Ditemukan 1403 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2012 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45354/PP/M.II/27/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
20862
  • ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luayang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya dKPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan PenghindaraBerganda (P3B) dengan Indonesia;Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P38 dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang 1disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dal:terkait;a.
    Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesDengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terutang =30%x1% = 0,30%Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi =10% x (10,3)% =0,07%Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)Total = 0,37% b. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP.
6432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak LuarNegeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang(Representative Office / Liaison Office) di Indonesia (SE02),antara lain mengatur:Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia,maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengantarif BRANCH PROFIT TAX dari suatu Bentuk Usaha Tetaptersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B
    dariekspor yang dilakukan oleh kantor pusat KPD dan terkena PPhFinal Pasal 15 Undangundang Pajak Penghasilan;3.
    Putusan Nomor 1531/B/PK/PJK/2017penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentutersebut";Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KMK634dan KEP667 diatur bahwa Penghasilan neto dariWajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantorperwakilan dagang di Indonesia ditetapkansebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SE02 diaturbahwa "Untuk KPD dari negaranegara mitra P3Bdengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yangterutang disesuaikan dengan tarif BRANCHPROFIT TAX dari suatu
    Bentuk Usaha Tetaptersebut sebagaimana dimaksud dalam P3Bterkait";Bahwa sesuai penegasan dalam S279menyatakan bahwa meskipun kegiatan eksporbarang ke Indonesia dilakukan secara tidaklangsung melalui afiliasi yang berkedudukan dinegara yang berbeda dengan negara asal kantorpusat KPD, pada dasarnya transaksi tersebutterjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehinggatransaksi tersebut merupakan bagian dari eksporyang dilakukan oleh kantor pusat KPD di Indonesiadan
    Putusan Nomor 1531/B/PK/PJK/20173.10.12.asal kantor pusat KPD, pada dasarnya transaksitersebut terjadi tidak terlepas dari promosi yang telahdilakukan oleh KPD di Indonesia sehingga transaksitersebut merupakan bagian dari ekspor yang dilakukanoleh kantor pusat KPD di Indonesia dan dikenakan PPhFinal Pasal 15;Bahwa tarif BRANCH PROFIT TAX dalam P3BIndonesia Jepang adalah sebesar 10%, dengandemikian tarif PPh Final Pasal 15 yang terutang adalahsebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak 30% x
Register : 14-05-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2369/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6028
  • KPD 189217 sebesar Rp.Hal 9 dari 35 Hal Put No.2369/Padt.G/2018/PA.Sby350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
    KPD 189217sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);8.
    KPD 189217sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sudah lama berharapagar selurun harta bersama Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi segera dibagi secara suka rela, namun hal tersebut tidakdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi).
    KPD 189217 sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan % (Seperdua) bagianatau Rp. 175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) kepadaPenggugat Rekonvensi dan % (seperdua) lainnya atau Rp.175.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta) diserahkan kepadaTergugat Rekonvensi;9.
    KPD 189217 sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 September 2013 — UMAR ZEN
246158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAM/PT.Jl) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan ZULFANLUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuat suratpenawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;.2 Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.
    JS) :1) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT.JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. JI sebesarRp41.000.000.000, yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6(enam) kali;2) Penempatan investasi berupa Repurchase Saham (Repo) dari PT.Askrindo kepada PT.
    JI) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), danZULFAN LUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuatSurat Penawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;)2 Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.
    Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sebanyak 6 (enam) kali dengantotal investasi Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyarrupiah) ;2. Rephurcase Agreement Saham (Repo) sebanyak 4 kali total investasisebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus jutarupiah) ;3.
    JI) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), danZULFAN LUBIS menginstruksikan agar masingmasing MI membuatSurat Penawaran KPD kepada PT. Askrindo senilai Rp10.000.000.000,002)3)(sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyiapkan PN (PromissoryNote)nya ;Terdakwa menyetujui akan memberikan managemen fee sebesar 4,5%pertahun kepada para MI (PT. RAM, dan PT. JAM/PT.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PT PALU Nomor 4/PID.SUS/2021/PT PAL
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terbanding/Terdakwa : RABIA Alias RABIA NAJWA
304294
  • berdasarkan informasi tersebut tanpa melakukankonfirmasi kepada pemilik KTP kebenaran berita tersebut, kemudian denganmenggunakan Handphone merek Samsung J1 warna hitam nomor IMEI 1 :352018090165412 dan IMEI 1 : 3520190901654120 nomor Handphone085242871698 milik terdakwa, terdakwa membuka akun facebook terdakwayaitu akun Rabia Najwa lalu memposting, mengirim informasi tersebut ke Grupfacebook Info Kota Palu, dengan kalimat katakata yang dibuat terdakwa sendiriyaitu Tabe hanya sekedar menyampaikan kpd
    Negeri Parigi dengan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi yangmenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 9(sembilan) hari, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjaratersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatanTerdakwa memposting dalam akun fecebooknya dan mengirim informasi keGrup fecebook Info Kota Palu, dengan kalimat katakata yang dibuat Terdakwasendiri yaitu Tabe hanya sekedar menyampaikan kpd
Register : 22-11-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 706/Pdt.P/2021/PA.Mks
Tanggal 2 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
1410
  • Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX,telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan berdasarkan SuratKematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang, Kota Makassar,Nomor: 192/KPD/II/2021, tertanggal 05 Februari 2021 dan selanjutnyadisebut sebagai Pewaris;3.
    Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 191/KPD/II/2021, a.nXKXXXXKXKXXKXKXXKX, dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar tanggal 22 Februari 2021, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.6);Hal. 4 dari 11 hal.,Penetapan No.706/Pat.P/2021/PA.Mks7.
    Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 192/KPD/II/2021, a.nXKXXXKXKXKXXKXKKX, dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar tanggal 22 Februari 2021, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.7);8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371KM080620210007,a.n XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KotaMakassar tanggal 8 Juni 2021, bermeterai cukup, cocok denganaslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.8);9.
Register : 30-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sak
Tanggal 10 Februari 2020 — Pemohon:
FRISCA SALSADILLAH PUTRI C.
148
  • Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke KampungDalam dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26Tertanggal 24 Januari 2020. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor150/18/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Padang Pariaman2. Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Data Nomor195/kua.03.05/04/PW.01/VII/20173.
    Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24Januari 20206. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FRISCASALSADILLAH PUTRI C. Nomor : 4642/T/2000/20107. Foto copy ljazan SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C.Nomor: DNMa/06 090015580Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sak8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 422/SMAN 2 SIAK/2020/280Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.
    Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24 Januari2020, selanjutnya bukti ini diberi tanda P5;6. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama FRISCA SALDILLAH PUTRIC.Nomor : 4642/T/2000/2010, selanjutnya bukti ini diberi tanda P6;7. Foto copy Ijazah SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C. Nomor:DNMa/06 090015580, selanjutnya bukti ini diberi tanda P7;8.
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
1511
  • Nakka Dg.Patekka Nomor: 211/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang,Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 24 April 2015, yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh KetuaMajelis diberi kode P.2.3. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an.
    RugaiyaNakka Nomor: 229/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang,Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yangHal. 7 dari 20 hal. penetapan No. 255/Padt.P/2019/PA.Mkstelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh KetuaMajelis diberi kode P.4.5. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. Abd.
    Rahim NakkaNomor: 230/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.5.6. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ANAK Dg.
    Hafie NakkaNomor: 231/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.9.10.Fotokopi Surat Keterangan Dokter telah meninggal dunia an.
    Maryam NakkaNomor: 232/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi kode P.12. 13. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan3173114021200011, An.
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION;
5634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2001 tersebutadalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor PerwakilanDagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, diIndonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.Angka 3Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1070/B/PK/PJK/201 7Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, makabesarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatuBentuk Usaha Tetap tersebut
    Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian taff pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,30%Ph. Kena Pajak sesudah dikuranglPajak dari suatu BUT (Branch ProfitTax) tarif 10% 10% x (1 0,30)% 0,07%Total 0,37% b.
    Contoh 2: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,300%Ph.
    Penghasilan Neto bagi WajibPajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia sebagai pelaksanaannya, maka tarif yang berlaku untuk kantorperwakilan dagang yang berasal dari negara non treaty partner adalahsebesar 0.44% dan untuk negara traty partner (Jepang) adalah sebesar0.37%.Bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Jepang, dan diketahui bahwaTarif Branch Profit (BPT) untuk Wajib Pajak Luar Negeri yangmempunyai KPD
Register : 14-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 398/Pid.B/2019/PN Rap
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SYAFITRI HARAHAP, SH
Terdakwa:
FIKRI GUNAWAN HARAHAP alias OCONG
173
  • dan dijawab saksiZHON ERY HASIBUAN DIA MALING BANG, DIA AMBIL BARANG KUlalu saksi ZHON ERY HASIBUAN mengatakan agar saksi naiksaksi ADESYAHRI NATUA SIREGAR kedalam bus KPD sedangkan saksiIRWANSYAH SIREGAR menunggu dibawah kemudian saksi melihatterdakwa sedang tertidur dan saksi duduk disamping terdakwa danmeraba kantong terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwaHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 398/Pid.B/2019/PN RapMAN HANDPHONE KU?
    dan dijawab saksiZHON ERY HASIBUAN DIA MALING BANG, DIA AMBIL BARANG KUlalu saksi ZHON ERY HASIBUAN mengatakan agar saksi naik saksi ADESYAHRI NATUA SIREGAR kedalam bus KPD sedangkan = saksiIRWANSYAH SIREGAR menunggu dibawah kemudian saksi melihatterdakwa sedang tertidur dan saksi duduk disamping terdakwa danmeraba kantong terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwaMAN HANDPHONE KU?
    dan dijawab saksi ZHON ERY HASIBUAN DIAMALING BANG, DIA AMBIL BARANG KU lalu saksi ZHON ERYHASIBUAN mengatakan agar saksi naik kedalam bus KPD sedangkansaksi IRWANSYAH SIREGAR menunggu dibawah kemudian saksimelihat terdakwa sedang tertidur dan saksi duduk disamping tersangkadan meraba kantong terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwaMANA HANDPHONE KU? dan dijawab terdakwa JANGAN LAPORKE POLIS!
    dan dijawab saksi ZHON ERY HASIBUAN DIAMALING BANG, DIA AMBIL BARANG KU lalu: saksi ZHON ERYHASIBUAN mengatakan agar saksi naik kedalam bus KPD sedangkansaksi IRWANSYAH SIREGAR menunggu dibawah kemudian saksimelihat terdakwa sedang tertidur dan saksi duduk disamping tersangkadan meraba kantong terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwaMANA HANDPHONE KU? dan dijawab terdakwa JANGAN LAPORKE POLIS!
Register : 21-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 21 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7329
  • Pondok 1 (Satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / depositoHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTNon call IDR 30000040600260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHAADENA BLOK sri No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel.Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan 1 (Satu) lembar surat keputusan No.
    SUWANDI,sehingga seolaholan Saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukanpemindahbukuan uang tersebut yang diproses oleh SaksiRahayu Febrianiselaku petugas teller dandiapproval olehSaksi Siti Rahmawati Lubis selakuService Manager dan dilakukan konfirmasi callback yang mana yang menerimatelepon bukanlah Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolaholah benarbahwa saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan tersebut.Kemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan DepositoBerjangka/Deposito On Call Nomor KPD
    puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah)kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuansecara BIRTGS menulis bilangan sejumlahRp 526.250.000, (lima ratus duapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central AsiaNomor Rekening5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu' Terdakwamemalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwameniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dan Konfirmasi PenempatanDeposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD
    lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central AsiaNomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu Terdakwamemalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwameniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, mengakibatkan adanyapencatatan palsu dalam pelaporan transaksi atas rekening MayBank NomorRekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI.Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTNKemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan DepositoBerjangka/Deposito On Call Nomor KPD
    Pondok 1 (Satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / depositoon call IDR 30000040600260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHAADENA BLOK sri No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel.Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan 1 (Satu) lembar surat keputusan No.
Putus : 13-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION;
5829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2001 tersebutadalah Wajid Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor PerwakilanDagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, diIndonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.Angka 3Untuk KPD dari negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, makabesarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatuBentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait:a.
    Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian taff pajak yang terutangadalah sebagai berikut:Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1093/B/PK/PJK/2017 PPh atas Ph. Kena Pajak terutang (30% x 1%) 0,30%Ph. Kena Pajak sesudah dikuranglPajak dari suatu BUT (Branch ProfitTax) tarif 10% 10% x (1 0,30)% 0,07%Total 0,37% b.
    Contoh 2: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 daritabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutangadalah sehagai berikut:PPh atas Ph. Kena Pajakterutang (30% x 1%) 0,300%Ph.
    Penghasilan Neto bagiWajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan DagangAsing di Indonesia sebagai pelaksanaannya, maka tarif yang berlakuuntuk kantor perwakilan dagang yang berasal dari negara non treatypartner adalah sebesar 0.44% dan untuk negara traty partner (Jepang)adalah sebesar 0.37%.Bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Jepang, dan diketahuibahwa Tarif Branch Profit (BPT) untuk Wajib Pajak Luar Negeri yangmempunyai KPD
Register : 12-12-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2012 — PT. Reliance Asset Management;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Republik Indonesia
198126
  • Semua transaksi terjadi pada hari yang sama ; Pada saat PN jatuh tempo, PT Terang Kabel meminta perpanjangan waktu,dan PT RAM meminta persetujuan perpanjangan KPD kepada Askrindo.Setelah Askrinso setuju melakukan perpanjangan KPD, maka PT RAMjuga melakukan perpanjangan Repo PN dengan PT Terang Kabel.
    PTRAM tidak keberatan melakukan perpanjangan sepanjang bunga PNdibayarkan oleh PT Terang Kabel ; Bahwa PT Askrindo melakukan KPD ketiga dengan PT RAM.Dana KPD tersebut ditempatkan di perusahaan milik Chaidi The (Sdr.Ervan F.
    Mandala lupa namanya) dalam bentuk perjanjian REPO PN.Total dana investasi KPD dana dari PT Askrindo ke PT RAM sebesarRp14 Miliar dan totak investasi PT RAM ke perusahaan milik Chaidi Thesebesar Rp.14 Miliar dengan jangka waktu 3 bulan ; Pada saat PN jatuh tempo, perusahaan Chaidi The meminta perpanjanganwaktu kepada PT RAM. Atas permintaan tersebut PT RAM memintapersetujuan perpanjangan KPD kepada Askrindo.
    Setelah Askrindo setujuuntuk dilakukan perpanjangan KPD, PT RAM memperpanjang perjanjianrepo PN dengan perusahaan milik Chaidi The ; Bahwa Ervan F Mandala tidak pernah menandatangani perjanjian KPDselama tahun 2009 dan 2010 karena setelah tahun 2007 yang bersangkutansudah keluar dari PT RAM dan tidak pernah menandatangani dokumenapapun terkait dengan perpanjangan KPD antara PT RAM denganAskrindo.
    Yang bersangkutan juga tidak pernah berkomunikasi denganNoviar terkait dengan perpanjangan KPD ; Bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat pada tanggal 22Februari 2011, Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak dankertas kerja pengelolaan KPD PT Askrindo ; Padahal berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentangPengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh PerusahaanEfek, ditentukan bahwa Perusahaan Efek wajib menyimpan semuadokumen dan pencatatan untuk jangka waktu sekurangkurangnya
Register : 28-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
136
  • buktibukti Surat;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor58/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:i, Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 atas nama ALMARHUM,telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematianyang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, Nomor:50/KPD
    Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh KelurahanPandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor:50/KPD/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:Hal. 3 dari 11 hal. penetapan Nomor 58/Padt.P/2019/PA.Mks1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 26Desember 2018 sebagai Pewaris.3.
    Fotokopi Surat Kematian Nomor. 50/KPD/XII/2018 tanggal 31Desember 2018. yang di keluarkan oleh Lurah Pandang KecamatanPanakkukang Kota Makassar, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;2.
Register : 07-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 40/Pdt.G/2023/MS.Lsm
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
343
  • Menyatakan perkara nomor 40/Pdt G/2023/MS.Lsm selesai karena dicabut
    3.Membebankan kpd Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Register : 02-10-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN MALILI Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
ABDUL AZIS BALANDAI Alias AZIS BIN BASO BALANDAI
18696
  • BP29DIR/KPD/12/2018adalah :1.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 28 Desember 2018;Bahwa transaksi pendebetan dan pemindahbukuan terhadap kelimarekening nasabah yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai denganSurat Keputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018 tentang BukuProsedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu, Kantor Kas dan BRI Unit PT.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,tanggal 28 Desember 2018;Bahwa pendebetan dan pemindahbukuan yang dilakukan olehTerdakwa sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan SuratHalaman 33 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MIlKeputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018, tentang Buku ProsedurOprasional (BPO), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, KantorKas dan BRI Unit PT.
    Sehingga bank menyusun ketentuan internal dalamrangka menjalankan usaha dengan prinsip kehatihatian;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : BP.29DIR/KPD/12/2018,tentang Buku Prosedur Oprasional (BPO) yang diperlinatkan kepadasaya dapat dijelaskan bahwa terdapat tata cara tahapanpemindahbukuan melalui teller sebagai berikut : Nasabah menginformasikan kepada Teller terkait transaksi yangdilakukan.
Register : 25-07-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 21-09-2011
Putusan PA KANDANGAN Nomor 0170/Pdt. P/2011/PA.Kgn
Tanggal 24 Agustus 2011 —
141
  • Bahwa sekarang suami Pemohon (IMBERAN bin UDJAL)telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2011karena sakit sesuai dengan surat keterangan kemaitannomor 08/SKK/KPD/PB/VII 2011 dai Kepala DesaPanjampang Bahagia tertanggal O02 Juli 2011;.
    Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor19/KK/KPD/PB/VI 2011 atas nama KepalaKeluarga (HERMAN) yang dikeluarkan olehKepala Desa Panjampang Bahagia KecamatanSimpur Kabupaten Hulu Sungai Selatantertanggal 18 = Juni 2011. Surat buktitersebut dicocokkan dengan aslinya danternyata sesual dengan aslinya sertabermaterai cukup, lalu)~ Hakim Ketua memberitanda pada surat bukti tersebut dengantanda P. 2;3.
    Asli dan fotokopi Surat Keterangan KematianNomor 08/SKK/KPD/PB/VII 2011, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa PanjampangBahagia Kecamatan Simpur Kabupaten HuluSungai Selatan, pada tanggal O02 Juli 2011.Surat bukti tersebut dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinyaserta bermaterai cukup, lalu Hakim Ketuamemberi tanda pada surat bukti tersebutdengan tanda P. 4;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi, masing masing bernama :1.
Register : 30-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sak
Tanggal 10 Februari 2020 — Pemohon:
FRISCA SALSADILLAH PUTRI C.
158
  • Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke KampungDalam dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26Tertanggal 24 Januari 2020. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor150/18/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Padang Pariaman2. Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Data Nomor195/kua.03.05/04/PW.01/VII/20173.
    Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24Januari 20206. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama FRISCASALSADILLAH PUTRI C. Nomor : 4642/T/2000/20107. Foto copy ljazan SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C.Nomor: DNMa/06 090015580Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Sak8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 422/SMAN 2 SIAK/2020/280Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.
    Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/PEM/KPD/26 Tertanggal 24 Januari2020, selanjutnya bukti ini diberi tanda P5;6. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama FRISCA SALDILLAH PUTRIC.Nomor : 4642/T/2000/2010, selanjutnya bukti ini diberi tanda P6;7. Foto copy Ijazah SMA atas nama FRISCA SALSADILLAH PUTRI C. Nomor:DNMa/06 090015580, selanjutnya bukti ini diberi tanda P7;8.
Register : 06-01-2012 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 27-11-2012
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 16 Januari 2012 —
51
  • Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dgn ketentuan yang berlaku :Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agamaPandeglang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:1. mengabulkan permohonan pemohon.Dn Menetapkan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengucapikrar talak kpd termohon ( TERMOHON) didepan siding pengadilan agamaTangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap.oe membebankan biaya perkara
    kpd pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secarapribadi telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernahhadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Pemohon tetap padapermohonannya tanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa :A.
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
6545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau badan yangberada atau bertempat kedudukan di Indonesia;Pasal 2 ayat (1):Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyaikantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1%(satu persen) dari nilai ekspor bruto;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.03/2008tentangPenegasan atas Penerapan Norma PenghitunganKhusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yangMempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office /Liaison Office) di Indonesia;Angka 3:Untuk KPD
    olehTermohon Peninjauan Kembali bangunan tempat usahadimaksud telah digunakan;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data SIDJPdalam hal ini berupba SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2),diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapatdipastikan mempunyai hak untuk memanfaatkan tempatusahanya, mengingat Wajib Pajak telah membayarsewa dan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) yangterutang atas sewa di lokasi tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) UUPPh, diatur bahwa Kantor Perwakilan Dagang (KPD
    Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor634/KMK.04/1994 dan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor 667/PJ./2001 diatur bahwa Penghasilanneto dari Wajid Pajak luar negeri yang mempunyaikantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkansebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 diaturbahwa "Untuk KPD dari negaranegara mitra P3Bdengan Indonesia, maka besarnya tarif
    tersebut terjadi tidak terlepasdari promosi yang telah dilakukan oleh KPD diIndonesia sehingga transaksi tersebut merupakanHalaman 35 dari 46 halaman.
    Putusan Nomor 1525/B/PK/PJK/2017menyatakan bahwa meskipun kegiatan ekspor barang keIndonesia dilakukan secara tidak langsung melalui afiliasiyang berkedudukan di negara yang berbeda dengan negaraasal kantor pusat KPD, pada dasarnya transaksi tersebutterjadi tidak terlepas dari promosi yang telah dilakukan olehKPD di Indonesia sehingga transaksi tersebut merupakanbagian dari ekspor yang dilakukan oleh kantor pusat KPD diIndonesia dan dikenakan PPh Final Pasal 15.)