Ditemukan 202 data
NINA ROSSANA
Tergugat:
1.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
2.ADAM MALIK
3.PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA
294 — 184
., ISkak, SH,dan dkk ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM,baik bersamasama maupun sendirisendiri,berkantor pada kantor Advokat SUSANTOLAW FIRM di Ruko Golden Savana No. 4, Jl.Sarua Bulak Raya RT. 004 RW. 003 KelurahanPondok Petir Kecamatan Bojongsari, KotaDepok dalam hal ini bertindak berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 1153/SK/SLF/I/2017Tanggal 10 Januari 2017 selanjutnya disebutTERLAWAN III;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;Telah memeriksa alat bukti di persidangan
III/2017 tertanggal 19 April 2017 untuk dan atas nama serta mewakili BankMuamalat;Bahwa demikian juga Terlawan III telah menguasakan kepada Susanto,SH, MM, M.H, Rama Atyanto Gama, SH., Iskak, SH, dan dkk ADVOKAT /KONSULTAN HUKUM, baik bersamasama maupun sendirisendiri, berkantorpada kantor Advokat SUSANTO LAW FIRM di Ruko Golden Savana No. 4, Jl.Sarua Bulak Raya RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pondok Petir KecamatanBojongsari, Kota Depok dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 1153/SK/SLF
/SLF/VII/2016,Tanggal: 25 Juli 2016, Perihal : Permohonan Rekening Koran PT. AltraExcis Investama.. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup diberitanda TII.5;Fotocopy Surat dari Susanto Law Firm, Ref.No.944/Perm./SLF/VIII/2016,Tanggal 03 Agustus 2016, Perihal : Permohonan Tindak Lanjut SuratMengenai Permohonan Rekening Koran.
12 — 10
Igd5e SlF Artinya:Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah pecah dan tidak saling pedulikan lagi sering cekcok dansejak 3 bulan lalu pisah tempat dan tidak saling pedulikan lagi.
12 — 3
FHR SLF HNF RMDN BIN TERGUGAT, umur 5 tahun;b. MHMD IQL AL FTN BIN TERGUGAT, umur 4 tahun;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat denganTergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,disebabkan:Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga yang mencukupi kebutuhanrumah tangga seharihari adalah orangtua Penggugat;6. Tergugat setiap kali bertengkar sering ringan tangan;7.
1088 — 1020
Tergugat memberikan jawaban apabila sebelum melakukan proses Akta Jual Beli (AJB)dan kepengurusan Sertifikat Hak sebagai bukti kepemilikan , Tergugat terlebihdahulu melakukan kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunanApartement Candiland;17.Bahwa Penggugat saat itu mempertanyakan terkait dengan kepengurusanSertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan Apartement Candiland yangterkesan terlambat dan muncul pertanyaan lanjutan, yaitu. meskipunkepengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF
(Tergugat ) atau pihak terkait lainnya yang berhubungandi dalam Proses sengketa ini maupun Proses Kepailitan yang sedangberjalan, termasuk namun tidak terbatas meliputi Pihak Tergugat Illselaku Kurator dan instansi instansi terkait tanpa adanya pihak lainnyayang menghalangi;10.Memerintahkan Kepada Tergugat Ill yang bertindak selaku Kurator di dalamProses Kepailitan yang sedang berlangsung, dengan segala kewenangan yangdimilikiya untuk tetap meneruskan Proses kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi(SLF
Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita angka 30 dan 31, TERGUGAT IllMenyatakan MENOLAK DENGAN TEGAS, dengan argumentasi sebagai berikut17.Bahwa permohonan untuk SLF dapat diajukan kepada Kurator namun haltersebut untuk meningkatkan harta pailit, sedangkan penandatanganan AJBdan balik nama sertipikat tidak dapa t ditindak lanjuti karena PT.MegatamaPutra dalam keadaan pailit;18.Bahwa harta pailit menjadi agunan di TERGUGAT Il yang memiliki hakseparatis atau didahulukan pelunasannya dari harta pailit
127 — 36
Foto copy Surat Konfirmasi dari kuasa hukum Lin Chao Hsin kepadaNotaris Juhaidi, SH tertanggal 18 Maret 2013 No.13/SLF/II/2013/BM(diberi tanda Bukti P7).Foto copy surat konfirmasi dari Notaris Juhaidi, SH NO. 057/Not/2013tertanggal 18 Maret 2013. (diberi tanda Bukti P8).. Foto copy Surat Konfirmasi tertanggal 18 Maret 2013No.16/SLF/IIV2013/BM dari kuasa hukum Lin Chao Hsin ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin.
Lena HartatiTantri Tan tertanggal 26 Maret 2013 No.17/SLF/IIV2013/IM dari kuasahukum Lin Chao Hsin ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKab. Banyuasin di Palembang.
Theresia Isabella Josephin Ekel
39 — 12
Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 1125 atas namaYayasan Margaretha Willem Tikoalu, telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P.8;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pasak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P.9;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor 5 Tanggal 9 Oktober2019, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.10;Fotocopy sesual dengan asli Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor218/191/6/SLF
84 — 53
Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan dinyatakan:Pasal 1 angka 14Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnya disebut Suku Dinas PBKadalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Adminstrasi; Pasal 39 ayat (1)Suku Dinas PBK mempunyai tugas pelayanan perizinan bangunan, kelaikanbangunan serta pengelolaan data dan sistem informasi pada lingkup KotaAdministrasi; Pasal 39 ayat (2) huruf dUntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku DinasPBK mempunyai fungsi :c penerbitan IMB, SLF
termasuk balik nama, pemecahan, salinan, pencabutan danpembatasan IMB dan SLF serta persetujuan bongkar (demosili) yang menjadilingkup tugas Suku Dinas PBK.; 7 Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa kewenanganuntuk menerbitkan IMB secara atribusi berada pada Kepala SukuDinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi;8 Bahwa dengan demikian, dalam hal keputusan obyek gugatan,yang seharusnya digugat dan dijadikan tergugat oleh Penggugatadalah Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan KotaAdministrasi
Penertiban Bangunansebagai berikut : 1 Pasal 1 angka 7 : Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yangdisebut juga Dinas adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2 Pasal 1 angka 14: Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnyadisebut Suku Dinas PBK adalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada KotaAdministrasi. 3 Pasal 23 ayat (2) mengatur : Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan mempunyai fungsi : Huruf e: penerbitan IMB, SLF
Kepala Dinas serta secara operasionalberkedudukan di bawah dan obertanggung jawab kepadaWalikota.2226 Pasal 39 ayat (1) : Suku Dinas PBK mempunyai tugas pelayananpenertiban perizinan bangunan, kelaikan bangunan serta pengelolaan datadan system informasi pada lingkup Kota Administrasi. 7 Pasal 39 ayat (2) :Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Suku Dinas mempunyai fungsi : huruf d : Penerbitan IMB, SLFtermasuk balik nama, pemecahan, salinan, pencabutan dan pembatasan IMBdan SLF
40 — 2
SLf + J'S, BLY APS ~ at 141S Ml+ 7 Ble 2+ # If!+ #5 *.+"7S 1#*! & #! "7! *!I,/! S1#8! + !"7 & +!,. *! ! GI! ! )l+ # 17/'@ utr) ( #*.!+! pie." + #,! 1 J217S 7 1#*! & #! 7) ee! #I/I" S 6 tle F/i" *LS 6 #!(2% 5" O* * +7! SIT3SE*! SF x #F&! (! #.&!, + # !'/!5" 1 1 Nol; + j 4 M" +1 !"! ). 7 lf! ! !+ # 17/1& &! "SITS 1#*! Lo o+ # ltt! SI (1! SIT See!rclr'r, (! of & Hot + # OLASISITS LEX! & l4i7t 4+ J! * B81 :+ # I /'+ #.5 & &ITS! SI7S1L#E*! He & Hot + #OIN /I& S#.,S!7S '1#*!
141 — 106
Fotocopi Sertipikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki3d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan ;e. Fotocopi akta pendirian untuk pemohon badan ;f. Surat Kuasa pengurusan apabila dikuasakan ;g. Surat persetujuan khusus dari warga dan walikota bagi permohonanIMB bangunan tertentu. yang dapat meresahkan masyarakatSEtEMPAl j nn nnn nnn nee nnn nee nee ne ee ne re ne re ne ne ne eneh.
Surat PerMOhONAN; =~ ~~ n= n> won non non nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nnnb. formulir permMOhONAaN; nn nnn nnn nnn nnn nnn(3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah;b. surat pernyataan/surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yangmenggunakan tanah bukan miliknya;c. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki SLF;d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan,e.
H. NAZARUDDIN, SKM.,M.Kes selaku Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi
Tergugat:
1.WALIKOTA BUKITTINGGI
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BUKITTINGGI
263 — 368
Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan SuratPembekuan SLF, Pasal 213 ayat (9) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015tentang Bangunan Gedung;c. Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan SuratPembekuan SLF Pasal 213 ayat (10) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015tentang Bangunan Gedung;d.
18 — 16
Toe le AS o SLF, . iArtinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu) suami isteri dengan penjara yangberkepanjangan.
FERDY ARYA NULHAKIM., SH
Terdakwa:
DODI ARI WIBOWO, S.Sos alias DODI
174 — 29
Surat Sertifikat Layak Fungsi (SLF) RS. ZAHIRAH;
124 — 140
Perbub Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian RekomendasiTeknis dan Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF);b. Perubahan Perbub No 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Perbub No 31 Tahun2011;c.
Peraturan Bupati Sukoharjo No 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbub ke 2atas Perbub No 31 Tahun 2011;Bahwa terkait pengurusan ijin pembangunan menara telekomunikasi yangberlokasi di Mancasan Kec.Baki, Kab.Sukoharjo, data/berkas belum masuk keDPUPR Kab Sukoharjo maka saksi belum mengetahui terkait hal tersebut;Bahwa mengacu pada Perbub Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata CaraPemberian Rekomendasi Teknis dan ljin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat LaikFungsi (SLF), dan Perubahan Perbub No. 36 Tahun 2012
menerima berkas dari pemohon setelah pemohonmendapat surat persetujuan tetangga yang bertandatangan Kepala Desa, Camatdan pemilik bangunan; Bahwa saksi terkait pengurusan ijin pembangunan menara Telekomunikasi yangberlokasi di Mancasan Kec.Baki, Kab.Sukoharjo data/berkas belum masuk keDPUPR Kab.Sukoharjo maka saksi belum mengetahui terkait hal tersebut;Bahwa mengacu pada Perbup Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata CaraPemberian Rekomendasi Teknis dan ljin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat LaikFungsi (SLF
9 — 8
Toe le AS o SLF iArtinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu) suami isteri dengan penjara yangberkepanjangan.
12 — 9
Toe le AS o SLF iArtinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu) suami isteri dengan penjara yangberkepanjangan.
Terbanding/Penggugat : Hj. IDA FARIDA
27 — 19
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yangberkantor pada kantor SQUARE LAW FIRM, beralamat diJalan Angrek Cendrawasih XI No.3 Slipi Jakarta Baratberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK/SLF/X/2018tanggal 18 Oktober 2018 untuk selanjutnya sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT ;LAWANHJ.
28 — 7
Hakim telah yakin pecahnyahati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islamdi dalam Kitab AtThalaq Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:4 s <= 4s = = oF fF sm; oa ET ape ao AT oy S22 yeh ae. 743la) ale sitean glee) ated ase SLF
77 — 95
Persyaratan yuridis meliputi :a. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah;b. surat pernyataan/surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohonyang menggunakan tanah bukan miliknya;c. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memilikid. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;e. fotokopi akta pendirian untuk pemohon badan;f. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;g.
85 — 20
05 Maret 2018;Surat Nomor 1460/PERM/SLF/XII/2017 Tentang Permohonan UntukTidak Melakukan Lelang Eksekusi, Dalam Penetapan Ketua PengadilanAgama Bandung Nomor 0011/EKS/GA/SY/2015/ PA Badg;Tanda Terima Dokumen di BPN Kantor Pertanahan Kota BandungDengan Nomor Berkas 20225/2018;Surat Jawaban Atas atas Surat Bank Muamalat No:008/BMICNR/SRT/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016 & Surat No 004/BMICNR/SRT/I/2017 Tanggal 18 Januari 2017.
No.1468/M.KAS/SLF/XII/201 7;Tanda Terima Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara KasasiAgama di Mahamah Agung No 323/SPMAG/DI/IV/2018, Jakarta 24April 2018;Surat Bank Muamalat No 138/R/KC ArthalokaSRT/V/2017, KonffirmasiPermohonan rekening Koran, Jakarta 31 Mei 2017;AKTA Perjanjian Pembiyaan AL MURABAHAH No : 214. Antara PT.GARUDA TV MEDIA INTERNATIONAL dengan PT. BANK SYARIAHHalaman 30 dari 41 halamanPutusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2018/PN.BdgP19 :P20 :P21 :P22 :MUAMALAT INDONESIA Tbk.
718 — 478
Bahwa sanksi administratif menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali KotaBandung No 375 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan SanksiAadministratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yaitu:"Jem's sanksi administratif terhadap pelanggaran 1MB dan/atau peraturanperundangundangan di bidang bangunan gedung, meliputi:a. teguran tertulis;b. pembatasan kegiatanpembangunan;Hlm 29 dari 38 hlm Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PN.Bdgpenghentian sementara;pembatalan 1MB;pembekuan 1MB;pencabutan 1MB;pembekuan SLF;
pencabutan SLF;perintah pembongkaran bangunancsa7oa0gedung;denda administrasi; dan/ataueSd. penyediaan barang atau bendauntuk kepentingan umum sebagaiaset daerah.Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat IIdalam hal melakukan penerapan sanksi administratif penyelenggaraanbangunan gedung tidak bisa melakukan sendiri, harus melakukan proseskoordinasi dengan instansi terkait dahulu Sesuai dengan bidang, jenispelanggaran peraturan daerah.