Ditemukan 53665 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 12-12-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1189 K/Pid/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — MARDAN alias LA MASI
329 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya dengan tepatsesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan danpada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-11-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 30-04-2013
Putusan PN Oelamasi Nomor - 191/PID.B/2012/PN.OLM
Tanggal 11 Februari 2013 — - YOHANIS SOLUK Alias NANI
33 — 13
  • - 191/PID.B/2012/PN.OLM
    PUTUSANNomor : 191/Pid.B/2012/PN.OLM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertamadengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : YOHANIS SOLUK Alias NANI ;Tempat Lahir : Soliu ;Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15 November 1985;Jenis Kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Desa Oelalu Rt 03 Rw 02Kecamatan
    Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan NegeriOelamasi sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24Februari 2013.Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipunHakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingiPenasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinyasendiri ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.191 /Pen.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum Pencurian
Register : 13-11-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 191/Pid.B/2013/PN.OLM
Tanggal 18 Desember 2013 — - EDISON POLI Alias EDI
61 — 20
  • - 191/Pid.B/2013/PN.OLM
    PUTUSANNomor: 191/Pid.B/2013/PN.OLMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAtingkatPengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada peradilanpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdi bawah ini dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : EDISON POLI Alias EDITempat lahir : SoeUmur / tanggal lahir : 33 Tahun / 07 November 1980Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : RT.24 RW.08 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang TengahKabupaten
    Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 November 2013 No. 191/Pen.Pid/2013/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 November 2013No. 191/Pen.Pid/2013/PN.OLM tentang penetapan hari3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Senjata Api
Putus : 07-12-2017 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1907 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — MARIO ATIHUTA alias MARIO
240 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah, makabiaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid/2017
Tanggal 13 September 2017 — LA LUDI, S. Pd., M.Pd DAN KAWAN
77 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 832 K/PID/2017Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor : 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;Membebankan kepada Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 16-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 — SINGKY SOEWADJI
478 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut ditolak:Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pid/2019
Tanggal 22 Agustus 2019 — Ir. HADI SUTOYO
229 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakdilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebanka kepada Negara;Mengingat Pasal 191
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PTA SEMARANG Nomor 191/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 15 Agustus 2018 — PEMBANDING, lahir di Surakarta 15 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Notaris/PPAT, alamat di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang J. Guntoro, SH., M.Hum. dan Estina Wulandari, SH., MH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Bambang J. Guntoro & Associates, beralamat di Taman Pratama No. 1 F, Paulan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2018, semula sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang Pembanding; MELAWAN TERBANDING, lahir di Surakarta 12 Juli 1973, agama Islam, pendidikan S.2. pekerjaan Karyawan Bank, alamat di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikawati, SH., MH., CLI., dan Sumadyaningtyas, SH., Advokat di Law Office Rikawati & Associates beralamat di Ruko Emerald No. 7 Jl. Mojo, Jajar, Karangasem, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2018, semula sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;
118 — 17
  • 191/Pdt.G/2018/PTA.Smg
    No.191/Pdt.G/2018/PTA.Smg.7.
    No.191/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 24-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/Pid/2019
Tanggal 24 April 2019 — ELKIOPAS SOPLANIT alias OPAS
292 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikanbahwa putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semuadakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan padatingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-08-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 191/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Tanggal 1 Oktober 2015 — PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2015 memilih tempat kediaman hukum (domicile) di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng dan memberi kuasa kepada Achmad Zaini M, SH.MH. dan Abu Laes, SH. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro 171 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ;
36 — 2
  • 191/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PTA SEMARANG Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg
Tanggal 12 September 2017 — PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula Tergugat sekarang Pembanding; m e l a w a n TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati MPS Tulis, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusran Prinorma, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JP & PARTNER’S yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Petodanan Baru No.21, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 345/KK/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, semula Penggugat sekarang Terbanding;
26 — 9
  • 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg
    SALINAN PUTUSANNomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu. pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara :PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanBuruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Batang,semula Tergugat sekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
    Jenderal SudirmanPetodanan Baru No.21, Kelurahan Proyonanggan Tengah,Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor345/KK/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, semula Penggugatsekarang Terbanding;Hal. 1 dari 15 hal Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Btg, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal
    Mubisi, MH., namun ternyata berdasarkan LaporanMediator dengan suratnya tertanggal 17 April 2017, bahwa proses mediasitidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidangsidangberikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karenapihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetapHal. 4 dari 15 hal Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg.ingin mempertahankan rumah tangga seperti semula.
    Oleh karena gugatan Penggugat/Terbandingtelah terbukti sehingga gugatannya harus dikabulkan;Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan pendapat ulama yangtertuang dalam Kitab BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN halaman 274, yangdiambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunvyi:Hal. 12 dari 15 hal Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Legg) acinalls Sm Oy) 5 sis) Sar raliill le Gallic!
    Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Hal. 14 dari 15 hal Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg.3. Biaya Meterai : Rp. 6.000, Jumlah : Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Disalin sesuai dengan bunyi aslinyaOlehPit. Panitera Pengadilan Tinggi Agama SemarangTtd.Drs. H. MukhidinHal. 15 dari 15 hal Nomor 191/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-08-2011 — Upload : 25-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 637/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 22 Agustus 2011 — Ir. EDDY SILITONGA
59 — 7
  • Tes Fit dan Ketebalan lLapen besertaLampirannya tertanggal 29 Nopember2007 No. 670/DJJBPPM/333/2007(Surat Bukti T5) ; 14 Fotofoto Visual Penegerjaan Proyek (Surat Bukti T7) ; 91Terhadap barang bukti tersebut memang ditujukan dan diajukan untukkepentingan pembelaannya maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkaraMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya maka biaya perkara akan dibebankan pada Negara ;Mengingat ketentuan Pasal 191
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 328/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 23 Juli 2014 — SANGGARAJA SITOMPUL, SH
197 — 48
  • Pembelaannya yang menyatakanterdakwa tidak terbukti bersalah dan mohon agar dibebaskan menurut Majelis Hakimpermohonan ini beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskandari segala dakwaan, maka mengenai biaya perkaranya akan dibebankan kepadaNegara ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2)KUHAP, kepada terdakwa haruslah diberikan pula rehabilitasi seperti yang akandicantumkan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 191
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Senjata Api
Putus : 22-01-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 191/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 22 Januari 2015 — MASDIN ALIAS BAPAK ICAL
31 — 17
  • 191/Pid.B/2014/PN Msb
    PUTUSANNomor 191/Pid.B/2014/PN MsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap i MASDIN ALIAS BAPAKICAL ;Tempat lahir ; Bantimurung, KabupatenLuwu Utara ;Umur / tanggal lahir i 27 Tahun / Tahun 1987 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal i Dusun Ulusalu DesaBantimurung,
    Masamba, tanggal 12 Desember 2014Nomor 191/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengantanggal 10 Januari 2015 ;5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7Januari 2015 Nomor 191/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 11Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebuttelah diberitahukan kepadanya ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba
    Bamba Kelurahan Bonebone Kabupaten Luwu Utara ada operasidari pihak kepolisian sektor Bonebone sehingga Saksi bersama temanteman ditangkap sebab pada saat itu Terdakwa, DONKING dan ALAM membawa, menguasaiHal 7 dari 28 hal Putusan No.191/Pid.B/2014/PN.Msb.dan memiliki senjata tajam penusuk jenis badik. Dan pada saat ditangkap Saksi barumengetahui bahwa didalam bagasi motor Saksi terdapat 2 (dua) bilah senjata tajampenusuk jenis badik milik DONKING dan Terdakwa.
    Setelah Saksi berteman selesaimenonton hiburan Pasar malam saat itulah Terdakwa berteman samasama pulang keHal 13 dari 28 hal Putusan No.191/Pid.B/2014/PN.Msb.1414Desa Bantimurung Kecamatan BoneBone Kabupaten Luwu Utara, yang mana saat ituSaksi di bonceng dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksiFENDI, dan saksi DONGKING berboncengan dengan saksi JUPRI, sedangkanTerdakwa berboncengan dengan JASMANI.
    Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepadaJaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2)KUHAP ;PANITERA PENGGANTIPANITERA/SEKRETARISPENGADILAN NEGERI MASAMBAHal 27 dari 28 hal Putusan No.191/Pid.B/2014/PN.Msb.HANAWATL S.H. eeNIP. 0400615762828Ttd.ABDUL KADIR, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 24-09-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/PID/2018
Tanggal 24 September 2018 — EFENDI bin (alm) DAHLAN
270 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, berdasarkanPasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamaka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819 K/Pid/2019
Tanggal 21 Agustus 2019 — IRFAN RAKHMADANI M.Si. bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
230 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-08-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN RUTENG Nomor 191/PID.B/2012/PN.RUT
Tanggal 29 Agustus 2012 — AHMAD ISHAK Alias AHMAD
17 — 8
  • 191/PID.B/2012/PN.RUT
    PUTUSANNomor : 191/Pid.B/2012/PN.RUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmannan Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; Nama Lengkap : AHMAD ISHAK Alias AHMAD; Tempat Lahir : Kampung Sigit; Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Desember 1978 ; Jenis Kelamin : Lakilaki ; 2220202 222 sn o0=Kebangsaan 2 IRCIGRIESIG) seemmessecetennernnemmennnnmremeentenninmameTempat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-05-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/PID.SUS/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Drs. MOH. AMINODDIN
134 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka Permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 191/PID/2014/PT.KPG
Tanggal 27 Januari 2015 — MARSEL GOMES alias MARSEL
55 — 24
  • 191/PID/2014/PT.KPG
    PUTUSANNomor : 191/PID/2014/PT.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAaaa Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : MARSEL GOMES alias MARSEL ;Tempat lahir TWMOnetr sees rreeerecmesereeeereseUmur / Tgl.
    Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 191/ PEN.PID /2014/PTK, tanggal 23 Desember 2014 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutpada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 diucapkan dalamsidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelisdengan dihadiri para Hakim Anggota serta EMILIANA TOYOsebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut UmumGain TSrGaKWic, =e semen neem mere ate naennnerencenammnerneniearaenereneareneHAKIM ANGGOTA, KETUAMAJELIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-04-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3048 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 15 April 2019 — FEBRIYANSYAH ABISLON alias BONCU
65 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut ditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung