Ditemukan 24587 data
Terbanding/Penggugat : HASBI HARS
Turut Terbanding/Tergugat II : IDHAM KHALIK
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI di Jakarta Cq. Kakanwil Pertanahan BPN Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI di Jakarta Cq. Kakanwil Pertanahan BPN Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
148 — 71
Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa yaitu tanah dengan ukurandi bagian depan lebar + 248, bagian belakang lebar + 232 M dan panjang +750 M (luas 19, 55 Ha), sebagaimana dimaksud dalam Surat Wakaf tanggal30 Desember 1957), yang telah dikuatkan dengan penetapan tanah Wakafoleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjarijah Pontianak (Sesuai dengan SuratKeputusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 47/1963 ), serta secara sahtelah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan (Sebagaimana dimaksudsurat Kepala
Tanah obyek wakaf yang dimaksudPenggugat dahulu beralamat di Kampung Sijak sekarang Dusun SiakDesa Durian Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya,sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point e surat Wakaf, yaitu tanahyang tercantum dalam surat milik nomor: 1605/1950 dan 1606/1950,dengan luas masingmasing 9,70 Ha dan 9,85 Ha (Luas 19,55 Ha)dengan ukuran lebar bagian depan 248, lebar belakang 232 meterdan panjang 750 meter, dengan batasbatas sekarang Sebelah Utaradengan jalan menuju Sadong, sebelah selatan
, Tergugat.IV atas objek sengketa dilapangan,melainkan hanya sebatas melihat lokasi objek sengekat saja,sehingga tidak didapat suatu) fakta yang mendasaripertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawahdari hasil pemeriksaan setempat (PS) bahwa luas dan batasbatasnya ; Sebelah utara panjang tanah 248 meter; Sebelah selatan 232 meter; Sebelah barat 750 meter ; Sebelah timiir 750 meter ;sedangkan sebagaimana formulasi gugatan Penggugat 14sertipikat, di PTUN Pontianak 12 sertipikat, terdiri 2 (
posita 7 gugatan disebutkan ;Utara berbatasan dengan Jalan menuju Sadong; Selatan berbatasan dengan tanah Waki dan Bu MI run; Sebelah timur berbatasan dengan dengan tanah Muhgji,Tanah H.Ali, Tanah Manalan; Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jainuri:Bahwa pertimbangan Majleis Hakim Pengadilan NegeriMempawah yang menyatakan berddasarkan hal hal yang takterbantahkan diatas Majelis inemperoleh Fakta yang menjadiobjek sengketa : ( hal 64 putusan) Sebelah utara panjang 248 m; Sebelah selatan panjang 232
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kirakira sejak tahun 1890 an Orang Tua (mertua Penggugat) yangbernama Lie Foe adalah penyewa 2 (dua) unit Bangunan Milik orang tuaTergugat dan Tergugat II tuan Yo Giok In, yang terletak di Jalan RayaBarat, Nomor 230 dan Nomor 232, Kota Bandung, sekarang disebut/dikenaldengan nama Jl. Sudirman, Nomor 318 dan Nomor 320, Rt. 01, Rw. 02,Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung ;2.
Pantas atau layakjika Lawyer Fee (biaya Jasa Pengacara) sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat IIsecara tanggung renteng ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut te/ahmerampas Hak dan Keadilan bagi Pihak Penggugat selaku pengontrak ataupenyewa tanah yang beritikad balk;Bahwa dikarenakan Penggugat adalah yang membangun rumah di tanahyang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Barat, Nomor 230dan Nomor 232
A Bandung, dimana isi Putusan Pengadilan TinggiBandung dalam Perkara Nomor 232/Pdt/20i3/PT.Bdg baru diberitahukanoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klis. .A Bandung kepadaPemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi pada tanggal 6 Nopember 2013 yang lalu dan oleh karenaHalaman 15 dari 21 hal. Put.
105 — 51
melalui mekanisme transferdaerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan NomorHalaman 8Putusan Perkara No.10/Pid.SusTPK/2017/PN.MdnDPA 1.01.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlahRp.3.094.891.200, (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratussembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan danatersebutdiperuntukkan bagi guruguru yang telah memiliki sertifikasi di KabupatenNias Selatan yang berjumlah sebanyak 232
DinasPendidikan menggunakan opsi secara manual setelah dijajaki ke BankSumut, Bank Sumut tidak bisa memenuhi secara rekening, yaitu 232 (duaratus tiga puluh dua) guru tidak semua guru memiliki buku rekening.Bahwa untuk gaji setiap bulan diterima oleh guru melalui sistem transfer,tapi saya tidak mengetahui secara jelasnya apakah semua guru telahmemiliki rekening.Bahwa alur dana sertifikasi tersebut awalnya dari Kementrian Pendidikan RIkemudian disalurkan ke Kas Pemda Nias Selatan setelah diterima
Bahwa untuk jumlah penerima yang saksi ketahui sebanyak 232 (duaratus tiga puluh dua) orang, berdasarkan data dari BPKP.Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan, Terdakwamenyatakan ada keterangan yang tidak benar, yaitu pada setiap pengajuan danadan pencairan dana, terdakwa selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengansaksi;3. HADISEM LASE, S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
Tongoni tafenao (kepala DinasKeuangan) dan Hadeisman Lase (BUD) membantu kami untuk mencairkantunjangan sertifikasi dalam satu tahun untuk lebih kurang 232 orang gurutapi Maranata Dakhi mencairkan secara manual pada Desember 2014.Bahwa pada tahun 2014, saksi menerima dana tunjangan sertifikasi guru.Besaran yang saksi terima kurang lebih sebesar Rp.40.629.660,.
Nias Selatan dengan nomor DPA 1.01.01.00.00.5.1kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran danakeseluruhannya berjumlah Rp. 3.094.891.200, (tiga milyar sembilan puluhHalaman 49Putusan Perkara No.10/Pid.SusTPK/2017/PN.Mdnempat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangmana dana tersebut diperuntukkan bagi guruguru yang telah memilikisertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 orang ;.
11 — 1
No. 15/Pdt.G/2018/PA.Maboleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJelutung, Kota Jambi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan AktaNikah Nomor 232/54/V/2012, seri AT, tanggal 12 Mei 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atassampai berpisah;.
SuratB.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 232/54/V/2012, seri AT, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, KotaJambi, Provinsi Jambi, tanggal 28 Mei 2012, yang telah dibubuhi meteraiRp6.000,00 (enam ribu rupiah), dinazegelen di Kantor Pos, kemudianoleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, buktitersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);Saksi1.
7 — 1
Perkara No.0005/Pdt.P/2018/PA Sip.Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor0005/Pdt.P/2018/PA Slip. tanggal 05 Februari 2018, Pemohon mengemukakandalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yangdicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bengkalis(sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti), Provinsi Riau, berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 232/61/V1/2003 tertanggal 16 Juni
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan IBU KANDUNG Nomor 232/61/VI/2003 yang aslinya dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bengkalis (sekarangHal. 3 dari 16 Hal. Pen. Perkara No.0005/Pdt.P/2018/PA Sip.Kabupaten Kepulauan Meranti) Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2003, telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,kemudian diberi tanda "P.3";4.
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Factie bertentangan dengan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI No.Kep.232/MEN/2003, tentang akibat hukummogok kerja tidak sah ; Pasal 1 ayat (1) menyatakan mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan secara bersamasama dan/atau oleh SerikatPekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambatpekerjaan;Hal. 8 dari 13 hal. Put.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.232/MEN/2003 pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 ayat (1), (2) dan(3);3. Bahwa Judex Factie keliru karena tidak mempertimbangkan bahwaPemohon Kasasi adalah bukan suatu perseroan yang bergerak dalambidang produksi, akan tetapi bergerak dalam jasa perparkiran yangmendapat hasil uang pemasukan dari orang atau anggota masyarakatyang memarkirkan kendaraannya ditempat Pemohon Kasasi ;4.
17 — 1
Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telahmelaksanakan akad pernikahan pada tanggal 7 Desember 2016, yangdicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana dijelaskandalam Kutipan Akta Nikah Nomor 232/14/XII/2016 tertanggal 19 Desember2016;2.
dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidakberhasil;Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor0230/Pdt.G/2017/PA Slp. tanggal 08 Desember 2017 tersebut dibacakan, laluPenggugat menyatakan tetap dengan dalildalil dalam surat gugatannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebutPenggugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopi Kutipan AktaNikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 232
19 — 0
26 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 111.00 709.00 Tm/F12 1 TE(5041) 254) 243) 222) 243) 244) 1343) 242) 243)a) 13)43)45)43)35) 143046) 22.221243) 22) 232) 245) 145) 1417) 27) 267((((((((((((((((((((((214714) 1((((((((((((((((70((((7127) 111) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 111.00 687.00 Tm/F12 1 TE(1) 12) 2354) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 90.00 664.00 Tm/E1lZ 2 DE(615) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 111.00 664.00 Tm/F12
(14) 1(46) 2(475) 193(44) 1(14) 1(46) 2(5) 193(35) 1(41) 2(422) 2(46) 2(22) 2(43) 2(14) 1(5) 193(5) 193(14) =(41) 2(45) 1(43) 2(S1) 2(5) 193(13) 2( ) 1(WBZ) 2(43) 2(42) 2(22) 2(22) 2(44) 1(45) 1(5) 193(5041) 2(5343) 2(443) 2(5) 193(441) 2(S50344) 1(5) 193(13) 2(N43) 2(42) 2(5) ToRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 90.00 374.00 Tm/F12 1 TE(52) 243) 214) 146) 214) 15) 44713) 241)42)22)))NN N NWN((((((((((43(42) 2(5) 447(441) 2(45) 1(43) 2(505(52)(43(42(22(22((((() 4472222211225) 4472) 232
10 — 7
XXX/Pdt.G/2017/PA Bum.Lawas Propinsi Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah NomorXX/232/X1I/2011 tanggal 26 April 2010) ;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Kota Batam;3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2orang anak yang bernama:1. Asyraf Al Fathan Bin Alwin XX, umur 5 tahun 8 bulan2. M. Alka Akbar Bin XXX, umur 3 tahun 6 bulan4.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama yang aslinyadikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Burumun Tengah Kabupaten Padang Lawas PropinsiSumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/232/XII/2011tanggal 26 April 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.
13 — 1
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akadpernikahan pada tanggal 06 September 2003 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dijelaskan dalamKutipan Akta Nikah Nomor PW.01/232/2003 tanggal 20September 2003, dan setelah melaksanakan akad pernikahantersebut Tergugat ada mengucap shighat taklik talak yangbunyinya sebagaimana terdapat di dalam Buku Kutipan AktaNikah tersebut;Hal. dari 14 Hal. Put.
Nomor PW/01/232/2003 Seri AA. yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkalis. Provinsi Riau. tanggal 20092002,telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
30 — 20
Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabarm yangmenolak gugatan penggugat adalah sangat merugikanpenggugat/pembanding karena pertimbangan hukum tidak sesuaidengan fakta persidangan karena gugatan penggugat / pembandingterhadap masalah kepemilikan tanah yang terletak di wilayah gunungulin RT. 03 desa sangsang kecamatan kelumpang tengah kabupatenkotabaru dengan ukuran Panjang: 306M2, lebar 232 M2 seluas 70.992Meter kubik, berbatasan dengan Sebelah utara: tanah Pak ibur dansungai kecil Sebelah
Selatan di Banjarobaru, memutuskan sebagaiberikut;1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan banding tersebut.Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru hariKamis tanggal 6 Desember 2018 Perkara Perdata No:12/Pdt.G/2018/PN.KtbDENGAN MENGADILI SENDIRI:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang terletak digunung ulin RT. 038 desa sangsang kecamatan kelumpang tengahkabupaten kotabaru dengan ukuran Panjang: 306M2, lebar 232
95 — 25
Yusuf dan dikaruniai (satu) orang anak lakilaki, dimana keduanya masih terikat perkawinan sebagaimana dikuatkan dengan bukunikah nomor register 232/27/VI/1992 tertanggal 30 Oktober 1992 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa saksi Irfan Bin Rusdi telah menikah dengan saksi Cut Ratna Dewi Binti T.
Raidi Kusuma dan 1(satu) buah foto copy buku nikah nomor register 232/27/VII/1992 tertanggal 30 Oktober1992 atas nama : Zainuddin Bin M. Yusuf dan Sulastiawati Binti Zakaria tetap terlampirdalam berkas perkara ; Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan danmeringankan bagi diri Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan :e Bahwa perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan saksi Cut Ratna DewiBintit T.
10 — 12
Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkanpernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2013 di hadapan PejabatPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon,Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta NikahNomor: 232/07/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013:2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhirtinggal di alamat Tergugat;3.
Bukti Surat1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672035206870001 atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon ProvinsiBanten tanggal 19 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/07/X/2013 tertanggal 21 Oktober2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol,Kota Cilegon, Provinsi Banten, bukti surat
21 — 0
0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 299.00 388.00 Tm/F12 1 TE(14) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 329.00 388.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 332.00 388.00 Tm/F12 1 TE(21) 2(10) 2(71) 2(10) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 359.00 388.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 363.00 388.00 Tm/F12 1 TE(3427) 2(25) 2(26) 2HeHeHeBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 366.00 Im/F12 1 TE(35) 225)132) 232
TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 204.00 366.00 Tm/F12 1 TE(14) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 234.00 366.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 237.00 366.00 Tm/F12 1 TE(17) 2(20) 2(20) 2(7) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 263.00 366.00 Tm/F12 1 TE(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 267.00 366.00 Tm/F12 1 TE(13) 227)25)5)S5)45)13)27)25)26)45)))))NoOoNORPNNNNNUONNNNN + KH PDhe)25l32725265)25)2) 232
0 — 0
Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan ABung Timur Kabupaten LampungUtara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/06/V1/2001, tertanggal 7Juni 2001;Hal. 1 dari 15 Hal.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Abung TimurKabupaten Lampung Utara, Nomor 232/06/V1/2001 Tanggal 07 Juni2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen posdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P2;B. Saksi:1.
112 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 246 K/Pdt.SusPHI/2018dengan pertimbangan berikut:Bahwa sesuai Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 yang berlaku sebagai ketentuan yang lebih tinggi dari KeopmenakertransNomor 232/Men/2003 Pekerja yang hendak melakukan mogok kerja wajibmemberi tahu secara tertulis sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumpelaksanaannya kepada Pengusaha dan Instansi Ketenagakerjaan;Bahwa sesuai alat bukti P.5/T.4 pemberitahuan mogok disampaikantanggal 4 Maret 2016 dan mogok kerja sejak tanggal
pada hari ketiga kehadiran tidak dapat bekerja lagi karena absensi telahdiblokir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 dan adanya tuntutan mohon keadilan ex aequo et bono daripara pihak, maka adil menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan 1kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) danUang Penggantian Hak (UPH), dengan tanpa upah proses karena Pekerjatelah terbukti mangkir selama 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2)Kepmenakertrans Nomor 232
48 — 35
.: 232, Gambar Situasi No. : 781/1980 Tanggal 01-07-1980, seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagis terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 7, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:Sebelah Utara : Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalan Koperasi;Sebelah Timur : Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis;Sebelah Selatan : Gang Rambutan Kecil; Sebelah Barat : Rumah Fatmah Bagis;6.2.
Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengansertifikat Hak Milik (GHM) No.232 Gambar Situasi No : 781/80 Tanggal171980 seluas 888 M2 atas nama Hamzah Bagis, terletak diJalan Yos Sudarso, Gang Rambutan No. 7, Kelurahan AmpenanTengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalanKoperasi Sebelah Timur : Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis Sebelah Selatan : Gang Rambutan Kecil; Sebelah Barat : Rumah Fatmah
Nomor 0021/Pdt.G/Pa.Mtr.4.1.4.2.4.3.Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengansertifikat Hak Milik (SHM) No.232 Gambar Situasi No : 781/1980Tanggal 171980 seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagisterletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 7, KelurahanAmpenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram denganbatas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalanKoperasi; Sebelah Timur : Gang Rambutan/rumah Safik AkhmadBagis; Sebelah Selatan : Gang Rambutan
Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bersertifikat HakMilik (SHM) No.: 232, Gambar Situasi No. : 781/1980 Tanggal 01 071980, seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagis terletak di JalanYos Sudarso Gang Rambutan No. 7, Kelurahan Ampenan Tengah,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalanKoperasi; Sebelah Timur : Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis; Sebelah Selatan : Gang Rambutan Kecil;Hal. 17 dari 34 Hal Put.
Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengansertifikat Hak Milik (SHM) No.: 232, Gambar Situasi No. : 781/1980Tanggal 01071980, seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagisterletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 7, KelurahanHal. 30 dari 34 Hal Put.
ESKE WINEKE JOFRIANY
Tergugat:
1.1. RIDUAN D. JAHAN
2.SUWOTO. SH
Turut Tergugat:
2.3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
3.PT. POS INDONESIA PALANGKA RAYA
4.JOHAN
228 — 58
- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menyatakan Akta Hibah Nomor:03 Tahun 1996, yang dibuat oleh Tergugat II Tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat;
- Menyatakan Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor : 232
109 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
2003tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menakertrans RI Nomor232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah:Pasal 142 UU 13/2003:1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalahmogok kerja tidak sah.2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.Halaman 10 dari 40 hal.Put.Nomor 973 K/Padt.SusPHI/201724.20.26.27.Bahwa di dalam Kepmenaker RI Nomor 232
/Men/2003 tentang AkibatHukum Mogok Kerja yang tidak serta mengatur bahwa perusahaan dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja yang membabibuta kepada buruhatau pekerja yang melakukan mogok kerja;Kepmenaker 232/2003 menegaskan bahwa perusahaan wajib memanggilburuh nya yang sedang melakukan mogok kerja yang tidak sah secara patutuntuk kembali bekerja;Selanjutnya, Kepmen 232/2003 mengatur bahwa buruh yang terbuktimelakukan mogok kerja yang tidak sah selama 5 (LIMA) HARI dapatdinyatakan mangkir setelah
Halaman 33 dari 40 hal.Put.Nomor 973 K/Padt.SusPHI/2017 Pasal 6 Kepmenaker 232 Tahun 2003 Tentang Akibat MogokKerja Tidak Yang Tidak Sah:Ayat (1):Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.Ayat (2):Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogoksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan olehpengusaha 2 kali berturutturut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dantertulis.Ayat (3):Pekerja/buruh
;Bahwa jika putusan ini di baca dengan seksama maka diketahui bahwaJudex Facti tidak menguraikan dengan jelas tentang dasar pertimbangannya sebagaimana yang diatur peraturan undang undang;Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apa akibat jika benaraksi yang dilakukan Pemohon Kasasi / Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dapat dikualifikasi sebabagi mogok kerja sebagaimana yangditentukan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Kepmenakertrans No 232
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun Termohon tidak pernah berniat baikuntuk menyelesaikan sehingga akhirnya Pemohon menggugat Termohon untukmendapat kepastian bekerja di perusahaan Termohon;Bahwa pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 32 alinea 1 yangmenyatakan Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bukti mogok kerja ParaPenggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur mogok yang ditentukan olehPasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
/Men/2003,dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, Para Penggugatyang melakukan mogok dikategorikan mangkir;Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang tidak cermat, tidakteliti karena hanya mempertimbangkan prosedur mogok sebagaimana yangditentukan UU Ketenagakerjaan, tapi tidak mempertimbangkan bukti bukti dariPenggugat/Pemohon Kasasi bahwa tuntutan dari Penggugat/Pemohon Kasasiadalah hak hak normatif
normatif Pemohon Kasasi;Namun demikian majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbanganketerangan saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana halaman 23alinea 3 tidak dituangkan kedalam putusan, tetapi hanya mempertimbangan saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat hal ini tidak memenuhi asas keterbukaan dankeadilan;Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidaksecara keseluruhan menyampaikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
Pemohon Kasasi denganTergugat sekarang Termohon Kasasi, Bahwa Bukti ini telah menunjukan adanyabeberapa kali perundingan antara Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasidengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi namun tidak mencapaikesepakatan dan Bukti ini telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi telah melakukan perundingan dan telah gagal melakukanperundingan dengan demikian sebagaimana Pasal 3 huruf a Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
sehinggaputusan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;Bahwa selain itu pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 32 alinea 2yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7A, T7B,T8 Tergugattelah melakukan pemanggilan kerja kepada kepada Para Penggugat melaluipengumuman tertulis pada tanggal 5, 10 dan 16 Juni 2015, berdasarkan Pasal 168ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232