Ditemukan 5084892 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-05-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 152/Pid B/2013/PN-TANJUNGBALAI
Tanggal 16 Juli 2013 — - RUDI IRWAN ALS IWAN
5819
  • Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013;PENGADILAN NEGERI tersebut,Setelah membaca ;1.Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa dari KejaksaanNegeri Tanjungbalai tertanggal 29 Aprul 2013 Nomor : 152/Pen.Pid/2013/PNTB, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 02 Mei 2013;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 02 Mei 2013 Nomor : 152/Pen.Pid/2013/PNTB
    Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RUDI IRWAN ALS IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menggunakanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor
    B Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Efendi als Cek Fen, Rudi Irwan alsIwan, Syafrizal als Atan dan Yafizham Bakti Art als Afit adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.waeeennnea Perbuatan terdakwa Rudi Irwan als Iwan tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UndangUndang
    B Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Efendi als Cek Fen, Rudi Irwan alsIwan, Syafrizal als Atan dan Yafizham Bakti Art als Afit adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.waceneeaee Perbuatan terdakwa Rudi Irwan als Iwan tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UndangUndang
    Barang Bukti Hasil AnalisisThin LayerChromatographyUji Marquis (TLC) ScannerA Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Rudi Irwan als Iwan adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran IUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Register : 05-06-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor :116/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 2 Juli 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
139
  • Nomor :116/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulianberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 154 RB.g jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang
    Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa
    Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makaPanitera
    Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai denganketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
    3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor 1442/Pid.sus/2014/PN.BKS.
Tanggal 19 Januari 2015 —
82
  • Nomor 1442/Pid.sus/2014/PN.BKS.
    denganacarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap ; BAGUS CATURPRASETYO Als CATURbin TRIONOTempat lahir ; BekasiTanggal lahir ; 24 Tahun/04 Agustus 1990Jenis Kelamin ; Lakilaki.Kebangsaan ; Indonesia.Alamat ; Kp.Sasak III Rt 02/03Desa Tridaya SaktiKecamatan TambunSelatan Kabupaten Bekasi.Agama ; IslamPekerjaan ; Karyawan SwastaPendidikan ; SMP Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik tanggal 19 Agustus 2014, Nomor
    Perpanjangan penahanan tanggal 26 Agustus 2014, Nomor : TAP954/0.2.25/ Euh.1/08/2014, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal17 Oktober 2014 ;Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014, Nomor Print4553/0.2.25/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 30Nopember 2014;Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Nopember 2014, Nomor :1442/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bks, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/dtanggal 17 Desember 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Desember2014
    , Nomor 1442//Pen.Pid.B/2014/PN.Bks, sejak tanggal 18 Desember2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 ;Terdakwa mengahadap sendiri ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :e PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1442/Pid.sus/2014/PN.BKS. tanggal 18 Nopember 2014 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 1442/Pid.sus/2014/PN.BKS .tanggal24 Nopember2014 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi
    dibawa ke Polresta Bekasi Kota untuk ditindak lanjutie Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNO.LAB :2648/NNF/2014 tanggal 23 September 2014, yang berkesimpulan bahwabarang bukti 1 (satu) buah flip cover Hp warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertasmasingmasing berisikan daundaun kering dengan berat netto seluruhnya 3,5094gam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan daundaun keringdengan berat netto 2,1348 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor
    dibawa kePolresta Bakasi Kota untuk ditindak lanjuti.e Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:2648/NNF/2014 tanggal 23 September 2014, yang berkesimpulan bahwabarang bukti 1 (satu) buah flip cover Hp warna hitam berisi 2 (dua) bungkuskertas masingmasing berisikan daundaun kering dengan berat nettoseluruhnya 3,5094 gam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mildberisikan daundaun kering dengan berat netto 2,1348 gram adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan Nomor
Putus : 20-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 1680/PID.B/2014/PN.BKS.
Tanggal 20 Januari 2015 —
133
  • Nomor : 1680/PID.B/2014/PN.BKS.
Register : 09-01-2013 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 011/Pdt.P/2013/PA.Mbl
Tanggal 11 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
124
  • Nomor : 011/Pdt.P/2013/PA.Mbl
    terakhir SD, pekerjaan Ibu RumahTanggga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang hari, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon IT;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi;Telah memperhatikan buktibukti lainnya di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal09 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalamregister perkara Nomor
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : XXXX tanggal 20 Januari 2009 atas namaPemohon I ditanda tangani oleh Camat XXXX, yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode(P.1);2.
    Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari,yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)II. Bukti Saksi1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, tempat kediaman di XXXXKabupaten Batang Hari;2.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 1998 diXXXX, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX KabupatenBatang Hari padahal telah dipenuhi persyaratan
    I Tahun1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi hukum Islam, oleh karenanyapermohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan keduanya dapatdisahkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada paraPemohon
Register : 07-01-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor NOMOR : 004/Pdt.P/2013/PA.Mbl
Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
137
  • NOMOR : 004/Pdt.P/2013/PA.Mbl
    Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan GuruHonorer XXXX, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ITI;Pengadilan Agama Tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannyatertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMuara Bulian dengan Nomor
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : XXXX tanggal 25Nopember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor : XXXX tanggal 25 Nopember2012, yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P1);b.
    Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor : XXXXtanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten XXXX, yang bermeterai cukup telah dinezegelen dantelah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P2);Il. Bukti Saksi :1.
    Pasal 14Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal7, 8, 9 dan 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
    tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi HukumIslam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon
Register : 17-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 6 Juni 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
128
  • Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    pekerjaan Tani, bertempat tinggal diKabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di wilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara.Setelah mendengarkan dalildalil penggugat.Setelah memeriksa alat bukti.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 17 Januari 2012 di bawah Register perkara Nomor
    65/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakanalasanalasan pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan diAmassangang Timur, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 April 2006,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 27 April 2006.2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama
    danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopyduplikat kutipan akta nikah Nomor
Register : 25-01-2012 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 16 Februari 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
1413
  • Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,sebagai penggugat.melawanTERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikanSTM, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.setelah mendengar dalildalil penggugat.Setelah memeriksa alat bukti.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 25 Januari 2012dibawah register Nomor
    hakim telah menasehati penggugat agarberfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapipenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pemah datangdan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaandengan membacakan surat gugatanpenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupafotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR
    bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugatdapat dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraianpada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dantergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang SawittoKabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor
    50 Tahun 2009perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Mengingat Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974.Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe
Register : 13-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 25 September 2013 — Penggugat VS Tergugat
114
  • Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 24 April 2012 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Arga Makmur ProvinsiBengkulu yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);b.
    Surat keterangan ghoib nomor : XXXX tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan olehKepala Desa XXXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen, selanjutnyadiberi kode (P.2);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
Register : 22-03-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 219/Pdt.G/2012/PA.Prg
Tanggal 11 September 2012 —
80
  • Nomor 219/Pdt.G/2012/PA.Prg
Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor .1446 /Pid.B/2014/PN.Bks.
Tanggal 16 Desember 2014 —
184
  • Nomor .1446 /Pid.B/2014/PN.Bks.
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 8 Oktober 2015 — PEMOHON
60
  • Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Register : 01-04-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 3 September 2013 — Penggugat VS Tergugat
426
  • Nomor : 059/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Putus : 22-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 1752/Pid.B/2014/PN.Bks.
Tanggal 22 Januari 2015 —
163
  • Nomor : 1752/Pid.B/2014/PN.Bks.
    Nomor1752/Pid.B/2014/PN.Bks.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,Nomor 1752/Pid.B/2014/PN.Bks,tanggal 19 Desember 2014, tentang PenghunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1752/Pid.B/2014/PN.Bks, tanggal 19 Desember 2014, tentang Penetapan hari dan tanggalpersidangan perkara tersebut;Telah membaca surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bekasi,Nomor TAR974/0.2.35
    /Ep.2/12/2014, tanggal 18 Desember 2014;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganberkas perkara;Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depanpersidangan;Telah mendengar keterangan para saksi, baik yang diajukan Penuntut Umummaupun oleh Terdakwa;Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depanpersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk :817/CKR/12/2014
    diletakkan diatas meja dalam posisi tertutup, kemudianpara pemain harus menyusun kartu sesuai dengan warna dan jenisnya secaraberurutan kemudian sisa kartu yang berada diatas meja disamakan dengan angkanyayang sama, dan apabila 13 (tiga belas) kartu sudah sesuai maka pemain yangmenutup kartu lebih dulu dinyatakan sebagai pemenang;Menimbang bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan judi karturemi tersebut berdasarkan faktor keberuntungan /untunguntungan karena pemaintidak akan mengetahui gambar dan nomor
    memberatkan dan meringankanTerdakwa;HalHal yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentangpemberantasan pejudian ;HalHal yang meringankan:e Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya ;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP, Undangundang Nomor
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 22 Oktober 2013 — Penggugat VS Tergugat
307
  • Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    : 158/Pdt.G/2013/PA.Mbl, tanggal 03 September 2013 telah mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohonsebagaimana alamat Termohon di atas dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan AktaNikah Nomor.
    sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telahberusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, MajelisHakim
    Oleh karenanya permohonan Pemohon Konpensi untuk bercerai dengan TermohonKonpensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konpensi dihadapan sidang PengadilanAgama Muara Bulian;Menimbang, sesuai dengan maksud pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera PengadilanAgama Muara Bulian diperintahkan
    7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonpensi) tersebut dapat diterima untukdiperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:1.
    7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danUndangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonpensi / Tergugat Rekonpensi;MENGADILIDALAM KONPENSI1.
Register : 17-01-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 68/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 23 Februari 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
95
  • Nomor 68/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    Setelah memeriksa alatbukti.TENTANG DUDUK PERKARANY AMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal17 Januari 2012di bawah register perkara Nomor 68/Pdt.G/2012/PA Prg dengan mengemukakan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahandiTiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 Nopember 2006, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang ditertibkan
    tetappada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugattetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pemahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yangmaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa pengugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopyfotokopy Kutipan Akta Mikah Nomor
    tersebut telah memenuhi syarat formal dan syaratmateril sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugatmempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatanperceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukanjuga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenalsebab sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugatsebagaimanamaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
    pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum,dengandemikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian padaKantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusankepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1)Undang Undang Nomor
    50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasa 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UNdangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadapenggugat.Mengingat Pasal39 Undangundang Nomor Tahun 1974.Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Pasall116 huruffKompilasi Hukum Islam.Mempertimbangkan segala ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan
Register : 03-12-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 8 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
117
  • Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    : 258/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 03 Desember 2012 telah mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, denganKutipan Akta Nikah Nomor.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 13-12-2013 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor: 269/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 23 Januari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
103
  • Nomor: 269/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    No. 269/Pdt.G/2012/PA.M.bl.Telah memeriksa alatalat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal13 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Buliandengan Register Perkara Nomor: 269/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 13 Desember 2012menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa, pada tanggal 06 Nopember 2010 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Lembaga PermasyarakatanMuara Bulian
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Hal. 7 dari 12 hal.
    7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahandan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudiansesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor O01 tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan
    9 tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakanditerima dan dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makakepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat
    kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinankeduanya dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yangberlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 268/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
125
  • Nomor : 268/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 03 Desember 2007 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan diberikode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 12-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 26 Mei 2015 — PEMOHON
70
  • Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Prg.