Menurutkami, perlu dipertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukankepada masyarakat umum (algemene preventie), dimana penjatuhanpidana selain yang ditujukan terhadap halhal tersebut di atas jugadiharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatanserupa. Menurut kami pertimbangan Majelis Hakim di atas hanyamenyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana(speciale preventie). Kami Penuntut Umum berpendapat tujuanpemidanaan adalah :a.

Jaksa Penuntut Umum jelas mengkesampingkan rasa expat HakAsasi Manusia, Dikarenakan didalam Memori B Std ya JaksaPenuntut Umum mengkesampingkan Pembuktian d = Fakta yangada dipersidangan, yang mana hal hal ebutlah yang menjadiPertimbangan Majelis Hakim dalam member utusan, yang manaselaras dengan pasal 20 Algemene

menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan atau. mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;Menimbang, yang dimaksud dengan tampa hak, Hoge 'Gladmempergunakan istilah tampa hak (zonder eigen recht) mempunyai wewenang(met overdening van zijin bevoegdheid) tanopa mengindahkan can yang ditentukandalam aturan umum (zonder inachtneng van de bij algemene

Menurut kami, putusan Hakim tersebut tidak mempertimbangkanaspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum(algemene preventie), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukanterhadap halhal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupunmasyarakat tidak melakukan perbuatan serupa.

SatochidKartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelitjk formil bersandarpada undangundang, sedangkan wederrechtelitjik materil bukan pada undangundang namun pada asasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukumatau apa yang dinamakan algemene beginsel.Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmel menguraikan tentangmelawan hukum antara lain: Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakalmengenai orang lain atau barang; Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa gugatan Penggugat pada posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) denganjelas dan tegas, yang mendasari gugatan Penggugat, sehinggadalil yang demikian tidak memuhi syarat formil;Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya yang tercantumdalam halaman 2 Romawi Ill, menyebutkan bahwa Keputusan aquo bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(Algemene Beginselen

Hoffan, HetNederlandsch Verbintenissenrecht, Jilid Il, de Algemene Leer derVerbintenissen, cetakan keempat, J.B. Wolters Groningen, Batavia, 1935)Hal. 11 dari 48 hal. Put.

No. 2244 K/Pdt/20121212dinamakan volmaakt tweezijdige overeenkomst, dan oleh Rutten (L.E.H,Rutten, Serie Asser, Handleiding tot de Beoefening van Het NederlandschBurgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, Algemene Leer der OverEenkomsten, cetakan keempat, Tjeenk Willingk, Zwolle, 1975), disebutkanbercirikan harus muncul/ada kewajiban pokok pada pihak yang satu denganpihak yang lain, perumusannya didasarkan pada pemikiran apabila dalamtiaptiap perikatan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satumempunyai

Hoffan, HetNederlandsch Verbintenissenrecht, Jilid , de Algemene Leer derVerbintenissen, cetakan keempat, J.B. Wolters Groningen, Batavia, 1935)dinamakan volmaakt tweezijdige overeenkomst, dan oleh Rutten(L.E.H, Rutten, Serie Asser, Handleiding tot de Beoefening van HetHal. 31 dari 48 hal. Put. No. 2244 K/Pdt/201232321.2.

Akta Jual Beli No. 236/2006 tanggal 20 September 2006 (bukti P2).....Nederlandsch Burgerlijik Recht, Verbintenissenrecht, Algemene Leer derOver Eenkomsten, cetakan keempat, Tjeenk Willingk, Zwolle, 1975),disebutkan bercirikan harus muncul/ada kewajiban pokok pada pihakyang satu dengan pihak yang lain, perumusannya didasarkan padapemikiran apabila dalam tiaptiap perikatan selalu ada dua pihak, dimanapihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyaikewajiban.

sebagai berikut;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undangundang juga sering menggunakan istilan lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid,onrechtmatigedheid), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht), melampaul wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtnemingvan de bij algemene

sebagai berikut;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undangundang juga sering menggunakan istilan lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid,onrechtmatigedheid), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtnemingvan de bij algemene

hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undangundang juga sering menggunakan istilan lain, Hazewinkel dan SuringaHalaman 29 dari 39 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2016/PN.Lbp30menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid,onrechtmatigedheid), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtnemingvan de bij algemene

Orkida Makmur seluruhnya, tanpaada yang tersisa ;12.Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan ketiga obyeksengketa yang meniadakan/mengesampingkan SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang lebih duludimiliki Penggugat, telah dapat dikwalifisir sebagaitindakan sewenang wenang ( abus de droit ) danbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yangbaik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)khusus Asas Kepastian WHukum (rechtszekerheids beginsel )dan Asas Tertio Penyelenggara Negara ;13.

No. 48PK/TUN/201140(Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) yakniAsas Kepastian Hukum, Tertiob Penyelenggaraan Negara,Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas ;Bahwa ditinjau dari hukum pembuktian, adanya KuasaPertambangan yang tumpang tindih merupakan bukti kuatyang tidak dapat dibantah, tentang adanya unsurkesalahan danikelalaian dalam perbuatan TermohonPeninjauan Kembali (Tergugat) yang bertentangan denganAsas Azas Umum Pemerintahan yang Baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat)berdasarkan Asas ARedelijkeheid dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen vanBehoorlijk Bestuur ) serta hukum kebiasaan yangberkembang dalam teori hukum dan Yurisprudensi,terikat demi hukum untuk tidak memberikan KuasaPertambangan di areal yang sama kepada orang lain, danmenjamin bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat)akan dapat memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasisebagai imbalan/kontra prestasi dari invenstasinya,karena itu

91/Pid.B/2018/PN Lbodibagian bawah mata kiri dan pangkal hidung olehnya itu unsur inipun telahterbukti terpenuhi; Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1)KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;non Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak terdapatadanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pemidanaan(Algemene

(Delapan Ribu Sembilan RatusDua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Wae Cicu, KelurahanLabuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, masih dalam proses pemeriksaanPenyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 AB (Algemene Bepalingenvan wetgeving voor Indonesie), selengkapnya berbunyi;Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie)Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdatamengenai ganti

rugi yang sedang ditangani hakim perdata, dengantidak mengurangi caracara pencegahan yang diperkenankan olehundangundang.Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka Sesuai denganketentuan Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voorIndonesie), semua tuntutan perdata melalui pengadilan mengenaigugatan a quo atas TANAH SENGKETA Sertipikat Hak Milik Nomor858, Gambar Situasi Nomor 304, Tanggal 24 Maret 1995 atas namaKAMIS HAMNU, dengan luas 8.925 M?

segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Eksepsi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari materi jawabannya, Para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 AB (Algemene

Pengakuan lisan Penggugat tidak cukup untuk menunjukkan Penggugatsebagai Warga Negara Indonesia, akan tetapi Penggugat harus dilengkapidengan dokumen tentang kewarganegaraan misalnya dalam bentuk aktakelahiran jika lahir sebagai warga negara Indonesia, dan lainlain.Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan oleh ParaTergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Gugatan Penggugat Prematur, dimanaParaTergugatmendasarkan dalilnya pada ketentuan Pasal 29 AB (Algemene

Bahwa dengan demikian jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/135/2007yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance), yaitu :9.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/2007 bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku :(i).

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/135/2007 bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene VanBehoorrlijk Bestuur atau Good Governance) :(i) Bahwa pengajuan gugatan a quo, selain didasarkan pada Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 540/135/2007 bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, juga ternyata KeputusanBupati Kutai Kartanegara 540/135/2007 bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB ) atau Algemene VanBehoorrlijk

Bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, jelaslah Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 540/135/2007 diterbitkan dengan melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku dan diterbitkan dengan mengabaikan AAUPB(Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik/ Algemene Beginselen Van BehoorlijkBestuur atau Governance), dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat.

atautidak dapat diberlakukan.Dengan tidak adanya suatu aturan pelaksana dari Pasal 51 dan Pasal 53 SKBupati No. 180.188/HK251/2001, maka pasal dimaksud tidak mengikat,dengan merujuk kepada asas legalitas (legaliteitsbeginsel) di dalam kewenanganpemerintah, sebagaimana Pemohon PK kutip pendapat Kuntjoro Purbopranotodan Ridwan HR dalam buku berjudul Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, pada halaman 95 yang menyatakan sebagaiberikut:33Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene

Negeri Semuong dengan lampiran SuratKeputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.Bertentangan dengan peruturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayatHalaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BL(2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene

Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perudangundangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan denganUndang Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusanterkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya KepentinganPenguasabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagai manaditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor: 5 Tahun 1986

dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi ObjekSengketa tidak aspiratif dikarnakan tidak berdasarkan perundangHalaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.BLundangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga pengambilankeputusan terkesan dipaksakan tidak sesuai dengan mekanismePengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimanaperaturan yang berlaku oleh karna bertentangan dengan peraturanyang berlaku maka secara otomatis bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (Algemene

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Kepala Kepala PekonRajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong KabupatenTanggamus mengeluarkan surat keputusan yang menjadi ObjekSengketa Bertentangan dengan peruturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselenvan Behoorlijk Bestuur), diantaranya

Bahwa selain hal diatas, Kepmendikbud Mo. 0281/U/1979, tertanggal 31Desember 1991 juga merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang berlawanan dengan asasasas penyelenggaraan pemerintahan baik(algemene beginselen van behourliji bestuur/principle of good corporategovernance), karena :a.

tersebut hingga batas waktuyang dimohonkan, yaitu tanggal 5 Oktober 2004 ternyata tidak diperhatikanatau dapat dianggap ditolak, padahal sesungguhnya pencabutan/pembatalan Kepmendikobud merupakan kewenangan/kewajiban Mendiknasdengan tanpa penyangkalan apapun ;.Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (beschikking)tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuanketentuan dalamperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, berlawanan dengan asasasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene

No. 2581 K/Padt/200612Bahwa dalam gugatan a quo halaman 7 No. 5 dan 6 yang Penggugat telahmenyebutkan bahwa surat Keputusan Mendikbud 0281/U/1979 telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi danjuga surat keputusan tersebut berlawanan dengan asasasaspenyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijke bestuur), hal ini sebagaimana terbukti dari dalil Penggugatdalam posita halaman 7 dan 8 yang menyatakan sebagai berikut :POSITA HALAMAN 7 :"Bahwaternyata

VI Jaya selakuPepelrada Jaya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, maka Kepmendikbud No. 0281/U/1979 jelasbertentangan dengan beberapa undangundang yang kedudukannya lebihtinggi dari pada surat keputusan (beschikking) tersebut" .POSITA HALAMAN 8 No. 6:"Bahwa selain hal diatas, Kepmendikoud No. 0281/U/1979, tertanggal 31Desember 1991 juga merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang berlawanan dengan asasasas penyelenggaraan pemerintahan yangbaik (algemene

Substansiserta Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur (Asasasas UmumPemerintahan yang Baik) dan untuk dapat menentukan apakah tindakpemerintahan yang dilakukan Termohon Praperadilan 1 Selaku KepalaKejaksaan Negeri Sorong dalam bentuk diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor: 2P583/R.2.11/Fd.1/04/2021, Tanggal26 April 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan DaerahBawahan pada Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten Sorong SelatanTahun Anggaran 2018 telah memenuhi aspek

legalitas tindakpemerintahan yang meliputi aspoek wewenang, Aspek prosedur, danaspek Substansi, serta Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur(Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana ketentuanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang KejaksaanRepublik Indoensia, menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesiayang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut kejaksaan adalahlembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang

,M.Si,Kepada Kejaksaan Agung Republik Indoensia, dan Kejaksaan AgungRi melalui Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus telah memberikan Petunjuk untuk melakukan tindakanpemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki Kepala KejaksaanNegeri Sorong melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidakbertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur).Dr.

Substansiserta Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur (Asasasas UmumPemerintahan yang Baik) dan untuk dapat menentukan apakah tindakpemerintahan yang dilakukan Termohon Praperadilan 1 Selaku KepalaKejaksaan Negeri Sorong dalam bentuk diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor: 2P583/R.2.11/Fd.1/04/2021,Tanggal 26April 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Daerah Bawahanpada Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran2018 telah memenuhi aspek

,M.Si, Kepada Kejaksaan Agung Republik Indoensia, dan KejaksaanAgung Ri melalui Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus telah memberikan Petunjuk untuk melakukan tindakan pemerintahansesuai kKewenangan yang dimiliki Kepala Kejaksaan Negeri Sorong melaluiKepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidak bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van BehoorlijkBestuun).Menimbang bahwa selain dari pada itu dalam perkara aquoberdasarkan Surat Perintan Penyidikan

mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht),melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga seringmenggunakan istilan lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpakewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakanistiiah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijdingvan zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturanumum (zonder inachtneming van de bij algemene

harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkaitsub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapatdibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya a quo telah dilakukan secara tanpahak atau secara melawan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian terdahulubahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van debij algemene

. ;17.Bahwa dalam hal terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, Tergugat tidak menjalankan asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur),terutama asas tertib penyelenggaran negara dan asas profesionalitas, sebabjika diteliti Secara cermat konsiderans keputusannya, terbitnya suratkeputusan tersebut adalah sangat tergesagesa dan super dan dokumenpendukung yaitu Akta Notaris No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuatdan disampaikan oleh

Hotel Danau Toba Internasional,sudah sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB(algemene behoorlijk bestuur/principle of carefulness) ;Bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangmelatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Menteri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Nomor 14983/2014 Register Daftar Isian 301Nomor 10807/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebihlanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat telah terbit (tumpang tindih) dengan SHGB No.5552 tercatatatas nama PT Lippo Cikarang;Bahwa oleh karena itu, Surat No.452.2 tesebut adalah surat KeputusanTata Usaha Negara (beschiking) yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (algemene

Putusan Nomor 259 K/TUN/2016bertentangan/melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuserta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemene beginselen van behoorlijk bestuur), sebagaimana akan ParaPenggugat uraikan sebagai berikut di bawah ini:6.1.

Putusan Nomor 259 K/TUN/201610.hukum, sesuai dengan asas keadilan serta asas kepastian hukum yangmenjadi salah satu pilar dari AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), oleh karena ituPara Penggugat mengajukan gugatan ini dan meminta kepada MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terbentuk yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atautidak sah: SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908, SHGBNo.10996 dan Surat No.452.2 serta

memerintahkan Tergugat untukmencabut: SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908, SHGBNo.10996 dan Surat No.452.2;Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi di pemerintahan KabupatenBekasi sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara yangmenjadi salah satu pilar dari AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), maka sudahsepatutnya jika gugatan Para Penggugat ini dikabulkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa danmengadili

sebagaiberikut;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undangundang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid,onrechtmatigedheid), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zondereigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid),tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonderinachtneming van de bij algemene

Pid.Sus/2021/PN LbpMenimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undangundang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringamenggunakan istilan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid,onrechtmatigedheid), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zondereigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheia),tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonderinachtneming van de bij algemene

Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilahtanpa kewenangan (zonder bevoegdheid atau on rechtmatigedaad),Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht),melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpamengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonderinachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) danlainlain.

Satochid Kartanegara menegaskan :Wederrechtelitik formil bersandar pada UndangUndang, sedangkanwederrechtelitjk materiil bukan pada UndangUndang, namun padaaSaSasaSs Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel.