PBR/PKSSKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010pada Pasal 7 pada Sub 7.8 dengan jelas Pihak Pertama antaralain menyediakan Hidrolic System dan dihubungkan dengan buktiT.I2, yaitu desain gambar yang dibuat oleh Termohon Kasasi yang digunakan oleh Termohon Kasasi II dimana di dalam desaingambar tersebut jelas Termohon Kasasi /Tergugat danTermohon Kasasi II/Tergugat Il menggunakan Hidrolic Systemyang berfungsi untuk menaik turunkan atau memiringkan bejanayang System Hidrolic tersebutlah yang telah diberi hak

paten diDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,sedangkan Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapatmembuktikan alat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah didaftarkan sebagai paten yang dilindungioleh undangundang dan terdapat invensi baru yang berbedadengan paten yang sudah ada milik Pemohon Kasasi/Penggugat;Menimbang, bahwa agar tidak menambah kerugian yang lebihbesar bagi Penggugat Konvensi dan dengan memperhatikanpetitum subsidair, Mahkamah Agung perlu

No. 2523 K/Pid.Sus/2012selang tersebut menjadi hak Paten korban HENDRO SUSANTOYONATHAN, SE. ;Bahwa sejak Terdakwa L.

Paco Amplas Indonesiaselaku satusatunya pemegang hak jual di Indonesia serta hak paten dariKemenkumham, terdapat logo dan gambar (PACO = Lumbalumba,GREYHOUND = Anjing, SHARPNESS = Badak).Bahwa digudang pergudangan Meiko terpasang CCTV namun hanya berfungsi /nyala pada saat jam kerja saja (07.3017.00 Wib) dan kedua gudang lainnyatidak terpasang CCTV dan pos satpam pergudangan tidak terpasang CCTV.Bahwa kerugian yang dialami PT.

Paco Amplas Indonesiaselaku satusatunya pemegang hak jual di Indonesia serta hak paten dariKemenkumham, terdapat logo dan gambar (PACO = Lumbalumba,GREYHOUND = Anjing, SHARPNESS = Badak).16.Bahwa digudang pergudangan Meiko terpasang CCTV namun hanyaberfungsi / nyala pada saat jam kerja saja (07.3017.00 Wib) dan keduagudang lainnya tidak terpasang CCTV dan pos satpam pergudangan tidakterpasang CCTV.17 Bahwa kerugian yang dialami PT.

tahun penjara ;Bahwa Peraturan Peralihan yang masih memberlakukan Peraturanperundangundangan yang lama, walaupun dalam ketentuan PenutupPeraturan Perundangundangan tersebut telah dinyatakan dicabut padawaktu tanggal diundangkan, hal ini ada pada Undangundang Nomor 23Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Pasal 87, Pada Undangundang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pada Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 81 dan 82, pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak

Paten pada Pasal 136 ;Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara atas namaTerdakwa Rudi Krisdian dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal81 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau keduamelanggar Pasal 82 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan, belum ada 1 (satu) tahun setelah dinyatakan berlakunyaUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pada saatkami Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke PengadilanNegeri Banyuwangi

yang dimaksud komponen alat berat adalah bagianbagian dari alatberat yang mempunyai fungsi saling mendukung agar satu sama lainterhubung sehingga unit alat berat tersebut dapat beroperasi dengan baik; Bahwa VECU adalah Vehicle Electric Control Unit yang berfungsimemberikan perintah kepada komponen tertentu sesuai keinginan atauperintah dari operator; Bahwa VECU tidak dapat dijual bebas karena harus memiliki izin ataulisensi dari pihak dealer Volvo berupa surat keterangan dealership karenamerupakan hak

paten Volvo sehingga perbuatan jual beli VECU yangdilakukan antara terdakwa dan saksi Rizki adalah ilegal; Bahwa harga VECU baru adalah sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) sedangkan harga dalam kondisi bekas sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakantersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:TERDAKWA: FLORENTINUS

Bahwa terdakwa tahu jual beli alat VECU harus mendapatkan izin dariVolvo namun setahu terdakwa izin tersebut berlaku terhadap unit yangbaru, untuk unit bekas terdakwa tidak tahu;10.Bahwa menurut ahli, VECU tidak dapat dijual bebas karena harusmemiliki izin atau lisensi dari pihak dealer Volvo berupa suratketerangan dealership karena merupakan hak paten Volvo sehinggaPutusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2018/PN Nnk, halaman 14 dari 19perbuatan jual beli VECU yang dilakukan antara terdakwa dan saksiRizki

Bahwa Penggugat memiliki hak paten asuh dan pemeliharaan anakseumur hidup atas nama anak XXXX.Dikarenakan, selama 3 tahun 3bulan ini seluruh nafkah, perawatan dan tinggal hidup ditanggungdan diberikanhanyaoleh ibunya (Penggugat). Oleh karena itu, hak asuh danpemeliharaan anak seumur hidup atas nama anak XXXX diberikan kepadaIbunya yaitu XXXX (Penggugat).8.

tertanggal 3 Juni 2000 harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas,dengan tidak perlu mempertimbangkan alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa dalam Undangundang No.13 Taun 1997 tentang perubahan atasUndangundang No. 6 tahun 1989 tentang Paten dalam Pasal 97 ayat (2)dinyatakan secara imperatif gugatan mengenai Hak

Paten harus diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.Achmad Moedhar Syah tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 173/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 13 Juni 2000yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.020

Berkaitan dengan barang impor.bahwa pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antaralain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapt proses kerjayang dipatenkan), Royalti yang dibayarkan kepada BMS Company di Amerika Serikat tidakdikenakan Bea Masuk karena Royalti tersebut dibayarkan atas Technical Information andService Agreement atau yang Pemohon Banding sebut sebagai Regional Office Charges, dimanapembayaran tersebut tidak berhubungan

papebahwa dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa tidak ada pemberian jasaOQ AO S FQ OOCVn O See FMM BH DOH Gwe FO BS BHa~aSF ovyvsvsAs GF MOHnoGgAa omohon Banding disebut sebagaimenjadi tidakada.Oleh karena itu penentuan nilai kewajaran pembebanan jasa tidak perlu lagi dilakukan>bahwa atas alasan penolakan keberatan di atas,persidangan Pemohon Banding menegaskanon Be ~ Pombali bahwa Onamba Co Ltd memang tidak mempunyai hak paten dan Pemohon Banding melakukanpembayaran kepada Onamba Co Ltd atasonmmroromnspeaewanynr

Lampiran I PMK160/2010 serta sesuai dengan WTO Agreement on Customs Valuation,royaltt dan biaya lisensi harus ditambahkan ke dalam harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dengan ketentuan:a Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;b Merupakan persyaratan penjualan barang impor;c Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkannilai pabeannya;Pada barang yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antaralain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak

paten (didalam barang terdapatproses kerja yang dipatenkan)3 Bahwa Interpretative Notes dari Pasal 8.1 (c) WTO Agreement onCustoms Valuation memberikan pedoman tambahan yang berkaitandengan tata cara memperlakukan royalti dan lisensi sebagai berikut:a Royalti dan lisensi mencakup pembayaran yang berkaitan dengan paten,merk, dan hak cipta.b Pembayaran terhadap hak untuk memproduksi ulang (right toreproduce) barang impor di negara pengimpor tidak boleh ditambahkanke dalam harga yang sebenarnya dibayar

yangseharusnya dibayar, dengan alasan:a Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;Dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Kawasaki HeavyIndustries.b Merupakan persyaratan penjualan barang impor;Secara eksplisit dan tegas telah diatur adanya pembayaran royalti oleh PT.Kawasaki Motor Indonesia kepada Kawasaki Heavy Industries.c Berkaitan dengan barang impor.Pada barang yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual,antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak

paten (didalam barangterdapat proses kerja yang dipatenkan).Sehingga terhadap barang impor yang didalamnya terdapat hak ataskekayaan intelektual, sekalipun pembayaran royalti adalah dibayarkankemudian (terutang saat penjualan produk akhir) maka terhadap barangimpor yang didalamnya melekat hak sebagaimana dimaksud, royalti danbiaya lisensi wajib ditambahkan kedalam harga yang sebenarnya atauseharusnya dibayar.8 Bahwa berdasarkan Commentary on the GATT Customs Valuation Codemenyangkut Distribution

paten KHI yangterkait dengan Produk, jika ada diwilayah tersebut, KMI harus membayar KHIbiaya lisensi atas masingmasing model produk yang akan diberikan kepada KMIdari waktu ke waktu secara tertulis oleh KHI yang jumlahnya yang akandisepakati oleh Para Pihak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangHalaman 33 dari 33 halaman.

bertanggung jawab terhadap gugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang. 3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. 4) Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerakyang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapitidak terbatas pada saham tanpa werkat, hak tagih, hak cipta,merek, dan/atau hak

paten.

Sementara itu katalis yang digunakanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam produksi polyol adalah KOH.Bahwa berdasarkan informasi dari Direktorat Patent DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual diketahui bahwateknologikatalis DMC telah dipatentkan oleh ARCO CHEMICALTECHNOLOGY, L.P. dengan judul penemuan : Katalis SianidaLogam Ganda dan Metode Pembuatannya, dengan demikianpemilik hak paten atas teknologi katalis DMC di Indonesia tidakdimiliki oleh Bayer Materialscience AG.Berdasarkan

Sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat 4 UndangUndangKUP, maka pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terkait transaksi dengan related party sepertipembuktian hak paten, dan pembuktian terkait informasispesifik/uraian technical information yang menjadi dasarpembayaran royalty dan bukti transfer intangibel properti dari BayerAG tidak bisa dipertimbangkan dalam Proses Pemeriksaan danKeberatan;Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannyadata pada proses keberatan

BAP polisi adalahbenar keteragan saksi ;e Bahwa pada tahun 2006 ditemukan Alteco palsu ;e Kemudian saksi melaporkan ke Polisi mendampingi Richard ;e Setelah itu dilakukan penggrebekan di toko Purnama JalanDukuh Kupang Barat ;SaksiIl JIMMY LITYO :Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah sebagai agen penjualan Lem Alteco untukwilayah Indonesia bagian Timur, berkedudukan di Surabaya ;e Bahwa Lem Alteco diproduksi oleh Alteco ChemicalPTE.LTD yang memiliki Sertifikat Merk dan Hak

Paten yangdikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Dept.Kehakiman dan HAM ;e Bahwa saksi menemukan adanya Alteco palsu di tokopurnama Jl.

Japan(TPR) dikarenakan pada produk piston ring yang Pemohon Banding hasilkan,menggunakan merek dagang dari NPR dan TPR, merek dagang NPR dan PTRtersebut telah memiliki sertifikat hak paten;Bahwa merek dagang NPR dan TPR juga terlihat jelas pada dus packing yangPemohon Banding gunakan untuk mengemas dan mengirim produk yangPemohon Banding hasilkan yang mana dalam dus tersebut tertulis Made inIndonesia under License of NPR and TPR:Bahwa sehubungan dengan pembayaran Royalty dan Technical Fee, dalam

Merek dagang NPRdan TPR tersebut telah memiliki sertifikat hak paten;c. Bahwa merek dagang NPR dan TPR juga terlihat jelas pada dus packingyang kami gunakan untuk mengemas dan mengirim produk yang kamihasilkan yang mana dalam dus tersebut tertulis Made in Indonesia underLicense of NPR and TPR:d. Bahwa sehubungan dengan pembayaran Royalty dan Technical Fee,dalam hal ini kami memperoleh dan menggunakan teknologi dari NPRdan TPR dalam proses produksi kami.

Scan tersebut;Bahwa dengan memenangkan CV DAYA PRIMA sebagai rekananpelaksana pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CTScanning olehTerdakwa, padahal CV DAYA PRIMA bukanlah penyedia barang/jasapemegang hak paten/Distributor Tunggal Barang yang ditunjuk oleh ToshibaMedical System Corporation selaku pabrikan dari alat CTScan merekToshiba, hal ini bertentangan dengan Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun2003 BAB Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Huruf CPenerapan Sistem Metode Pemilihan Penyedia

Putusan Nomor 2105 K/PID.SUS/2014angka (4) huruf b) angka 2), yang menyatakan: Penunjukan Langsungdapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khususyaitu pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh satupenyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;Bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa oleh panitia pengadaanbarang/jasa hanya bersifat formalitas saja karena secara nyata prosespengadaan barang dan jasa tersebut tidak dilakukan hanya sekedarmelengkapi

Scan tersebut;Bahwa dengan memenangkan RICHARD EDUARD SIE, S.Kom sebagairekanan pelaksana pengadaan 1 (satu) unit whole body spiral CTScanningoleh Terdakwa, padahal RICHARD EDUARD SIE, S.Kom bukanlahpenyedia barang/jasa pemegang hak paten/Distributor Tunggal Barangyang ditunjuk oleh Toshiba Medical System Corporation selaku pabrikandari alat CTScan merek Toshiba, hal ini bertentangan dengan Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB Persiapan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Huruf C Penerapan Sistem

komitmen internasional dan dihadiri olehPresiden/Wakil Presiden;c) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan olehMenteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut kKeamanan danHalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT.Bdg(5)d)ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; atauBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanyadapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnyakarena 1 (satu) pabrikan, 1 (Satu) pemegang hak

paten, atau pihakyang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yangmenjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin daripemerintah.Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yangbersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a)b)d)f)Q)Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkanpemerintah;Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuansistem konstruksi dan satu kesatuan

penyiapan konferensi yang mendadakuntuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri olehPresiden/Wakil Presiden;kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan olehMenteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut kKeamanan danketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; atauBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanyadapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnyakarena 1 (satu) pabrikan, 1 (Satu) pemegang hak

paten, atau pihakyang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yangmenjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin daripemerintah.(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yangbersifat knhusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkanpemerintah;b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuansistem konstruksi dan satu kesatuan

Penyusunan Kontrak 2. a.5) menyebutkan Hak Paten, Hak Cipta, dan merek adalah ketentuan yangmengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi penggunabarang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga ataspelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek;e Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi DA.Andiwersyl, tidak mengadakan sistim operasi Microsoft Windows XPdan office XP pada setiap unit komputer dan telah memperkaya SaksiDA. Andiwersyl selaku direktur CV.

Penyusunan Kontrak 2. a.5) menyebutkan Hak Paten, Hak Cipta, dan merek adalah ketentuan yangmengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi penggunabarang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga ataspelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek;e Bahwa akibat dari perbuatan Saksi DA. Andiwersyl. Saksi Dirwirizal,SH.

menyatakan bahwa Barang berupa 105 unit komputer tersebut telah diperiksadan dinyatakan lengkap, karena pada kenyataannya berdasarkan Keterangan AhliGushelmi, S.Kom, M.Kom pada halaman 63 Putusan Nomor: 98/Pid.B/2010/PN.Pin,dinyatakan "bahwa Operasi Sistem harus as/i karena ada dasar hukumnya, yaitu HakAtas Kekayaan Intelektual dan juga berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB IIProses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa huruf C.Penyusunan Kontrak 2. a. 5) menyebutkan Hak

Paten, Hak Cipta, dan merek adalahketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungipengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga ataspelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek yang berlaku secara umum, sehinggasiapa saja yang mengetahui wajib mematuhinya, sementara itu para TerdakwaHal. 57 dari 76 hal.

LicensedManufacturer adalah perusahaan yang memproduksi barangberdasarkan perjanjian lisensi, dengan menggunakan aset tidakberwujud yang dimiliki oleh pemberi lisensi, seperti hak paten, desainproduksi, proses pabrikasi dan knowhow. Perusahaan /icensedmanufacturer membayar royalti kepada perusahaan pemilik lisensi ataspenggunaan lisensi tersebut.

Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiPositif Kredit Pajak atas Biaya Royalti sebesar Rp81.944.091,00;: bahwa menurut Pemeriksa, Biaya Royalty yang dibayarkan tidak memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha (sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, sertamengindikasikan adanya praktek transfer pricing, dimana Pemohon Banding tidakdapat membuktikan / menunjukkan bukti / dokumen yang menjelaskan bahwa pihakpenerima royalty (Nagai Japan) memiliki hak

paten atau hak kekayaan intelektual(License Patent) yang mewajibkan / mengharuskan Pemohon Banding membayarRoyalty kepada Nagai Japan;bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa di PPh Badan, yaitu karena BiayaRoyalty yang dibayarkan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usahasehingga tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri dan PPN Jasa Luar Negeri yangsudah disetor tersebut tidak dapat dikreditkan karena merupakan pembayaran atasobjek yang seharusnya tidak terutang PPN;: bahwa menurut Pemohon

bertanggung jawab terhadapgugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibattidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang;3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan gantirugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahanbarang dandokumen persyaratan lelang;4) Penjual/Pemilik Barang haruS menguasai fisik barangbergerakyang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud,termasuktetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih,hakcipta, merek, dan/atau hak

paten;Bahwa Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapatdilakukan setelah lewat 1 (Satu) bulan sejak diberitahukan secaratertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepadapihakpihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitdikitnyadalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutanHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor 631 /Padt.G/2019/PN Dpsdan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undangundang No. 4Tahun 1996