Ditemukan 26428 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Pencurian
Register : 18-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 384/PID.B/2015/PN.Bta
Tanggal 27 Oktober 2015 — - INDRA JAYA Als INDRA Bin BUNYAMIN - ILHAMI Als HAM Bin SAMSI
28 — 3
  • Menyatakan Para terdakwa-I INDRAJAYA ALS INDRA BIN BUNYAMIN dan terdakwa-IIILHAMI ALS HAM BIN SAMSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 12 (dua belas) Tahun ;3.
    - INDRA JAYA Als INDRA Bin BUNYAMIN- ILHAMI Als HAM Bin SAMSI
    Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh;Pendidikan : SMP;Il.Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahir: ILHAM ALS HAM BIN SAMSI ;: Desa Yukum Jaya (Lampung Tengah) ;:39 tahun / 16 Desember 1975 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : IndonesiTempat tinggal : Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Sopir ;Pendidikan : SMP;Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing masingoleh:1.
    Menyatakan Para terdakwa "INDRAJAYA ALS INDRA BIN BUNYAMIN dan terdakwaI ILHAMI ALS HAM BIN SAMSTI, bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengankekerasan mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia sebagaimana dalam Dawaan jaksaPenuntut Umum Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP ;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "INDRAJAYA ALS INDRA BIN BUNYAMIN danterdakwalILHAMI ALS HAM BIN SAMSI, dengan pidana penjara masingmasing selama :12 (dua belas) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah agarPara terdakwa tetap ditahan ;3.
    tertangkap tangan supaya adakesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan ituakan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukanoleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat ataukematian , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015,terdakwa I Indra Jaya Bin Bunyamin diajak terdakwa II Ilhami als Ham
    Menyatakan Para terdakwal "INDRAJAYA ALS INDRA BIN BUNYAMIN dan terdakwaIILHAMI ALS HAM BIN SAMSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : "BERSAMASAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGANKEKERASAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama : 12 (dua belas) Tahun ;3.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PT PADANG Nomor 212/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : RATNA YULIS Pgl RAT
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Ham cq Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat cq Rutan Kelas II Maninjau
100 — 0
  • Pembanding/Penggugat : RATNA YULIS Pgl RAT
    Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Ham cq Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat cq Rutan Kelas II Maninjau
Pengadilan PN PALU Pidana Umum
Register : 21-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.B/2020/PN Pal
Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
IKHWAL SAINUL, SH
Terdakwa:
AD HAM
19 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AD HAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
    Penuntut Umum:
    IKHWAL SAINUL, SH
    Terdakwa:
    AD HAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — ., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
126 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
    Soepomo Nomor 178A, Tebet Jakarta Selatan 12870,pekerjaan Kurator dan Pengurus;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAM RI., tempat kedudukan di JalanH.R.
    yang ditolakitu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon..Berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM a quo,secara jelas dan terang membuktikan bahwa PermenkumhamNomor 01 tahun 2013 dibuat secara buruburu dan tidakdirencanakan dalam suatu program legislasi KementerianHukum dan HAM RI;4.
    (Bukti P13);Bahwa, pernyataan Menteri Hukum dan HAM a quo menunjukkanMenteri Hukum dan HAM tidak patuh terhadap hukum, melawanhukum dan berpihak kepada pihak tertentu. Tindakan MenteriHukum dan HAM tersebut dapat dipandang sebagai bentukpenyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara untukkepentingan pihak tertentu, dalam hal ini untuk kepentingan PT.Telkomsel:Bahwa, penyataan Menteri Hukum dan HAM yang menganjurkanagar PT.
    , karena pernyataan menteri hukum dan HAM telahmenjadikan produk hukum yang diterbitkan oleh lembagaperadilan yang sah menjadi tidak berwibawa, tidak dihargai, dantidak perlu dilaksanakan.
    Atau dalam kasus Perdatalain diwaktu yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan pihakTergugat yang telah dihukum oleh Pengadilan berdasarkanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akanberbondongbondong mendatangi Menteri Hukum dan HAM danmeminta Menteri Hukum dan HAM mengeluarkankomentar/statement di media, agar Tergugat tidak usahmelaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut;Halaman 91 dari 98 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/201323.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-08-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 33/PDT/2023/PT TTE
Tanggal 31 Agustus 2023 — - ANDREAS HAM MANDAGI Sebagai PEMBANDING Lawan ERWIN ELVIN BUDIYANTO, DKK Sebagai TERBANDING
70 — 35
  • - ANDREAS HAM MANDAGI Sebagai PEMBANDING Lawan ERWIN ELVIN BUDIYANTO, DKK Sebagai TERBANDING
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/Pdt/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — MENTERI HUKUM DAN HAM RI, dkk
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAM RI, dkk
    MENTERI HUKUM DAN HAM Rl1., yang dalam hal inidiwakili oleh ANDI MATTALATTA, berkedudukan di JalanH.R. Rasuna Said Kav.67 Kuningan, Jakarta;2. KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAMSUMATERA UTARA, yang dalam hal ini diwakili olehSHABUDDIN, berkedudukan di Jalan Putri Hijau No 4Medan;3.
    Hukum dan HAM Sumatera Utara (Tergugat Il) danHal. 6 dari 15 hal. Put. No. 84 K/Pdt/2012gugatan kepada PPNS Bindu Tagor Naibaho, SH. MH.
    (Tergugat III)adalah tidak diperlukan, cukup Menteri saja sebagai Tergugat;Oleh karena itu Menteri Hukum dan HAM RI, sebagai Induk Organisasiadalah sebagai Tergugat Il;Dari penyebutan para Tergugattergugat dalam gugatan Penggugat, jelassekali Penggugat tidak memahami Struktur Organisasi Pemerintahandijajaran Departemen Hukum dan HAM RI mulai dari Pusat sampai keDaerah;Dalam Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM Rl,Departemen ini dipimpin oleh seorang Menteri yang membawahi 11(sebelas) Eselon
    Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan JasaHukum, selaku PPNSHKI pada Kantor Wilayah Departemen Hukumdan HAM Sumatera Utara;Tergugat Ill dalam hal ini bukanlah lagi sebagai Tergugat, karenaTergugat Ill hanya sebagai Penyidik nomor urut 2, sebagai nomor urut 1adalah NOOR MUHAMMAD AZIZ, SH. MH. MM, sesuai dengan SuratPerintah Tugas Penyidikan Nomor: W2.Pw.07.033607 tanggal 12 Juli2005.
    (IV/B), Jabatan: KepalaDevisi Hukum dan HAM, selaku PPNSHKI, sekaligus selaku atasanTergugat Ill, adalah sebagai Tergugat IX;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3147 K/Pdt/2013
Tanggal 29 September 2014 — HAM SAGALA, dkk melawan Tuan Drs. H. IDRUS dan KASTIMUN, dkk
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAM SAGALA, 2. D. RADEN BATUBARA, 3. M. BATUBARA, tersebut;
    HAM SAGALA, dkkmelawanTuan Drs. H. IDRUSdanKASTIMUN, dkk
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 03-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 5 Maret 2015 — NADZIF PUTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN;
81 — 22
  • NADZIF PUTRAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN;
    Bahwa, objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM, Kalimantan Selatan No. W.19.PL.02.041887,tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT.
    Bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatantelah menyelenggarakan Lelang Paket Pengadaan Konsiruksi lembagaPemasyarakatan Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 yang diikuti oleh beberapapeserta, termasuk diikuti olen Penggugat..
    Menyatakan Surat Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRAadalah SAH MENURUT HUKUM;3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan taat atas Surat PenetapanKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanNomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni 2014 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRA;4.
    Bukti T9 Fotocopy sesuai Asli Kelompok KerjaPengadaan Pekerjaaan Konstruksi Lapas BanjarBaruULP pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KalSelTahun Anggaran 2014.10. Bukti T10 Fotocopy sesuai dengan hasilUnduhan dari Internet berupa lampiran;11.Bukti T.11 Fotocopy dari copy Surat Kuasa No.017/SKNP/V1I/201412.Bukti T.12 Fotocopy sesuai dengan copy SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan No.
    W.12652OT.01.01Tahun 2013 Tentang Penunjukan Perangkat OrganisasiUnit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Kantor wilayahKementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanTahun 2013.13. Bukti T.13. Fotocopy sesuai asli KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanNomor:W.191275.PL.02.01 tahun 2013;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 21-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/PDT.SUS/2009
DAIRYFARM ESTABLISHMENT; PEMERINTAH RI CQ.DEP.KUM&HAM RI CQ.DITJEN HAKI CQ.KOMISI BANDING MEREK
104 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAIRYFARM ESTABLISHMENT; PEMERINTAH RI CQ.DEP.KUM&HAM RI CQ.DITJEN HAKI CQ.KOMISI BANDING MEREK
    No. 384 K/Pdt.Sus/2009C.ataupun merekmerek lainnya yang mengandung kataCHOICE (vide Bukti P5 s/d P9) ;Pertimbangan judex facti sebagaimana kami uraikan di dalam butir7 jelas meniadakan maupun bertentanqan dengan Jurisprudensi/preseden yang telah secara umum diterima oleh DepartemenHukum dan HAM Republik Indnesia cq. Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana telahPemohon Kasasi coba buktikan di dalam persidangan denganbukti P5 s/d P9.
    (buktibukti mana ternyata tidak dipertimbangkanoleh judex facti) ;Bahwa, Pemohon Kasasi berpendapatbahwa uraian akan kriteriadi dalam penentuan persamaan antara dua buah mereksebagaimana judex facti uraikan di dalam halaman 21 dan 22perkara a quo adalah kriteria yang telah sesuai dengan ketentuanhukum khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15Tahun 2001 dan karena kriteria tersebut ternyata juga sudahdiikuti oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 19-01-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbp
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SYARIFAH NAYLA
Terdakwa:
HAM FIRMAN LEI
35 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ham Firman Lei tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ham Firman Lei dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
    Penuntut Umum:
    SYARIFAH NAYLA
    Terdakwa:
    HAM FIRMAN LEI
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 26-06-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 428/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 18 Juli 2024 — Pembanding/Penggugat : YOHAN YUSUP HAM
Terbanding/Tergugat : YENNY THERESYA SUNARYO
29 — 0
  • Pembanding/Penggugat : YOHAN YUSUP HAM
    Terbanding/Tergugat : YENNY THERESYA SUNARYO
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 15-12-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
ANTON HAM
31 — 17

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Anton Ham, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bendel laporan penggunaan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang titipan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tertanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi Edy Darmawan Dan Terdakwa Anton Ham;
    • 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang titipan dari Saksi Edy Darmawan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tertanggal 20-01-2020;

    Dikembalikan kepada Saksi Edy Darmawan

    Penuntut Umum:
    ARI SULTON ABDULLAH, S.H
    Terdakwa:
    ANTON HAM
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 84/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 29 Agustus 2018 — YONI MARWAN LAWAN - PT.BII FINANCE - AYATULLAH R.KHOEMINI - KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI CQ KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG - OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA
71 — 24
  • YONI MARWAN LAWAN- PT.BII FINANCE- AYATULLAH R.KHOEMINI- KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI CQ KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG- OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA
    Kementerian Hukum Dan Ham Ri cq Kantor Wilayah Hukum DanHam Sumatera Selatan Di Palembang,bertempat tinggal di KM. 3,5 Kel. 30138 Jl.Jendral Sudirman 20 llir D. IV, llir Tim , KotaHalaman 1 dari 44, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT.PLG.Palembang, Sumatera Selatan 30151, disebutTerbanding semula sebagai Tergugat Ill;4. Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta, bertempat tinggal di MenaraRadius Prawiro Lantai 2 JI. M.H Thamrin No.2 Kelurahan Gambir Kec.
    public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauHalaman 14 dari 44, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT.PLG.organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidakmemiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasarioleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saat initelah diterapbkan pada Undang Undang Republik Indonesia No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumendan diatur dalamPeraturan Menteri Hukum dan HAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-01-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt/2013
Tanggal 10 Januari 2014 — MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI VS NURASTI TOBING, DKK
    MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERAUTARA Cq. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASll! B GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Dolok MartimbangHilinaa, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. BUDIARTO HAREFA, S.H., 2.
    rumah dinastersebut;Bahwa apalagi Judex Facti dalam mengadili perkara ini secara proformabelaka yakni Judex Facti dengan begitu saja menerima alasan dariPenggugat/para Terbanding sekarang Termohon Kasasi sedangkan padaawalnya diberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk menghuni rumahDinas tersebut dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas TermohonKasasi sebagai pegawai rutan/lapas Gunungsitoli dan dasar penghuniannyarumah tersebut oleh Termohon Kasasi yang diberikan Pemerintah RICq.Menteri Hukum dan HAM
    MENTERI HUKUM DAN HAM Cq.KAKANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNGSITOLI danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 219/PDT/2012/PTMDN tanggal 7 November 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanHal 21 dari 21 hal. Put.
    MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. KAKANWIL DEPARTEMENHUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Cq.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 23 Februari 2022 — MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat II : HERMAN AI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat III : ARBAYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat IV : BAHRIAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat V : ARIAMAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat VI : ANDRIANSYAH Diwakili Oleh : H.
50 — 34
  • MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat II : HERMAN AI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat III : ARBAYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat IV : BAHRIAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat V : ARIAMAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VI : ANDRIANSYAH Diwakili Oleh : H.
    MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VII : SOFYANSYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VIII : IBRAMSYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA KAB. PENAJAM PASER UTARA
    Terbanding/Tergugat II : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1507 — 3105
  • Penggugat:
    DPP PARTAI DEMOKRAT
    Tergugat:
    MENTERI HUKUM DAN HAM
    Kemudian, hasil Kongres V Partai Demokrat tersebut didaftarkanke Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan UU No.2/2008 jo.
    Karena, terbitnya objeksengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.
    Kementerian Negara, dan Kementerian Negara dibidang hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian terkaitHalaman 130 dari 200 halaman.
    dalammelakukan proses itu, Kemudian secara prosedural batu ujinya PeraturanMenteri Hukum dan HAM No. 34/2017 apakah sudah benar sesualprosedur Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 diantaranyaadalah kebenaran secara substansi peraturan perundangundangan, UUHalaman 136 dari 200 halaman.
    Hukum dan HAM dilakukan dalamupaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum danHAM. Apabila teradi suatu sengketa kepengurusan, makapengesahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM harusberdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik. Hal ini berartiMenteri Hukum dan HAM hanya. bersifat deklaratif semata,sehingga sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkanakibat hukum baru.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-03-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PDT/2023/PT SMR
Tanggal 12 April 2023 — MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat II : MARHAENAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat III : MAYA SEGARA Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat IV : MARDIANI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat V : MARHAYATI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
Pembanding/Penggugat VI : MUHRAINAH Diwakili Oleh : H.
59 — 14
  • MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat II : MARHAENAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat III : MAYA SEGARA Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat IV : MARDIANI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat V : MARHAYATI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VI : MUHRAINAH Diwakili Oleh : H.
    MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VII : AHMADIANSYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat VIII : MUHAMMAD DIANSYAH Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Pembanding/Penggugat IX : HERLINAWATI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RASIL RIFQI HAM, SH
    Terbanding/Tergugat I : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 020 PENAJAM
    Terbanding/Tergugat II : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-11-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PN POSO Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pso
Tanggal 26 Januari 2022 — Penuntut Umum:
JUSRIN HUSEN, SH
Terdakwa:
MOH FAZHAN Alias HAM
29 — 18
  • Fazhan alias Ham terlash terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak melawan hukum menyimpan narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara seala 3 (tiga) bulan.

    Penuntut Umum:
    JUSRIN HUSEN, SH
    Terdakwa:
    MOH FAZHAN Alias HAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — MENTERI HUKUM DAN HAM RI., II. PT. LAKSANA BUDAYA
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAM RI., II. PT. LAKSANA BUDAYA
    EKSEPSI OBSCUUR LIBEL;Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalahSurat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM ~ RI NomorAHU36852.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN MALANG Nomor 207/Pid.C/2022/PN Mlg
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Rachmad Hidayat
Terdakwa:
Ham Misbakh Akbar
14 — 0
    1. Menyatakan Terdakwa Ham Misbakh Akbartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk berada dijalan umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana dengan sejumlah Rp.99.000,00 (Sembilan puluh sembilanribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1(satu) botol Anggur
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    Rachmad Hidayat
    Terdakwa:
    Ham Misbakh Akbar