Bambang Santosa, MM) (Pihak Kedua) ;

e.Dokumen-dokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuan hibah ke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011 ;

20)1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi Nelayan

Bambang Santosa, MM) (PihakKedua) ;Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuan hibahke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011 ;20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi NelayanPada Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuan hibahke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi NelayanPada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;

Dokumendokumen lain terkait kegiatan pembangunan 7 unit kapal bantuan hibahke Kabupaten Kebumen dan Cilacap Tahun 2011 ;20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa Surat Keputusan KepalaDinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 523.52/79/SK/01/2011tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Kapal Perikanan Bagi NelayanPada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

BatuBara tersebut yaitu pembangunankantor BKD, kantor Dinas PU danPertambangan, Kantor DinasPerikanan dan Kelauatan, kantorDinas pertanian, kantor BPMD,kantor BAPPEDA, dan kantorDPPKAD oleh terdakwa bersamadengan Hari Sukardi, ST danSyahrial Lafau, ST selaku PPKtelah mengajukan pencairan danakepada bagian keuangan dan olehBendahara Umum Daerah Kab.Batubara telah dicairkan dananyayaitu sebagai berikut :1) Pembangunan Kantor Badan KepegawaianDaerah Kab.Batu Bara Rp.705.815.000.19Surat Pengantar dari

BatuBara tersebut yaitu pembangunankantor BKD, kantor Dinas PU danPertambangan, Kantor DinasPerikanan dan Kelauatan, kantorDinas pertanian, kantor BPMD,kantor BAPPEDA, dan kantorDPPKAD oleh terdakwa bersamadengan Hari Sukardi, ST danSyahrial Lafau, ST selaku PPKtelah mengajukan pencairan danakepada bagian keuangan dan olehBendahara Umum Daerah Kab.50Batubara telah dicairkan dananyayaitu sebagai berikut :1) Pembangunan Kantor Badan KepegawaianDaerah Kab.Batu Bara Rp.705.815.000.Surat Pengantar dari

Bahwa pencairan anggaran pekerjaan pada pembangunan 4 (empat) unit kapalpenangkap ikan 10 GT, alat tangkap dan mesinnya pada Dinas Kelauatan danPerikanan KabupatenKep.Selayar TA.2013 tersebut dapat terjadi dikarenakan peranserta Terdakwa Muhammad Dahyar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) baik dari tahap (termin) , II dst;3.

disebutkan bahwa Perda ini berlakupada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo;Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/budidaya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo, baik yang telahberdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati KulonProgo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha PembudidayaanIkan wajid mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelauatan

merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikananyang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zonatambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Ketiga, berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaBab Ill Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagiankeempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan danPersyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelauatan

merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yangmeliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zonatambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Ketiga, berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaBab Ill Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagiankeempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan danPersyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelauatan

., Halaman 13 dari 42 halamanBahwa pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menganggarkan dalamDIPA Satker Dinas Kelauatan dan perikanan Kabupaten Belu Nomor : SP DIPA032.06.4.400692/2015 tanggal 14 Nopember 2014, yang kemudian direvisidengan Nomor : SP. DIPA032.06.4.400692/2015 tanggal 22 september 2015anggaran sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) denganperuntukannnya sebagai berikut:A.

KETERANGAN AHLI1Ahli Bidang Perikanan ALPIAN, Jabatan : KASI SUPERVISI,MONITORING DAN EVALUASI SUMBERDAYA KELAUATAN DANPERIKANAN KAB. ANAMBAS, Tempat/Tanggal Lahir ; TANAHPUTIH, 12 Nopember 1969, Agama : ISLAM, Jenis Kelamin : LAKILAKI, Kewarganegaraan : INDONESIA, Pendidikan : SLTA, Alamat :JL. TANJUNG DESA TAREMPA BARAT KEC. SIANTAN KAB.

Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahanketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran padasatuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkupDitjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

09.1.4019.0379.07 senilai Rp.135.886.850, (seratus tiga puluhlima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluhrupiah), maka apabila ada kapal yang mengalami kerusakan setelah penyerahandan masa pemeliharaan berakhir adalah merupakan tanggungjawab PejabatPembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Ketapang selakupenerima kapalkapal tersebut, dan justru pekerjaan pengadaan kapal tangkapikan 20 GT yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sangat bermanfaat bagiDinas Kelauatan

Rinaldi, MM Bin (Alm) Mardin, dibawah disumpah dipersidanganPada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi menjadi Kepala Dinas Keluatan dan PerikananPropinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PropinsiBengkulu Nomor : SK.821.2.L.41 tanggal 5 April 2013 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon Il DLingkungan Pemerintah Provinsi BenkuluBahwa benar Secara umum yang menjadi tugas pokok dan fungsisebagai Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Propinsi Bengkuluyaitu

Bengkulu, nanti pergi keBidang Budidaya Perikanan, disana sudah ditunggu oleh Bang Vitcher, lalusaksi ke Kantor Dinas Kelauatan dan Perikanan Prov.

Hendri Suhendri selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BintanTahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkaraterpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masihdalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidaktidaknyapada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelauatan danPerikanan Kabupaten Bintan atau setidaktidaknya di tempat lain dalamdaerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada

Puyangan Group,Putusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 63 dari 152 halamansedangkan saksi yang saat itu selaku Kadis Kelauatan dan PerikananKab. Tanggamus tidak turut menandatangani kontrak tersebut .Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 523/004/ PPK.

Puyangan Group,yang saksi ketahui adalah, sebagai berikut : Awal mulanya CV.Puyangan Group selaku Penyedia jasa / barang mengajukan suratpermohonan pencairan dana (baik Uang muka ataupun Termin)berikut dokumen lainnya yang ditentukan di tujukan kepada PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) selaku pemilik pekerjaan, kemudianBerkas permohonan tersebut diproses oleh Bendahara pengeluaranDinas Kelauatan dan Perikanan, setelah semua dokumen pencairansudah selesai di proses, maka Pihak Ketiga/ Rekanan dapatmengajukan

% maka pekerjaan dapatdilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, dan benar pada saatpemeriksaan oleh team untuk perizinan, Sertifikat kesempurnaankapal serta uji coba kelayakan kapal terhadap ke 3 Kapal belum dilaksanakan, Benar, selanjutnya dilakukan serah terima tahap satu(PHO) antara terdakwa selaku Pelaksana pekerjaan kepada Sdra Hi.AFFANDI Selaku PPK sebagai pemilik Pekerjaan, untuk tanggalWaktu serah terima tahap satu terdakwa lupa sekitar Bulan Desember2010, dilaksanakan di kantor Dinas Kelauatan

Hendri Suhendri selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BintanTahun Anggaran 2011 (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkaraterpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pasti namun masihdalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 setidaktidaknyapada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelauatan danPerikanan Kabupaten Bintan atau setidaktidaknya di tempat lain dalamdaerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada

Petikan Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentangperubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PengujiTahihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danpengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja DinasProvinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaandan pemasaran hasil perikanan kementrian kelauatan

yang mengadakankontrak kerja Sama dengan ibu aminah sekeluarga;Bahwa pengawas di lapangan Umar dan abdurahman,Bahwa opetor escavator adalah fadil, Rusmin, Rustam, yang lainnya saksilupa;Bahwa kami hanya penyewaan escavator pada Umar, dan prosedurbayarnya juga dari Umar;Bahwa Umar sebagai pengawas escavator di Sarjo sejak saksi kerja ditambak Sarjo tahun 2017;Bahwa saksi pernah bayar pada Umar dua kali 310 jam dan dua kali 100jam;Bahwa selanjutnya saksi membayar sewa escavator langsung padaDinas kelauatan

MSA dan gunawansebesaar Rp. 564.885.000 dan 1.400.000.000 jumlah total Rp.1.964.885.000;Bahwa ada pebayaran secara tunai pada Saktiawan sebesarRp.25.000.000 (100 jam);Bahwa Umar yang sarankan pembayaran selanjutnya berurusan denganSaktiawan, kemudian Saktiawan yang memberikan nomor rekeningnyauntuk pembayaran;Bahwa saksi mendengar dari temanteman bahwa pembayaran kesaddam tidak sampai ke dinas kelauatan dan perikanan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakanmenyerahkan pada Penasihat

MSA karena di ajak oleh Dirjenpak Slamet subiakto tahun 2017 untuk membuat tambak percontohan,lalu saksi dikenalkan dengan kepala Dinas kelauatan dan perikananpasangkayu Ir.

Bin MASANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik terkait penyewaan escavatordinas kelauatan dan perikanan;Bahwa saksi sebagai pengguna eskavator, dan saksi sebagai ketuakelompok tani tambak, lokasinya di desa Lariang;Bahwa pada awalnya saksi sebagai ketua kelompok menghubungi pakslamet dinas kelauatan dan perikanan minta menyewakan escavator, dansaksi minta secara lisan saja;Bhawa saksi tidak di jelaskan kalau mau sewa escavator harus

Rinaldi, MM Bin (Alm) Mardin, dibawah sumpah dipersidangan Padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi menjadi Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan PropinsiBengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi BengkuluNomor : SK.821.2.L.41 tanggal 5 April 2013 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Pejabat Struktural Eselon Il D Lingkungan PemerintahProvinsi BenkuluBahwa benar Secara umum yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagaiKepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Propinsi Bengkulu

Bengkulu, nanti pergi keBidang Budidaya Perikanan, disana sudah ditunggu oleh Bang Vitcher, lalusaksi ke Kantor Dinas Kelauatan dan Perikanan Prov.

S215 tahun berpengalaman di bidang transportasi laut dan perencanaanpelabuhan dan kelauatan.15) Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan.16) Ahli Kelembagaan (1 orang)Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orangHal. 4 dari 91 hal.

S215 tahun berpengalaman di bidang transportasi laut dan perencanaanpelabuhan dan kelauatan.15) Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan.16) Ahli Kelembagaan (1 orang)Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun17) Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orangSarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase,system air dan resapan termasuk air

No. 1134 K/PID.SUS/2013Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubaratersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas Pekerjaan Umum danPertambangan, kantor Dinas Perikanan dan Kelauatan, kantor Dinaspertanian, kantor BPMD, kantor BAPPEDA, dan kantor DPPKAD olehTerdakwa bersama dengan Hari Sukardi, ST dan Syahrial Lafau, ST selakuPPK telah mengajukan pencairan dana kepada bagian keuangan dan olehBendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara telah dicairkan dananya yaitusebagai

Gratia tidak pernah menerima ataumendapatkan surat dari PPK tentang konfirmasi harga bangunan rumahpanggung ;Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubaratersebut yaitu pembangunan kantor BKD, kantor Dinas Pekerjaan Umumdan Pertambangan, kantor Dinas Perikanan dan Kelauatan, kantor DinasHal. 25 dari 104 hal. Put.

yang masingmasingpenuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menganggarkan dalam DIPASatker Dinas Kelauatan

KABOSU, Amd (Anggota Pokja), bersesuaian dengan BB.26, BB.29,BB.35, BB,37, BB.39, BB.40, BB.58, BB.59, BB.80 dan BB.81 pada TahunAnggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan danPerikanan menganggarkan dalam DIPA Satker Dinas Kelauatan dan PerikananKabupaten Belu Nomor : SP DIPA032.06.4.400692/2015 tanggal 14 Nopember2014, yang kemudian direvisi dengan Nomor : SP.

Wiyono, him. 32);Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor : 57/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusanMahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : bahwajumlah kerugian Negara akibat perobuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudahcukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara:Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai ProjectManager CV FAT JAYA sebagai rekanan Dinas Kelauatan dan Perikanan KabupatenBelu