Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44004/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 35
138 — 35
2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 Nomor: 00125/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.069.454 4.069.454Jumlah Sanksi Administrasi 4.069.454) + 4.069.4543. umlah yang masih harus dibayar 13.318.214 + 13.318.214 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 92.487.600,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.849.752,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 813.891,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.663.643,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 010/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (38) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
pos04 Juli 2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP 849/WPJ.24/2012diterbitkan tanpa tanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinanbukti kirim Keputusan Tergugat Nomor KEP 849/WPJ.24/2012 yang diterbitkantanpa tanggal berupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode12432758306, dimana pada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa KeputusanTergugat tersebut diposkan pada tanggal 04 Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Putus : 14-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/PDT/2020 Tanggal 14 April 2020 — JUANDA BIN MALIKI VS DWI HARTONO;
404 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
404 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sita Jjaminan sah dan berharga atas tanah terperkara yaitusebidang tanah yang terletak di Kampung Penumangan, KecamatanTulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (dahulu) setelahpemekaran menjadi Kelurahan Menggala Selatan, KecamatanMenggala, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang), seluas + 291.812 m?
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelan mempelajari pertimbangan judex facti dinubungkandengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawabanTermohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agungberpendapat bahwa keberatan tersebut harus ditolak, oleh karena putusanJudex facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan:Bahwa objek sengketa termasuk dalam Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 16, atas
nama PT Huma Indah Mekar (PT HIM);Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (p/unum litis consortium)karena Penggugat tidak menggugat PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yangmenguasai objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Lampung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUANDA bin MALIKI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/Pdt/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — MARTONO BADAT, DK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
290 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Penggugat , berhak atas perwatasan tanah sesuai dengan SuratPernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah (21 Januari 2000) atas namaMartono Badat, dengan luas tanah panjang 600 (enam ratus) meter danlebar 350 m; yang terletak di Jalan Sungai Lampu Gunung TembarungDesa Petangis, RT. Ill, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, KabupatenPaser Kalimantan Timur, dengan batasbatas sebelah utara berbatasandengan Sdr. Kartu, sebelah timur berbatasan dengan Sdr.
Untuk Penggugat II, berhak atas tanah perwatasan sesuai denganSurat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah (29 Januari 2000) atasnama Junaidi T, dengan luas tanah panjang 800 m dan lebar 150 msebelah timur dan 300 (tiga ratus) meter sebelah barat. Yang terletak diJalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat gunung Tembarung DesaPetangis, RT Ill, Keluang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser.Dengan batasbatas sebelah utara berbatasan dengan Sdr.
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya, yaitu: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 332 K/Pdt/2020Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi adalah pemilik sah:oOUntuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi , berhak atasperwatasan tanah sesuai dengan Surat Pernyataan KepemilikanSebidang Tanah (21 Januari 2000) atas nama Martono Badat, denganluas tanah panjang
Norhayan, sebelah barat berbatasdengan tanah Adat Ulayat, sebelah selatan berbatasan dengan Sadr.Junaidi T.Untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II, berhak atas tanahperwatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan SebidangTanah (29 Januari 2000) atas nama Junaidi T, dengan luas tanahpanjang 800 m dan lebar 150 m sebelah timur dan 300 m sebelahbarat. Yang terletak di Jalan Perusahaan Kayu Aliong Paditat GunungTembarung, Desa Petangis, RT.
Martono, sebelah timur berbatasan dengan Kembang/Singan (Alm.), sebelah barat berabtasan dengan Safkin, sebelahselatan berbatasan dengan Hanafiah.Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi yang melakukan atau membuat perkebunan di atas hak Penggugatadalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi ParaPenggugat;Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau siapa saja yangmendapatkan hak darinya, mengembalikan tanah perwatasan ParaPenggugat dalam keadaan
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43744/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 25
105 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43744/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP401/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPLB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42709/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 44
138 — 44
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan
Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak adanya pembayaran atas
pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan September 2009 sejumlah Rp3.242.707.293karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan
keterlambatan tersebut,Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00 (2 % x 6 bulan xRp3.242.707.293,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor
XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43998/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
148 — 41
148 — 41
pos 04 Juli2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpatanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan buktikirim Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggalberupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimanapada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan padatanggal 04 Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksudadalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luarkekuasaan penggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakanbahwa:= bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikansarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor004/JJG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI denganN.LK 12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, ProvinsiJawa Timur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahuimemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP843/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008, Nomor:00119/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/PDT/2009 NY. NISMAWATI MANGILE, DK.; DR. IR. KOMARDIN, MM.
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
RT.006/RW. 005 KelurahanParopo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutanMenimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugattelah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagaiPara Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMakassar pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa bermula Nyonya Nisma Mangile denganpersetujuan suaminya Abdul
Sirajuddin,berhubung tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.20400/Parangtambung Gambar Situasi tanggal, 6 Maret 2001No. 242/2001 atas nama Ny. Nisma Mangile' tersebutberikut bangunan rumah di atasnya telah dijadikanjaminan kreditnya Drs. Sirajuddin pada PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk.
No. 2581K/Pdt/2009tidak masuk akal, kami katakan demikian sebab dalam Pasal 1Akta Pengikatan Jual Beli di katakan bahwa dengan telahdilakukannya pembayaran harga maka pihak kedua yaitu kiniPenggugat dapat bertindak sebagai pemilik atas tanahberikut bangunan rumah tersebut pada butir 1 ;5.Bahwa dengan demikian maka penyangkalan yang dilakukan olehTergugat Tergugat tersebut pada butir 4 jelas merupakanperbuatan yang melawan hak dan Penggugat telah menderitarugi karenanya ;6.Bahwa dengan melihat sikap
Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon terlebih dahuludiletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanahtersebut pada butir 1 berikut bangunan rumah di atasnya;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikanputusan sebagai berikut1.Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan adalah sahdan berharga dan oleh karena itu dikuatkan ;2.
Menghukum pula Tergugat Tergugat untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini ;Atau Mohon putusan seadil adilnya, sebagai yang diharapkandari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugattelah menyangkal dalil dalil gugatan tersebut dansebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang padapokoknya atas dalil dalil sebagai berikut1.Bahwa hal hal yang Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensikemukakan pada bagian konpensi di atas
Putus : 18-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/Pdt /2020 Tanggal 18 Februari 2020 — HAJI SOPANDI SUMANTRA
271 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan gugatan perlawanan lelang Pelawan adalah tepat danberalasan;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beriktikad baik;Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah besertabangunan di atasnya, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 01941, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg,Kabupaten Tangerang atas nama Omah Rahmawati;5.
Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tidak melakukan pelelanganSHM Nomor 01941 atas nama Omah Rahmawati tanpa fiat KetuaPengadilan sepanjang mengenai 1 (satu) bidang tanah yang tercantumdalam petitum di atas;6.
Nomor 275 K/Pdt/2020Nomor 01941, terletak terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, KecamatanRajeg, Kabupaten Tangerang atas nama Omah Rahmawati;4. Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tidak melakukan PelelanganSHM Nomor 01941 atas nama Omah Rahmawati tanpa fiat KetuaPengadilan sepanjang mengenai 1 (satu) bidang tanah yang tercantumdalam petitum di atas;5.
Nomor 275 K/Pdt/2020Perlindungan Konsumen Senopati;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAJ SOPANDI SUMANTRAtersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42983/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
132 — 28
132 — 28
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00499/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 20/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa April Tahun 2008 Nomor00499/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S694/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00499/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor20/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor53/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S694/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/PDT/2009 SULASTRI, DKK.; WASTIMAN, DKK.
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
WADAK, bertempat tinggal di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban;para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalildalil ;Bahwa pada zaman penjajahan Belanda, di Desa
Sebidang tanah tegal kembang Buku C Desa No. 99 Persil No. 139, luaskurang lebih 1.800 M2 yang terletak di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban, atas nama DASNAH dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah utara : tanah yayasan;Sebelah timur : tanah GAMSI;Sebelah selatan : tanah SALIPAN;Sebelah barat : tanah DASIRAN;Mohon disebut sebagai tanah yang disengketakan;b.
Sebidang tanah sawah Buku C Desa No. 99 Persil No. 138, seluaskurang lebih 3.800 M2 yang terletak di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban atas nama DASNAH dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah utara : tanah SALIPAN;Sebelah timur : tanah WAGIMAN;Sebelah selatan : tanah WAGIMAN;Sebelah barat : tanah H.
mempunyai kekuatan hukum;Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah yang disengketakandalam poin 2 tersebut di atas tanpa adanya perolehan hak yang benar menuruthukum dan Undangundang, maka perbuatan para Tergugat adalah Perbuatanyang Melawan Hukum;Hal.2 dari 9 hal.
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 901.000, (Sembilan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan putusan No. 694/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Januari2008 ;Hal.6 dari 9 hal. Put.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42837/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 27
111 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42837/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00227/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Desember 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Desember 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000,
STP PPN Nomor : 00227/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00227/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 20-01-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43223/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
144 — 49
144 — 49
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43223/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S7768/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011 mengenai Penolakan Permohonan IzinPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha, yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta
dalam rangka penggabungan usaha dengan surat Nomor 062/PAN/JSS/IX/11 tanggal 7September 2011 yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7September 2011;bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha dengansurat Nomor S062/PAN/JSS/1X/11;bahwa menurut Penggugat, dasar permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat karena sejak
01.239.303.9324dan PT Lampung Sumber Kencana Factory NPWP.01.444.027.5324 sehingga tidak adadasar apabila penggabungan tersebut menggunakan nilai pasar;bahwa menurut Pengugat, secara fiskal Penggugat sudah tidak memiliki kerugian walaupunsecara komersial masih terdapat kerugian karena adanya rugi selisih kurs Tahun 1998namun secara fiskal kerugian tersebut sudah tidak dapat lagi dikompensasikanbahwa untuk Tahun Pajak 2010 Penggugat telah melakukan penyetoran Pajak PenghasilanPasal 25 dan Pasal 29;bahwa atas
dapat dilihat bahwaPenggugat masih mempunyai sisa kerugian baik secara fiskal maupun komersial, dan atassisa kerugian tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan sisa kerugian dari Penggugatyang mengalihkan hartanya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas permohonan yangdiajukan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalamPasal 1 ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.03/2008 dan Pasal 1 ayat (3) dan (4) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER28
peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor S7768/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011, tentang PenolakanPermohonan Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan Usaha, atas nama : PT XXX.
Register : 11-11-2010 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44182/PP/M.X/99/2013 Tanggal 25 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 35
139 — 35
Atas permohonanPenggugat, telah diberikan Putusan Pengadilan Pajak = Nomor: PUT14533/PP/HT.IN/16/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang isinya: "Menyatakan permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP156/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 15 Februari 2008 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005, Nomor: 00126/207/05/403/07, tanggal 24 Mei 2007 atas nama PT.
dengan Desember 2005, Nomor: 00126/207/05/403/07, tanggal24 Mei 2007 atas nama PT.
Penggugat dengan Surat Nomor : 1607/WSS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor:00126/207/05/403/07 tanggal 24 Mei 2007 tersebut di atas; bahwa atas Surat Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan KeputusanKeberatan Nomor : KEP156/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 mengenaikeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari
Desember 2005,yang menolak Keberatan Penggugat; bahwa atas Surat Keputusan Keberatan tersebut di atas, Penggugat mengajukanpermohonan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: 3103/WSS/V/2008 tanggal5 Mei 2008; bahwa atas Surat Permohonan Banding tersebut , telah diterbitkkan Putusan PengadilanPajak nomor: PUT14533/PP/HT.II/16/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang isinyaMenyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbandingyang isinya menyatakan permohonan banding tidak dapat
menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor : S217/WPJ.22/KP.0509/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Tanggapan atas SuratNomor 2110/WSS/X/2010 tanggal 21 Oktober 2009, atas nama: PT.
Register : 27-12-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43933/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
127 — 45
127 — 45
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43933/PP/M.XI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Badan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Nomor S5235/WPJ.24/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentangPenjelasan atas Permohonan Pembatalan Keputusan Persetujuan Revaluasi AktivaTetap;: bahwa Tergugat tidak mengabulkan permohonan pembatalan/pencabutan keputusanrevaluasi Penggugat
karena keputusan tersebut pada dasarnya terbit ataspermohonan / permintaan dari Penggugat sendiri yang kemudian oleh Tergugatdikabulkan, sehingga ke depannya nanti supaya tidak menjadi kebiasaan bagi WajibPajak untuk mengajukan permohonan lalu minta dibatalkan lagi;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S5235/WPJ.24/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang Penggugat terima tanggal 15Desember 2011 tentang penjelasan atas permohonan pembatalan KeputusanPersetujuan Revaluasi Aktiva
Keputusan Dirjen Pajaktersebut;4. bahwa sampai saat ini Penggugat tidak menggunakan penilaian kembaliaktiva tetap tahun 2008, hal ini jelas terlinat dalam Laporan Keuangan Penggugatper 31 Desember 2008, atas Laporan Keuangan tersebut sudah dilakukan audit,dimana pihak Auditor juga mengakui bahwa di dalam Laporan Keuangan Penggugattidak terdapat nilai Revaluasi Aktiva Tetap, untuk ini pihak Tergugat sudahmelakukan konfirmasi dan telah mendapat jawaban yang sama;5. bahwa atas Laporan Keuangan yang
sudah diaudit tersebut, Penggugatsudah melaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2008 dan sudah dilakukanpemeriksaan oleh Tergugat, Tergugat tidak melakukan koreksi atas LaporanKeuangan yang tidak menggunakan nilai revaluasi aktiva tetap;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa dari faktorfaktor tersebut nampak bahwa Tergugat tidak konsisten, disatupihak telah menerbitkan keputusan tentang penilaian kembali aktiva tetap, dilainpihak pada saat audit walaupun Penggugat tidak menggunakannya dalam SPT danLaporan
tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan menolakpermohonan gugatan Penggugat terhadap Surat KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Nomor S5235/WPJ.24/2011tanggal 8 Desember 2011 tentang Penjelasan atas Permohonan Pembatalan SuratKeputusan Persetujuan Revaluasi Aktiva Tetap, atas nama : XXX, NPWP YYY.
Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2370 K/Pdt/2020 Tanggal 24 September 2020 — GILBERT SIHOMBING VS SHARON LEE MEE CHYANG
209 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
diletakkan;Menyatakan sah dan berharga masingmasing:Surat Pernyataan ahli waris yang diketahui oleh KelurahanBengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam tertanggal 08September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong, Kota Batamtertanggal 09 September 2016,Surat Keterangan ahli waris Nomor 07/WRS/2016/PN Btm, yangdisahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20Oktober 2016,yang menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari BenyaminSimorangkir;Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas
Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas 2 (dua)unit tanah dan bangunan berupa ruko tersebut, yang masingmasingberalamat di:1. Komplek Ruko PT Sinar Bulan Asrimulia Nomor 01, KelurahanBengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam, denganbatasbatas:Utara: berbatasan dengan rumah/perumahan,Selatan : berbatasan dengan jalan,Timur : berbatasan dengan Ruko PT Sinar Bulan Nomor 02,Barat : berbatasan dengan jalan;2.
Nomor 2370 K/Pdt/20202017, sedangkan Nurmian Manalu bukan pihak yang berhakmenyewakan maka perbuatan Tergugat menguasai dan tidakmembayar uang sewa atas objek sengketa merupakan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GILBERTSIHOMBING tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42828/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 28
109 — 28
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42828/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP134/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00218/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Maret 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP134
adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep134/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal
STP PPN Nomor : 00218/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatpertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP134/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2007 Nomor : 00218/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pdt/2020 Tanggal 11 Februari 2020 — FRANS LATIEF VS H. SUBAGJA, DK
179 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dalamsketsa yang merupakan Lampiran Berita Acara Pengukuran UlangNomor 247/BA/IV/SPP/2015, tertanggal 16 April 2015 yang dibuat KantorBadan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sah milik Penggugat danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah Sertifikat HakMilk (SHM) Nomor 105/Leuwinutug, Surat Ukur/GS Nomor12001/Leuwinutug/1981, tanggal 15101981:Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena telah menguasai, mendirikan dan ataumenggunakan bangunan di atas
sebagian tanah milik Penggugat tanpahak serta membuat rusaknya bangunan pagar pembatas milik Penggugattersebut:Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau siapapun yangmendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan hak Penggugatsebagaimana keadaan semula dengan membongkar bangunan yangberdiri di atas tanah seluas + 21 m?
milik Penggugat tersebut yangapabila tidak mau melaksanakannya sendiri pelaksanaannya melaluiaparat yang ditunjuk untuk itu dan melalui upaya paksa dari PengadilanNegeri Cibinong;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentengmemberikan ganti rugi atas kKerusakan pagar pembatas milik Penggugatsebesar Rp88.200.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus riburupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bes/ag) atastanah objek sengketa berikut dengan tanah milik Tergugat
sebagian tanah milik Penggugat tanpahak serta membuat rusaknya bangunan pagar pembatas milik Penggugattersebut:Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau siapa pun yangmendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan hak Penggugatsebagaimana keadaan semula dengan membongkar bangunan yangberdiri di atas tanah seluas + 21 m?
telah terbukti diwakafkanuntuk kepentingan jalan umum menuju masjid dan sarana parkir masjidberdasarkan Sertifikat Wakaf Nomor 1/2012:Bahwa selain itu, gugatan Penggugat kurang pihak (p/unum litisconsortium) karena pihak nadzir wakaf serta orangorang yang secarafaktual menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataHalaman 5 dari 7 hal. Put.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42841/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 19
118 — 19
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42841/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP168/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00533/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43743/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
169 — 18
169 — 18
Register : 22-05-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 122
142 — 122
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43222/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Tahun Pajak 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/154/11 tanggal
11 Nopember 2011 MasaPajak Januari 2010 sebesar Rp 4.246.264.726,00 diterbitkan terkait penyampaian SPT PPhPasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 ( Pembetulan I ) tanggal 18 Oktober 2011 yangmelampirkan Surat Keterangan Domisili atas nama DB Internasional (Asia) LimitedSingapore yang mencantumkan tanggal 01 Desember 2010, sehingga pajak yang harusdibayar dikenakan tarif 20% dari jumlah pembayaran bunga Masa Pajak Januari 2010;bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan
biaya bunga yang dilaporkan Oleh Penggugat di dalam SPT Masa PPh Pasal 26dikoreksi oleh Tergugat menjadi sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurangdibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 (Rp 22.707.298.000,00 x (20% 10%);bahwa atas kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut Tergugat mengenakansanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp999.121.112,00 dan sanksi keterlambatan bayar sesuai Pasal 9 ayat (2a) KUP ; sebesar Rp976.413.814,00;bahwa menurut
biaya bunga ke DB International (Asia)Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPhPasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakansanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) UU KUP atas pajak yang kurang dibayarsebesarRp 999.121.112,00;bahwa Majelis berpendapat terhadap Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administrasiberupa denda keterlambatan sesuai Pasal
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT.