Ditemukan 2289 data
HENDRIK RIWU, S.Sos.,MM
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
212 — 239
., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur ;4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara5. NDARA NDUKA, SH, Jabatan Staf Pada BiroHukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timurkelimanya berkewarganegaraan Indonesiaberkantor di Kantor Gubernur Nusa TenggaraTimurProvinsi NTT di jalan El.
82 — 26
Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JabatanAdministrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran Ill atas namaRODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas PendidikanKabupaten Yahukimo (vide: bukti P4 = T5);.
DRS. MUH. RUSTAN. AR, MM
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
142 — 79
., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM padaBiro Hukum dan HAM Setda Prov. SulSel/Nip.196406301994032001 ;4. Labella Nakanaya, S.H., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Staf Biro Hukum danHAM Seida Prov. SulSel/ Nip.197507042008031001 ;5. Lily Bahtiar, S.H.M.H., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Staf Biro Hukum danHAM Seida Prov. SulSel/ Nip.198506252011012022 ;6.
79 — 42
., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi NTT ;5.
MUHAMMAD FIKRI, SH
Terdakwa:
1.LAMISI Bin TINNO
2.YHUSMAN Alias USMAN Bin LAMISI
93 — 39
Kepala SubBagian Tata Usaha, An. ABDUL ROZAK, ST., untuk memberikanketerangan selaku ahi; Bahwa ahli dimintai keterangan terkait dengan adanyapermasalahan hukum perkara tindak pidana pencurian yang terjadi diAfdeling Hotel PT. Letawa, yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwaIl, yang mengklaim bahwa lokasi tempat para terdakwa memanen buahsawit tersebut adalah lokasi milik mereka, dan bukan milik PT. Letawa; Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap lokasi PT.
1.Ardiansyah Putra Lubis Alias Dian
2.Abdul Rahim Lubis Alias Rahim
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
74 — 34
., Kepala Bagian Advokasi Il pada BiroAdvokasi Kementerian Keuangan, Hasya Lima Adhana, SH;,Kepala Subbagian Advokasi IIIA pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan, Dinta Cahaya Sari, SH., Pelaksanapada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Khalis Prayogi,SH., Pelaksana pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan,Sofri, SH., Pelaksana pada Biro Advokasi KementerianKeuangan, Hendra Cahyono, SH., Pelaksana pada BiroAdvokasi Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan
29 — 19
Saya menyampaikan informasi hanya lewat temannya (PakAgus Sugiarto) atau melalui anak yang kecil (Hisyam MuhammadNaufal); Keadaan seperti ini berlangsung hingga saat ini, dan Saya tidakmelihat ada upaya untuk memperbaiki kondisi ini sehingga saya merasabahwa perkawinan ini sudah tidak sehat dan tidak dapat saya lanjutkan; Saya melakukan konsultasi dengan BP4 Kota Bandung, SubBagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung, BKPP KotaHalaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1166/Padt.G/2020/PA.Nph.Bandung
40 — 21
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan;5. AGUS WIDAYAT, S.E., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tegal,Kementerian Keuangan;6. ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;Halaman 2, Put No.268 /Pdt/2018/PT.SMG7. RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;8. NIRMALA AZIZAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;9.
108 — 121
,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/39/KUM/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No.168/HK.HT.08.01.SK/V/2018/PN Sel tanggal 29 Mei2018, selanjutnya semula disebut sebagai: TERGUGATsekarang disebut TERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi
95 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum,Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang, Sekretariat Jenderal DPR RI ;4. AGUS TRIMARAWULAN, S.H., Jabatan Staf BagianPertimbangan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum, BiroHukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang,Sekretariat Jenderal DPR RI ;5.
86 — 41
., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum pada Bagian SetdaKabupaten Gunungkidul ; 4. AGUNG PRIHANTIONO MINTARTO, S.H. Jabatan StafKasubag Konsultasi dan Bantuan MHukum padaBagian Setda Kabupaten Gunungkidul ;5.
Terbanding/Penggugat : So Singgih Soleman
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
148 — 62
., Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum danHAM Sekretariat Kota Ambon, Candro Ajitonam, S.H.,Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota AmbonJl.Sultan Hairun Nomor 1 Ambon dan DR.Adolof Seleky,S.H.,M.H.,Oriana Elkel, S.H.,M.H.,Samrin Sahmad, S.H..,.Semuanya berkedudukan di Kantor Pengacara DR.
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
253 — 234
.;: Kepala Subbagian Bidang Bina Margadan Penelitian dan Pengembangan,Bagian Advoksi Hukum I, BiroHukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: Jalan Patimura Nomor 20 KebayoranBaru, Jakarta Selatan;: DENY RISNARDI SETIAWAN, S.H;: Kepala Subbagian Advokasi Hukum,Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdijen Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: Jalan Patimura Nomor 20 KebayoranBaru, Jakarta Selatan;: Ir, JEAN IRIANNE MAMENGKO,M.Si;: Kepala Subbagian
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatanterakhir terhitung sejak bulan September 2006, sebagai Kepala SubBagian Hubungan Masyarakat Pada Bagian Hubungan MasyarakatHal. 3 dari 28 hal. Put.
100 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum,Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang, Sekretariat Jenderal DPR RI ;4. AGUS TRIMARAWULAN, S.H., Jabatan Staf BagianPertimbangan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum, BiroHukum dan Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang,Sekretariat Jenderal DPR RI ;5.
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Setda Provinsi KepulauanBangka Belitung;4. INDRA UTAMA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPenerangan, Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan HAM SetdaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung;5.
LURAH BANGKINGAN, KECAMATAN LAKARSANTRI SURABAYA
Termohon:
RIYEM Cs, selaku Ahli Waris dari Alm. DULKAMID alias DOELKAMID
119 — 80
VITRIA FARISH MAYASARI, SH.M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya ) ; 13. NUR ULFATUR ROIHA, S.Kom, MT ( Staf Sub BidangPengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi danInformatika Kota Surabaya ) ;14. MOCH. SYAIFUDIN ZUFRI, A.Md ( Staf Sub BidangPengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi danPutusan Perkara Nomor : 03.
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, pekerjaanpekerjaan tersebut direncanakan,dilaksanakan serta dikontrol sendiri oleh pihak RSUD KabupatenBanyuasin, yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Kepala SubBagian Tata Usaha RSUD Kabupaten Banyuasin, sesuai dengan tugas dantanggungjawabnya (sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 8ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2007 TentangPembentukan Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Banyuasin)yang dalam hal ini dijabat oleh saudara Kemis Iswandy,
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
SAHRUL Bin SAMAN
52 — 16
Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN PliNarkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atauperalatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslahdinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwauntuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkarayang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
55 — 33
Nama : Narotama, S.H.NIP : 196806092003121001Jabatan : Kepala Subbagian Hukum DanPeraturan PerundangUndangan3. Nama : Johnson Parulian Hottua, S.H.NIP > 19801020200501 1004Jabatan : Sekretaris Pimpinan4. Nama : Ria Widyantiningsih,S.H.NIP : 197908242011012005Jabatan : Analisis Produk HukumKeempatnya adalah pejabat dan pegawai pada DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian AgamaR.I., berkedudukan di Jalan M.H.