Ditemukan 14308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-05-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
89 — 21
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 26/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mam
Tanggal 13 Desember 2022 — Penggugat:
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
210 — 47
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 15-07-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 616/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
357 — 444
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Khusus
Register : 29-03-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl
Tanggal 26 Mei 2023 — Penggugat:
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DPP PKB
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
155 — 33
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-10-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 720/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Januari 2024 — Penggugat:
erlan abidin
Tergugat:
ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
47 — 15
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
21 — 19
Pengadilan PN Ngabang Perdata Khusus
Register : 30-06-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN Ngabang Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penggugat:
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak
116 — 43
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pmn
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
172 — 40
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 71/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Mei 2014 — Pembanding/Penggugat : Dra. Hj. BANSUHARI BASO TIKA
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
191 — 61
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 261/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
147 — 31
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Klk
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
151 — 51
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
162 — 32
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 30-04-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PDT.SUS/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — Penggugat:
IR.H.RIDWAN A.RACHMAN.MMTR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PAN
169 — 59
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 19-12-2012 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2012/PT PBR
Tanggal 22 Juli 2013 — Pembanding/Penggugat : DASRIANTO Diwakili Oleh : ALIF BESTARI, SH.,MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA Diwakili Oleh : IDRUS MODLY, SH & REKAN
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Kehormatan DPRD kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Wali Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Gubernur Provinsi Riau
190 — 62
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
210 — 644
  • diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
    lain :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Hal. 12 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.Rbi(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) Penyalahgunaan kewenangan;(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau(6) Keberatan terhadap keputusan Partai PolitikPutusan Mahkamah Partai Politik tentang Perselisihan partai politik yangberkenaan dengan kepengurusan adalah bersifat final dan mengikat MahkamahPartai Politik atau sebutan lain
    Hal itu merupakan wujud dari indenpendensi dan kemandirianMahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh partai politik sebagai lembaga yangmelaksanakan fungsi mengadili semua perkara internal Partai Politik dalamkerangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan ADdan ART.Berdasarkan uraian di atas dengan menunjuk ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU Parpol dan AD/ART Partai Golkar tersebut, maka Penggugat ini adalahmenjadi kKewenangan Mahkamah Partai Politik yang putusannya bersifat
    diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
    Dan Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik.Menimbang bahwa setelah mencermati AMAR PUTUSAN MahkamahPartai yang menyatakan antara lain sebagai berikut ;.(2).
Pengadilan PN PRAYA Perdata Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
100 — 88
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN KOLAKA Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kka
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
193 — 11
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsm
Tanggal 6 Oktober 2022 — Penggugat:
ABDURRAHMAN YUSUF
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe
204 — 18
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
271 — 123
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan
    Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1)
    dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai
    objek dari perselisinan Partai Politik yangdalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri(Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita danpetitum gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat dijadikan alasan pendukung Penggugat untuk mengajukan
    gugatanterhadap Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga terhadap gugatanPenggugat tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik pada angka 1 (satu)dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada umumnyaperkaraperkara tersebut (Gugatan
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 04-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Llg
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
1.EDI SUKAMTO
2.A.BASTARI IBROHIM
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
189 — 87