Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, dan akibatpertengkaran tersebut, pada tanggal 21 April 2016 Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sejak kejadian itu Kedua orangtua Penggugat (saksisaksi Penggugat) sudah pernah berusaha merukunkanPenggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dihubungkan dengan kenyataan gaganyaupaya mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, berikut gagalnya

merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 yangberlanjut sampai dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada 21 April 2016kemudian disusul dengan perpisahan tempat tinggal yang merupakan efek/ akibat daripertengkaran itu, sudah cukup membuktian bahwa pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang sifatnya terus menerus.Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta gagalnya

usaha kedua orangtua Penggugat dan gagalnya upaya mediasi dalam perkara ini sudah cukupmembuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapanuntuk rukun kembali. 222 2222222 2 nnn nee nn eeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makatelah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaransecara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kemballi.

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban adalahmati lemas oleh karena perdarahan di rongga tengkorak, rusaknya susunan syarafutama serta gagalnya fungsi pernafasan akibat patahnya tulang tengkorak,Putusan No.216/Pid.B/2014/PN.Pms Halaman 3 dari 14 Halamanpatahnya tulang leher serta patahnya tulang iga yang disebabkan trauma (rudapaksa) tumpul pada kepala dan dada korban, dimana korban juga mengalami lukalecet pada punggung dan kaki yang keseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Sebagaimana

Dari hasil pemeriksaan luar diambilkesimpulan bahwa korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan dironggatengkorak, rusaknya susunan syaraf utama serta gagalnya fungsi pernafasanakibat patahnya tulang tengkorak, patahnya tulang leher serta patahnya tulang igayang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan dada korban,dimana korban juga mengalami luka lecet pada punggung dan kaki yangkeseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sahmenurut

Dari hasil pemeriksaan luar diambilkesimpulan bahwa korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan dironggatengkorak, rusaknya Ssusunan syaraf utama serta gagalnya fungsi pernafasanakibat patahnya tulang tengkorak, patahnya tulang leher serta patahnya tulang igayang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan dada korban,dimana korban juga mengalami luka lecet pada punggung dan kaki yangkeseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Dengan demikian unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal

Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon danTermohon membuka usaha dan dimodali orang tua Pemohon kurang lebihtotal 75 juta, kKemudian usahanya bangkrut, akibat dari gagalnya usahatersebut kemudian Termohon menginginkan kerja di Taiwan dan dibiayai25 juta dari orang tua Pemohon, namun dalam kenyataannya setelah kerjadi Taiwan hasil gajinya tidak dikirim ke Pemohon/orang tua Pemohon,namun semua dikirimkan kepada

Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Juli 2012 antaraPemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secaraterusmenerus disebabkan Pemohon dan Termohon membuka usaha dandimodali orang tua Pemohon kurang lebih total 75 juta, Kemudian usahanyabangkrut, akibat dari gagalnya

Maka FTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukanaksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian rasionalisasi yang tidak rosional dengan dalil Efisiensi ;Hentikan PHK Sepihak dengan alasan rasionalisasi ;Berikan upah Layak untuk Buruh PT.Mulia industrindo Tbk dan anak perusahaan ;hapuskan Sistem keja Kontrak dan Outsoursching di PT.

kerja yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT dilakukan sesuai Peraturan hukum yang berlaku.Oleh karena Para Penggugat melakukanmogok dengan cara yang dibenarkan oleh undangundang, maka tindakan skorsing dan PHK yangdilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :e ~=Pasal 137 UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 137;Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah ,tertib, dan aman sebagai akibat gagalnya

Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksamelakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannya sebagaiberikut:1. Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalih Efisiensi ;2. Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;3. Berikan Upah Layak untuk Buruh PT. Mulia industrindo Tbk dan anakperusahaan ;4. Hapuskan Sistem kerja Kontrak dan Outsoursching di PT. Mulia industrindo Tbkdan anak perusahaan ;5.

Oleh karena Para Penggugat melakukan mogok dengan cara yang dibenarkanoleh undangundang, maka tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan : Pasal 137 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikatburuh dilakukan secara sah, tertib, dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan ; Pasal 144 Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

jawab pemogokanpekerja/ouruh sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku. dan Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu :Pasal 1 ayat 23 : Mogok kerja adalah tindakan pekerja/ouruh yangdirencanakan dan dilaksanakan secara bersamasama dan /atau olehserikat pekerja / serikat buruh untuk menghentikan ataumemperlambat pekerjaan.Pasal 137 : Mogok kerja adalah sebagai hak dasarpekerja/ouruh dan serikat pekerja / serikat buruh dilakukan secaratertib dan damai sebagai akibat gagalnya

Wachyuni Mandira, 3 (tiga) diantaranya menyangkutnilai uang yang akhirnya membuat gagalnya perundingan, tuntutantersebut :1.

No.2185 K/Pid/2009(gagalnya perundingan) dan : bukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasiyang mengajak, hal ini diperkuat oleh Keterangan saksi saksi Jaksa PenunututUmum seperti Vincensius , Supardi , Winardi dan diperkuat keterangan saksiTerdakwa yi Hermansyah, Eko Mulyono, Albeni, karenanya pertimbanganMajelis tidaklah sesuai dengan fakta hukum.Bahwa setelah disepakati bersama antara pengurus SBSI dan anggotapada rapat tanggal 1 Desember 2008 untuk mogok kerja dengan tidakmelakukan aktifitas ( berhenti

jalannya prosesproduksi yang benar adalah keterangan ahli MOCHAMAD ALIMUDDIN padanota Pembelaan hal.13 14 menyebutkan dasar hukum UndangUndang No.13tahun 2003, pada : pasal 1 ayat 23 bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja / buruh yangdirencanakan dan dilaksanakan secara bersamasama dan atau olehserikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan ; pasal 137 : mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ouruh danserikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara tertib dan damaisebagai akibat gagalnya

Putusan Nomor 1 PK/Pdt.SusPHI/2016Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau tanpa pemberitahuankepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan; dan/atau dengan pemberitahuan kurang dari 7(tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau isipemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)huruf a, b, c, dand UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 137 yang berbunyi

: Wogok kerja sebagai hakdasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

harus dilaksanakan denganitikad baik, oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut diatasharuslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkatpeninjauan kembaili;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat sangatkeberatan dan menolak secara tegas pertimbangan Judex Facti padaHalaman 49 alinea 2 yang menyatakan:Menimbang, bahwa telah terbukti pada tanggal 6, 7, 10 Februari 2014Tergugat dan Tergugat II telah melakukan mogok kerja secara spontantidak dilakukan sebagai akibat gagalnya

perundingan dan mogok kerjatidak ada pemeberitahuan secara tertulis terlebin dahulu kepadapenggugat dan Disnakertrans kabupaten Karawang dengan demikianTergugat telah melanggar ketentuan Pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 menyatakan Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruhdan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damaisebagai akibat gagalnya perundingan Jo.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 232Tahun 2003 dinyatakan mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukanakibat gagalnya perundingan, dan atau tanpa pemberitahuan kurang dari 7(tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, dan atau isi pemberitahuantidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a,b,c dan dUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansehingga petitum angka 2 harus dinyatakan dikabulkan;Bahwa Judex Facti keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukumnyadimana

Karena dapatdisimpulkan selisih Budget antara pendapat Para Penggugat dan TergugatRp117.226.640,00, sehingga pertemuan tidak ada kesepakatan danTergugat tidak mau lagi ada perundingan bipartit (Bukti P12);Bahwa atas gagalnya perundingan/bipartite dan tidak dijalankannyaPerjanjian Bersama (PB) tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 20 Maret2013 yang dilakukan oleh kedua belah pihak, berdasarkan Pasal 137 danPasal 138 UndangUndang nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 012/PUUI/2003

Kawashima Engineering Plastik Indonesia (KEPI) danTergugat, namun tidak ada kesepakatan (Bukti P26);Bahwa atas gagalnya perundingan Bipartit tanggal 10 Juli 2014 dan 17 Juli2014, bahkan Tergugat sengaja memperlama permasalahan, dengan tidakmengidahkan ketentuan Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Tergugat tanpa konfirmasi kepada serikat pekerja mendaftarkanpermasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaHal. 11 dari 31 hal.Put.Nomor 743 K/Pdt.SusPHI

Surat pemberitahuan mogok kerja pada tanggal 3 Juni 2014 oleh ParaPenggugat untuk mogok tanggal 16 Juni 2014 sampai tanggal 30 Juni2014 bukan sebagai akibat gagalnya perundingan;b. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPara Penggugat tanggal 25 Juni 2014 tidak bertentangan denganHal. 25 dari 31 hal.Put.Nomor 743 K/Pdt.SusPHI/2015ketentuan Pasal 151 ayat (1, 2 dan 3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003;c.

Judex Facti menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh ParaPenggugat tidak sah bukan sebagai akibat gagalnya perundinganwalaupun pelaksanaan bipartit melebihi waktu yang ditetapkan olehUndangUndang yaitu:1) Bipartit ke1 tanggal 20 Maret 20132) Bipartit ke2 tanggal4 Maret 20143) Bipartit ke3 tanggal 27 Maret 20144) Bipartit ke4 tanggal 3 April 2014serta alternative lobyloby oleh Para Penggugat tanggal:1. Loby ke1 tanggal 23 April 20142. Loby ke2 tanggal 16 Mei 20143.

Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau.Pasal 6 ayat (1) KEP.232/MEN/2003Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.Bahwa kalaupun disinkronisasikan dengan Pasal 6 ayat (1)KEP.232/MEN/2003 dikarenakan apabila mogok tanggal 16,18dan 19 Juni 2014 dianggap tidak sah, toh hanya 3 hari kerja sajayang menjadi kebiasaan hanya diberikan sanksi SuratPeringatan sesuai bobot kesalahan, bukan diberikan sanksiPHK..!

RENHARD J.D HUTAHAEAN , SH yaitubagian kedokteran Kehakiman rumah Sakit Umum Pematang Siantar menerangkan bahwakorban meninggal dunia akibat karena mati lemas akibat gagalnya fungsi paru yangdiakibatkan adanya pendarahan diotak ( memar otak ) yang disebabkan trauma ( ruda paksa )tumpul dan setengah tumpul/ tajam pada kepala yang mengakibatkan retak tulang tengkorak,serta diperberat dengan adaanya penyakit paru yang menahun/ kronis yang telah lama dideritakorban; = = = 2 229 222 222 ono on nnn nnn

RENHARD J.D HUTAHAEAN , SH yaitubagian kedokteran Kehakiman rumah Sakit Umum Pematang Siantar menerangkan bahwakorban meninggal dunia akibat karena mati lJemas akibat gagalnya fungsi paru yangdiakibatkan adanya pendarahan diotak ( memar otak ) yang disebabkan trauma ( ruda paksa )tumpul dan setengah tumpul/ tajam pada kepala yang mengakibatkan retak tulang tengkorak,serta diperberat dengan adaanya penyakit paru yang menahun/ kronis yang telah lama dideritakorban; === === === === === === === === =

RENHARD J.D HUTAHAEAN , SH yaitubagian kedokteran Kehakiman rumah Sakit Umum Pematang Siantar menerangkan bahwakorban meninggal dunia akibat karena mati lJemas akibat gagalnya fungsi paru yangdiakibatkan adanya pendarahan diotak ( memar otak ) yang disebabkan trauma ( ruda paksa )tumpul dan setengah tumpul/ tajam pada kepala yang mengakibatkan retak tulang tengkorak,serta diperberat dengan adaanya penyakit paru yang menahun/ kronis yang telah lama dideritakorban;

Pasal 2 Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/oburuhdan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dandamai sebagai akibat gagalnya perundingan ;. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugattidak dilampiri dengan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial ;.

Bahwa pertimbangan JudexFacti tersebut kurang beralasan sebab mogok yang dilakukan Pemohon Kasasiadalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan secaratertib, damai, dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja tetapikesepakatan dengan Pengusaha, dan sebagai akibat gagalnya perundingan ;Bahwa PHK yang dilakukan karena alasan melakukan mogok kerjabertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf g UndangUndang No.13 Tahun 2003, juga tidak bertentangan dengan ketentuan

Kematian korban disebabkan matilemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahanyang banyak dirongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karenatrauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor / kondisipenyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanandidaerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, sertaadanya penyakit paru yang telah lama diderita korban ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Kematian korban disebabkan matilemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahanyang banyak dirongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karenatrauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor / kondisipenyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanandidaerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, sertaadanya penyakit paru yang telah lama diderita korban ;aes Sebagaimana .....

Kematian korban disebabkan matilemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahanyang banyak dirongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karenatrauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor / kondisipenyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanandidaerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, sertaadanya penyakit paru yang telah lama diderita korban ;n Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

SB KIKEF dengan terpaksamelakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannyasebagai berikut :1 Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;2 Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;3 Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anakperusahaan ;4 Hapuskan sistem kerjakontrak dan outsourcing di PT. Mulia IndustrindoTbk.

pasal 70 ayat s/d 6 kalau di perhatikan secara cermat adalah pasalyang hanya mengatur teknis prosedur surat menyurat permohonanberunding saja, tetapi didalam pasal 70 ayat 1 s/d 6 tersebut tidak pernahmemuat aturan mengenai apabila telah terjadi perundingan dan perundinganitu sendiri mengalami kegagalan (tidak ada titik temu);2 Bahwa menurut saya, pasal 70 ayat 1 s/d 6 tidak bisa sepenuhnya dikatakansebagai implementasi dari pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan mengenai gagalnya

perundingan mengingatpenjelasaan pasal 137 itu sendiri yang saya kutip sebagai berikut :Penjelasan pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Yangdimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidaktercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangdapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atauperundingan mengalami jalan buntu;Bahkan selain diatur didalam penjelasan pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

, maka terkait dengan gagalnyaperundingan juga di atur didalam KEPUTUSAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO. 232/KEP/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah Pasal 4yang saya kutip sebagai berikutPasal 4:"...Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf aadalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukanperundingan walaupun serikat pekerja/buruh atau pekerja

perundingan; dan/ataub. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ; dan/atauc. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja; dan/ataud. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)huruf a, b, c, dan d Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Bahwa pengertian tentang gagalnya perundingan sebagaimanadimaksud pasal 4 KEP 232/MEN/2003 adalah :Gagalnya perundingan sebagaimana

perundingan atau perundinganmenemul jalan buntu;Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telahdilakukan sesuai ketentuan Undang Undang No 13 Tahun 2003 TentangKetenaga Kerjaan sebagai berikut :Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikatpekera/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dandamai sebagai akibat gagalnya perundinganPasal 140 Sekurangkurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kenasebelum mogok kerja dilaksanakan, pekera/buruh danserikat pekerna/serikat buruh

Tirta Daya Adi Perkasa dan kepada DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Pasuruan tentangPEMBERITAHUAN MOGOK KERJA yang dimulai tanggal 21Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 dan surat tersebutditerima pada tanggal yang sama oleh perusahaan maupun DinasTenaga Kerja Kab Pasuruan sehingga pelaksaanaan mogok kerja karenapelanggaran normatif dan gagalnya perundingan telah sesuai denganHal. 25 dari 89 hal. Put.

,sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.Pasal 3 Kepmennakertrans Nomor : KEP.232/MEN/2003, telahmengatur bahwa mogok kerja dinyatakan sah apabila mogok kerjatersebut dilakukan karena akibat gagalnya perundingan, serta telahdilakukan pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, selambatlambatnya 7(tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja;Menimbang, bahwa kemudian

ketentuan Pasal 137UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh danserikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damaisebagai akibat gagalnya perundingan, dimana dalam penjelasanpasal tersebut yang dimaksud dengan gagalnya perundingan adalahtidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak maumelakukan perundingan atau perundingan mengalami

anaknyaselama lebih dari 2 (dua) tahun dan sewaktu pulang dari Malaysia hanyamemberikan uang Rp.100.000, dan seikat kacang panjang kemudianTergugat pulang kerumah orang tuanya;Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahuiTergugat sering minum minuman beralkohol dan bermain judi dari ceritaPenggugat dan teman dekat Penggugat;Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dengan Tergugatdalam waktu yang cukup lama, yaitu 2 (dua) tahun lebih tanpa salingmemperdulikan satu sama lain serta dengan gagalnya

ae>59 6290 oSisArtinya : Dan diantara tandatanda kekuasanNya adalah diciptakanNyauntukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamumendapat ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang di antarakamu, sesungguhnya yang demikian itu. menjadi tandatandakebesaranNya bagi orangorang yang berfikir;Menimbang, bahwa gagalnya upaya majelis menasehati Penggugatagar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangankarena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakimberkesimpulan

dianggap sebagai dasar puladalam gugatan Rekonvensi ;Bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya mogok kerja adalahtentang tidak adanya kesepakatan mengenai kanaikan gaji berkala dan suratperingatan (SP II) terhadap 2 (dua) orang pengurus ketua dan sekretaris bidangpembelaan sebagaimana tertuang didalam notulen perundingan tanggal 26 Mei2010 dimana kedua belah pihak sudah menyatakan tidak ada titik temu kenaikangaji berkala Tahun 2010 dan tentang pemberian surat peringatan II ;Bahwa gagalnya

dibidang usaha industri pisaucircular saw untuk mesin plywod dan wood working yang jika dikaitkan dengangolongan pengupahan masuk dalam kelompok I ;Bahwa selain permasalahan tersebut juga telah dirundingkan mengenai adanyadiskriminasi terhadap hakhak pekerja helper, status pekerja kontrak yang tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, perundinganperjanjian kerja bersama yang berlarutlarut, pemotongan iuran serikat pekerjayang tidak sesuai keinginan para pekerja ;Bahwa akibat gagalnya

maka pada tanggal 7 Juni 2010 Penggugat Rekonvensimemberitahukan rencana mogok kerja kepada Tergugat Rekonvensi dan instansiyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, bahwa mogok kerja akandimulai pada tanggal 17 Juni 2010, sehingga pemberitahuan rencana mogok kerjatelah memenuhi peraturan perundangundang yang berlaku yaitu pemberitahuanmogok kerja sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja ;Bahwa dengan demikian mogok kerja yang dilakukan para PenggugatRekonvensi adalah sah dan sebagai akibat gagalnya

perundingan sebagaimanadimaksud pada Pasal 140 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal (3) huruf a, b,c dan d Kepmen NOMOR KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUMMOGOK KERJA YANG TIDAK SAH Bukti P;Bahwa dengan demikian sehubungan mogok kerja yang dilakukan paraPenggugat Rekonvensi adalah sah dan sebagai akibat gagalnya perundingan makaHal. 21 dari 46 hal.

No. 22 PK/Pdt.Sus/20124242 Lanjutan dari perundingan tersebut diatas adalah tentang implementasikenaikan Gaji berkala pada tanggal 18, 26 Mei 2010;Bahwa gagalnya perundingan dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr.Hermansyah Putra, SH. yang dihadirkan oleh Pihak Termohon PeninjauanKembali dimana didalam persidangan pada tanggal 5 November 2010, telahmenerangkan pada pokoknya bahwasanya perundingan implementasi kenaikanupah (alpa) dan surat peringatan sudah tidak ada titik temu.Berdasarkan keterangan

SB KIKEF denganterpaksa melakukan aksi mogok kerja akinat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;1. Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;2. Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anak perusahaan ;3. Hapuskan sistem kerjakontrak dan outsourcing di PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anakperusahaan ;4.

Oleh karena PARA PENGGUGAT melakukan mogok dengan cara yangdibenarkan oleh Undang undang, maka tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan olehTergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :e Pasal 137 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruhdilakukan secara sah, tertib dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan.e Pasal 144 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

perundinganBahwa kalau disimak secara seksama, maka nampak jelas mogok kerjadapat dilakukan akibat gagalnya perundingan, tetapi Undang undang(Pasal 137) tidak menyebutkan gagalnya perundingan yang keberapa(berapa kali perundingan).Bahwa pasSal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) PKB PT.

Mengatur bahwa mogok kerja dapat dilakukansetelah 3 (tiga) kali gagalnya perundingan.16 Bahwa surat pemberitahuan aksi mogok kerja tanggal 24 Desember2008, 06 Januari 2009 dan tanggal 12 Januari yangdiajukan oleh Para Penggugat melalui PTP SBKIKEF keseluruhannya23tidak ada yang memenuhi' ketentuan pasal 70 ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6) Perjanjian Kerja Bersama PT.

Sehingga dalam Pasal 65 ayat (14) melakukan mogokkerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjajian Kerja Bersama termasuk pelanggaran beratyaitu dijatuhkan sanksi PHK tanpa pesangon ;e Bahwa, mogok kerja dilakukan akibat gagalnya perundingan, tetapi Undang undang No. 13tahun 2003 Pasal 137 tidak menyebutkan berapa kali perundingan dan hal tersebut telahdiatur didalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 70 yaitu setelah 3 (tiga) kali gagalnyaperundingan ;e Bahwa, tidak benar Tergugat melakukan perbuatan

Tergugat merasatersinggung karena Penggugat sudah mempermalukan keluarga Tergugatatas gagalnya pembelian aset bersama yang tidak disetujui olehPenggugat. Akhirnya Tergugat menghamburkan uang tersebut untuk judi,minum, dan berselingkuh 55. Bahwa 3 hari setelah meninggalnya anak kedua pada bulan mei 2014,Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanitalain bernama Lidia kurang lebih satu tahun.

Tergugat merasa tersinggung karena Penggugatsudah mempermalukan keluarga Tergugat atas gagalnya pembelian asetbersama yang tidak disetujui oleh Penggugat. Akhirnya Tergugatmenghamburkan uang tersebut untuk judi, minum, dan berselingkuh ;2.Bahwa 3 hari setelah meninggalnya anak kedua pada bulan mei 2014,Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanitalain bernama Lidia kurang lebin satu tahun.

mogok kerja yang dilakukan PUK SPAI FSPMI PT.INTERBATsebagaimana dalil poin 14 diatas adalah merupakan mogok kerja yangtidak jelas dan terkesan dibuatbuat dan terhadap mogok kerjatersebut antara management PT.Interbat dengan PUK SPAI FSPMIPT.INTERBAT belum pernah melakukan bipartit sehingga tidak adaperundingan, padahal sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang tersiratdalam pasal 137 yang menyatakan pada intinya mogok kerja dianggapsah akibat dari gagalnya

Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 adalah dalil yang tidak benar,dimana menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh ParaTergugat dan PUK SPAI FSPMI PT.Interbat adalah tidak sah karenadianggap belum adanya gagalnya perundingan dengan berpedomanpada pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, padahal sudah jelas upaya perundingan yangdilakukan oleh Para Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 kaliditambah lagi pengajuan surat somasi dan hal yang demikian jugadiakui oleh Penggugat

sebagaimana terurai dalam gugatan pada poin11, 12 dan 14, akan tetapi ajakan perundingan bipartit tersebut ditolak/tidak dilayani oleh Penggugat dan itupun juga diakui oleh Penggugatsendiri sebagaimana dalam gugatannya pada poin 16, makasebagaimana dimaksud dalam pasal 137 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kondisi yang demikian adalahsebuah bentuk GAGALNYA PERUNDINGAN hal ini sebagaimanadijelaskan dalam pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003beserta penjelasannya;Hal. 2.

ri 120 hal.Put.No. 2014/PHI.Sby.Pasal 1372828Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikatburuh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnyaDET UNGINGAN =ssees neem essen eens neePenjelasan :Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalahtidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukanperundingan atau perundingan mengalami jalan buntu; 9.

untuk modal usahaTergugat dalam bekerja Penggugatlah yang mengadakan danmencukupkannya, namun usaha dan perjuangan yang dilakukanPenggugat terhadap Tergugat tidak dengan sungguhsungguh dilakukandan dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab ;9. bahwa yang Penggugat tahu adalah Tergugat tidak pernah jujur danterbuka dengan masalah keuangan terhadap Penggugat, sebaliknyaTergugat selalu memanfaatkan hasil pekerjaannya untuk kepentingannyadengan dalil usaha, acap kali Penggugat bertanya tentang alasan gagalnya

bahwa rumah tangganya dengan Tergugat semulaberjalan rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang satu setengah tahunterakhir mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Tergugat tidak pernah Putusan Pengadilan Agama Jambi 2019821halaman 6 dari 12 halamanjujur dan terbuka dalam masalah keuangan, kedua, Tergugat selalumemanfaatkan hasil pekerjaannya untuk kepentingannya dengan dalil usaha,acap kali Penggugat bertanya tentang alasan gagalnya

SAUDI akan adanyakemungkinankemungkinan menyangkut gagalnya upaya pelunasanterhadap 2 (unit) kendaraan di atas, demikian pula Terdakwa H.MUHAMMAD SYAHRIN Als H. IRIN Bin KURNAIN tersebut tidakpernah secara terbuka menyampaikan kepada Saksi SRI UDIYANTOAls UDI Bin H. SAUDI perihal kondisi keuangan perusahaan yangHal. 9 dari 21 hal.

SAUDI tersebut perihalkemungkinankemungkinan menyangkut gagalnya upaya pelunasanterhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobilToyota AVAnZa; 72222 on nnn nnn nn nnn nnn nnn non en cee nn nnn eneBahwa besaran uang muka mana yang disetorkan oleh Saksi SRIUDIYANTO Als UDI Bin H.

SAUDI akan adanyakemungkinankemungkinan menyangkut gagalnya upaya pelunasanterhadap 2 (unit) kendaraan di atas, demikian pula Terdakwa H.MUHAMMAD SYAHRIN Als H. IRIN Bin KURNAIN tersebut tidakpernah secara terbuka menyampaikan kepada Saksi SRI UDIYANTOAls UDI Bin H.

/Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Mtpmenyangkut gagalnya upaya pelunasan terhadap 2 (unit) kendaraan di atas,demikian pula Terdakwa H. MUHAMMAD SYAHRIN Als H. IRIN BinKURNAIN tersebut tidak pernah secara terobuka menyampaikan kepadaSaksi SRI UDIYANTO Als UDI Bin H.