pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau JasaKena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalahsaat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwaperistiwa di bawah ini:a saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebutsecara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;b saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;c saat harga jual

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian JasaKena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau;d saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yangmemanfaatkannya;"Ayat 2"Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud danatau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ataspemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean.6 Bahwa berdasarkan angka 5 point 5.2 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat DimulainyaPemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak DariLuar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata cara Pemungutan, Penyetoran,Dan Pelaporannya (Seri PPN 795) menyebutkan sebagai berikut:Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yangmemanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib PajakLuar Negeri yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean.

Putusan Nomor. 691/B/PK/PJK/201 112bpada huruf B untuk kolom "NPWb" diisi dengan angka O (nol) pada 8(delapan) digit pertama dan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yangmemanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak.pada kotak Wajib Pajak/Penyetor" di sudut kiri bawah diisi nama danNPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atauJasa Kena Pajak.7 Bahwa Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP169/PJ./2001tanggal 22 Februari 2001 tentang Bentuk

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118239.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar/alasan, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPNBarang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahanatas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan d.1. Impor BKP0 d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean1.062.679.570 d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean0 d.4. . Pemungutan Pajak olen Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6.

uraian banding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118239.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01417/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanBKP Tidak Berwujud

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01417/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Agustus 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2011Nomor 00002/567/11/052/16 tanggal 02 Juni 2016, atas nama PT3M Indonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 8 & 9, Jalan Letjen.

Putusan Nomor 1028/B/PK/Pjk/2020memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang) denganputusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT) Putusan nomor PUT111219.15/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018 yangdiucapkan pada tanggal 04 Oktober 2018, sehingga koreksi negativeTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN atasPemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp1.384.785.440,00;.

dariLuar Daerah Pabean yang masih dipertahankan adalah yang berasal dari biaya Royalty kepadaMead Johnson Company, USA: Rp. 24.090.881.237,00;bahwa berdasarkan Pajak Masukan terkait pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar DaerahPabean untuk Masa Agustus sampai dengan Desember 2008 yang telah dikreditkan olehPemohon Banding dan dilakukan koreksi oleh Terbanding yaitu :Masa Agustus 2008 Rp 481.435.838,00Masa September 2008 Rp 559.361.384,00Masa Oktober 2008 Rp 434.184.251,00Masa November 2008 Rp

Danmengkaitkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 190/PMK.04//2007, dapatdisimpulkan bahwa Terbanding sudah meneliti dan mengakui bahwa Pemohon Bandingmenyetor pajak yang terutang untuk PPN Jasa Luar Negeri dengan bukti Suratsurat SetoranPajak sesuai daftar terkait;bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE 08/PJ.5/1995:benee es Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean denganmenggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaitersebutdiperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;MenimbangKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO: KEP 522/PJ/2000Pasal 2Dokumendokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:g.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor : 10/PJ/2010Pasal 1Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :J.

Koreksi PPN Impor BKP Tidak Berwujud (PPN Royalti) 47.584.6922. Koreksi PPN Masukan (Konfirmasi Negatif) 11.494.01559.078.707 B. Alasan Banding;1. Koreksi PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Royalti;Menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan seharusnyadibatalkan, karena:a.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar DaerahPabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud dari Luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian didalam Daerah Pabean;23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat olehPengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang KenaPajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajakkarena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai;24.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnvasudah dibavar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BarangKena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atauHalaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1633/ B/PK/PJK/2017pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar DaerahPabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;Pasal 4 huruf dPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud dari

Sesuai SSP PPN Dalam Negeri (BKP Tidak Berwujud dari LuarPabean) Masa Pajak Maret 2009, SSP dibayarkan pada tanggal 10Maret 2009 sebesar Rp47.584.692,00 dengan nomorNTPN:0909070812141415 kepada Yamaha Corporation Japan;b.

Keberadaan atau eksistensi harta tidak berwujud (/ntangibleProperty P)Untuk meyakini keberadaan dari suatu.

Putusan Nomor 795/B/PK/Pjk/2021koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dariLuar Daerah Pabean dari semula sebesar Rp786.364.891,00 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112182.16/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi negatif DPP PPN Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2010 sebesar Rp786.364.891,00 yang seharusnya terdapatobyek pajak PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokoksengketa berupa koreksi negatif DPP PPN Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2010 sebesar Rp786.364.891,00 yang seharusnya terdapatobyek pajak PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

Putusan Nomor 795/B/PK/Pjk/2021Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean sebesar Rp786.364.891 ,00;terkait adanya hubungan istimewa atas pembayaran royalti olehPemohon Peninjauan Kembali kepada Cereal Partners Worldwide (CPWS.A.) sebesar Rp786.364.891,00; dan memperhatikan buktibuktidokumen yang disampaikan Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) yang terungkap dalam persidangan tidak dapatmendukung atau menguatkan seluruh alasan ketidaksetujuan PemohonBanding (sekarang Pemohon Peninjauan

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan PPnBM menyebutkan;Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaranb.

Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yangmenurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi padasaat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang KenaHalaman 4 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1329/B/PK/PJK/2015pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.2.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf.

Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yangmenurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saatBarang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepadapembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saatbarang kena pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atauPengusaha Jasa angkutan.2.

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan PPnBM menyebutkan;Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaranb.

Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud yangmenurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi padasaat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang KenaHalaman 4 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2015(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.2.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf.

Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yangmenurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saatBarang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepadapembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saatbarang kena pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atauPengusaha Jasa angkutan.2.

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut.49248/PP/M.X V/16/2013Pajak Pertambahan Nilai2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebesar Rp447.928.361,00 dengan pokok sengketaadalah Koreksi Positif Kredit Pajak sebesar Rp.447.928.361,00 yang tidak disetujui olehPemohon Banding;bahwa koreksi positif SSP PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sangat berhubunganerat dengan biaya royalty yang dilaporkan dalam PPh Badan

Terbanding menyampaikan buktibukti yang mendukung pendapatnya yaitu:T1 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP281/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 20 April2010;T2 Kertas Kerja Pemeriksaan;T3 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP1524/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti yang disampaikan dalam persidangan;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P14 diketahui terdapat bukti pembayaranPPN Masa Pajak Desember 2008 berupa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagiPengeluaran untuk :a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak;b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usaha;MenimbangMengingatc. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dankombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud

atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa FakturPajak Sederhana;f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi

berpendapat Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayarPemohon Banding ke Kas Negara sebesar Rp.447.928.361,00 merupakan PPN atas perolehanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha, sehingga tidak termasuk dalam kriteria Pajak Masukan sebagaimana dimaksud Pasal 9ayat (8) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 aquo;bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor : S7172/WPJ.07/2011 tanggal 23 November 2011,Terbanding menyatakan SSP PPN atas pemanfaatan BKP tidak Berwujud

Putusan Nomor 1063/B/PK/PJK/2014c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupunsemenda dalam garis keturunan lurus satu derajatdan/atau ke samping satu derajat;Pasal 1 angka 10:Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karenasuatu perjanjian di dalam Daerah Pabean;Pasal 1 angka 24:Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan WNilai yangseharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak

karenaperolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa KenaPajak dan atau pemantaatan Barang Kena Pajak tidak berwujuddari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang KenaPajak;Pasal 4 huruf d:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean di dalam Daerah Pabean;Pasal 3A ayat (3):Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang KenaPajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean

dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean (selanjutnya disebut dengan KMK568, antara lainmenyatakan:Pasal 2:Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yangmemanftaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atauJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saatdimulainya pemantaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud danatau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut;Pasal 3 ayat (1):Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PajakPertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean;2.6.

menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atauJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;Bahwa untuk dapat diperlakukan sebagai PPN PajakMasukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran,dalam hal terdapat hubungan istimewa antara wajib pajakyang memanfaatkan BKP tidak berwujud/ Jasa Kena Pajakdari luar daerah pabean dengan pemilik BKP tidakberwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, terlebihdahulu biaya pembayaran royalti tersebut dianalisa sesuaidengan prinsip kewajaran dan kelaziman

penghitungan dan tata caranya diatur dengan KeputusanMenteri Keuangan;Kemudian dalam penjelasan Pasal 3A ayat 3 menyebutkan PajakPertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, harusdipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BarangKena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut;Pasal 4 huruf ePajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:e.

Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkanBarang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeantersebut;Pasal 3 ayat (1)Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud danatau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui

Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajaktersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atauJasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yangmemanfaatkannya;c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan ataupenggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yangmenyerahkannya; atau;d.

Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atauJasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnyaoleh pihak yang memanfaatkannya;Pasal 4Halaman 1 dari 29 halaman.

Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan saatdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atauJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dalam kasus ini adalah saatdilakukan pencatatan oleh Termohon Peninjauan Kembali semulaHalaman 25 dari 29 halaman.

Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud danatau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih olehpihak yang menyerahkannya; ataud.

Surat Setoran Pajakuntuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatanBarang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean;3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dariluar Daerah Pabean sebesar Rp1.098.023.569,004.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanKoreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKPdari luar Daerah Pabean sebesar Rp1.098.023.569,00 karena SSP atasPemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP untuk Masa Desember 2008dikreditkan dalam SPT Masa Oktober 2009 sehingga telah telahmelewati batas pengkreditan Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (9)UndangUndang PPN;5.

Bahwa dalam Pasal 2 KMK568 diatur bahwa saatterutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean yaitu pada saat dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean tersebut;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) KMK568 diaturbahwa saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajaktidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saatHalaman

Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau JasaKena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihakyang memanfaatkannya;b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidakberwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebutdinyatakan sebagai utang oleh pihak yangmemanfaatkannya;c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud danatau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih olehpihak yang menyerahkannya; ataud.

atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotikadan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut: Bermula ketika Terdakwa Nomi alias Pinpin binti Ho Heng membesukpacarnya Nicky alias Alex (berkas terpisah) di Lapas Cipinang dalam KasusNarkotika sekitar tahun 2010, Terdakwa disuruh oleh Nicky alias Alex untukmembuat Mobile Banking dan Token BCA untuk mempermudah melakukantransaksi jual beli Narkotika jenis shabu dari dalam Lapas

Putusan No. 1192 K/PID.SUS/2016kan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta,dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut: Bermula ketika Terdakwa Nomi alias Pinpin binti Ho Heng membesuk pacarnya

atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidanaNarkotika dan/atau tindak pidana Prekusor Narkotika sebagaimana diatur dalamPasal 13/7 huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum di dalam tuntutan JaksaPenuntut Umum yaitu:Ad.1.

atautidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidanaHal. 12 dari 16 hal.

Di samping hal tersebut Terdakwa tidakpernah menanyakan kepada Nicky alias Alex untuk apa Nicky alias Alexmeminjam rekening BCA milik Terdakwa;Bahwa tidak ternyata Terdakwa menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menitipbkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan atau mentransferuang, harta dan benda atau aset baik benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotikadan/atau tindak pidana

PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnyaTerbanding dapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding,dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014 yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah 0,00 0,00 0,00Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1. Impor BKP 0,00 2.442.084.220,00 (2.442.084.220,00)d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0,00 0,00 0,00d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0,00 0,00 0,00d.4.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 2.442 .084.220,00 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0,00Jumlah 2.442.084.220,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atasAktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 2.442 .084.220,00 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0,00Jumlah 2.442.084.220,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean untuk Masa Pajak Agustus 2011 menurut perhitunganPemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula TidakUntuk Diperjualbelikand.1. Impor BKP 0d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 1.263.329.750d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5. Kegiatan Membangun Sendirid.6.

Uraian Banding tanggal 13 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118241.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01418/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemanfaatanBKP Tidak Berwujud

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01418/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00004/567/11/052/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT 3MIndonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat di PerkantoranHijau Arkadia Tower F Lantai 8 & 9, Jalan Letjen.

Putusan Nomor 1101/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali atas DPP PPN atas Pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2011sebesar Rp1.263.329.750,00.

Karangjoang Hijau Lestari sebesar Rp.1.372.645.808,00 dan pembayaran kepada Koperasi Luvang Kriman sebesar Rp.462.114.400,00 merupakan royalti karena Pemohon Banding memberikan imbalan berkenaandengan pemanfaatan/penggunaan hak aktiva tidak berwujud dari pihak ketiga;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanTerbanding pembayaran "Rovalti" atas penggunaan aktiva tidak berwuiud yang dikenakan PPh Pasal 23dengan tarif 15%.

dalam perjanjian kerjasamaBanding tanggal 1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Kriman dengan Pemohon Banding besertaladendumnya;Menurut Majelis Koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 atas pembayaran kepada PT Karangjoang Hijau Lestari sebesar Rp.1.372.645.808,00bahwa dasar koreksi Terbanding atas pembayaran kepada PT Karangjoang Hijau Lestarisebesar Rp.1.372.645.808,00 merupakan royalti karena Pemohon Banding memberikanimbalan berkenaan dengan pemanfaatan/penggunaan hak atas aktiva tidak berwujud

banding diketahui bahwa PenelitiKeberatan berpendapat bahwa penyerahan kompensasi fee dari Pemohon Banding kepadaPT Karangjoang Hijau Lestari pada masa Desember 2009 merupakan kompensasi fee atasproduksi kayu pada bulan Oktober dan November 2009, dan karena produksi kayu tersebutterjadi pada rentang waktu berlakunya Ijin Pemanfaatan Kayu No. 865 Tahun 2008 atasnama Pemohon Banding sendiri, maka tidak terjadi penggunaan IPK pihak lain olehPemohon Banding dan tidak terjadi pula penyerahan aktiva tidak berwujud

Koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 atas pembayaran kepadaKoperasi Luvang Kriman sebesar Rp.462.114.400,00bahwa koreksi Terbanding didasarkan kepada hasil penelitian keberatan yang menyatakanbahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Krimanimerupakan pembayaran Royalti atas penggunaan aktiva tidak berwujud yang dikenakanPPh Pasal 23 dengan tarif 15%, sebagaimana tertuang dalam pembahasan sengketalperpajakan No.BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/12 tanggal 13 Januari 2012

dan bukan atas penyerahan aktiva tidak berwujud yaitu IPK;bahwa dalam persidangan terbukti bahwa IPK yang terkait dengan sengketa tidaklahberalih kepemilikan dan masih tetap dimiliki oleh Koperasi Luvang Kriman sebagai mitrakerja sama Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding berdasarkan adanyapenyerahan aktiva tidak bewujud tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan oleh karena itutidak dapat dipertahankan; menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi

para Pemohon membuat Penetapan Ahli WarisAlmarhum Mastuddin adalah untuk mendapatkan Menetapkan Ahliwarisyang sah bahwa para Pemohon adalah anak kandung sekaligus Ahliwarisyang sah dari Almarhum Mastuddin serta para Pemohon berhak untukmewakili dan bertindak untuk mengurus proses balik nama, menjual sertamelakukan perbuatan hukum lainnya terhadap seluruh harta warisan/hartapeninggalan Almarhum Mastuddin sebagaimana tersebut pada point5 diatasbaik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud

maupuntidak berwujud;7.

maupun tidak berwujud;8.

Menyatakan dan menetapkan bahwa Liuliyus Masdiana bintiMastuddin, Devid Syahputra bin Mastuddin dan Anggara bin Mastuddinadalah Ahli waris yang sah dari Mastuddin adalah untuk itu LiuliyusMasdiana binti Mastuddin, Devid Syahputra bin Mastuddin dan Anggarabin Mastuddin berhak mewakili dan bertindak untuk proses balik nama,menjual serta melakukan perbuatan hukum lainnya atas seluruh hartawarisan/serta peninggalan Almarhum MAstudin baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak

berwujud;5. menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang undangan yangberlaku; SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menegaskankembali isi Permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap pada isiHalaman 4dari 11 Halaman penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2015/Ms.Lsm.permohonannya sebagaimana yang telah diajukan yang pada pokoknyaPemohon mempertahankan isi permohonannya, dan dalam keterangan dimuka sidang mengemukakan

VH/16/2011 tanggal 21 Juni 2011.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 65 Alinea ke4 dan ke7*Bahwa dengan demikian, menurut Majelis saat dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanadalah pada saat nilai penggantian diketahui secara pasti untuk dibayarkan kepadapihak yang menyerahkan jasa, yaitu pada saat

luar DaerahPabean dan atau impor Barang Kena Pajak.Bahwa Pasal 3A ayat (3) UndangUndang PPN menyatakan bahwaOrang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajaktidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajakdari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufHal 9 dari 17 hal.

Pajak dari luarDaerah Pabean tersebut.Pasal 3(1) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau(2)Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwaperistiwa dibawah ini:a Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajaktersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;b Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau JasaKena Pajak tersebut dinyatakan

Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantianJasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; ataud.

Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau JasaKena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yangmemanfaatkannya;Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanadalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabeanadalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dariluar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean*;Bahwa Pasal 4 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan sebagaiberikut:"Pasal 4Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha;b. impor Barang Kena Pajak;c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan olehPengusaha;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang PPN Pajak Pertambahan Nilaiterutang sehubungan dengan pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean, sesuai dengan kontrak Amended and Restated Tech FeeAgreement dan Kontrak Global ERP Platform

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah;"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean";Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UndangUndangNomor 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa untuk dapat memberikanperlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang KenaPajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasaldari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalamDaerah

Misalnya, dalam halpemanfaatan BKP tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagaiFaktur Pajak;Bahwa mengingat atas pembayaran Biaya Intercompany TechnicalAssistance Fee (ITAF) dan Biaya Entreprise Resource Planning(ERP) Fee bukan merupakan objek PPN Jasa atas pemanfaatanBKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sehingga tidak adaPPN yang harus dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali, makaSSP PPN BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2013Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP323/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atasPemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Pabean

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang amarnyamemutuskan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP323/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Pemanfaatan JKPTidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampaldengan Desember 2006 Nomor 00059/277/06/058

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2013ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan PajakPenjualan atas Barang Mewah, jumlan pembayaran ataspemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapatdikreditkan;Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan caraatau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya

Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau JasaKena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihakyang memanfaatkannya;b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujuddan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagaiutang oleh pihak yang memanfaatkannya;c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan ataupenggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagin oleh pihakyang menyerahkannya; ataud.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Koreksi Objek PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas PemanfaatanJKP Tidak Berwujud Dari Luar Pabean sebesarRp 2.917.775.165,00, telah tepat dan sesuai dengank e t e n t u a nperundangundangan perpajakan yang berlaku;9.

Putusan Nomor 3248/B/PK/Pjk/2018BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya terutanguntuk Masa Pajak November 2014 menjadi NIHIL, dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3248/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017;Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3248/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112813.16/2014/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari

karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud

Putusan Nomor 3248/B/PK/Pjk/2018karena dalam perkara a quo bersifat yuridis fiskal yang substansinyatelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena DasarPengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean Masa Pajak November 2014 sebesar Rp1.650.000.000,00 tidakdidukung dengan