Ditemukan 51728 data
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari
;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari
Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari
Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari
No. 1607 K/PID/2013Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03,Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa jugamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidimeninggal dunia ;Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.
., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korbanSarmidi meninggal dunia ;Dengan mendasari pada kKemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.
tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam penerapan hukum ;Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwadi persidangan dalam sikap dan gerakgerik dapat memahami apa yangditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapatmengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dandapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal,dengan mendasari
9 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari
(rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
10 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan
38 — 2
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2008, juga melalui wakil keluarga masingmasing dari Pemohon danTermohon, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon
belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Saksi Asli , paman Pemohon dan Saksi Il Asli , sepupuPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama Saksi Asli , paman Termohon dan Saksi Il Asli , pamanTermohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakimtelah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tanggaPemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yangakhirnya
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
8 — 8
alamatnya denganjelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor6464/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 November 2019 mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6464/Pdt.G/2019/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
gugatan ini adalah :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Februari 2009, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: 203/66/II/2009 tertanggal O9 Februari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor ;Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kampung Duren Baru Poncol, RT.001/005.
Odizeus Beanal, B.Sc
Tergugat:
1.Thomas Wanmang
2.Jannes Natkime, S.Th
3.Johanis Kasamol, SE
4.Drs. Yopi Yoseph Kilangin
105 — 71
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6,tanggal 14 Oktober tahun 1994, telah menetapkan syarat hukum atas suratkuasa khusus untuk bertindak di Pengadilan, akan tetapi mendasari pada suratkuasa khusus dari Penggugat, tidak memenuhi sebagaimana syarat kekhususanuntuk berperkara di pengadilan, yakni :SYARAT : Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :e Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak Menyebut secararingkas
Konsekuensi hukumnyaadalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dapatditerima.Bahwa walaupun antara perkara Jusuf Meruk tersebut diatas dengan perkara aquo tidak persis sama, tetapi keduanya memiliki subtansi permasalahan yangsama, yaitu mengenai masalah Legal Standing/Persona Standi In Judicio dalammengajukan gugatan.Bahwa dengan mendasari pada Yurisprudensi MARI dalam perkara Jusuf Meruktersebut diatas, maka Sdr.
Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), bahwaseharusnya Penggugat menarik LEMASA selaku badan hukum dalam perkaraa quo, karena mendasari gugatan Penggugat adalah permasalahan dalamLembaga LEMASA dimana Penggugat mempermasalahkan pemberhentianPenggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA dan Pengangkatan StingalJohnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos selaku direktur Eksekutif LEMASA yangbaru, yang merupakan produk hukum dari Lembaga selaku badan hukum.2.
Stingal Johnny Beanal,A.Md., Kom, S.Sos, karena mendasari pada gugatan Penggugat, Penggugatdalam gugatannya telah mempermasalahkan dan berkeberatan ataspengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos sebagaiDirektur Eksekutif yang baru, (Vide, posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4,5, 7, 9 dan 10 serta Petitum gugatan angka 3), akan tetapi dalam perkara initidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan.3.
Tim15.biaya perkara dalam perkara ini, oleh karenanya adalah sah dan berdasarhukum untuk ditolak.Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwa gugatanPenggugat tidak berharga/tidak bernilai dan terbukti tidak berdasar.
7 — 0
No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu denganperempuan lain yang tidak jelas, lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempattinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena setelahmediasi tidak pernah datang lagi di dalam ruang sidang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut
dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama TAYYIB bin ASMAWI dan DESI ARIYONO bin EL MUNASO,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
b> Glo p rH. .w LeoilArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbII Ul JI J Met pesArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan
8 — 0
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalahtempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon danTermohon sudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohonmerasa putus asa;Menimbang
pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama HASAN bin MUSDI dan EDI SUSIANTO bin AHMADUH, saudaraipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari
12 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAFIUDIN bin EMIN dan HARYONO bin M.HASYIM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah6menguatkan dalildalil yang mendasari
abs ole p rf. r2.w LeilysArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEIJI UI JI J we pelArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan
Riska Diana Binti Rusydi
Tergugat:
Muhammad Ikhsan Ben Muhamamd Jafar
19 — 7
Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasanperceraian bahwa isteri sudah tidak sanggup lagi bersabar atas kelakuan suamiyang tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin mulai hari pertama nikahsampai sekarang dan tidak ada kecocokan antara keduanya;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan tersebut tidak mampumenjelaskan alasan perceraian yang menjadi dasar hukum Penggugat dalammengajukan gugatan dan tidak mampu pula menjelaskan kejadian atauperistiwa yang mendasari
gugatan Penggugat untuk bercerai dari Penggugat.Oleh karena dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatantidak jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan posita gugatan Penggugat tidakterang dan jelas (Obscuur Libel).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun
34 — 2
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2008, juga melalui wakil keluarga masingmasing dari Pemohon danTermohon, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon
pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Saksi Asli , kakak ipar Pemohon dan Saksi Asli , kakak iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama Saksi Asli , ibu tiri Termohon dan Saksi Il Asli , pamanTermohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Hal. 9 dari 16 hal.
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
7 — 1
., akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatbahkan Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan;Bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud
Asmah Arfan, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian sebagaimana posita angka 4.1. 4.2, dan 4.3, menurut MajelisHakim Penggugat tidak menjelaskan tentang Fakta
22 — 13
melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.JmrBahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari
Desa Kalisat, kec.Kalisat Kab.Jember Terdakwa telah melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari
Jember,dengan kesimpulan : leher sebelah kiri bengkak, anggota gerak atas : bahu kirimemar, pergelangan tangan kiri memar, keadaan tersebut menggangguaktifitas;Menimbang, bahwa permasalahan yang mendasari Terdakwa memukulsaksi korban adalah ketika saksi korban menyewa mobil iou Terdakwa, tapi ituhanya alasan untuk menutupi kesalahannya, bahwa sebenarnya saksi korbaningin dekat dengan bapak Terdakwa, sehingga mencari alasan sewa mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat
17 — 1
Hakim Pengadilan Agama Probolinggosebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalildalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk berceraidengan Penggugat ; Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalildalil yang mendasari
2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; eee e r r eee Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan KutipanAkta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yangsah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang 1 orang7anak meninggal dunia ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama ERIK YULIANTO bin YULIADI danANDI LASMONO bin ABDUL MANAN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari
107 — 27
tanggal 5 Oktober 2012.bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1411/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010.bahwaberdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010Nomor 0084/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari
jawaban Tergugat denganSurat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak April 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan ataspengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp91.199.965,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal
125 — 35
Penghasilan Bruto) sebesar US$94,869.00;bahwa koreksi atas pengurangan penghasilan bruto (Biaya Usaha) sebesar US$ 94,869.00terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari
Penghasilan;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha)sebesar US$ 94,869.00 yang terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari
16 — 4
am warnahitam (sudah mai ketika dititipkan), 1 (satu) buah goni plasik warna putih, 1 (satu) buahcelana Lee warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna coklat, 1 (satu) buah ceiana boxerwarna hitam ; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan petunluk dalampersidangan juga keterangan terdakwa dapat di peroleh faktafakta sebagai beikut: Bahwa pada hai Rabu tanggal 17 Apil 2013 pukul 02.30
Pengertian barang sia pa sebagaisubyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana, dan orang pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan akan perbuatannyaMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdak wa sendiiyang membenarkan diinya sebagaimana tersebut dalam idenitas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, maka dapat diketahui bahwa terdakwa FAHRUDDIN SYAHPUTRA Alias PUTRAdan terdakwa TEGUH SUMARLIN Alias KODRAT adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana melakukan
Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian KepunyaanOrang Lain;Menimbang, bahwa dengan unsur bahwa jelas dalam faktafakta persidangan terdakwa Idan terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor ayam siam warna hitam (sudah mati ketika ditiipkan), 1(satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah celana Lee warna biru, (satu) buah kemejawarna coklat, (satu) buah celana warna hitam yang bukan merupakan barangbarang miluik terdakwanamun barangbarang kepunyaan saksi korban Roza ;Menimbang, bahwa mendasari
Unsur Diiakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa paraterdakwa yaitu terdakwa Fahruddin Syahputra Alias Putra dan terdakwa Teguh Sumarlin AliasKodrat yang melakukan pengambilan barangbarang dari rumah saksi korban tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.500.000, (lima ratus ibu rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua diatas
109 — 16
Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978 termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebut serta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehingga terdaftar atas nama Tergugugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumsertipikat tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya,yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan TergugatVIII,IX dan X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebutserta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehinggaterdaftar atas nama Tergugugat I; 5.
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia
apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,
Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari
Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari
gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari