Ditemukan 128 data
212 — 77
YkB.2.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo atas dasar konteks penerbitanobjek sengketa merupakan serangkaian tindakan keperdataan dan jugaadanya kata sepakat dari kedua belah pihak untuk menunjuk BANI sebagailembaga penyelesaian perselisihan.
24 — 6
YKb.
86 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
.:002/YKB/III/2003 Tanggal 1Maret2003, oleh karena Universitas PutraBatam adalah Unit Usaha Yayasan Komputer Batam maka YayasanKomputer Batam yang adalah Lembaga Pendiri Pendidikan TinggiUniversitas Putra Batam, sekaligus pemilik, pengelola, dan PembinaUniversitas Putra Batam, sedangkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) sebagai Rektor Universitas Putra Batam selaku PenanggungJawab/ Pemimpin Universitas yang pertanggungjawabannya kepadaYayasan Komputer Batam, dengan demikian dalam hal ini
144 — 753 — Berkekuatan Hukum Tetap
PejabatTata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahansebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku dalam pasal 1 Angka 8 UndangUndang No.51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No.5 Tahun1986, oleh karenasecara yuridis Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) adalahmerupakan kepanjangan dari Yayasan Komputer Batam sebagai pihak yangmengangkat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) berdasarkanKeputusan Ketua Umum Yayasan Komputer Batam No. 002/YKB
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
767 — 1036
YKB. Bertentangan Dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 32Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo.Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 1979 TentangKetentuanketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian HakBaru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat. 1.
YKb. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985Jo. Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
200 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dalamPasal 1 Angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, olehkarena secara yuridis Pemohon Peninjauan Kembali dahulu (PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat) adalah merupakan kepanjangan dariYayasan Komputer Batam sebagai pihak yang mengangkat PemohonPeninjauan Kembali dahulu (Pemohon Kasasi/Pembanding/T ergugat)berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Komputer BatamNomor 002/YKB
163 — 45
Ykb. Bahwa ternyata dalam petitumnya justru menyatakan Menghukum Tergugat mengembalikan SHM No. 02883 atas nama Sukirno pada Penggugat;c. Bahwa fakta dan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar mengajukangugatan oleh Penggugat, yang menyatakan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi dan didasari dengan ditandatanganinya Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 10 danNo. 11 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Ernawan Prajanti, SN.MKn, Notaris/PPAT Kab.
Terbanding/Penggugat : SUTIKNO
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIK HIRAWAN, Dkk
75 — 66
Disebutsebagai Pembanding 60 semula Terlawan 101 ;Ahmad Ghozali Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempattinggal di Perum YKB Blok C No. 28 RT/RW. 001/011 KelurahanBengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Disebutsebagai Pembanding 61 semula Terlawan 102 ;Agus Syahirul A. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat tinggal di Puri Agung III Blok B.5 No. 19 RT/RW.002/025 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk KotaBatam.
90 — 27
YKb TERGUGAT BERKEPENTINGAN XVII (TERGUGAT BERKEPENTINGANXVII)c TERGUGAT BERKEPENTINGAN XVIII (TERGUGAT BERKEPENTINGANXVIII)Bahwa Tergugat Berkepentingan XVI s/d XVIII adalah ahli warispengganti dari Almarhumah BINTI Alm. .14.
29 — 17
Ykb. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dananak;c. biaya pendididkan bagi anak;20.Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaisuami seperti di dalam Hadits Rasulullah dan dalam Kompilasi hukum Islam sepertiposita poin 18 dan 19 tersebut diatas;21.Bahwa dengan tidak maksimalnya pekerjaan Tergugat tersebut menunjukkan bahwaTergugat tidak bisa menjadi suami yang bertanggung jawab kepada Penggugat dankeluarganya untuk memenuhi kebutuhan
: Ny. Lie Fong Moij
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Intervensi:
Panglima Kodam IV/Diponegoro
445 — 172
Putusan No. 10/G/2018/PTUN YKb. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 18/Pdt.G/2005/PN.SIlmntanggal 26 Mei 2005 telah dibatalkan putusan Peninjauan Kembalitanggal 26 April 2018 Nomor : 112/PK/Pdt/2018; c.
156 — 90
Bukti T4 : Keputusan Pengurus Yayasan Komputer BatamNomor 002/YKB/IIV2013 tanggal 1 Maret 2013Halaman 64 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPI5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.
80 — 68
Buliang Kec.Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT INTERVENSI 101;AHMAD GHOZALI, adalah Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, yang bertempat tinggal di Perum YKB BlokC No.28 RT/RW. 001/011 Kel.Bengkong Laut Kec.Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT INTERVENSI 102;ALI MUKTI, adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,yang bertempat tinggal di Mangsang Permai Blok GNo.133 RT/RW. 003/002 Kel. Mangsang Kec.
684 — 594
YKb) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu: Pasal 4 ayat (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimanadimaksudpada ayat (1) meliputi:a. fungsi hunian;b. fungsi keagamaan;c. fungsi usaha;d. fungsi sosial dan budaya; dane. fungsi khusus.
YKb.
YKb. Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusanpemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.Pasal 8(1). Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanoleh Dinas meliputi:a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;b. Penerbitan dokumen Izin dan Nonizin;c. Penyerahan dokumen izin dan Nonizin; dand.
96 — 36
KIAN HIE/ACAI, beralamat di YKB Blok A No. 16 Bengkong Laut KotaBatam, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; Telah memperhatikan jawab jinawab para pihak ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secaratertulis tertanggal 8 Desember 2014 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 44/Pdt.G/2015/PN.
148 — 64
YKb.
515 — 312
YKb. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau; 7f, Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.11.
323 — 280
YKb. fotokopi identitas diri/KTPpemohon, Cc. fotokopi Sertifikat Tanah, surat Keterangan tanah atau suratbukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan yang berlaku, yangmenyatakan status tanah pekarangan atau non pertanian;d. surat pernyataan kerelaan, antara pemilik bangunan denganpemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilike. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yangberbatasanlangsung; f. surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapatmenampung luapan curah hujan dalam
ERNI WIDIAWATI, M.Pd.
Tergugat:
YAYASAN TARUNA BAKTI
129 — 41
Cimenyan, Kota Bandung, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1Maret 2020 (terlampir) untuk selanjutnya disebutSQDAQAI...........0:::cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeanees PENGGUGAT;MELAWANYAYASAN TARUNA BAKTI (YKB) berkedudukan di Jin. L.L.RE. Martadinata 52 KotaBandung, selanjutnya disebut sebagai...
362 — 243
Nama : Dian Senjani, S.H.Pekerjaan/Jabatan : PNS/Staf Bagian Hukum Setdako Batam.Tempat tinggal : Komplek YKB Blok C No. 18 BengkongLaut, RI/RW 001/011, KelurahanBengkong Laut, Kecamatan Bengkong,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Kewarganegaraan: IndonesiaDalam hal ini Penerima kuasa memilih domisili hukum dengan alamatkantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1, Batam Centre, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: bantuanhukum2020@gmail.com.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor