Penggugat:
KOMANDAN PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
IRFAN MINARDO ALLAGAN

Nuryanto Ahmad Daim, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Terbanding/Tergugat II : Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla

KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN LAUT (LANTAMAL) V SURABAYA,berkedudukan di Jalan Laksda M. Nazir Nomor 56, PerakKota Surabaya, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:1. Letkol Laut (KH) Harjanto, S.H;2. Mayor Laut (KH) Aco Harsandi, S.H;3. Mayor Laut (KH) Moh.Najiyulloh, S.H;4. Mayor Laut (KH) Imam Bukhori, S.H;5. Kapten Laut (KH) Edy Kuspangat, S.H;6. Serma Bah Supriyono, S.H;7.

Sertu Bek Syamsul Bahri, S.HBeralamat dan berkantor di Dinas Hukum Lantamal V,Jalan Hang Tuah Ujung Surabaya, berdasarkan SuratPerintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/615/V1/2021tanggal 11 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus NomorSku/02/V1/2021 tanggal 11 Juni 2021, semula Tergugat liselanjutnya sebagai Terbanding II;Halaman 2 Putusan Nomor 633/PDT/2021/PT SBY3. KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN OPERASI LAUT (KODIKOPSLA),beralamat di Jalan Bogowonto Nomor 55, Kel. Darmo,Kec.

Kapten Laut (KH) ArisandyAdhi Setiawan, S.H;Berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 danSurat Perintah Komandan Kodiklatal NomorSprin/793/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, semula TergugatIll selanjutnya sebagai Terbanding III;Pengadilan Tinggi Surabaya ;Setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 633/PDT/2021/PT.SBY14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;.

Bahwa, Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut (Lantamal) V Surabaya sebagai Tergugat II adalah Pemilik asset objeksengketa yang tercatat dalam kode simak bangunan nomor 4.01.02.01.004;. Bahwa, Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) sebagaiTergugat Ill Karena merupakan pejabat yang menguasai dan menempati objeksengketa;. lbu Maria Nata Kasenda (Penggugat) sebagai pemegang Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 58/Lingkungan Darmo Ill, Kec.

Selain itu Pembanding(dahulu Penggugat) juga mengakui dalam posita/dalil gugatan pada halaman3 point 3 bahwa tanah sengketa a quo dikuasai oleh TNI AL dandigunakan sebagai Rumah Dinas Komandan Kodikopsla (Terbandingll/Tergugat III) yang tercatat dalam IKN/BMN TNI AL a.n.

Pemohon:
ISHAK S PANE
Termohon:
1.KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT I BELAWAN
2.KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT TANJUNG BALAI ASAHAN
3.KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG.

KOMANDAN LANTAMAL VI MAKASSAR, DK

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebut;

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA, VS Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., dkk

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP cq KOMANDAN' LANUD ~~ HUSEINSASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Ardhi Tjahjoko, selakuKomandan Lanud Husein Sastranegara, dalam hal ini memberikuasa kepada R. Agus A.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA(KSAU) cq PANGKOOP cq KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARAtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2408 K/Pdt/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding padatanggal 29 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat

Terbanding/Tergugat I : DODI SUHARDIMAN
Terbanding/Tergugat II : KOMANDAN RESOR MILITER SURYA KENCANA

Pemohon:
Heru Prabowo Ardiansyah
Termohon:
1.KOMANDAN DETASEMEN POLISI MILITER SURAKARTA
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KETUA UMUM PDIP
4.KETUA KOMNAS HAM RI
5.KETUA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN LPSK
6.PANGLIMA TNI
7.KOMANDAN POM TNI PUSAT

PANGLIMA KOMANDAN ARMADA REPUBLIK INDONESIA KAWASAN BARAT cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT I BELAWAN VS 1. TIMBANG SIANIPAR, dkk

., Komandan Pangkalan Utama TNI Ali ,dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Laut (KH) R JohanEdy S, S.H., dan kawankawan., Para TNI AL pada KantorDinas Hukum Lantamal , beralamat di Jalan Bengkalis Nomor1 Belawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Januari 2018;Pemohon Kasasi:Lawan1. TIMBANG SIANIPAR, bertempat tinggal di Jalan SeiSerayu Nomor 43, Kelurahan Babura Sunggal, KecamatanSunggal, Kota Medan:2. R.H.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT cq.PANGLIMA KOMANDAN ARMADA REPUBLIK INDONESIA KAWASANBARAT cq.

KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN LAUT BELAWAN tersebut;2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/PDT/2017/ PTMDN., tanggal 13 November 2017 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Lbp., tanggal 30Maret 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak Tuntutan Provisi Penggugat I, Il, Ill, IV dan V untuk seluruhnya;Halaman 15 dari 17 hal. Put.

KOMANDAN RESORT MILITER 143 HALUOLEO

pada waktu itu menemui orang tua Penggugatuntuk meminjam sebahagian tanah tersebut untukdibangunkan Kantor Korem Sementara sambil mencarilahan tanah yang cocok dan orang tua Penggugatmenunjukkan lokasi yang dibangunkan kantor korem saatini, akan tetapi terjadinya pergantianpergantian pimpinan,sehingga secara perlahanlahan Tergugat mencoba untukmenguasai dengan memperluas lahannya tanpakonfirmasi dengan orang tua Penggugat dan Orang tuaPenggugat beberapa kali membicarakan masalah tersebutkepada komandan

KOMANDAN RESORT MILITER 143 HALUOLEO incasu Tergugat, secara yuridis adalah tidak benar, KarenaTergugat tersebut hanyalah istilan "Jabatan" dalam"Institusi" Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNIAD). Sedang yang rnemiliki dan menguasai tanahsengketa adalah Institusi (TNIAD) dan bukan ParaPemangku Jabatan Sebagaimana tersebut. Karena itugugatan adalah salah sasaran dan atau salahmenetapkan subyek (error inpersonal) ;.

No. 3244 K/Pdt/2010Bahwa sebahagian tanah yang dibeli oleh Penggugat dari ayahsaksi sekarang telah dikuasai oleh KOREM 143 Haluoleo, namunsaksi tidak mengetahui dari mana KOREM 143 memperolehnya ;Bahwa pada tahun 1953 ayah saksi dipindahkan ke Konda lalutanah miliknya seluas 6 ha dijual kepada pak JURIT yaitu ayahPenggugat ;Saksi ke3, Haji Surabaya :Bahwa saksi kenal dengan pak Jurit yaitu ayah Penggugat yangpada tahun 1953 adalah Komandan CPM di Kendari ;Bahwa pada tahun 1953, ketika itu saksi adalah

Komandan Kodim 0907 Tarakan

Komandan Kodim 0907 Tarakan, beralamat diJalan Pulau Kalimantan, Kelurahan Kampung satu (Skip), KecamatanTarakan Tengah Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaMAYOR IGA KALARINGGA JAMBOSE, S.H., pada Bidang PakumKorem 091/ASN Kodam VI/MLW, beralamat di Makorem 091/ASNJalan Gajah Mada Nomor 11 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 18 Mei 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 18/SK/Pid/2015 danLETNAN SATU INF IBRAHIM BAHAR, Anggota TNIAD

Komandan Distrik Militer 0907 Tarakan) bukanmerupakan ruang lingkup lembaga Prapradilan sebagaimana diatur dalam Pasal1 butir 10 Kitab UndangUndang Acara Pidana (KUHAP) tersebut, sehinggapermohonan Prapradilan yang ditujukan kepada Termohon salah alamat danharuslah ditolak untuk seluruhnya ;Hal. 13 dari 23 hal. Put.

KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN dan LATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL (DAN PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;

Komandan Pusdiklat Kohanudnas bukanlah KuasaPengguna Barang di lingkungan Kemhan/TNI, karena untuk objeksengketa selaku Kuasa Pengguna Barang adalah KomandanLanud Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat MenteriPertahanan Nomor B/1516/09/02/837/DJRA. tanggal 11 Oktober2010 yang menentukan daftar Pejabat Unit Organisasi/SatuanKerja selaku pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Dandiantara Tergugat dengan Komandan Lanud Surabaya tidakmempunyai hirarkhi kedinasan/jalur komando.

Jadi Kasau adalah Pembantu Pengguna Barang MilikNegara Eselon (PPBMN1) atas Tanah dan Bangunan dilingkungan TNI AU, termasuk dalam hal ini objek sengketa;Bahwa Petunjuk Teknis Dephan Nomor Juknis/02/X1/2008tentang Inventarisasi Tanah dan Bangunan Beserta Fasilitasnyadi lingkungan Dephan dan TNI menyatakan PembantuPengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) di Dephandan TNI adalah Panglima, Direktur, Komandan, Kepala, yangditunjuk oleh PPBMNE1, sebagai pengguna BMN yang beradadalam penguasaannya

Dengan demikian Komandan Lanud Surabayabertanggung jawab dalam penggunaan dan pembinaanterhadap tanah dan bangunan di lingkungan Lanud Surabaya,termasuk dalam hal ini objek gugatan/perkara;7.h Bahwa Kodamar IV (sekarang Lantamal V) merupakan pihakyang secara langsung melaksanakan awal pembebasan tanahtermasuk objek perkara, dan selanjutnya juga terkait langsungdalam proses peralihan penguasaan tanah objek perkara dariKodamar IV (sekarang Lantamal V) kepada TNI AU (sekarangdigunakan sebagai Pusdiklat

Lanud Surabaya selaku PembantuPengguna Barang Milik Negara Wilayah Tingkat Satker(PPBMNWTS) di lingkungan Lanud Surabaya, diantaranyatanah objek perkara;7.4.07 Komandan Lantamal V (dahulu Kodamar IV) selakupihak yang secara langsung melaksanakan awalpembebasan tanah, dalam hal ini termasuk objek perkara;Eksepsi Turut Tergugat :.

Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut V (Danlantamal V)tidak diikutsertakan sebagai pihak perkara a quo;d. Bahwa dapat Turut Tergugat Ill tegaskan, objek sengketaseluas + 187.955 m? merupakan bagian dari keseluruhantanah seluas 340 Ha. yang dibebaskan oleh Kodamar IV(sekarang Danlantamal V) secara patut dan benar;e.

Penggugat:
PT BPR DANAGUNG BAKTI
Tergugat:
1.Yuli Purwanti
2.Utomo Imam Hidayat
3.Komandan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto

KARIM ( Sebagai penggugat ) VS - KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU) ( Sebagai tergugat )

,Advokat /pengacara yang beralamat di Jalan Kapten Rivai / Natuna796/ 84 RT. 11 RW 03, Palembang, berdasarkan Surat K uasaKhusus tertanggal07 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LAWAN :KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNIAU) yang beralamat di jalanAdi Sucipto, Talang Betutu, Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kolonel Sujono, SH., MH., Letkol TaufanHandriawan, SH., Mayor Sus Bambang Siswoko, SH., MayorSus Azhari, SH., MH., Mayor Sus Endik Setiawan

Bahwa eugatan kurang pihak 1 Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada Komandan Pangkalan TNI AUPalembang sebagai pihak yang menjalankan tugas dari kuasa PenggunaBarang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atas tanah aset Negara milik PemerintahRI Cq.Kementrian Pertahanan RI Cq. TNI Angkatan Udara, dalam halkKomandan PangkalanTNI AU Palembang sebagai pelaksana kuasa Pengguna Barang untuk megamankan,mengawasi dan merawat aset tanah tersebut.

Barang Milik Negara/Daerah disebutkan tataran kewenangan masing masingpihak secara berjenjang dari tingkat atas kebawah mulai dari Pengelola Barang yaituMenteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, Pengguna Barang yaitu MenteriPertahanan serta Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini adalah TNI Angkatan Udara,karena dalam gugatannya sejak awal Penggugat telah menggugat atas nama dinas TNIAU dalam hal ini gugatan ditujukan oleh Penggugat kepada Komandan PangkalanTNI AU Palembang sebagai satuan kerja

B/355/V/2013 dari Komandan Pangkalan TNIAU Talang BetutuPalembang, tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P.2 ;Surat Somasi No. B/379/VI/2013 dari Komandan Pangkalan TNIAU Talang BetutuPalembang, tertanggal 4 Juni 2013, diberi tanda bukti P.3 ;Surat Somasi No.

Surat Komandan AU Palembang, petunjuk atas rencana lahan asset di Tanjung Batu kerjasama dengan PT.PN dan PT.

CHRISTIANTO G; lawan KOMANDAN LAPANGAN UDARA {DANLANUD} HUSEIN SASTRANEGARA; BPN RI DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT; NUGRAHA HERMANA, SH.

KOMANDAN LAPANGAN UDARA (DANLANUD) HUSEINSASTRANEGARA beralamat di Jl. Pajajaran No. 156 Kota Bandung, c.q.PANGKOOPS AU (Panglima Komando Operasi Angkatan Udara R.I., c.q.TNI AU R.I. c.g. Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebutTERGUGAT;BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAHBPN PROVINSI JAWA BARAT CQ KANTOR PERTANAHAN KOTABANDUNG, beralamat di JI.

Komandan Lanud Husein Sastranegara, hal ini berdasarkan :Surat Keterangan Kepala Kelurahan No. 74 /SP / IX / 2009 tertanggal11 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa Tanah Milik Adat, yang terletak di blok / Jalan / Kampung CipedesSukamulya Persil No. 92a D.V. Kohir No.502 Kel. Sukagalin Kec Sukajadi Kota Bandung, sampai saat ini : adalah benar dikuasai oleh H.

Komandan LanudHusein Sastranegara hal ini berdasarkan surat tanggal 31 Maret 1989dari komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkalan TNI AUHusein Satranegara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanahmilik saudara Basar seluas + 1.530 meter persegi yang berlokasi dijalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi LanudHusein, adalah diluar tanah TNIAU Lanud Husein.

Kedua radiogramtersebut secara tegas menjelaskan bahwa Komandan Lanud HuseinHalamanSastranegara atau yang mewakili tidak mempunyai kKewenangan untukmembuat rekomendasi tentang pemanfaatan atau pelepasan hak atastanah. Kemudian Radiogram/Telegram tersebut pada tanggal 27Desember 2005 diperkuat oleh Radiogram/Telegram Kepala StafAngkatan Udara No. TK/22/2005 dan No.

Berdasarkan data dari kantor pertanahan Kota Bandung, yangmelakukan pemblokiran adalah KOMANDAN LAPANGAN UDARA(DANLANUD) HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG, sehingga pihakpihak lain yang terkait dengan DANLANUD tersebut secara otomatis harusdiberitahukan oleh pihak DANLANUD karena merupakan kewajibanAdministrasi hukumnya;2. Gugatan Error in PersonaPenggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Kepada Tergugattidak mengikutkan Panglima Komando Operasi TNI AU sebagaiTergugat.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL III ......PARA TERBANDING

Penggugat:1.Suriani2.SurianahlawanTergugat:1.Komandan Detasemen Zeni Bangunan XIV Kota Parepare.2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar3.Kantor Pertanahan Kota Parepare

Dengan demikian, hakgugat dibatasi waktunya oleh Undangundang.Bahwa objek sengketa diperoleh oleh Tergugat sejak tahun 1953melalui penguasaan tanah negara yang kemudian dipergunakan untukRumah Jabatan Komandan Peleton Kavaleri dan sejak saat itu puladidaftarkan dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara Penguasaan TNIAD dengan Nomor 31405017.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak gugat ParaPenggugat gugur karena telah mencapai lewatnya waktu tiga puluhtahun.

Komandan Resort Militer 142/Tatag danHalaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2018/PN Pretercatat juga dalam Buku Inventaris dengan Nomor Register 31405017Wilayah Denzibang 4/XIV Parepare.. Bahwa perolehan tersebut juga telah terdaftar sebagai Barang Milik Negarapada Kementerian Keuanganin casu Tergugat II berdasarkan Kartu InventarisBarang Nomor 2.01.01.01.002.

Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 10karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010seorang Komandan Detasemen Zeni Bangunan tidak mempunyaikewenangan dan kekuasaan untuk mengalinkan suatu obyek yangstatusnya Barang Milik Negara karena kewenangan mutlak ada diKementerian Keuangan RI..

Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yangmenguasai obyek sengketa yang berasal dari tanah negara sejak tahun1953 digunakan sebagai rumah dinas Komandan Peleton Kavaleri telahterdaftar dalam buku inventaris kekayaan negara no.

Komandan ResortMiliter 142/Tatag dan tercatat juga dalam Buku Inventaris dengan NomorRegister 31405017 Wilayah Denzibang 4/XIV Parepare.2. Bahwa perolehan tersebut juga telah terdaftar sebagai Barang Milik Negarapada Kementerian Keuanganin casu Tergugat II berdasarkan Kartu InventarisBarang Nomor 2.01.01.01.0023.

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ELTARI PENFUI KUPANG

KOMANDAN PANGKALAN TNIANGKATAN UDARA ~~ ELTARI PENFUI KUPANG,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Penfui,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/paraTergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung No.297 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005yang

No.281 PK/Pdt/2007Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Pembanding,dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa Penggugat selaku Komandan Pangkalan TNIAU El Tari PenfuiKupang mempunyai Hak Pakai atas tanah seluas 543 Ha yang telah diukursejak tahun 1968 oleh pihak pertanahan yang sebelumnya adalah penyerahandari Pemerintah Hindia Belanda saat peralihnan kekuasaan tahun 1950, denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;Bahwa oleh karena lokasi Lanud El Tari seluas 543 Ha adalahmerupakan

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Penfui(Penggugat) guna mendapat Hak Pakai ;Bahwa oleh karena Penggugat mendapat Hak Pakai dengan bataswaktu tertentu, maka pada tahun 1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur memperbaharui Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 13/1/1//KPG/HPDJ/KADIT/1987 tanggal 19 Januari 1987 dimana pada diktum menimbangantara lain menyebutkan Surat Keputusan Nomor : 12/300/HPD/Kinag/1969tanggal

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA PALEMBANG

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARAPALEMBANG, berkedudukan di Jalan Adi SutjiptoLanud Palembang, dalam hal ini memberi kuasaHal. 2 dari 8 hal. Put.

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRA-NEGAR VS Dr. EDDY WIRAWAN, SH, DK

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Nyoman Trisantoso, S.IP.,selaku Komandan Lanud Husein Sastranegara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Erwin Kristiyono, SH., MH., dan kawankawan, Bagian Hukum Lanud Husein Sastranegara, beralamat diKantor Hukum Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 29 Mei 2013,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:1. Dr.

Kedua radiogram tersebutsecara tegas menjelaskan bahwa Komandan Lanud HuseinSastranegara atau yang mewakili tidak mempunyai kKewenangan untukmembuat rekomendasi tentang pemanfaatan atau pelepasan hak atastanah. Kemudian Radiogram/Telegram tersebut pada tanggal 27Desember 2005 diperkuat oleh Radiogram/Telegram Kepala StafAngkatan Udara No. TK/22/2005 dan No.

Surat Perintah Komandan Lanud Husein Sastranegara Nomor: Sprin/88/2012 tentang Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban AssetTanah/Bangunan TNI AU = dalam perawatan Lanud HuseinSastranegara. (Bukti T16e);IV.

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Hal. 24 dari 25 hal. Put.

KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K.,SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH., dan Syamsul Maarif, SH., LL.M.

PANGLIMA KOMANDAN ARMADA REPUBLIK INDONESIA KAWASAN BARAT Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT I BELAWAN, DK