623/B/PK/Pjk/20108.2.8.3.8.4.8.5.Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2005 Nomor

Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat TergugatNomor: S139/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2005 Nomor: 01313/107/05/41 1/07 tanggal 14 Agustus 2007;9.2.

Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2005 Nomor:01313/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesarRp. 130.480.265,00;9.3.

yang sama yaitu Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 01313/107/05/411/07 tanggal14 Agustus 2007 Masa Pajak Juli 2006.

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Tentang Koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp420.993.898,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak;Il.

Bahwa Koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp420.993.898,00 yang diajukan peninjauan kembali ini merupakanbagian dari koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp431.002.256,00 yang diajukan banding oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), dan telah diputus oleh Majelis Hakimdengan putusan bahwa atas koreksi DPP PPN Masa Pajak November2008 sebesar Rp420.993.898,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkansebesar Rp10.008.358,00 tetap dipertahankan (atas koreksi DPP PPNMasa

Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp420.993.898,00 tersebut merupakan bagian dari total koreksi DPP PPNMasa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp5.172.027.069,00,yang didasarkan pada hasil ekualisasi antara nilai penyerahan dalam SPTMasa PPN Masa Pajak Januari sd. Desember 2008 dengan nilaipenyerahan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berdasarkan SPT PPh Badan, dengan perincian berikut:Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 440/B/PK/PJK/2017A.

Penyerahan Kena Pajak cfm SPT Masa PPN (JanDes 2008) Penyerahan yg PPNnya tdk dipungut 628,684,379,189 Penyerahan kepada Pemungut PPN 525,845,402,038 Penyerahan yg PPNnya dipungut sendiri 5,981 ,516,556,957 Retur Penjualan (1,846,937,016)Jm!i DPP PPN cfm SPT 7,134,199,401,168B. Penyerahan Kena Pajak cfm PPh Badan Revenue Coal & OB 6,150,235,382,758 Revenue Rental 614,267,430,3691. Jml Peredaran Usaha 6,764,502,813,1272.

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2008 sebesarRp420.993.898,00 dengan didasarkan pada koreksi DPP PPN Masa PajakJanuari s.d. Desember 2008 sebesar Rp5.172.027.069,00 dibagi 12 masa,sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor465/KMK.01/1987;9.

Dikompensasikan ke masa pjk berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar (2f+3a)1.278.611.487(1.278.611.487,00) Sanksi Administrasi : a.

Dikompensasikan ke masa pjk berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar (2f+3a) Sanksi Administrasi:a.

BM yang kurang dibayaruntuk masingmasing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti,maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/ Pajak Keluaransetelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPn.BM yang telah disetor) untuk masingmasing Masa Pajak dapatdihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan MenteriKeuangan Nomor 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagirata per Masa Pajak;Halaman 19 dari 23 halaman.

MasaPajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekuranganpajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajakmisalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untukmasingmasing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuanPasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 yaitukekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak.Angka 5:Berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana tersebut di atas,maka dengan ini disampaikan bahwa metode perhitungan sesualKeputusan

Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 dapatdiberlakukan untuk menghitung pokok PPN masa Desember 1987yaitu dengan membagi 12 masa jumlah pokok PPN seluruhnyasepanjang tidak bisa diketahui dengan pasti kekurangan pokok pajakper Masa Pajak;Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) sudah sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara

Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00028/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014 Masa Pajak September 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094158.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1176/WPJ.07/2015 tanggal07 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00028/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014 Masa Pajak September 2011atas nama PT Mitra Adiperkasa Tbk., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan

Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 15.062.705.267,00b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 14.978.462.345,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri 40.929.634,00 Lainlain Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 15.019.391.979,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) 43.313.288,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang (lebih) dibayar 43.313.288,00Sanksi Administrasi:Bunga

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1176/WPJ.07/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00028/207/11/054/14 tanggal 15 Januari 2014 Masa Pajak SeptemberHalaman 3 dari 8 halaman.

., NPWP :01.710.880.4054.000, alamat Wisma 46 Kota BNI lantai 8 Jalan Jenderal SudirmanKav. 1 Jakarta Pusat adalah tidak benar karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku dan memutuskan perhitungan PPN Masa PajakSeptember Tahun 2011 menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :a.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116605.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00209/KEB/WPJ.04/2017tanggal 19 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00209/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 19 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00081/507/14/067/16 tanggal 11 November 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan DrIde Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014Nomor 00081/507/14/067/16 tanggal 11 November 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan DrIde Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP00209/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 19Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014Nomor 00081/507/14/067/16 tanggal 11 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.745.124.6063.000; sehingga pajak yanglebih dibayar menjadi Rp11.421.999.872,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/2020sebesar (Rp5.800.474.168,00) dan Koreksi Positif Penyerahan yangtidak terutang PPN Masa Pajak November 2014 sebesarRp221.238.479.099,00; serta Koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp12.002.047.288,00 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh MajelisHakim sudah tepat dan benar.

Putusan Nomor 1558/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa jumlah PPN terutang Masa Pajak November 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: No. Uraian Menurut Wajib Pajak(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 291,599,027b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 291,599,0272.

Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 4,635,012,547b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4,635,012,5474. PPN yang kurang bayar (2e + 3c) 5. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP 6.

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.115289.16/2011/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 22Mei 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00028/KEB/WPVJ.16/2017 tanggal 22 Mei 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00009/207/11/833/16 tanggal 5 April 2016, atas namaPT Timurjaya Indomakmur, NPWP 02.593.474.6833.001, alamat diJalan Trans Sulawesi, Lee, Mori Atas, Morowali, Sulawesi Tengah94665, dan alamat korespondensi di Wisma GKM Lantai 2, JalanAlaydrus, Nomor 23, Gambir

Putusan Nomor 1558/B/PK/Pjk/2020Nomor 00009/207/11/833/16 tanggal 5 April 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.593.474.6833.001, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanpada Masa Pajak November 2011 sebesar Rp200.066.201,00, terkaitdengan kegiatan kebun Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang belum menghasilkan yang dipertahankan oleh Majelis

Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/2019Terbanding belum memperhitungkan kompensasi lebih bayar masa PajakAgustus 2012 sebagaimana yang tercantum dalam SPT masa PPN masapajak Agustus 2012, maka jumlah PPN yang harus dibayar untuk MasaPajak September 2012 seharusnya adalah nihil, kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkanseluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00387/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017;Menimbang, bahwa atas banding

Kompensasi Kelebihan masa pajak sebelumnya 2.404.544b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 5. 396.788 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/2019 ic.

Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/20193. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00387/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00021/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2012 sebesarHalaman 5 dari 9 halaman.

Dikurangi Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan:b.1 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Rp2.404.544sebelumnyab.2 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 5.396.788c.

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajakyang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan26.335.680.263,00 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)26.335.680.263,00 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP 26.335.680.263,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c. 1) 0(26.249.359.305,0e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b.

Dikompensasikan ke Masa Pajak ................ (karena 26.249.359.305,0pembetulan) 026.249.359.305,0c. Jumlah (a+b) 0 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi administrasi Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1777/B/PK/Pjk/2018 a. Bunga Pasal 13 aya (2) UU KUP 7 h.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 12 Februari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60575/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1460/WPJ.07/2012 tanggal 02 Agustus2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa

Ekspor Rp 322.376.866,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 863.209.580,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 75.782.945.110,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 1.714.523.544,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 78.683.055.100,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp86.320.958,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp26.335.680.263,00)PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp 26.249.359.305,00)Kelebihan PPN yang sudah dikompensasikanke Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1460/WPJ.07/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor00242/207/09/091/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama PTHalliburton Logging Services Indonesia, NPWP01.061.527.6081.000 (d.h. 01.061.527.6091.000),adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan