Ditemukan 14303 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-07-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — DIREKTUR UTAMA PT.PEGADAIAN; LAWAN; WAWAN KURNIAWAN, SE;
106 — 50
  • buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh,pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;h pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatanpengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan ;i karena perbedaan paham, agama, aliran politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-06-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/PID/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam vs. EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • setiapOrang (person) memiliki pandangan subyektif yang membedakan hal yangadil dari yang tidak adil, padahal dalam hubungan antarwarga danantarmasyarakat sangat diperlukan suatu tatanan yang obyektif yang dapatditerima secara umum agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagaidiskrepansi dalam keadilan antarperseorangan, karenanya diperlukan suatukesepakatan mengenai ramburambu keadilan yang dapatdiimplementasikan dengan menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia yang menjadi landasan politik
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.PST
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
61 — 14
  • Ketentuan tersebut dipertegas kemballdalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and PoliticalRights, sebagaimana telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil andPolitical Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik),pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak lakilaki danperempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentukkeluarga;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiaporang
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
1.HENDRI PRANOTO ADHI KUSUMA ALIAS BETA BIN JOKO PRAMONO
2.HANDOKO MUKTI BIN SUGENG SANTOSO
31 — 6
  • diperhatikan keadaanobyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap, tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 527/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
Ni Made Lusiana Alamtari
60 — 28
  • Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasidan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenaipengertian melawan hukum antara lain adalah dari :a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum padaumumnya;b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektiforang lain;c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.d
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
249 — 106
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
152 — 67
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 10-02-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 20/Pdt.Plw/2017/PN Mak
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
1.NY.LAI INAN
2.TN. SAMPE
3.TN. OBET BATTU
4.TN. YUNUS PETTA
Tergugat:
1.NY. ROSALINA DUMA
2.SYAMSUL
3.NY. EBY
105 — 54
  • Lihat surat kuasa pada Pelawan / Tergugat asal Il, Ill, IV dan Vkepada kuasanya ternyata Tergugat tidak pernah memberikan kuasakepada kuasa Para Pelawan in casu kuasa Para Pelawan tidak punyadasar legal standing mewakili Tergugat dalam kepentingannya sepertiyang tersebut pada alasan point 1 dan politik 5 (vide gugatan Perlawananhalaman 3 angka 1 dan halaman 4 angka 5) atas alasan tersebut menuruthukum alasan tersebut haruslah ditolak in casu Para Pelawan adalahPerlawan yang tidak benar;2.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 594/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2017 — RIYANTO >< SITI SULASIAH HOESOEPTJIPTOJO KARTADIWIRIA CS
33 — 14
  • pada Pasal 41 ayat (2) UndangUndang No 5Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria yaitu:Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnyadipergunakan untuk keperluan yang tertentu;b. dengan cumacuma, dengan pembayaran atau pemberian jasaES PUped EAP SPLIT" janes tare tieneBahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai awalmula Penggugat dan keluarga dari Isteri Penggugat menempatiObjek Sengketa yaitu bahwa pada tahun 1944 ketika terjadipergolakan politik
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Msb
Tanggal 12 Oktober 2016 — RIAN WIJAYA ALIAS KEKEN BIN MUSTAFA
45 — 18
  • WIJAWA ALIAS KEKEN BINMUSTAFA maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar diundangkannyaUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenaiformulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan delik / perbuatan pidanayang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana, shingga dapat dikatakan dengandipahaminya akan formulasi pidana tersebut maka dapat diketahui sejaun manakahdibentuknya UndangUndang bagaimana merumuskan dengan tepat akanpenegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 19-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 222/Pid.B/2021/PN Kag
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Rizqy Indah W, SH
Terdakwa:
Hadi Yansyah als Bendot bin Sarman
32 — 6
  • tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. DYNO NOBEL INDONESIA,
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka 13 UndangUndang No. 8 Tahun 1983sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang No.18 Tahun 2000 ("UU PPN") adalah"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/Pid. Sus/2014/PN.Psb
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL
82 — 12
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;22025+Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Sky
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
Ade Rachmad Hidayat, SH.
Terdakwa:
Nur Salim Bin Pijor Harahap
19 — 8
  • Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentangtujuan pemidanaan yang sematamata bukan hanya untuk pembalasanmelainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapatmenyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapatmenjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN SkyMenimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ; JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI)
178 — 132
  • Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan halhal sebagai berikut:a.Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi NegaraIndonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dankeamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomiannasional.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0047/Pdt.P/2020/PA.Sdn
Tanggal 1 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
27 — 22
  • Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untukmembentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) InternationalCovenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melaluiUndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan /nternationalCovenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHakSipil dan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/Pid/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — YULIANA JOHAN, SH., binti JOHAN MARZUKI, DKK
154 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Pasal 28G:1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi;2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanyang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
Pengadilan PN BANGLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bli
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN HARI PRASETYO, SH
Terdakwa:
I Made Budi
66 — 27
  • sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, oleh karenaTerdakwa dikategorikan sebagai penyalahn guna narkotika berupametamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara cobacoba dan tidakmengalami ketergantungan maka Majelis Hakim berpendapat selayaknyapidana yang dijatunkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namunpidana tersebut tidak perlu terlalu lama hal ini bertujuan agar menimbulkanefek jera terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor Nomor 62 /Pid.Sus/2015/PN.Psb
Tanggal 25 Mei 2015 — -
75 — 29
  • Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekaduntuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segalabentuk kejahatan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (socialdefence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat denganmemperhatikan kepentingankepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku,atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Wayan Nopiarta
26 — 27
  • Menurut pendapat Para Ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian MelawanHukum antara lain adalah dari :a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif Orang lain;C.