Bahwa antara penggugat dan Tergugat ,Tergugat II,Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, pernah bersengketa di pengadilannegeri Ternate terkait dengan pemecatan sebagai Anggota partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DRPDKabupaten Halmahera barat, bahwa dalam sengketa tersebut berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tertuang dalam putusanNo;46/Pdt.G/2016/PN.Tte yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Provisi:

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Berdasarkan Surat Kuasa KhususInsidentil Nomor : 117/SK/KP/PAW/2016 dan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor : 118/SK/KP/PAW/2016 yang telahterdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 06 dan 07 September 2016 yaitu;1. Roslin Mohamad, umur 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaanIRT, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah Tergugat , Il tetap akanmelaksanakan PAW sesuai dengan penetapan yang diterbitkan olehTergugat I, Il.

Aceh Singkil yang mengusulkan Pengganti AntarWaktu terhadap Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Singkil tidakmengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus ditundaterhadap diri Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il bertentangandengan Undangundang, Peraturanperaturan dan Surat MenteriHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL15.16.17.Pemberdayaan Aparatur Negara sebagaimana

yang telah disebutkandiatas, oleh karena perbuatan Tergugat I, Il merupakan perbuatan melawanhukum yang akan dan hendak melakukan PAW atas diri Penggugat danselanjutnya menggantikannya dengan Tergugat Ill, pada akhirnya dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Singkil.

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

Midhan Marhad 39.750.000, 10.640.250, 29.109.750,24 = Marcopolo 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,25 Sukardi 39.750.000, 21.200.000, 18.550.000,Biaya PAW 31.800.000, 31.800.000,Jumlah 1.025.550.000, 908.668.250, Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT.

Barsel periode19992004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengandemikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRDKabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRDKabupaten Barsel 19992004 tersebut adalah tidak bertentangandengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakanuntuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggotaDPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen straf zonder schuldvide Putusan Mahkamah Agung

Barsel No. 1 Tahun 2004 yang menjadidasar hukum bagi Terdakwa beserta 24 anggota DPRD KabupatenBarsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel19992004 untuk menerima uang asuransi.

Rusland, Bdan 22 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004adalah sah dikarenakan suatu peraturan (Perda) yang sah mempunyaikekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya ;Menimbang bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwabeserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kab.

Barsel periode 19992004 adalahdidasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakanTerdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak adaalasan yang dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwaberikut 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 dan 9orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 2004 (geen strafHal. 55 dari 72 hal. Put.

2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW

MUHAMAD AMIN, S.E. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Merangin (vide bukti T7) ;Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/258/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin, yang ditujukankepada Ketua KPUD Kabupaten Merangin (vide bukti T8) ;Bahwa terdapat Berita Acara KPUD Kab.

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

lama 7 (tujuh) Hanterhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikanusul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperolehperesmian pemberhentian ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangintelah menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melaluiBupati Merangin untuk memproses PAW Anggota DPRD KabupatenMerangin

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MeranginNomor : 170/285/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 PerihalPemberhentian Antar Waktu (PAW) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas jikadihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun2018, yang menyebutkan bahwa : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulanpemberhentian

Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan Tergugat /Termohon Kasasi adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan pengusulan pergantian antar waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan; Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar,Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagaianggota Partai Amanat Nasional serta mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

Menyatakan tidak sah Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilinan KepalaDesa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Badak Kecamatan MesujiKabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020 tanggal 14 Desember2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penundaan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai BadakKecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Nomor : 141/5316/IV.13/MSJ/XII/2020tanggal 14 Desember 2020 ;4.

PUTUSANNomor:2147/Pdt.G/2016/PA.Bbs.ez dl yor sll al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara:PEMOHON, umur: 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Pemohon";LawanTERMOHON 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut

Bahwa pada tanggal 25 November 2013 Dewan Pimpinan NasionalPartai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) akhirnya mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentangHalaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 kK/Pdt/2015Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB danPemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIBKabupaten Kotabaru an.

Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPNPARTAI PIB/XI/2013 tentang Pemberhentian/Pencabutan Kartu TandaAnggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru a.n.

Dan disamping itu juga Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAIPIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013 tersebut tidak ditandatangani olehPimpinan/Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai PIB, namun hanyaditandatangani oleh Wakil Bendahara Partai PIB sebagaimana yang terteradalam AD/ART Partai PIB;8.

Dan selanjutnya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1/2013 tertanggal 25 November 2013, MuhammadSahlani terhadap permasalahan Pergantian Antar Waktunya dari AnggotaDPRD Kabupaten Kotabaru telah mengajukan keberatan ke PengadilanNegeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb.

Nomor 3509 K/Pdt/2015dengan Muhammad Sahlani melalui Mahkamah Partai Politik denganmembuat Keputusan Mahkamah Partai Politik, bahwa oleh karena ParaPenggugat belum pernah menyusun Mahkamah Partai Politik danmenyampaikannya kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan,dan bahwa oleh karena Surat Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal O04 November 2013 serta SuratNomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/X1I/2013 tertanggal 25 November2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani

PENETAPANNomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Rani Bouti, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, KecamatanDumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Hadijah Reni Djou, SH, MH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law OfficeAdvocate and Legal Consultand Masra Puhi, S.Ag, SH, MH dan Associates,alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Keluraha Oluhuta, Kecamatan Kabila,Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat pekara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Jeneponto mengusulkansepihak Pergantian antara waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) kabupaten jeneponto antara Mustapa Yabbas(Penggugat) kepada Suriani, sebagai surat Dewan Pimpinan daerah PartaiKedaulatan Kabupaten Jeneponto No.353/DPC/PK/DPC/VIII /2013,Tanggal 28 November 2013 ;.

Menytakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah suatu perbuatanmelawan dan melanggar hokum ;Memerintahkan kepada tergugat dan tergugat Il untuk membatalkanpenggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dariPartai Kedaulatan (PK) An : Mustapa Yabbas Kepada Suriani ;Menyatakan penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Jeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) yang sahdengan masa jabatan periode Tahun 2009 s/d 2014 ;Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor63/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor64/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T3;4. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor65/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T4;5.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor66/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas FA Pontianak, diberi tanda T5;6. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor68/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T6;7. Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor70/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T7;8.

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor71/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T8;Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.1?

Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor72/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T9;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor74/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T10;Foto copy Salinan Penetapan Ahli Waris (Paw) Nomor75/Pdt.G/2011/PA.PTK, tanggal 14 April 2011, Pengadilan AgamaKelas LA Pontianak, diberi tanda bukti T11;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

PENETAPANNomor:4809/Pdt.G/2018/PA.Bbs.a7 yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadillperkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaragugat cerai antara:PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Brebes, 26 November 1998 (20th), NIK : 3329166711970007, Agama Islam,Pendidikan MTS, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Warga negara Indonesia, Bertempat tinggal diXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT, Tempat

PENETAPANNomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang diajukan oleh:Sarfan Nusa bin Niro Nusa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat kediaman Jalan Pangeran Hidayat,RT.003/RW.006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor :0202/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 16 Nopember2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri danpemberi kuasa nama:Ratna Thalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Tempatkediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala,RT.003/RW.006, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca SuratSurat pekara;Telah

PUTUSANNomor : 0619/Pdt.G/2017/PA.Pwdex sd yor all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara ;Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di semula di Kabupaten Pacitan, sekarang tinggaldi rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan, , namun dalam halini memilih domisili pada

karena sakit dan beragama Islam, sedangkan Harun Rangkutisudah lama meninggal dunia sebelum Hamidah meninggal dunia;Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/MS.jth Bahwa Hamidah tidak ada mempunyai suami yang lain selain HarunRangkuti; Bahwa kedua orang tua dari Hamidah sudah lama meninggal dunia yaitusebelum Hamidah meninggal dunia; Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Hamidah terdiri dari 4 (empat) oranganak yang semuanya saat ini masih hidup; Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW

Bahwa tujuaan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmenarik uang tabungan haji milik Hamidah binti Ismail;.

Bahwa tujuan Pemohon/Kuasa mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan Haji pada Bank BRI Cabang BandaAceh dengan nomor rekening 391201000015518 atas nama Hamidahbinti Ismail;.

mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 847 K/Padt.SusParpol/2018Menyatakan Tergugat Telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daadq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan ataukeputusan Tergugat terkait Usulan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PartaiAceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan UsulanPergantian Antar Waktu (PAW