Ditemukan 17695 data
Terbanding/Tergugat : PT EINS TREND
168 — 60
Oleh karena itu,tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Penggugat tersebut sangattidak berdasar dan rincian sangat kabur/tidak jelas.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yangkabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) maka gugatan Penggugatharus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatantidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember Tahun 1970 yang kaidahhukum berbunyi sebagai berikut :Gugatan tidak sempurna, karena tidak
Dengandibayarkan biaya sewa terakhir dan kembalikannya semua kendaraanyang disewakan maka tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenuntut biaya sewa atau kompensasi kepada Penggugat karenapengakhiran sewa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagiPenggugat;Tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial Penggugat mengadaada, dan karenanya harus ditolak karena dasar rincian perhitungannyatidak jelas sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINo. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada
Terbanding/Penuntut Umum I : Hari Utomo, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Agus Suhairi, S.H.
10 — 7
MENGADILI
- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 492/ Pid.Sus / 2023 / PN Byw, tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti Handphone sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Isrowi Bin Husin, terbukti secara sah dan
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
598 — 2235
UtrYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana terkutip di bawahini:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus1973:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970:Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21Nopember
yangmana; agar dihukum membayar gantirugi sebesar Rp 1.000.000, tanpa merinciuntuk kerugiankerugian apa saja;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurnaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni1973:Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada Gugatannya(tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492
UtrYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November1970:Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang58.59.60.61.dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perlatanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan.
UtrBf.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970tanggal 21 November 1970, diberi tanda T.II 15b ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973tanggal 5 Juni 1973, diberi tanda T.II 15c ;Fotocopy Pendapat Hukum Prof Dr. Sudikno Mertokusumo.
Il 15e ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal16 Desember 1970, diberi tanda T.II 16a ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal18 Desember 1971,diberi tanda T.II 16b ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1975 tanggal 2Juni 1971, diberi tanda T.II 16cFotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979tahun 1979, diberi tanda T.II 16d ;Fotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983tanggal 3
RACHMADDIN
Tergugat:
1.SUINAH
2.JAILANI
3.Badan Pertanahan nasional Up. kantor Pertanahan kalimantan Barat Up. Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang
170 — 60
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Stg halaman 6 dari 492.
Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak lengkap atau kurang pihak(Plurium Litis Consortium);Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Stg halaman 16 dari 492. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
KCP Sintang, bukti surat yang asli tidakdiperlihatkan di persidangan, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberitanda (TI1);Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Stg halaman 25 dari 492. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 003116 An.
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970jo.
Terbanding/Tergugat : PHANG RODES
Terbanding/Turut Tergugat : Bank Rakyat Indonesia
50 — 28
Dengan demikian, adalah suatu dalil yangbertentangan satu dengan lainnya, sehingga terkualifisir sebagaidalil yang kabur/ tidak jelas (obscuur libel);Terhadap gugatan yang demikian, maka sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI vide:Putusan MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April1986;Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;Putusan MA RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November1970;Putusan MA RI No.897/K/Sip/Pdt/1997;oleh karena itu, terhadap gugatan yang kabur/ tidak jelasdemikian
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung No. 492/Sip/1970 tanggal 16Februari 1972 "Putusan Pengadilan tinggi harus dibatalkan karenakurang cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd), yaitu suatuputusan itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpamemeriksa kembali perkara baik mengenai faktafaktanya maupunmengenai hal penerapan hukumnya terus menguatkan PutusanPengadilan Negeri begitu saja";c.
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dengan saksi pelapor IndraWijaya sebagaimana tertera di surat dakwaan JPU;Dengan demikian dakwaan JPU telah disusun secara tidak cermat, tidak jelasobscuur libel dan tidak lengkap sehingga dakwaan JPU harus batal demihukum karena JPU telah salah menentukan Locus dan Tempus Delicti sertaperbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam SuratDakwaannya;10.Bahwa Terkasasi TELAH TIDAK MENERAPKAN YURISPRUDENSI11.MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MARI) No. 492
71 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dengan ini Tergugatkutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R. sebagai berikut:e Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I : tgl. 18121975 No. 582 K/Sip/1973;Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima;e Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I: tanggal 21111970 No. 492 K/Sip/1970;Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelasapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,Maka berdasarkan uraian
20 — 8
Han/96/VIII/2014/Reskrim tanggal 15 Agustus 2014, sejak tanggal 15 Agustus2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;2 Perpanjangan masa tanahan oleh Penuntut Umum berdasarkan SuratPerintah Penahanan Nomor TAP 492/0.4.10/Epp.1/08/2014, tanggal 4September 2014, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal13 Oktober 2014;3.
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1429 K/Pdt/2014Sebagaimana pula ditegaskan dalam Yurispudensi MARI Nomor 492 K/1970tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan: Gugatan Penggugat yang kaburdan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;I Gugatan Kurang Pihak.Bahwa Penggugat tidak menyertakan pihak yang telah mengakibatkan tanah danbangunan SHM Nomor 373/Rimbo Kaluang tidak dapat dimanfaatkan olehPenggugat;Sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, dengan demikian gugatanPara
53 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan pada saat tersebutTermohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalildalilTermohon dalam hal ini dapat dipastikan adanya unsur kesengajaandari Pemohon atau pihak lain yang tidak menghendaki Termohonuntuk membuktikan dalil sangkaannya sehingga Putusan PengadilanAgama Dompu pada perkara Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Dp. tidakmencerminkan keadilan untuk Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon Cerai Talak, adapun dasar Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 492
22 — 24
Bahwa dengan tidak diikutsertakan Badan Pertanahan NasionaiPekalongan dan NOtaris Amminuddin, SH. sebagai pihak dalam perkaraaquo menjadikan perkara aquo menjadi tidak lengkap (Plurium UtisConsortium), sehingga Surat gugatan Penggugat beralasan menuruthukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima vide Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI No, 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo.No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo.
MARNITA ASNIDA, SH
Terdakwa:
Indra Alexander Pgl Indra Bin Lisaro Zendrato
30 — 8
Pid.1.A.3 PUTUSANNomor : 492 /Pid.Sus/2020/PN PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaanbiasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Indra Alexander Pgl Indra Bin Lisaro ZendratoTempat lahir : PadangUmur/ tanggallahir : 28 tahun / 20 November 1991Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Tamrin No 42 RT.1 RW 02 Kelurahan TanahParak
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan dari judex facti tingkat banding ini tidak sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970yang menyebutkan:Putusan judex facti baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkatbanding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap(onvoeldoende gemotievert) merupakan putusan judex facti yang akan dibatalkanoleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;b =Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di manamewajibkan para Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, selain itu Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang lengkapdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untukkasasi dan harus dibatalkan (MA. 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, MA 16Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970) ;Dasardasar hukum yang Penggugat kasasi kemukakan ini adalah sebagaiacuan untuk menganalisis putusan Majelis Hakim Tinggi yang
127 — 59
sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikangambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide PutusanNomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas(vide Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970) dan pihakpihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Nomor151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapatditerima
Sri Widyastuti, S.H, M.H
Terdakwa:
Parjianto
51 — 16
KubuRaya, Kota Pontianak, Kota Sintang dan ditempattempat yang biasa dikunjungi TerdakwaHal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 01K/PM.105/AD/I/2019namun tidak diketemukan sehingga pada tanggal7 Desember 2017 satuan melaporkanperkaranya kepada Pangdam XII/Tpr, kemudianpada tanggal 26 Oktober 2018 satuanmelimpahkan perkaranya ke Pomdam XIl/Tpruntuk diproses sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, sesuai surat Kaajendam XIl/TprNomor R/492/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018,dan atas perintah Komandan satuan
Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH MUADZIM ALIAS KONDOM BIN SYAECHRONI
39 — 16
tersebut di atas maka Penuntut Umum mohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi dapat memberikan putusan yang merubah putusanPengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 30 Maret2021 tersebut dan memberikan putusan yang sesuai dengan tuntutan dariPenuntut Umum tertanggal 16 Maret 2021 dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judexfactie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secarakeseluruhan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492
118 — 136
kurang pihak sehingga patut untuk tidakditerima (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8Juni 1975);Bahwa Pengggugat dalam menyusun Gugatan sangatlah kaburdikarenakan Penggugat tidak mendasari gugatannya dengan dasar hukumyang jelas, antara Posita dengan Petitum tidak ada saling keterkaitan.Terhadap gugatan yang tidak sempurna seperti ini sudah selayaknyauntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterimasebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21111970No. 492