Ditemukan 605639 data
74 — 22
Matahari, Dkk Vs Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dk
Luwu Utara ;3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, BagianHukum dan Perundangundangan Kab.
Luwu Utara, 2, MUHAMMAD HADI, SH., jabatan : KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.Luwu Utara, dan 3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM,Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.
yang terletak didesa Pao ;Fotocopi daftar tanah asset Pemda Luwu Utara wilayah Kec.
SIMON TANDIARRUAN,SH :Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2002,dan sertifikat Hak Pakai yang diperlihatkan kepada saksi itu benar dan dikeluarkanoleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tahun 2007 dan pemohonyaadalah Pemda Luwu Utara, an.Drs. HUSAIN A.
HAJERINe Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut terletak di Ammasangan II , Desa PaoKecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan luas saksi tidakmengetahuinya, dan Adapun batasBatas dari Tanah obyek tersebut yaitu Sebelah Utara : Rumah Muh.
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TORAJA UTARA., 2. YOHANIS PATANAN;
86 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TORAJA UTARA., 2. ELISABETH TONAPA, B.S.C.KM;
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL TONI NAINGGOLAN, DKK VS KEPALA DESA PANSURNATOLU KABUPATEN TAPANULI UTARA;
188 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SEKOLAH KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEPAKAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG VS YAHYA PRANOTO;;
162 — 67
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, berkedudukan di Jln. Landbouw, Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, DKK VS SARAH GABRIELA MAPANAWANG, DK.
MALUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo cq Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KabupatenHalmahera Utara di Tobelo, berkedudukan di Jin. Landbouw,Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;2.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo, berkedudukan di Jin. Landbouw, Gamsungi, Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT II; 3.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo, berkedudukandi JIn. Landbouw, Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGATMU;Melawan:1.
PuskesmasDesa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yangselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT L:2. / Dr AREND L ...3. Dr. AREND L.
96 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 207 K/Pid/2006Terdakwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas selakuKepala Desa Jambat Akar Kecamatan Dempo Utara KabupatenLahat atau selaku Pimpinan Proyek Pembanguan Desa JambatAkar Kecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat telah menerimauang Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesarRp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran1997/1998 menerima uang bangunan sebesar Rp.6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran 1998/1999menerima uang bangunan sebesar 6.500.000
, (enam juta limaratus ribu rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp.26.000.000,(dua puluh enam juta rupiah) dari uang sejumlah Rp.26.000.000,(dua puluh enam juta rupiah) sebagiannya yaitu sebesarRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidakTerdakwa gunakan untuk pembangunan Desa Jambat AkarKecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat tetapi uang sebanyakRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri pribadiTerdakwa sendiri
Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salahdan tidak menerapkan hukum pembuktian seperti yang diatur dalamPasal 182 (4) yang seharusnya memperhatikan Surat Dakwaan darisegala sesuatu yang terbukti dalam persidangan, dimana Judex Factietidak mempertimbangkan bahwa Dana Pembangunan Desa JambatAkar Kecamatan Dempo Utara tahun 1996/1997 s/d 1998/1999 yangdiserahkan kepada Terdakwa telah dipertanggungjawabkan kepadapimpinan/atasan Terdakwa yaitu Drs.
No. 207 K/Pid/2006Dempo Utara pada masa itu, dimana pertanggungjawabanpenggunaan Dana Pembangunan Desa tersebut telah disahkan danditerima dengan baik (bukti bukti Surat (SPJ) telah disampaikanpada persidangan tingkat pertama). Artinya dengan diterimanyapertanggungjawaban Penggunaan Dana Pembangunan Desa JambatAkar tersebut oleh Camat selaku pimpinan/atasan, maka tanggungjawab Terdakwa secara hukum telah selesai;3.
67 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERAUTARA (KAPOLDA SUMUT) ; vs. Drs. AP. SIMANJUNTAK, MSi
76 — 13
SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
, sesuai dengan Surat Keterangan HakMilik Adat tanggal 5 Januari 1981 memiliki Luas 210 M X 190 M = 39.900M, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai.Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cot Mane.Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan M.
Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik GampongCot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara danmemberitahukan juga pada TURUT TERGUGAT II dalam kafasitasnyasebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkanbukti suarat pada kedua Turut terugat tersebut, namun juga tidakdihiraukan sehingga tanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata
Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugattersebutlah yang menjadi objek sengketa yang panjang dari sebelah Barat KeTimur sepanjang 210 M dan dari Utara ke Selatan sepanjang 190 M denganluasnya seluas 39.900 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan M.
Panjangnya tanah yang Tergugat kuasai adalahHalaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2013/PN .LSKdari sebelah Barat Ke Timur sepanjang 210 M dan dari Utara ke Selatansepanjang 410 M dengan luasnya seluas 86.100 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Syamsiah.e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane.e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah M. Piah.e Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj.
93 — 44
NOKE YAPEN, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Cq Gubernur Maluku Utara, DK.
135 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA., 2. YAYASAN RUMAH CERDAS AL-FALAH BARITO UTARA;;
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR MALUKU UTARA ; PT. WANA KENCANA MINERAL ; Dkk vs. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG ; PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG
Gugatan penggugat dan Il menyangkut Surat Keputusan GubernurMaluku Utara masingmasing :Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.1/KPTS/MU/2007 tanggal27 juni .2007 tentang pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP)Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERAL yangteretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur Provinsi Maluku Utara dan terletak di Wilayah KecamatanWeda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ( BuktiPS) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.2/KPTS/MU
Keputusan Gubernur Maluku Utara Tergugat/Terbanding masingmasing : Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007tanggal 27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan(KP) Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERALyang teretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan, KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan terletak di WilayahKecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi MalukuUtara Bukti P5) ; Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007tanggal
Pada 3 April 2007Tergugat Il Intervensi I, Il dan Ill/Terbanding/Pemohon Kasasimengajukan permohonan luas wilayah Kuasa Pertambangan keGubernur Maluku Utara, dan pada tanggal 8 April 2007 GubernurMaluku Utara memberikan persetujuan luas wilayah pertambangandengan surat persetujuan Gubernur Maluku Utara Nomor : 540/585.A,Hal. 24 dari 41 hal. Put.
No.295 K/TUN/2008terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur Provinsi Maluku Utara dan terletak di Wilayah KecamatanWeda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ( BuktiP5) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.2/KPTS/MU/2007 tanggal,27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP)Eksplorasi Nikel atas nama PT.
Keputusan Gubernur Maluku Utara Tergugat/Terbanding masingmasing :Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007tanggal 27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan(KP) Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERALyang teretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan, KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan terletak di WilayahKecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi MalukuUtara Bukti P5) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007tanggal
67 — 30
Menyatakan sebidang tanah di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan ukuran 69 M x 23M atau seluas 1587 M2 yang berada di area Stadion Sepak Bola KARIANGA dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara dengan Konyo Namotemo/ Kubi Panggola;- Sebelah Selatan dengan Buyung Sutan Kayo;- Sebelah Timur dengan Tembok Lokasi Lapangan Bola;- Sebelah Barat dengan La Ani Bale; adalah milik Para Penggugat berdasarkan: a.
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum dan HAM SekretarisDaerah Kabupaten Halmahera Utara;SAFRUDIN LAUHIN, S.H., Kasubag.
Perundangundangan BagianHukumdan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;5. AGNUSPIALSON PASARIBU, S.H.
Halmahera Utara, selanjutnya disebutsebagai TERBANDINGI!
Pernah dibicarakan harga ganti rugi tanah ituketika itu dengan pihak Kecamatan sekarang Pemda Halmahera Utara tetapi tidaktercapai kesepakatan.
Kroons, SH, ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara di Tobelo.
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOBING, SH VS FLORENTINA MARIA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA;
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum dan Advokat Dolok SiatasBarita, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/KH&ADSB/PTUN/III/2019, tanggal 05Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanFLORENTINA MARIA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 158, KecamatanSiborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Togap Rajuandi Sianturi,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat
pada KantorHukum Togap Rajuandi Sianturi & Associates, beralamat diKabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 02 April 2019;Termohon Kasasi;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENTAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan SMSimanjuntak Nomor 6, Komplek Pasar Baru, KecamatanTarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;Halaman 1 dari 5 halaman.
142 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilaksanakan oleh KPU ProvinsiMaluku Utara.
Keputusan KPU Maluku Utara No.Hal.10 dari 69 hal.
Maluku Utara tidak menghasilkankeputusan apapun.
Bahwa mengingat berulang kali pengunduran jadwal oleh KPUProvinsi Maluku Utara dan telah terjadi kerusuhan besarbesarandimana keadaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak kondusif lagisehingga KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat melaksanakantugasnya secara baik, maka Panwas Provinsi Maluku Utara memintakepada KPU agar mengabil alin tugas dan kewajiban KPU ProvinsiMaluku Utara berdasarkan ketentuan perundangundangan yangberlaku sesuai Surat Panwas Maluku Utara tanggal 16 NovemberHal.30 dari 69 hal.
Utara oleh Komisi Pemilihan Umum ( Vide buktiT8 ).
87 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI GORONTALO UTARA., 2. SULEMAN LAKORO, S.H., M.H;;
57 — 22
VS Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1ATobelo;Hal. 1 dari hal. 9Pts.
No. 10/PDT/2014/PT.MALUT1011Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat diJalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utaraberalamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati
Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela Loloda, Desa Salimuli;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baruberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Baru;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Tuaberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Tua;DOMINGGUS KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat
di Jalan Galela Loloda DesaSaluta, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;YANCE KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela Loloda DesaSalimuli, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;FEHLIS PANEGARA, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Wosia, KecamatTobelo, Kabupaten Halmahera Utara;PENINANG KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Wosia, KecamatTobelo, Kabupaten Halmahera Utara;Drs.
di Jalan Galela Loloda, Desa JereBaru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;MAIMUNAH KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela Loloda, DesaJere Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;JABER TARAJU, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela Loloda, Desa JereBaru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;GONDO MANCARI, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela Loloda, DesaJere Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;MAHMUD KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat
295 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJAPERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJASELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (PDFSPPPSPSI PROVINSI SUMATERA UTARA) tempat kedudukandi JI. Swadarma Utara II No. 1, Jakarta Selatan;2. JARNO kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji ,Desa Teluk Panji , Kec. Kampong Rakyat, kabupaten LabuhanBatu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;3. RAHMAT kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk PanjiIV, Desa Teluk Panji IV, Kec.
Sumatera Utara, pekerjaanPetani/Perkebun;4. KOMAR kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk Panji, Desa Teluk Panji , Kec. Kampong Rakyat, Kabupaten LabuhanBatu Selatan, Prov. Sumatera Utara, pekerjaan Petani/Perkebun;5. PONIRIN kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Teluk PanjiIll, Desa Teluk Panji Ill, Kec. Kampong Rakyat, KabupatenHal. 1 dari 108 hal. Put. No. 41 P/HUM/2018Labuhan Batu Selatan, Prov.
SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang PenetapanPeta Fungsi Eksosistem Gambut Nasional (Bukti P21);22.Fotokopi Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional NLP. 0718 ProvinsiSumatera Utara Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 (BuktiP22).23.Fotokopi Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional NLP. 0717 ProvinsiSumatera Utara Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor.
No. 41 P/HUM/2018Bahwa Pemohon bukanlah subyek hukum sebagaipenyandang hak dan kewajiban karena Pemohon adalahPengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ProvinsiSumatera Utara (PD FSPPSPSI Provinsi Sumatera Utara),dimana subyek hukum yang sesungguhnya adalah organisasiserikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) bukan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan,karena yang merupakan subyek hukum adalah rechtspersoon(badan hukum
Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIANDAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIAPROVINS SUMATERA UTARA (PD FSPPPSPSI PROVINSISUMATERA UTARA), 2. JARNO, 3. RAHMAT, 4. KOMAR, 5. PONIRINtersebut;2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah):Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 olehDr. H.
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGULU NAGORI PERLANAN KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA VS WARIMAN MARPAUNG, DKK;
428 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYARIF HD DAN SURIAN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA;
SYARIF HD. kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun VI Desa Terusan, KecamatanKarang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, PropinsiSumatera Selatan, pekerjaan Bupati Musi Rawas Utara(Calon Bupati Musi Rawas Utara Periode 2020 2025):2.
Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMusi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3Kpt/1613/KPUKab/IX/2020Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September2020, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilinan Umum KabupatenMusi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3Kpt/1613/KPUKab/IX/2020Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Khusus Nomor UrutPendaftaran 2 atas nama
Menyatakan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Musi Rawas Utara Khusus atas nama Devi Suhartonidan Innayatullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);4.
Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3Kpt/1613/KPUKab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal23 September 2020, khusus Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3Kpt/1613/KPUKab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor UrutPendaftaran
Nomor:96/PL.02.3Kpt/1613/KPUKab/IX/2020 Tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati MusiRawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 sehinggatidak terdapat kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat yangHalaman 6 dari 8 halaman.