Ditemukan 4120 data
61 — 21
hukum tersebut makapertimbanganpertimbangan hukum, putusan Majelis Hakim tingkat pertamadiambil alin dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungoandan Nomor16/Pdt.G/2016/PN.Tdn tanggal 23 November 2016 dapat dipertahankan dalampengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan NegeriTanjungpandan tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbanganHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLdasar hukum yang melandasi
73 — 75
Negeri Tabanan tanggal 27 September 2012 Nomor : 163 / Pdt.G /2011 / PN.Tbn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksamasurat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat I,II dan III / Konpensi /Pembanding tertanggal 8 Nopember 2012 dan surat Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 19 Nopember 2012berpendapat sebagai berikut : wencenc n= Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam memoribandingnya mengemukakan alasan alasan yang melandasi
22 — 14
pernikahan; Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudahsangat intim;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan danmenyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Out of Pocket Expenses yang terutang kepada bank agenyang berlokasi di luar Indonesia dan PengacaraPengacara di Hongkong/Singapore sehubungan denganreimbursement dari biayabiaya yang telah dikeluarkanuntuk perjalanan, telex, percetakan, alat kantor dansebagainya, tidak terutang PPh Pasal 26;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksiyang melandasi (underlying transaction) timbulnya pembayaranbunga hutang pembelian BBM adalah transaksi jual beli BBM.Transaksi ini bukan transaksi pembiayaan
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengannama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untukdibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh BadanPemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usahatetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar15%Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) beroendapat bahwa pada awalnyamemang transaksi yang melandasi
(underlying transaction) adalahtransaksi jual beli listrik sesuai dengan perjanjian Power PurchaseAgreement namun dengan adanya ARestructuring SettlementPayment (RSP) dimana telah terjadi kesepakatan baru untukmengangsur/menyicil hutang pembelian listrik swasta makatransaksi yang melandasi (underlying transaction) menjadi transaksihutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telah ditentukanjumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkan dari awalperjanjian RSP;Bahwa sedangkan Surat Direktur Jenderal
Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksiyang melandasi timbulnya pembayaran angsuran/cicilanadalah transaksi jualbeli listrik. Transaksi angsuran/cicilanini bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihakbank, lembaga pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya)tetapi transaksi yang dilaksanakan antara pihak pembelidan pihak penjual.
Putusan Nomor 1373/B/PK/PJK/201 7namun dengan adanya Restructuring Settlement Payment(RSP) dalam rangka merestrukturisasi utang PT PLN(Persero) yang tertunggak, dalam perjanjian RSP telahterjadi kesepakatan baru bagi Termohon PeninjauanKembali untuk mengangsur/menyicil hutang pembelianlistrik swasta, sehingga dapat disimpulkan bahwatransaksiyang melandasi (underlying transaction) menjadi transaksihutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telahditentukan jumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkandari
13 — 6
pernikahan; Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim ;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapatmenerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimanayang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi
82 — 47
konsisten antara gugatan Penggugat dengan repliknya, karena gugatanPenggugat menuntut haknya sementara dalam replik, Penggugat tidak menuntut haknyatetapi ingin memberikan seluruh hak Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga yaituketiga anaknya yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat denganPenggugat;Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tidakakan menuntut haknya, padahal dalam sebuah gugatan tuntutan hak sangatlah pentingsebagai sebuah kepentingan hukum yang melandasi
21 — 6
penggugat tidak menyempurnakan dalildalil gugatannya dalam hal ini penggugat tetap pada pendiriannya terhadap dalildalilgugatan penggugat.Bahwa majelis hakim setelah meneliti dengan seksama terhadap gugatanpenggugat tersebut, maka ditemukan halhal sebagaimana tersebut dibawah ini.Bahwa gugatan penggugat tersebut secara keseluruhan tidak memenuhi syaratformil suatu gugatan rekonvensi yaitu tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalilgugatan berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi
adalahmerupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat atau harta bawaan salahsatu pihak, ataukah sertifikat tersebut adalah milik orang lain.Bahwa objek sengketa berupa surat sertifikat tanah dan bangunan di atasnyaberada di pihak ketiga (Bank) sebagai jaminan pengambilan kredit oleh tergugat danpenggugat menuntut pihak tergugat untuk mengembalikan sertifikat tersebut yangdalam penguasaan Bank.Bahwa posita gugatan point dua dan tiga juga tidak merumuskan dengan jelasdasar peristiwa yang melandasi
88 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti a quo Pengadilan Tinggi Makassardalam putusannya adalah salah dan keliru oleh karena tidak memuat alasanpertimbangan hukum yang cukup melandasi putusannya (onvoldoendegemotiverd) dimana pada bagian pertimbangan hukumnya (ten aanzien vanhet recht) dari putusan banding a quo amat jelas tidak diuraikan secarakeseluruhan dalam pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan hukumhakim Pertama tidak dipertimbangkan secara jelas sehinggamemperlihatkan sikap yang sangat
Hakim Agung Yang Muliamembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September2013 Nomor 164/Pdt/2013/PT.Mks seraya menguatkan Putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 07 Januari 2013 Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Mks;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbangan hukumnyamengambil alin dan mengadili sendiri yang membatalkan putusan HakimTingkat Pertama telah salah menerapkan hukum khususnya Hukum Acaradan serta pertimbangan hukumnya tidak memuat alasan dasar hukum yangcukup melandasi
113 — 42
., bisadijelaskan bahwa Penggugat Sebagai Debitur dan Tergugat sebagai KrediturHalaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Padt.G/2018/PN Tab2.yang diikat dalam suatu perjanjian kredit dan jaminan di ikat dalam HakTanggungan pada Bank BPR Karunia Dewata, sesuai Pasal 1338 Ayat 1 danPasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata dan UndangUndang No. 04 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, oleh karenanya Gugatan Wanprestasi ini diajukantanpa adanya Sengketa Hukum yang melandasi Gugatan tersebut, dengankata lain
demiperikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggaplalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan., bisa dijelaskan bahwaPenggugat Sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur yang diikat dalamsuatu perjanjian kredit dan jaminan di ikat dalam Hak Tanggungan pada BankBPR Karunia Dewata, sesuai Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3KUHPerdata dan UndangUndang No. 04 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, oleh karenanya Gugatan Wanprestasi ini diajukan tanpa adanyaSengketa Hukum yang melandasi
Gugatan Penggugat Tanpa Ada Sengketa Hukum (Chicaneus Process).Menimang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan GugatanWanprestasi ini diajukan tanpa adanya Sengketa Hukum yang melandasi Gugatantersebut, dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernahdan/atau belum pernah terjadi sengketa hukum, karena tidak ada fakta atauperistiwa bahwa Tergugat telah Wanprestasi.
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sama sekali tidakbisa dibenarkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata kita;Oleh karena itu semua suratsurat yang melandasi sebagai dasar hukumpelaksanaan eksekusi lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya haruslah dibatalkan;Keberatan yang kedua:Bahwa baik dalam petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi tertanggal 9Maret 2005 maupun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:31/Pdt.G/2004/PN. Bla.
Putusan Nomor 201 PK/Pdt/20151.pada/dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005tersebut;Oleh karena itu semua suratsurat yang melandasi sebagai dasar hukumpelaksanaan eksekusi lelang, yakni:1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama:Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt.Jo.Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla.tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:2.
52 — 27
antara anak Pemohon dengan calon isterinyanya sudahsangat intim dan harus segera dinikahkan;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkandan menyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi
Terbanding/Tergugat I : Budi Darmawan
Terbanding/Tergugat II : Lilie Subroto
Terbanding/Tergugat III : Christina Gunarto
Terbanding/Tergugat IV : Steven Prawira Gunarto
62 — 42
Bahwa sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtersebut dirasa tidak jelas dan tidak cermat, dimana PENGGUGATmenyebutkan bahwa terdapat Kerjasama dalam hubungannyadengan almarhum TONY GUNARTO, namun~ dalam hal iniPENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas manakala terjadikerjasama, halhal apa saja yang melandasi perbuatan tersebut, sertahak dan kewajiban apa saja yang mengikat kedua belah pihak;c.
Tidak menyebutkan secara jelas manakala terjadi kerjasama, halhal apasaja yang melandasi perbuatan tersebut, serta hak dan kewajiban apa sajayang mengikat kedua belah pihak;c. Tidak menjelaskan mekanisme dan nilai keuntungan yang nantinya akandiperoleh kedua belah pihak;d. Tidak dijabarkan secara jelas objek perjanjian;4.
Pembanding, yang oleh sebab itu sudah benar dantepat Pengadilan Judex Factie mengabulkan eksepsiHalaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2019/PT SBYTERBANDING / TERGUGAT II sehingga gugatandinyatakan tidak dapat diterima;b) Tidak menyebutkan secara jelas manakala terjadi keryasama, halhal apa saja yang melandasi perbuatan tersebut, serta hak dankewajiban apa saja yang mengikat kedua belah pihak.
7 — 0
diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan sehelaisalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasaltersebut.Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi
8 — 2
Unsuritulah yang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin inisudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnyasudah tidak ada lagi.
9 — 1
Putusan No.2094/Pdt.G/2020/PA.Lmjyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.
14 — 9
anak Pemohon dengan calon isterinyanya sudahsangat intim dan harus segera dinikahkan;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkandan menyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi
52 — 29
ulang tahunRepublik Maluku Selatan yang ke64 pada hari JUmat tanggal 25 April 2014 danterdakwa bersedia;Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwabersamasama dengan Simon Saija menuju ke tempat acara ulang tahun RepublikMaluku Selatan di Batu Gantung Jalan Kayadoe sampng Gereja Rehoboth, tetapi acarabelum berlangsung terdakwa bersama Simon Saija dan beberapa simpatisan RMSditangkap Patroli Reaksi Cepat dari Polda Maluku kemudian menjalani proses hukum;Bahwa yang melandasi
syukuran sekaligus untuk pawai Hari Ulang TahunRepublik Maluku Selatan pada hari JUmat tanggal 25 April 2014 dan terdakwa bersedia;Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwabersamasama dengan Simon Saija menuju ke tempat acara ulang tahun RepublikMaluku Selatan di Batu Gantung Jalan Kayadoe sampng Gereja Rehoboth, tetapi acarabelum berlangsung terdakwa bersama Simon Saija ditangkap Patroli Reaksi Cepat dariPolda Maluku kemudian menjalani proses hukum;Bahwa yang melandasi
38 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
di persidangankarenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa (videYurisprudensi Mahluunah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29Nopember 1988 yang menegaskon bahwa "Surat bukti yang merupakanpernyataan belako dari orangorang yang memberi pernyataan tanpadiperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa") ;e Surat bukti PA dan P.5 a quo jelas hanya berupa pernyataan meluli parapembuat pernyataan tanpa disertai adanya sumber bukti yang jelassebagai dasar pengetahuan yang melandasi
INengah Bangsing oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya suratbukti P.4 dan P.5 tersebut ditolak atau dikesampingkan ;e Apa yang diuraikan dalam surat bukti P .6, P. 7 dan P.8 a quo tidakmengandung kebenaran hukum sarna sekali karena surat bukti P.6 slIdP.8 a quo jelas hanya berupa pernyataan melulu dari para pembuatketerangan tanpa didasarkan atau didukung sumber bukti yang jelassebagai dasar pengetahuan yang melandasi para pembuat suratketerangan tersebut untuk menyatakan halhal yang diuraikan
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan yang melandasi Konklusi/Kesimpulan/Persangkaan MajelisHakim yang dituangkan dalam Naskah putusan perkara ini tidak memilikisandaran hukum yang lengkap dan akurat serta tidak didukung dengan alatbukti yang sah menurut Hukum;d.
Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidakmempertimbangkan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum olehPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal mana perbuatanPenggugat/T erbanding/Termohon Kasasi terbukti hanya inginmenguntungkan diri sendiri dengan memberikan Pinjaman kepadaTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan sangat tidak masuk akalsecara berulangulang kali sebagaimana yang diuraikan dalam DuplikTergugat poin 6 (enam);> Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MalukuUtara yang melandasi
19 — 9
Permohonan Rekonvensi sangat tidak jelas danabceur, harusnya gugatan Rekonvensi diuraikan sebagai layaknya gugatan Konvensiyang dirumuskan dengan baik apa yang menjadi posita atau dalil gugatan dan apayang menjadi dasar peristiwa yang melandasi gugatan.
./1998 tertanggal 14Mei 1999 Mahkamah Agung RI Nomor: 1154 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1975dengan kaedah hukum sebagai berikut : suatu gugatan Rekonvensi yang tidakdirumuskan dengan baik posita dan dalil gugatan berupa dasar hukum (recht ground)dan dasar peristiwa (fijtelijk ground) yang melandasi gugatan dan tidak menyebutkanpetitum gugatan dengan rinci. maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formaldan harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard)(mahkamahagung.go.id.direktori