Saksi Dini Nurul Hakim;Bahwa saksi kenal dengan ALI MUSI yaitu staf ekspor impor juga di PT KwanglimIndah;Bahwa Saksi bekerja di PT Kwanglim YH Ihdah (Subang) sejak tahun 2013dengan jabatan saat ini sebagai staf ekspor dan impor.Bahwa tugas Saksi yaitu merencanakan jadwal importasi barang, melakukantransfer dokumen BC 2.3 (PIB TPB) dan pengurusan dokumen terkait importasibarang dengan vendor dan forwarder;Bahwa PT Kwanglim YH Indah bergerak di bidang usaha produksi garmen;Bahwa saksi pemah diminta

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER32/BC/2014 TentangTata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.Bahwa Tatakerja pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbundi Tempat Perimbunan Berikat (TPB) diatur dalam Lampiran Ill Peraturan DirekturJenderal Bea Dan Cukai Nomor: P25/BC/2007 Tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P21/BC/2007 TentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang impor Pada KantorPelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung

Hal ini diaturdalam dalam penielasan Pasal 102 huruf d UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17Tahun 2006.Bahwa Ahli menielaskan barang impor yang yang dikeluarkan dari KawasanPabean untuk ditimoun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) termasuk dalambarang impor yang masih dalam pengawasan pabean karena masih terdapatHalaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utrkewajiban pabean yang belum diselesaikan berupa Bea Masuk, Cukai

Alamat tujuan dapat diketahui dengan melihat alamat imporir /Pengusaha TPB pada kolom Data Pemberitahuan di lembar pertama dokumen BC2.3.

diberlakukan Peraturan Pemerintah tersebut yang meliputi pulau Batam, PulauTonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang danPulau Galang Baru ;Bahwa Berdasarkan Permenkeu RI nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimanatelah diubah oleh Permenkeu RI nomor 120/PMK.04/2017: Pasal 68 Ayat 1 dan 2, pemasukan kendaraan bermotor ke kawasanbebas Batam dapat dilakukan dari : Luar daerah pabean (LDP) denganjumlah dan jenis ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam(BP Batam), Tempat Penimbunan Berikat (TPB

), Kawasan Bebas lainnya,Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tempat Lain Dalam Daerah Pabean(TLDDP) ; Pasal 68 Ayat 3, pengeluaran kendaraan bermotor dapat dilakukan darikawasan bebas Batam ke : LDP, Kawasan Bebas lainnya dan TLDDP ; Pasal 68 Ayat 4, pengeluaran kendaraan bermotor dari kawasan bebasBatam ke TLDDP (Pasal 68 Ayat 3 Huruf c) berlaku ketentuan sebagaiberikut: Hanya untuk kendaraan bermotor asal TPB, KEK, TLDDP, atauhasil produksi kawasan bebas Batam, Kendaraan bermotor asal LDP tidakdapat

Sampai saat ini,sepengetahuan saya bahwa belum ada peraturan perundangundangan yangmenetapkan Jakarta ataupun Tanjung Uban sebagai kawasan bebas, TPB,ataupun KEK, sehingga Jakarta dan Tanjung Uban merupakan tempat laindalam daerah pabean ;Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN BtmBahwa Memperhatikan dokumentasi yang ada, yaitu STNK, dapat diketahuibahwa kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan bermotor asalTLDDP (Jakarta) yang akan dikeluarkan dari kKawasan bebas Batam keTLDDP (

Surat Tanggal etev are138/BPR 6 Maret Peringatan (Pertama), (buktiPB/PST/IIV2015 2015 TIll22)431/BPR 25 Mei Peringatan Il (Kedua), (bukti TPB/PST/V/2015 2015 Ill23)445/BPR 1 Juni Peringatan Ill (Ketiga), (bukti TPB/PST/V/2015 2015 Ill24) sebagaimana telah diakui olen Penggugat dalam posita butir ke13(tiga belas) gugatan, namun kesemua suratsurat tersebut diatastidakpernah diindahkan oleh Penggugat hingga setelah TanggalJatuh Tempo pinjaman Penggugat (23 Juni 2015) juga tidakmenunjukkan ITIKAD BAIK

atauperpanjangannya, baik yang dibuat secaraNotariil maupun yang dibuat secara dibawahtangan yang mungkin ada, serta baik karenahutanghutang pokok, bunga, denda danbiayabiaya lain sehubungan dengan hutangdimaksud, dan karena itu pemberitahuanHalaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 37/Pat.G/2016/PN. kal.surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi.seperti tersebut dalam suratsurat sebagai berikut:Perihal 148/Rem&Lit/BPR 11 Juni Pemberitahuan (bukti TPB

kewajibanpinjaman atau hutang kepada Tergugatlll, namun penawaran dariTergugatlll tidak pernah diindahkan pula oleh Penggugat,sehingga memaksa Tergugatlll untuk melakukan upaya hukum yaitudengan melakukan Parate Eksekusi/Lelang Hak Tanggunganterhadap Jaminan Kebendaan Penggugat, yaitu SHM No. 436,terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendaldengan peringatan Somasi Lelang seperti ternyata dalam suratsebagai berikut: i Commede le: i Perihal175/Rem&Lit/BPR 2 September Somasi Lelang (bukti TPB

Barang imporDibongkar di TPS/TPB,Kurang Pasal 10A ayat(3) Keberatand. Barang Impor di TPS, SPPBK > tte 8Kurang Pasal 43 ayat ee(3) tH. HASIL AUDIT LHA 1. Selain Tarif dan Nilai Pabean:a. Jenis dan Jumtah Barang Pasal 864Ab. Fasilitas Permbebasan danKeringanan BM antaratain KITE Pasa! 25,26c Tempat PenimbunanBerikat:KB/GB/EPTE Pasal45 ayat (4)d. Bea Keluar Pasal 2A SPKPBK 2. Denda 20 Pasal . 1 SPSA3.

Barang Impor Dibongkardi TPS/TPB, Kurang Pasal 10A ayat (3)d. Barang Impor di TPS, KeberataKurang Pasal 43 ayat J, SPPBK n Pasal(3) PeeIl. HASIL AUDIT LHA1. Selain Tarif dan NilaiPabean:a. Jenis dan JumiahBarang Pasal 86A Keberatab. Fasilitas Pembebasan n Pasalfo) dan Keringanan BMantara lain KITE Pasal 25,26c. Tempat PenimbunanBerikat:KB/GB/EPTE > situa 2. Denda 20 Pasal 1. SPSA3.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor:030/PKM/TPB/II/2020 an. Jusni Ainun Anugrah tertanggal 17 Februari2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tompobulu KecamatanRumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.5;6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idamdengan nomor 7303LT040120120031, tertanggal 4 Januari 2012yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bantaeng.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor:030/PKM/TPB/II/2020 an. Jusni Ainun Anugrah tertanggal 17 Februari2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tompobulu KecamatanRumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laludiberi tanda P.7;8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaranbarang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapbkan sebagai kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, padaPasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam DaerahPabean menggunakan PPFTZ01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakanBarang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalamDaerah Pabean, TPB

Asli Surat Keterangan Untuk Cerai/Talak Nomor :32/12/TPB/XI/2013 tanggal 15 April 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpok Beurandang,Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, (BuktiP.2);3. Asli Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai NegeriSipil Nomor : 832.3/656/2013 tanggal 27 Mei 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidupdan Kebersihan Kota Lhokseumawe, (Bukti P.3);B. BUKTI SAKSISAKSI :1.

., KotaTangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";melawanTergugat, tempat lahir Binongko TPB Buton, tanggal lahir 03 Desember 1984,umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di ., Kota Batam;,selanjutnya disebut sebagai "Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;Telah memperhatikan suratsurat dan buktibukti yang berhubungan denganperkara ini;DUDUK PERKARABahwa Penggugat

TUN MakassarNo. 111/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 13 September 2012 dan No.115/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 11 Oktober 2012) ;Bahwa dalam kedua perkara tersebut, sesungguhnya tidak ada kepentingandari kedua Penggugat/Terbanding yang dirugikan karena pemindahankeduanya dari RSUD Dok Il Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papuadiikuti dengan hakhak kepegawaian, dimana keduanya diberikan TambahanPenghasilan Bersyarat (TPB) sebagaimana diatur dalam PeraturanGubernur Papua Nomor 10 Tahun 2012 ;PERTIMBANGAN

.- 1(satu) berkas Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri TPB.1.1.03.06.A.000041.Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No.216/Pid.Sus/LH/2016/PN.Bkn.TPB.1.1.03.06.A.000041dimaksudsertahasilpengukuranjumlahdankubikasitidaksesuaidenganyangterteradidalamdokumen tersebut.Bahwa DokumenFAKO seri TPB.1.1.03.06.4.000041tersebuttidak sah, karena :1. FAKO tidak berlaku lagi sejak tanggal 01 Januari 2016.2.

Putusan No.253/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.42aSurat dari Bank Nusa (BANK BNN) tertanggal 09 Juni 1999 Nomor :0958/TPB/KPA.E.04/99 Perihal : Penjelasan atas sisa Dana KKPA yangpersyaratannya belum dipenuhi KTI ; surat ini terdiri dari 2 (Dua)halaman yang ditandatangani oleh TIM PENGELOLA KREDIT PT.BankNusa Bp. BUDI PURWANTO dan Bp.

Pada poin (2) dan(3) berbunyi sebagai berikut : Hasil Bunga atas Dana tersebutmerupakan pendapatan Internal Bank dalam rangka menentukanPerformance dari masingmasing Divisi dan perlu kami Informasikan,berdasarkan Fax dari Bank Indonesia No. 1/II/UK/PmK2/FAX tanggal 28Mei 1999 Bank Indonesia sebagai Pemilik Porsi Dana terbesar (KLBI)tela menarik kembali seluruh SISA DANA KLBI yang persyaratannyatidak dapat dipenuhi oleh KTI........ dst.Surat dari Bank Nusa tertanggal 07 Oktober 1999 Nomor : 1670/TPB

SRISUBEKTI, SH.Asli Bukti ini ada pada PENGGUGAT disimpan sebagai Dokumen Arsip KTI.BUKTI T.I/T.I 14.(3) : Surat Bank Nusa Nasional No : 009/KKPABNN/I/2000, tertanggal 1 Maret 2000 Perihal : Outstanding dan fee KTI ditujukankepada Pengurus KTI (Tergugat I) dan (Tergugat II).Asli dari Bukti ini ada pada PENGGUGAT disimpan sebagai Dokumen ArsipKTI.BUKTI T.I/T.1 14.(4) : Surat Bank Nusa Nasional No : 0958/TPB/KPA.E.04/99 tertanggal 09 Juni 1999, Perihal : Penjelasan atas sisa Dana KKPAyang Persyaratan

(Asli Ada).BUKTI T.I/T.1 14.05) : Surat Bank Nusa Nasional No : 1670/TPB/KPA.E.04/99 tertanggal 07 Oktober 1999, Perihal : Penjelasan Kembali atas SisaDana KKPA yang persyaratan penarikannya belum dipenuhi KTI ditujukankepada Pengurus KTI : Up : TERGUGAT I dan Wakil Ketua Sdr.

berhakmemberikan Sanksi atas dugaan PenyimpanganPengelolaan Dana yang dilakukan oleh Bank Nusa adalahBank Indonesia selaku Pemilik Dana bukan KTI.4 Point 2 halaman (7) dijelaskan bahwa permasalahan BankNusa sebenarnya telah diketahui bersama antaraPENGAWAS (Sekarang PENGGUGAT) danPENGURUS (Sekarang TERGUGAT I dan TERGUGATID, serta TIM KLARIFIKASI, oleh karena secarabersamasama telah mendapat penjelasan secara langsungdari TIM PENGELOLA BANK NUSA, yang dikuatkandengan suratsurat dari Bank Nusa No.0958/TPB

Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidahfikin yang menyatakan:aSiiaas ot lt ie le pdt sw ASEArtinya: Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;Legit Sih tpb gabel oF) ods GowArtinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patutdiambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;3.

tata laksana pemasukan dan pengeluaranHalaman 33 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbkbarang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapbkan sebagai kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, padaPasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam DaerahPabean menggunakan PPFTZ01 dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakanBarang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalamDaerah Pabean, TPB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan darikawasan yang telah ditetapbkan sebagai kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakanuntuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar DaerahPabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ01dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan darikawasan yang telah ditetapbkan sebagai kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakanuntuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar DaerahPabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFIZ01dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB

laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan darikawasan yang telah ditetapbkan sebagai kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakanHalaman 74 dari 83 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Tbkuntuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar DaerahPabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFIZ01dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dariKawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB

Berita acara pemusnahan serta laporan pemusnahan sesuai dengansurat Nomor: BA398/WBC.08/KPP.01/TPB LIII/2008 tanggal 27Agustus 2008 telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadapbarang milik Pemohon Banding;3.

Asli Surat Keterangan Kondisi Kesehatan Ayu Rezki Fadila, Nomor001/B.21/Tpb/IX/2020, tanggal 10 September 2020, Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;B. Bukti Saksi:Penetapan Nomor253/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari181. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, DuSun ..................

Pucang Sewu7/55 Surabaya, lengkap dengan lampiran Surat dari PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Surabaya Nomor : 0526/TPB/04/201 1Putusan Nomor 299/Pdt.G/2015/PN.Sby10.11.12.P3P4P5P6P916tanggal 18 April 2011; Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak BumiBangunan (PBB) dan Surat Setoran Pajakdaerah (SSPD) Pajak Bumidan Bangunan obyek sengketatahun 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 dantahun 2000;Fotocopy Akta Pernyataan dan Perjanjian

Bahwa tidak berdasar dalil yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikathak milik No. 00386/Benteng Gajah tidak didasarkan pada data yuridiskarena penerbitan sertipikat hak milik 00386/Benteng Gajah telahdilaksanakan sesuati ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997, di manapenerbitan sertipikat tersebut disertai dokumen berupa Surat KeteranganNo. 85/BG/TPB/V V2002 yang dibuat oleh Pemerintah setempat dalam halini Kepala desa Benteng Gajah yang diketahui oleh Camat Tompobuluyang pada pokoknya menerangkan

Fotokopi surat keterangan No. 85/BG/TPB/VV/2002. Diberi tanda TT.2.. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. M.Malik. Diberi tanda TT.3.Fotokopi surat pernyataan tanahtanah yang dipunyai Pemohon M. Malik.Diberitanda TT.4.Fotokopi suratsurat pernyataan an. M. Malik tanggal 2552002. Diberitanda TT.5.Fotokopi buku tanah SHM no. 00386/Tompobulu An.

Nomor 937 PK/Pdt/2019dengan batasbatas: Sebelah utara : berbatasan dengan Saidi Satiyo dan ArmoWiyono, Sebelah selatan : berbatasan dengan TPB Kartini danDulrachman, Sebelah barat : berbatasan dengan sungai, Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Sidomulyo ;bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui jual beli denganVan Der Put alias Abdulchaliq pada tahun 1972, dengan bukti jual beliberupa Akta Jual Beli Tanah Nomor 87/KBB/1972, tertanggal 5Agustus 1972;Bahwa Penggugat juga memiliki bidang

Fotokopi Surat Transaksi jual beli ternak, Nomor13/BTS/TPB/I/2006 tertanggal 31 Januari 2006,dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Somba, KecamatanTompobulu, Kabupaten Maros, dengan bermeterai cukupyang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyatabersesuaian oleh majelis hakim memberi tandabukti P.2.3.