dari hasil perawatan sertaganti oli sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017 telahmenghasilkan oli bekas yang ditampung dalam 13 (tiga belas) drum;Bahwa dalam pasal 36 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 tahun 2009menyebutkan : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdalatau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan, selanjutnya berdasarkanPeraturan Walikota Balikpapan nomor 16 tahun 2011 tentang UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL

Bin YAHMO tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IJINLINGKUNGAN, YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL UKL UPL WAJIBMEMILIKI IJIN LINGKUNGAN;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) Bulan;3.

Perkasa cabang Balikpapanbukan mengenai idzin lingkungan, serta barang bukti yang lebih menitikberatkan terkait pengelolaan limbah B3 dan pertimbangan Majelis Hakimyang diucapkan di muka persidangan yang menyatakan bahwa perkara aquo serupa dengan perkaraperkara tindak Pidana Lingkungan hiduplainya yang diputus terbukti bersalahn melakukan tindak pidanaMELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IJINHal. 11 dari 23 hal. putusan No. 20/PID/2019/PT.SMRLINGKUNGAN, YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL UKL UPL

LINGKUNGAN oleh Pengadilan Negeri Balikpapan adalahtidak tepat dikarenakan perkara perkara tersebut berbeda jenis delik sertapenerapan pasal dakwaan, sehingga terhadap perkara a quo seharusnyaTerdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana Menghasilkan limbahB3 dan tidak melakukan pengelolaan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannyamenyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana MELAKUKANUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IJIN LINGKUNGAN,YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL UKL UPL

2016 sampai dengan tanggal 28Hal. 14 dari 23 hal. putusan No. 20/PID/2019/PT.SMRPebruari 2017 telah menghasilkan oli bekas yang ditampung dandisimpan dalam 13 (tiga belas) drum Bahwa oli bekas / minyak pelumas bekas berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk Bahan Berbahaya danBeracun (B3) Kategori 2; Bahwa kegiatan PT Cendana Mitra Perkasa cabang Balikpapanmenyimpan oli dalam drum tanpa memiliki dokumen UKL dan UPL

Dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upayapemantauan Lingkungan) ;h.

sudah dilegaslisir; Copy terjemahan = akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39,tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegaslisir; 4 (empat) lembar copy Jin mendirikan bangunan Nomor5865/BPPT/IMB/XV2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudahdilegalisir; Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas namaSARATOSA TOMASOA yang sudan dilegalisir; 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei2013; 1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL

2009yang sudah dilegaslisir;Copy terjemahan akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal15 Mei 2009 yang sudah dilegaslisir;4 (empat) lembar copy Jin mendirikan bangunan Nomor5865/BPPT/IMB/XV2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudahdilegalisir;Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas namaSARATOSA TOMASOA yang sudan dilegalisir;1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013;1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL

BANYUPUTIH)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XXXVII PENINGKATAN JALAN RUAS MOJOSARI SOMPORAN (R.371) KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA MOJOSARI KECAMATAN JANGKAR)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET II PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SELOWOGO PAGAR GUNUNG (R 132) KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLIV PENINGKATAN JALAN RUAS BANYUPUTIH ENOMAN (R.430) KECAMATAN BANYUPUTIH

BUNGATAN)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET V PENINGKATAN JALAN RUAS WRINGIN ANOM PATEMON (R.72) KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA WRINGIN ANOM DESA PATEMON KEC JATIBANTENG)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET VI PENINGKATAN JALAN RUAS NOGOSROMO BANTENG MATI KEMBANGSARI (R.76) KECAMATAN JANTIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA NOGOSROMO BANTENG MATI KAMBANGSARI KEC JATIBANTENG)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG

JATIBANTENG)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET 1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS BESUKI WRINGINANOM (JATIBANTENG) (R.60) KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVI PENINGKATAN JALAN RUAS PASIR PUTIH NYAMPLONG (R134) KECAMATAN BUNGATAN KAB.SITUBONDO (LOKASI DESA PASIR PUTIH BUNGATAN KEC.BUNGATAN)
1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI BADERAN KECAMATAN

1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXXVIII Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak Awar-Awar PLP (R.365) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Curah Kalak Desa Awar-Awar PLP Kec. Asembagus) Tahun 2021.
1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Palangan Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Palangan) Tahun 2021.
1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Batu Remuk Kec.

1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Baderan Kec. Sumbermalang. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Bederan) Tahun 2021.
1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Wangkal Kec. Mlandingan Kab. Situbondo. (Desa Sumberanyar) Tahun 2021.
1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XIV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Trigonco Bantal (R.382) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo.

BANYUPUTIH)

UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI NOGOSROMO KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR)

JATIBANTENG)

Satker adalah saudara Suhardi, ST, UPL sdr.

Ahmad Ali.Bahwa untuk bendahara ada 2 (dua) orang yaitu Rasmi dan Anwar Rui.Bahwa Nomor kontrak : 050/1.1.5/PSPNUSSP/LOAN ADBDAU/2009 tanggal 18 Mei 2009.Bahwa pelaksanan pekerjaan tersebut jika dihubungkan dengan tugas dan jabatan saksiadalah, saksi selaku Korkot adalah mengkoordinir fasilitator untuk melakukan sosialisasikepada masyarakat untuk membentuk unit pengelola (UPL,UPK,UPS), lalu menjadwal untukmelath UP, lalu UPL bersama BKM LPM melakukan untuk survey kampung sendiri (SKS)untuk dituangkan

Pematang Pasirselesai, menurut terdakwa bahwa pekerjaan tersebut selesai atas dasar pemeriksaan yangsaksi lakukan bersama UPL, KSM dan monitoring pengawas dan Satker dan apabila adanyakekurangan atas pekerjaan tersebut telah kita tindak lanjuti dan telah kita serah terimakanpekerjaan tersebut Dan setiap pengajuan pembayaran tetap mengajukan progres realisasipekerjaan, yang terdakwa tanda tangani bersama UPL, pengawas, satker dan LCO.

Satker, Ketua LPM, Pengawas dan saksi selaku PenggunaAnggaran sesuai dalam BA pembayaran, keterlibatan Ka.Satker adalah wajib menyetujui pada saatpengajuan pembayaran.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FAISAL FAHMI, ST selaku Ketua LPM PematangPasir sebagai kordinator pelaksana proyek pembuatan jalan di SMA N 4 Pematang Pasir yang telahmemerintah UPL dan KSM Mandir, sebagaimana pula pihak UPL dan KSM Mandiri telahhalaman 96putusan perkara tipikornomor 123/pid.sustpk/2015/pn mdnmelaksanakan sebagian

tumbuhanmangrove yang termasuk pohon (diameter > 10 cm) dengan jumlah individupohon per hektar, dimana dinyatakan Kondisi Baik (Tergolong Rapat,Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/PID.SUSLH/2020/PT PDGapabila kerapatan pohon = 1500 pohon/ha dan atau penutupan = 75 %) danKondisi Baik (Tergolong Sedang, apabila kerapatan pohon antara 21000 200 m dan luas >6.000 m, tetapi sesuai Pasal 34 UndangUndang 32 Tahun 2009 setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasukdalam kriteria wajib Amdal wajid memiliki UKL UPL

dan selanjutnya sesualPasal 36 ayat (1) UndangUndang 32 Tahun 2009 setiap usaha dan/ataukegiatan yang wajid memiliki Amdal atau UKLUPL wajid memiliki jinlingkungan, maka selanjutnya terhadap kegiatan pembangunan dermagayang dilakukan oleh terdakwa dengan panjang 83 m dan luas 3029,5 m2 wajibmemiliki UKL UPL dan jjin lingkungan, namun Terdakwa tidak memilik UKLUPL dan izin lingkungan; Selanjutnya untuk kegiatan pemotongan, perataan, pemadatan lahandan pembuatan sarana jalan dibagian/sisi daratnya

yang merupakan lahanberbukit dengan kemiringan/elevasi + 40% dengan luas + 2 ha dan volumetanah yang telah dihasilkan dari kegiatan tersebut sebanyak + 100.000 m3,sesual peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 besaranvolume pemotongan bukit dan pengurugan lahan yang waib Amdal adalahsebesar >5000 m3, tetapi sesuai Pasal 34 UndangUndang 32 Tahun 2009setiao usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajibAmdal wajib memiliki UKL UPL, dan sesuai Pasal 36 ayat (1) UndangUndang32

Tahun 2009 setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajid memiliki Amdalatau UKLUPL wajid memiliki jin lingkungan, maka terhadap kegiatanpemotongan bukit dan pengurukan lahan yang dilakukan oleh terdakwadengan volume +100.000 m3 wajib membuat UKL UPL dan izin lingkungan,namun Terdakwa tidak membuatnya.

Selatan Bujur Timur SEISTENGARYA1 01 11 44,31 100 24 32,33 Sampel lumpur dari mangrove yangrusak/matiRYA2 01 11 44,81 100 24 32,62 Sampel lumpur dari mangrove yangtidak rusak/bagusRYA3 01 11 44,31 100 24 33,83 Sampel tanah dari bahan timbun hutamangroveRYA4 01 11 44,23 100 24 31,69 Sampel batu karang untuk bahanurugan darmagaRYA5 01 11 44,49 100 24 32,13 Sampel kayu dari hutan mangrove yang mati/rusak Dirampas untuk dimusnahkan; Foto copy SOP tentang Rapat Tim Teknis dalam rangka penilaian dokumenUKL/UPL

yang diterbitkan waktu itu UKL/UPL bukan AMDAL;Bahwa UKL/UPL disusun oleh pemohon kemudian dokumen itudiserahkan, BPLH meneliti kemudian mengeluarkan rekomendasi,merupakan syarat untuk mengurus IMB;bahwa kedudukan pemberian rekomendasi sangat pentingterhadap pembangunan suatu bangunan;Bahwa UKL/UPL prinsipnya disusun oleh pemohon, dokumen itudimuat upaya pengelolaan terhadap usaha yang dilakukan;Bahwa saksi mengatakan AMDAL dan UKL/UPL itu diatas kawasanada aturannya yaitu PP 27 tahun 2012 untuk

pembangunangedung yang berada di kawsan yang telah memiliki AMDAL cukupdengan UKL/UPL;Bahwa setahu saksi kawasan tersebut penggunaannya untukkegiatan usaha Saja tidak termasuk tempat tinggal;Bahwa waktu pembuatan rekomendasi, peraturan yang digunakanadalah Permen 13 tahun 2010, dan Permen 11 tahun 2006tentang usaha yang wajib AMDAL itu yang digunakan;Bahwa UKL/UPL yang diterbitkan saksi pada PT.

Bahu Cipta ;Bahwa rekomendasi UKL/UPL an. PT. Filadelfia Blessing Family,karena sudah ada AMDAL kawasan;Bahwa Permohonan UKL/UPL oleh PT. Filadelfia Blessing Family,telah memenuhi prosedur;Bahwa sampai saksi terakhir menjabat tidak ada temuantemuanyang menyatakan PT.

dilakukan BLH;Bahwa jika ada yang tidak melaporkan UKL/UPL atau AMDALsecara administrasi ditegur ; Biasa staf yang menegur kemudianlapor ke kepala Badan;.

Kalau sekarangUKL/UPL tingkatkan menjadi AMDAL. Dalam dokumen itu akandiberi solusi bagaimana jika bangunan itu beraktifitas, apa yangharus dilakukan, pemrakarsa perbaiki semua itu kemudian izinbaru dikeluarkan.

dikuasai oleh Terdakwa tersebut;Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan lahan tersebut dalam rangkapemantangan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenanaman modal dan investasi dalam rangka pembangunan perhotelan,perkantoran dan pusat bisnis, seluas kurang lebih 62.958 M2 sebagaimanaSurat Izin Prinsip Walikota Makassar Nomor 570/01/T.Pem/III/2013 tanggalMaret;Bahwa kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa termasukusaha dan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL

Kecamatan Mariso, KotaMakassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintahuntuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagaipimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan percobaanusaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usahadan/atau kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL

Putusan No. 1374 K/PID.SUSLH/2016(UPL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) yang dilakukan wajibmemiliki izin lingkungan, perobuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan niatyang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan oleh kemauannya sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 109 juncto Pasal 36 Ayat (1) juncto Pasal116 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal

ada melakukan pengolahan, sertaselanjutnya, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi, seyogyanya menguraikanrangkaian unsurunsur/elemen yang terdapat dalam pengertian pengelolaan,yang salah satunya tentang pengolahan, sehingga dengan demikian, makaakan dapat mengkwalifisir dari pada usaha/kegiatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga, apakah usaha/kegiatan Pemohon Kasasi/Terdakwa,adalah kriteria usaha/kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapidengan amdal, sebab, dalam paragraf 6 tentang UKL UPL

, dalam Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, disebut :Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL UPL ;Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2), dinyatakan :penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan berdasarkan kriteria :a.

dalam kwalifikasi sebagaimanarumusan dalam/yang dimaksud Pasal 1 ayat (23) Juncto Pasal 59 ayat (4),sebab senyatanya, Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak ada melakukanpengolahan (yaitu sebagai suatu kegiatan utama), tetapi hanya melakukanpengumpulan (disebut kegiatan skala kecil vide Peraturan Menteri LingkunganHidup Nomor 11 Tahun 2006) ;Selanjutnya, banwa Judex Facti telah mengkwalifisir, kegiatan/usaha dari padaPemohon Kasasi/Terdakwa adalah usaha/kegiatan yang mengharuskanadanya Amdal dan atau UKL UPL

Nomor 380 K/PID.SUSLH/2017Penyusunan dokumen Amdal atau UKL UPL didanai oleh perusahaan,kecuali untuk usaha dan atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ;Kemudian dipertegas dalam Pasal 65 ayat (2), dinyatakan :Penyusunan Amdal atau UKL UPL bagi usaha dan atau kegiatan golonganekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibantu instansi yangmembidangi usaha dan atau kegiatan ;Sebagaimana pendapat dari Dr. Ir.

Kalista Alam akan melaksanakan UPL seperti tercantum dalam BagianProgram Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan bersedia secara berkalamelaporkan hasilnya kepada instansi terkait, bersedia dipantau dampak dan kegiatanusahanya sebagaimana tercantum dalam program Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup, apabila lalai untuk melaksanakan Upaya Pengelolaan sebagaimanatercantum dalam UKL dan UPL bersedia untuk menghentikan kegiatan operasionalkebun sawit dan bila terjadi kasus pencemaran dan

Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;(masingmasing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;PT.Kalista Alam 5 ;Dokumen peta PT.Kalista Alam ;Dokumen Peta Divisi VII ;Peta Warna Kebun Pengembangan ;Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan mei 2012 ;Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan) ;Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ;Surat Jin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ;Hak Guna Usaha (HGV) ;Izin Usaha Tetap;Persetujuan UKL UPL

Kebun ;Persetujuan Amdal dan RKL RPL ;Dokumen UKP UPL Kebun ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;PT.KA E42B koordinat N 03 47,400 ; E 096 34,797 (blok E42B):Arang (satu) kantong plastik ;Abu permukaan (hitam) (satu) kantong plastik ;Abu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik ;Daun sawit segar (satu) kantong plastik ;Daun sawit terbakar (satu) kantong plastik ;Tanaman pioner /pakis (satu) ampolop ;(masingmasing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;PT.KA E44B koordinat N 03

masingmasing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yangsama) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;PT.Kalista Alam 5 ;Dokumen peta PT.Kalista Alam ;Dokumen Peta Divisi VII ;Peta Warna Kebun PengembanganHal 16 dari 28 Putusan No. 201/Pid/2014/PT.BNA3.6.3.7.3.8.Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan mei 2012 ;Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan) ;Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ;Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ;Hak Guna Usaha (HGUV) ;Izin Usaha Tetap;Persetujuan UKL UPL

Kebun ;Persetujuan Amdal dan RKL RPL ;Dokumen UKP UPL Kebun ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;PT.KA E42B koordinat N 03 47,400 ; E 096 34,797 (blok E42B):Arang (satu) kantong plastik ;Abu permukaan (hitam) (satu) kantong plastik ;Abu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik ;Daun sawit segar (satu) kantong plastik ;Daun sawit terbakar (satu) kantong plastik ;Tanaman pioner /pakis (satu) ampolop ;(masingmasing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yangsama) ;PT.KA E44B koordinat N 03

BANYUPUTIH)

UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI NOGOSROMO KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR)

JATIBANTENG)

Dari semua uang tersebut, saksiSETYOSO SUBARKAH Alias YOSmengambil sebesar Rp. 190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah)untuk keperluan membayar Konsultan Amdal Lingkungan Hidup berupaUKL/UPL, Amdalalin, dan Site Plan. Sedangkan sisanya sebesar Rp.Halaman 17 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2015./PN Bdg110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TOTOSUPRIYADI.

Dari semua uang tersebut, saksi SETYOSO SUBARKAH Alias YOSmengambil sebesar Rp. 190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah)untuk keperluan membayar Konsultan Amdal Lingkungan Hidup berupaUKL/UPL, Amdalalin, dan Site Plan. Sedangkan sisanya sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi TOTOSUPRIYADI.

,(konsultan : Enviro Indobuana)untuk pembuatan UKL/UPL;4. Diberikan kepada Sdr. BOSSE ............:eeeeeee Rp.25.000.000,Halaman 39 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2015.

rupiah)DALAM EKSEPSI, JAWABAN GUGATAN DAN GUGATANREKONPENSI1.2:Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkaraDan atau mohon putusan yang seadiladilnya.Demikian eksepsi, jawaban gugatan dan gugatan rekonpensi ini di sampaikandan atas berkenan majelis hakim mengabulkan tuntutan tergugat di sampaikanucapan terima kasih.Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa :1.Fotocopy Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) UpayaPemantauan Lingkungan (UPL

Fotocopi Rekomendasi UKL/UPL dengan nomor 660.1/06REK/BLHTTE/IV2014, selanjutnya diberi tanda P2;. Fotocopi Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dengannomor 660.1/424 tahun 2017 tertanggal 18 Oktober 2017 tentangHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN TtePenerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada SaudaraHermanto Tandina, selanjutnya diberi tanda P3;.

Fotocopy Surat Rekomendasi UKL/UPL nomor : 660.1/06REK/BLHTTE/IV2014, selanjutnya diberi tanda T8;.

Asli dan fotocopy Surat Rekomendasi nomor : 067/17 tertanggal 15Januari 2015, selanjutnya diberitanda T9;10.Fotocopy Surat Rekomendasi nomor : 220/001/XII/2014 tertanggal 10Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T10;11.Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (SSTS)/Pembayaran Pajak,selanjutnya diberi tanda T11;12.Fotocopy Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan Pembangunan PerumahanBukit Maliaro, selanjutnya diberitanda T12;Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata

bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

pada tanggal 2 Mei 2020; 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 / 63 / 432.013 / 2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan; 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188 / 330 / 432.013 / 2018, tanggal 24 April 2018 tentang pembentukan Tim Verifikasi penyusunan Dokumen Lingkungan, 1 (satu) Berkas asli UKL-UPL KOTA CINEMA PAMEKASAN (KCM) PT.RESTU GRAHA MULYA yang berisi lampiran lampiran permohonan ijin,hasil Verifikasi

Tim Verifikasi Dokumen lingkungan,Rekomendasi rekomendasi,pada halaman terakhir foto/dokumentasi Sosialisasi, 1 (satu) lembar Lampiran Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa PASURUAN MALANG RAYA terbit hari selasa,tanggal 27 November 2018, 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari selasa tanggal 6 November 2018, 1

(satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL, 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1/232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018, 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018, 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018, 1 (satu) lembar Rekomendasi

- KOTA CINEMA - terdapat hasil pengetikan pemberian judul dokumentasi dan pengetikan narasi pada foto yang dilampirkan pada berkas UKL-UPL, Dikembalikan kepada saksi MARIFATUR RAHMAN.

ada melakukan pengolahan, sertaselanjutnya, bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi, seyogyanya menguraikanrangkaian unsurunsur/elemen yang terdapat dalam pengertian pengelolaan,yang salah satunya tentang pengolahan, sehingga dengan demikian, makaakan dapat mengkwalifisir dari pada usaha/kegiatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga, apakah usaha/kegiatan Pemohon Kasasi/Terdakwa,adalah kriteria usaha/kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapidengan amdal, sebab, dalam paragraf 6 tentang UKL UPL

, dalam Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, disebut :Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL UPL ;Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2), dinyatakan :penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan berdasarkan kriteria :a.

dalam kwalifikasi sebagaimanarumusan dalam/yang dimaksud Pasal 1 ayat (23) Juncto Pasal 59 ayat (4),sebab senyatanya, Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak ada melakukanpengolahan (yaitu sebagai suatu kegiatan utama), tetapi hanya melakukanpengumpulan (disebut kegiatan skala kecil vide Peraturan Menteri LingkunganHidup Nomor 11 Tahun 2006) ;Selanjutnya, banwa Judex Facti telah mengkwalifisir, kegiatan/usaha dari padaPemohon Kasasi/Terdakwa adalah usaha/kegiatan yang mengharuskanadanya Amdal dan atau UKL UPL

Nomor 380 K/PID.SUSLH/2017Penyusunan dokumen Amdal atau UKL UPL didanai oleh perusahaan,kecuali untuk usaha dan atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ;Kemudian dipertegas dalam Pasal 65 ayat (2), dinyatakan :Penyusunan Amdal atau UKL UPL bagi usaha dan atau kegiatan golonganekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibantu instansi yangmembidangi usaha dan atau kegiatan ;Sebagaimana pendapat dari Dr. Ir.

. ; Tahun 2014 APBN sebesar Rp.190.000.000, APBD sebesarRp.10.000.000, dengan total sebesar Rp.200.000.000,Bahwa penggunaan dana untuk 3 (tiga) Kategori untuk yaitu : UPL; UPS;dan UPK;Bahwa masingmasing kategori tersebut bergerak dibidang : UPL bergerak dibidang lingkungan ; UPS bergerak dibidang soaial ; UPK bergerak dibidang keuangan, simpan pinjam atau pinjamanbergulir ;Bahwa persen pembagian masingmasing penggunaan danatersebut adalah : UPL sebesar 50% ; UPS sebesar 20 % dan untuk UPK sebesar

Yyk.Bahwa persen pembagian dana untuk ketiga kegiatan tersebutadalah : UPL sebesar 50% ; UPS sebesar 20 % dan untuk UPK sebesar 30 % ;Bahwa di LKM Bina Sejahtera Desa Jogotirto yang bermasalahyang kategori UPK, untuk pinjaman bergulir ;Bahwa Pengurus di LKM Bina Sejahtera adalah :Bahwa pengurus pada periode bulan Januari 2009 sampai denganbulan Desember 2011 adalah untuk : Koordinator : Taukhid Subekti ;Sekretaris : Nur Kartika ;UPL : Pak Joko Widodo ;UPS : Pak Tukiman ;UPK : Zustina Wulandari dan

: Nur Kartika ;UPL : Pak Joko Widodo ;UPS : Pak Tukiman ;UPK : Zustina Wulandari dan Dian Eka Yanti ; pada periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulanDesember 2014 adalah untuk : Koordinator : Taukhid Subekti ;Sekretaris : Nur Kartika ;UPL : Pak Joko Widodo ;UPS : Pak Tukiman ;UPK : Emi Winarti dan Dian Eka Yanti ;Bahwa selama saksi sebagai koordinator tidak melakukan verifikasiterhadap KSM karena tugas verifikasi tersebut merupakan tugas UnitPengelola Keuangan (UPK) ;Bahwa petugas verifikasi

Bahwapersen pembagian masingmasing penggunaan dana padaUPL, UPS dan UPK adalah : UPL sebesar 50% ; UPS sebesar 20 % dan untuk UPK sebesar 30 % ; Bahwa yang bermasalah di LKM Bina Sejahtera Desa Jogotirtoadalah pada kategori UPK, untuk pinjaman bergulir ; Bahwa pengurus diLKM Bina Sejahtera adalah : pada periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember2011 adalah untuk : Koordinator : Taukhid Subekti ;Sekretaris : Nur Kartika ;UPL : Pak Joko Widodo ;UPS : Pak Tukiman ;UPK : Zustina Wulandari

(Unit Pelaksana Lingkungan) dan UPS (Unit Pelaksana Sosial) danUPK;Bahwa berapa pembagian untuk UPL dan UPS saksi tidak tahu ;Bahwa saksi dan Terdakwa hanya pelaksana UPK saja dan UPL danUPS ada pula petugasnya;Bahwa bagaimana dana sampai di UPK saksi tidak tahu, saat itusudah dibagibagi oleh petugas mana dana untuk UPL mana danauntuk UPS dan mana dana yang untuk UPL ;Bahwa yang menerima uang dari LKM adalah saksi dan Mbak DianEka Yanti ;Bhhwa pencairan dana dari LKM di desa ada LKM semua dan yangmembagi

disuruhtunjukkan kayu kayu yang telah diangkutnya dan ternyata kayu kayu tersebut telahditurunkan di tanah lapang sebuah pekarangan milik warga setelah diperiksa lebih telititernyata kayu kayu jati tersebut berasal dari petak tebangan E petak 112 dengan mandortebang Estu Sigit Waskito, selanjutnya saksi perintahkan agar kayu kayu tersebutdinaikkan kembali ke mobil untuk dibawa ke Polres Madiun guna Penyidikan lebihlanjut :Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu kayu jati tersebut jenis Pick UpL

membeli kayu jati dari Pak Sigit yang katanya kayu yang diangkutitulah yang akan diberikan kepada saksi ;Bahwa yang saksi maksud dengan Pak Sigit dia adalah mandor tebang Perhutani, yangkatanya bisa mengusahakan kayu jati yang saksi butuhkan ;Bahwa, saksi membeli ke Pak Sigit itu sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) danuangnya diminta oleh Pak Sigit dan sudah saksi berikan dan saat itu ada saksinya yaituterdakwa ;Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu kayu jati tersebut jenis Pick UpL

keempat belum dibayarkarena keburu ditangkap petugas ;Bahwa,terdakwa diberi oleh Pak Sigit Surat jalan dan setelah sampai di TPK Suratjalan tersebut diserahkan kembali ke Pak Sigit dan Surat Jalan itu tidak bolehditunjukkan kepada siapa siapa karena surat jalan itu hanya untuk operasional internalPerhutani saja demikian kata Pak Sigid ;Bahwa, terdakwa tidak membaca isi surat jalan yang dierikan Pak Sigit kepadanya ;Bahwa, mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu kayu jati tersebut jenis Pick UpL

JOGIARTO MAKMUR ABADI bergerak dalampengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 solid dan liquid untuk dijualdalam bentuk oli bekas dan juga dalam bentuk bahan bakar alternatif,Bahwa perijinan yang dimiliki terdakwa selaku direktur PT.JOGIARTOMAKMUR ABADI adalah : SIUP, HO dan perijinan lainya UPL UKLberikut surat rekomendasi UPL UKL izin lingkungan atas kegiatanpengumpulan dan penyimpanan oli bekas, namun tidak memiliki ijinpengumpulan limbah B3Bahwa dalam menjalankan operasional terdakwa selaku direktur

GIMO kepada sdr.DAMAR MARDONO tertanggal 25 Maret 2014;- 1 (satu) bendel Foto copy sertifikat lahan, No.Hak Milik 01283 Desa Tangkil AN.DARYOTO;- 1 (satu) bendel Foto Copy sertipikat lahan, No.Hak Milik 01272 Desa Tangkil AN.GIMO;Dikembalikan kepada saksi Joko Suprapto;- 1 (satu) buah dokumen UKL UPL upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup penambangan pasir dan batu Tangkil 2014 Dusun Sundangrejo, Desa tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten 0817273768

GIMO kepada sdr.DAMAR MARDONOtertanggal 25 Maret 2014;Il) 1 (satu) bendel Foto copy sertifikat lahan ,No.hak milik 01283 desatangkil AN.DARYOTO;m) 1(satu) bendel Foto Copy sertipikat lahan, No.hak milik 01272 desatangkil AN.GIMO;Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN KinDikembalikan kepada saksi Joko Suprapto;n) 1 ( satu ) buah dokumen UKL UPL upaya pengelolaan lingkugan hidupdan upaya pemantauan lingkungan hidup penambangan pasir dan batutangkil 2014 dusun sundangrejo desa tangkil

Kemalang untuk klarifikasi kebenaranHalaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Kintanda tangan saksi TOTO SUWARNO als SUKADI pada surat kuasa dimanasurat kuasa tersebut sebagai syarat wajib dalam mengajukan dokumenUKL/UPL untuk Izin Lingkungan bagi pertambangan pasir dan batu;Bahwa oleh saksi Ir. PRIHARSANTO selaku Camat Kemalang kemudianmenunjukkan dua lembar foto copy surat pengajuan informasi tata ruangDesa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kab. Klaten yaitu an.

SUKADI denganDAMAR MARDONO tertanggal 25 Maret 2014 tersebut dengan caramelampirkannya di dokumen pengajuan UKP/UPL untuk Izin LingkunganHalaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Kinbagi pertambangan pasir dan batu tanpa seijin dan sepengetahuan saksiTOTO SUWARNO alias SUKADI; Dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi TOTO SUWARNO als SUKADImengalami kerugian karena lokasi lahan saksi TOTO SUWARNO aliasSUKADI yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan usahapertambangan bersama

Kemalanguntuk klarifikasi kebenaran tanda tangan saksi TOTO SUWARNO alsSUKADI pada surat kuasa dimana surat kuasa tersebut sebagai syarat wajibdalam mengajukan dokumen UKL/UPL untuk Izin Lingkungan bagipertambangan pasir dan batu; Bahwa oleh saksi Ir. PRIHARSANTO selaku Camat Kemalang kemudianmenunjukkan dua lembar foto copy surat pengajuan informasi tata ruangDesa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kab. Klaten yaitu an.

SUKADI;1 (satu) buah dokumen UKL UPL upaya pengelolaan lingkugan hidup danupaya pemantauan lingkungan hidup penambangan pasir dan batu tangkil2014 dusun sundangrejo desa tangkil kec. Kemalang kab. Klaten0817273768( foto copy );1 (satu) bendel surat kuasa sdr. DARYOTO kepada sdr.DAMARMARDONO tertanggal 25 Maret 2014;1 (satu) bendel surat kuasa sdr.

SanksiAdministrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara SeluruhKegiatan Budidaya Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI diPekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL

dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidayatambak udang jenis vannamei sejak

terdakwa berada di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barattidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKLUPL dan Surat Pernyataan;Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL