Ditemukan 27381 data
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 800 K/Pid/2017wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak danoleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusandengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
18 — 5
Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai,apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harusmemandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah Menimbang, bahwa pengertian barang dalam yurisprudensi konstan Mahkamah AgungRI dan Hooge Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan jugabarangbarang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengandemikian Yurisprudensi Indonesia
116 — 15
yang didakwa melakukanperbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalamperkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telahterpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi danterbukti, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkanhal tersebut tidaklah dapat dilepaskan
20 — 5
ketentuantersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Whlacdl ule ule prio rwladl ).Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
1.ANDI HARAHAP
2.BRIPDA NASRULLAH
Terdakwa:
KURNIA Bin LAMONE
79 — 9
Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakanperbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Hakim menilai bahwa perbuatanTerdakwa yang membuat WC diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor00913 Desa Anabanua yang terbit pada tanggal 26 September 1992 atas nama La Salamatelah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2)KUHP, Terdakwa harus dilepaskan
13 — 8
Dan Allah Maha Luas KaruniaNyalagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan orangorang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehinggamaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan
15 — 8
f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
167 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa terhadappemidanaan Terdakwa tanpa disertai dengan alasanpengurangan/peringanan pidana yang relevan secara yuridis untukdipertimbangkan Majelis Hakim;Bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukumatau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, dan karenapermohonan kasasi Terdakwa tidak didukung dengan alasanpengurangan/peringanan pidana yang relevan secara yuridis, makapermohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwadibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau dilepaskan
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1248 K/Pid/2015Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankankepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon
15 — 10
Putusan No.437/Pdt.G/2020/PA.BnMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah
19 — 8
terdakwa, sepeda motor milik saksi korban sudahbanyak mengalami kKerusakan yang salah satunya pada kunci kontak yang tidak semestinya, sebabtanpa menggunakan anak kuncipun sepeda motor milik saksi korban dapat dinyalakan;Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menerangkan jika terdakwamenyalakan sepeda motor milik saksi korban dengan membuka kunci stang dengan mengguakankunci L, selanjutnya terdakwa melepaskan kabel kontak dari kunci kontaknyalalumenyambungnya dengan baut stang yang sebelumnya dilepaskan
6 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
19 — 4
ule eras rawleoll lL, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
25 — 6
makaternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur Pasal 480ke1 KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam DakwaanPenuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, sertapada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam kedadaansadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasanyang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
16 — 4
ASARI sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatanpidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara initidak terjadi kekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telahterpenuhi ;11Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi , akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan
12 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KORNELIS KOBIS
108 — 48
NELIS untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Setelahn mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021, yang padapokoknya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segara Dakwaan danmengembalikan harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapatTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nyadan telah pula mendengar tanggapan
129 — 32
Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;4). Dicabut untuk kepentingan umum;5). Ditelantarkan;6). Tanahnya musnah;7). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2);Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2017/PN.YykMenimbang, bahwa hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanahnegara mengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah negara. HapusnyaHak guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnyakembali kedalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
84 — 21
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen yang mendukungnya;Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan;Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ataupemegang hak atas tanah mengenai rencana
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengantanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan;.