Ditemukan 153019 data
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung ;Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1167 K/Pid/2015Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasakecuali terhadap putusan bebas
Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya yakni dalam hal menjatuhkan vonis putusan bebas kepadaTerdakwa WINDASTI TANJUNG padahal Jaksa/ Penuntut Umum menuntutTerdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanansementara;b.
13 — 5
Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan paraPemohon datang kepersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaCianjur Nomor : 1046/Pdt.P/2016/PA.Cjr tanggal 14 September 2016 paraPemohon telah mendapatkan layanan bebas biaya perkara;Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telahmenerangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta dan
(2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitumpermohonan para Pemohon angka (3), yaitu memerintahkan Para Pemohon untukmencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Para Pemohon, in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan AgrabintaKabupaten Cianjur;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaCianjur Nomor 1046/Pdt.P/2016/PA.Cjr tanggal 14 September 2016 kepada paraPemohon telah mendapatkan layanan bebas
184 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehhak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum diatasnya atau memakai alat kekuatan negara atau Para Tergugatmeninggalkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepadaPenggugat;8. Memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang melaksanakan putusan initerlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi:9.
Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yangmemperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dariperikatan hukum di atasnya atau memakai alat kekuatan negara atauPara Tergugat meninggalkan objek sengketa kemudian menyerahkankepada Penggugat:;7.
14 — 5
Dijawab oleh Terdakwa : Saya tengok disini bebas keluar masuk lakilaki, disetujuioleh suaminya ? Dijawab oleh saksi Hamdan Siregar : Jadi saya menjual istri saya ?Dijawab oleh Terdakwa : Iya, dan saya akan menggeledah rumah ini, akanmembuktikan lakilaki.
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
, berakhir hak tanggal 10.01.2030, sebagaimana teruraidalam Gambar Situasi Nomor 3181/1989 tertanggal 17.10.1989,setempat terletak dan dikenal di Jalan Pluit Barat Nomor 24 Blok CKaveling nomor 33, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,tertulis atas nama Ferdinand Tenegar atas objek sengketa dalamkeadaan bebas dari beban apapun juga kepada Penggugat secaraseketika dan sekaligus, dengan ancaman agar Tergugat dihukum untukmembayar uang
,berakhir hak tanggal 10.01.2030, sebagaimana terurai dalam GambarSituasi Nomor 3181/1989 tertanggal 17.10.1989, setempat terletak dandikenal di Jalan Pluit Barat Nomor 24 Blok C Kaveling Nomor 33,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara,Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertulis atas nama FerdinandTenegar atas objek sengketa dalam keadaan bebas dari beban apapunjuga kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, denganancaman agar Tergugat dihukum untuk membayar uang
73 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gelar Tjahjo Noegroho(Pemohon Peninjauan Kembali) yang diajukan secara terpisah (splitzing), namundalam tingkat kasasi pertimbangan putusan Judex Juris mengenai terbukti atau tidakterbuktinya putusan bebas murni dari 2 (dua) perkara tersebut adalah salingbertentangan yaitu:a Putusan pidana dalam perkara Terdakwa Drs. EC.
SUYITNO MISKAL, M.M. diputus bebas murni,sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4215/ Pid.B/2007/PN.SBY;b Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa Drs. EC.
GELAR TJAHJO NOEGROHO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersamasama",sementara Terdakwa lain dalam perkara yang berkaitan yang diajukan secaraterpisah (splitzing) ternyata diputus bebas murni, maka tidak terbukti adanya salingpengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masingmasing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sebagaimana dimaksudoleh Hoge Raad tersebut di atas;Bahkan, dalam putusan perkara a quo
GELAR TJAHJONOEGROHO telah keliru menafsirkan "putusan bebas murni" dan unsur "turutserta" sehingga menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakanperbuatan tindak pidana korupsi secara bersamasama tersebut adalah suatu putusanyang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;Bahwa peristiwa yang mendasari adanya kasus ini adalah satu, masingmasing faktahukum tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,sehingga untuk membuktikan perbuatan (para Terdakwa
SUYITNOMISKAL, M.M., No. 1471 K/Pid.Sus/2008, tanggal 3 Juni 2010, JudexJuris dalam pertimbangan pada halaman 35 menyebutkan: "Menimbangbahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapatbahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusantersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karenaPemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasanalasan yang dapatdijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murnidari putusan bebas tersebut";b.
552 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu bisa terjadi karena adanya tekanan danpenyalahgunaan keadaan posisi Pemohon Kasasi yang lemah secaraekonomi sebagai pihak yang berhutang kepada Termohon Kasasi sehinggaPemohon Kasasi tidak bisa berkehendak bebas dalam membuat suatuperjanjian jual beli tanah.
Bahwa jual beli tanah dan bangunan milik PemohonKasasi dan Termohon Kasasi adalah penyalahgunaan keadaan, dalampaksaan, penyalahgunaan keadaan (terlilit utang) sehingga Pemohon Kasasitidak dalam keadaan bebas melakukan jual beli tersebut akan tetapiterpaksa dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengatakan"tidak" untuk menandatangani akta jual beli tersebut.
Penyalahgunaan keadaan secaraekonomis posisi Pemohon Kasasi kesulitan kKeuangan, menakutnakuti,melakukan paksaan tekanan, dalam membuat suatu perjanjian jual bellitanah dan bangunan adalah batal karena kedudukan tidak berimbang,Pemohon Kasasi tidak bebas bertindak dan berbuat menyampaikannya..
Nomor 3617 K/Pdt/2016melakukan paksaan tekanan, dalam membuat suatu perjanjian jual bellitanah dan bangunan adalah batal karena kedudukan tidak berimbang,Pemohon Kasasi tidak bebas bertindak dan berbuat menyampaikannya.4.
7 — 1
Anak pemohon dan calon suami belum pernah mendapatkansosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini,belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahayaseks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasipembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan = dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa bukti P1, P23456789 dan P10 serta mengajukan 2 (dua) orang ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh
laranganlainnya untuk melakukan pernikahan, kecuali usia yang belummemenuhi syarat dan keduanya telah saling mencintai, telah akrabsekali hubungannya bahkan telah sering bertemu untukberpacaran, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkantetap terjerumus melanggar aturan agama maupun hukum yangberlaku; Bahwa anak Pemohon dan calon suami belum pernahmendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinanusia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenaibahaya seks bebas
1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikanterlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaankepada masyarakat mengenai pencergahan perkawinan usia dini, bahaya seksbebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yangunggul;Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Pemohon dan calonsuami belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenaipencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasipembinaan mengenai bahaya seks bebas
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaanAMP : Positif dan Terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba sebagaimanaSurat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 1842 / LAB RSUD / 2016 tanggal310ktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
Nomor 1798 K/Pid.Sus/2017Andri,WD Payakumbuh sebagai hasil pemeriksaan AMP positif dari Terdakwatidak bebas Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf
171 — 40
dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidakdipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;Pasal 28(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakanpembukuan;Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajakorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diperbolehkanmenghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatanusaha atau pekerjaan bebas;Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan denganmemperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usahayang sebenarnya;Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia denganmenggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenalpemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan sertamemperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;Wajib Pajak yang diperiksa wajib :a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilanyang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
77 — 17
., selaku wakil direktur pelayanan Medik padaRumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam, menerangkan bahwa telah dilakukanpemeriksaan terhadap DIANA PUTRI, dan hasil pemeriksaandidapat :Pada bagian kepaia ditemukan :Luka lecet dan luka robek di parietal medial ukuran 1 cm x 1 cm;Luka robek di daun telinga kiri bagian belakang dengan ukur 3 cm x 0,5 cmx 0,5 cm;Luka robek di pangkal telinga kiri ukuran 3 cm X 2.cm X 1 cm;Pendarahan aktif dari telinga kiri;Memar
,selaku wakil direktur pelayanan Medik pada Rumah Sakit BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap DIANA PUTRI,dan hasil pemeriksaan didapat: Pada bagian kepala ditemukan :Luka lecet dan luka robek di parietal medial ukuran 1 cm x 1 cm;Luka robek di daun telinga kiri bagian belakang dengan ukur 3 cm x 0,5 cmx 0,5 cm;Luka robek di pangkal telinga kiri ukuran 3 cm X 2. cm X 1 cm;Pendarahan aktif dari telinga kiri;Memar
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1358 K/Pid/2016Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap
putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:a.
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas
;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang
memeriksa permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat di Rantauprapatyang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atasdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruandengan alasan bahwa Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa SulastriHal. 3 dari 11 hal.
27 — 3
jumlah hadiah yang diperoleh apabila angkatebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah : untukpasangan taruhan 2 (dua) angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikandengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar500 (lima ratus ) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan 4 (empat)angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan / tebakan colok bebas
telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke1KUHP, Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP ;Menimbang, bahwa karena Dakwaan berbentuk Alternative maka MajelisHakim bebas
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas
;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang diseluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa
permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1.
11 — 5
Bahwa Rismanto bin Ramali (kakak kandung Pemohon) adalah walinikah yang terdekat yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak,tidak dalam paksaan dari pihak lain dan tidak dalam keadaan ghaib;. Bahwa Pemohon telah mempunyai calon suami bernama : ANAK, umur34 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Pasar, pendidikan terahirSMK, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang;. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syaratbiologis maupun psikologis untuk melakukan pernikahan;.
CHANDRA PURNAMA, SH.
Terdakwa:
SITI KAMILAH
23 — 9
::eeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeees Panitera Pengganti;Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakimmemerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijagaoleh petugas.
EDO DEDE PISANO, SH
Terdakwa:
DASRUL Pgl. DAS Als. DAS KENYOL
62 — 8
Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi; Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara olehPenyidik Polisi; Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh saksi dan sesuai denganyang saksi terangkan; Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak adapaksaan dan diberi tandatangan; Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah Narkotika jenis sabu; Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa
Andre dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara olehPenyidik Polisi;Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh Polisi dan sesuai denganyang saksi terangkan;Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak adapaksaan dan diberi tandatangan;Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;Bahwa terdakwa di tangkap bersama dengan saksi
Eri dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara olehPenyidik Polisi;Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh saksi dan sesuai denganyang saksi terangkan;Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak adapaksaan dan diberi tandatangan;Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN
Danseb dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara olehPenyidik Polisi;Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh saksi dan sesuai denganyang saksi terangkan;Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak adapaksaan dan diberi tandatangan;Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini masalah Narkotika jenis shabu;Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal
Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenisganja pada tahun 2012 dengan hukuman 7 Tahun dan 2 bulan penjara danterdakwa menjalani bebas bersyarat pada tanggal 15 Februari 2018;Keadaan yang meringankan:1. Terdakwa menyesali perbuatannya;2.
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang bahwa Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkarapidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selaindaripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapatmengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas
;Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membinadan menjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayahNegara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yangmenyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanatersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka
MahkamahAgung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telahmengadili Terdakwa dalam perkara
No. 1623 K/PID.SUS/2018Statistik) Kabupaten Luwu Utara maka dengan demikian telahmenimbulkan kerugian keuangan negara dan oleh karena itu unsurkerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah cukupterpenuhi atau terbukti; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsurunsurdelik dalam Pasal 3 dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum telahberhasil membuktikan dan terhadap putusan Judex Facti a quobukanlah merupakan putusan bebas murni melainkan putusan tidakbebas murni oleh karena itu
23 — 1
Panitera Pengganti;e RIDHALILAH, SH. 2 2 swww=~2 Penuntut Umum;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, laluPenuntut Umum atas perintah Hakim Ketua menghadapkan terdakwa kemuka persidangandalam keadaan bebas, dan atas pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua,Terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa ia adalah :NamaASEP MULYADI als ASEP BEGU bin ENDANGTempat lahir : BandungTanggal lahir : 02 Desember 1978Umur : 33Jenis Kalamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAlamat
Jalan Jaksa Naranata BaleEndah, Kabupaten Bandung, pada hari :wanna anna nn 2a non 22 nn 28 === ENI nggal 27 Pebruari2012Dalam perkara terdakwa atas nama ASEP MULYADI als ASEP BEGU binENDANG tersebut.Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan sekarangSusunan persidangan sama seperti pada persidangan yang laluSetelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, laluPenuntut Umum atas perintah Hakim Ketua menghadapkan terdakwa kemuka persidangandalam keadaan bebas
dilangsungkan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Jaksa Naranata BaleEndah, Kabupaten Bandung, pada hari : Dalam perkara terdakwa atas nama ASEP MULYADI als ASEP BEGU binENDANG tersebut.Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan sekarangSusunan persidangan sama seperti pada persidangan yang laluSetelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, laluPenuntut Umum atas perintah Hakim Ketua menghadapkan terdakwa kemuka persidangandalam keadaan bebas
dilangsungkan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Jaksa Naranata BaleEndah, Kabupaten Bandung, pada hari :Dalam perkara terdakwa atas nama ASEP MULYADI als ASEP BEGU binENDANG tersebut.Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan sekarangSusunan persidangan sama seperti pada persidangan yang lalu;Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, laluPenuntut Umum atas perintah Hakim Ketua menghadapkan terdakwa kemuka persidangandalam keadaan bebas