Ditemukan 643288 data
52 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DANAREKSA SEKURITAS;;
39 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PFIZER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUDJACA PALEMBANG
31 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CALMIC INDONESIA;
141 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. BUKITMEGA MASABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006447 .45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP253/WBC.02/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentangPenetapan atas Keberatan PT Bukitmega
Masabadi Terhadap SPTNPNomor: SPTNP000789/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 07 Maret 2018,atas nama: PT Bukitmega Masabadi, NPWP 01.386.177.8073.000,beralamat di JI.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BUKITMEGA MASABADI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1810/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. CHORI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CHORI INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. CERIA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00064/KEB/WP4J.13/2016 tanggal 7 November 2016 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00001/206/13/702/15 tanggal 10 September 2015Tahun Pajak 2013, atas nama PT CERIA PRIMA, NPWP.01.346.371.6702.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;4.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT CERIA PRIMA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002792.15/2018/PP/HT.I Tahun 2018, tanggal 2 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CERIAPRIMA;2.
80 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA MARINDO;
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116464.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011,atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di JI. Stania No. 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi DPP PPN atas PenyerahanBarang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Penyerahan Pasir Timahkepada PT.
Stanindo Inti Perkasa Masa Pajak Mei 2011 sebesarRp16.663.500.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkanbuktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telan melakukan klarifikasi kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT. Sarana Marindo tidak pernahmelakukan transaksi penjualan timah kepada PT.
Stanindo Inti Perkasa.Hal ini didukung dengan bukti bahwa dalam SPT PPh Badan danLaporan Keuangan PT.
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. SINARSIAK DIANPERMAI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52415/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 2 Mei 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP34/WPJ.19/2013 tanggal 10Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00353/207/10/092/12 tanggal 21 Juni 2012 atas nama: PT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT SINARSIAK DIANPERMAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIM CAPITAL
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor:KEP00291/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2015tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00076/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Mei 2011, yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 161092542011, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIM CAPITAL;
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor:KEP00279/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2015tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00006/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak September2011, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor351092652011, atas nama: PT RIM Capital, NPWP02.549.383.4063.000 beralamat di Menara Global Lantai 5, JalanHalaman 4 dari 8 halaman.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AGROKARYA PRIMALESTARI;
Thamrin Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili olehAlbert, jabatan Direktur PT Agrokarya Primalestari;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa ChristianaMarcella, kewarganegaraan' Indonesia, beralamat diKarawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor009/AKPLMA/I/2019, tanggal 8 Januari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Pengadilan Pajak NomorPUT111365.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00445/KEB/WP4J.06/2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00133/207/12/073/15tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PT
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00445/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00133/207/12/073/15 tanggal 16Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP02.275.482.4073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, JakartaHalaman 6 dari 11 halaman.
132 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AUTOTAMA PROTEKINDO;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117339.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036/406/1 4/038/16tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00134/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor00036/406/14/038/16 tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Autotama Protekindo, NPWP 01.789.731.5038.000,beralamat di Jalan Panjang Nomor 2, Kedoya Selatan, JakartaBarat 11520, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036/406/14/038/16tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT AutotamaProtekindo, NPWP 01.789.731.5038.000, beralamat di JalanPanjang Nomor 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
165 — 60
PT. LEKOM MARAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1582/WPJ.04/2014 tanggal16 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00002/206/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013, atas namaNPWP 01.313.952.2062.000, alamat:Simatupang Kav.20, Cilandak, Pasar Minggu, Jakartadihitung kembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh TerutangGedung Ratu: PT
terpisahkandari Putusan iniPemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa atas koreksi PajakPenghasilan PPh Badan sebesar Rp.16.681.410.230,00 berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1582/WPJ.04/2014 Tanggal16 Oktober 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) pajak Penghasilan Badan Masa Pajak 2010 Nomor00002/206/10/062/13 tanggal 26 Juli 2013, atas nama PT
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT LEKOM MARAS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put086566. 15/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 729/B/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT LEKOMMARAS;2.
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TIGA DARATAN
., jabatanKurator PT Tiga Daratan;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3815/PJ/2018, tanggal 27 Agustus 2018 dan SuratKuasa Subtitusi tanggal 10 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111987.99/2006/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 19 April 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01753/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 22 Maret 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT
Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TIGA DARATAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MONDELEZ INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. GROBEST INDOMAKMUR;
2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113511.19/2016/PP/M.VIIA Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP2651/KPU.01/2017 tanggal 20April 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanTarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) NomorSPTNP018002/NOTUL/KPUTP/BD.02/2016 tanggal 29 Desember 2016,atas nama PT
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT GROBESTINDOMAKMUR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. DALEM SAKTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT DALEM SAKTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 959/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. NIPPISUN INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK