;e PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 25 ayat (2) yangberbunyi:"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan dan perpanjangannyasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekaspemegang hak dapat dibenkan pembaharuan hak guna bangunan diatas tanahYANG SAMA "72 n= ono nanan enn nnn ne nn nn nn nen ne en ce ne ne cnne Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaankhususnya Paragaf 3 tentang Tata Cara Perpanjangan JangkaWaktu dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan, Pasal 40petra Uy htesereenrseeeceesrsaereeetce nner ar eee EERE"Hak guna bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya ataudiperbaharui haknya; =~ 7= =n 222 oo onHalaman 6 dari 52 Putusan No.462/Pdt.G/20 15/PN.Smg10.Pasal 42 berburyi ene nne nee ce cece eects"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan atau perpanjangannya berakhirkepada pemegang hak dapat diberikan

pembaharuan hak guna bangunandiatas tanah yang Sama, n= = no nnn nnn nnn nnn noneDengan demikian berdasarkan Ketentuan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, maka Hak Prioritas Utamauntuk mengajukan perpanjangan/pembaharuan kepada bekasPemegang Hak i.c bekas pemegang HGB No. 283/Karangayu atasnama nama N.V. "Bouw & Cultuur Maatschappij KARANGAJU" yangtelah berubah nama menjadi PT.

Kerugian Material karena tertundanya PENGGUGAT untukmelakukan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunanterhadap obyek sengketa a quo sebesar Rp. 5.000.000.000, (limamilyar rupiah); b. Kerugian Immaterial karena terganggunya pikiran dan hilangnya rasanyaman atau aman karena obyek sengketa dikuasai pihak lainsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);24.

Perpanjangan atau Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tidakdapat disamakan ataupun dilakukan/dimohonkan secara bersamaan.6. Bahwa permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang didalilkanTermohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat juga tidak jelas dankabur karena permohonan Perpanjangan Hak Sertifikat Hak GunaBangunan tidak dapat disamakan dengan Pembaharuan Hak SertifikatHak Guna Bangunan ;7.

Bahwa Pembanding juga tidak pernah meminta Terbanding untukmelakukan pembaharuan atas sertifikat Hak Guna Bangunan sehinggatindakanTerbanding adalah bertentangan dengan hukum;8.

/Penggugat mendalilkanGugatan untuk perpanjangan atau pembaharuan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1271, lantas dimanakah batas atas tuntutan perpanjanganatau pembaharuan tersebut??

karena jika dalil perpanjangan SertifikatHak Guna Bangunan dikabulkan Majelis Hakim bersamaan dengandikabulkannya pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka jelashal tersebut melanggar dari arti Perpanjangan dan Pembaharuan karenaperpanjangan dan pembaharuan tidak dapat dilakukan/dimohonkansecara bersamaan ;14.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka mohon agar Yth,Ketua Mahkamah Agung Cq.

Batasan atas dalil Gugatan tersebut jelasuntuk membatasi wilayah tuntutan sebagaimana yang menjadi hak daripihak yang mengajukan Gugatan;58.Bahwa jika Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mendalilkanGugatan untuk perpanjangan atau pembaharuan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1271, lantas dimanakah batas atas tuntutan Perpanjanganatau Pembaharuan Hak tersebut ??

Karotidak melakukan pengawasan dan penindakan sebagimana ketentuanhukum yang berlaku, justru telah bertindak Tutup Mata bahkan secaranyata menerbitkan Pembaharuan dan Pengalihan Izin Trayek dari Fa.Bintang Merdeka yang izinnya telah mati hampir 15 tahun kepadaCV.Murni;V.

Sumatera Transport (PT.Sutra)adalah mengelolah angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) denganmelayani khusus izin trayek MedanKabanjahe (PP), sangat keberatandengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa pembaharuan danpengalinan izin trayek dari Fa.

Bintang Merdeka kepada CV.Murnisebagaimana obyek gugatan a quo;Bahwa Tergugat secara semenamena telah melakukan perbuatanmelawan hukum dimana penerbitan surat keputusan TUN dimaksudyang memutuskan Pembaharuan dan Pengalihan dengan layanan izintrayek dari Fa.

Sementara plafon izin trayek dimaksud sebelum terbitobyek sengketa a quo mencapai 124 unit/248 rit, denganpenambahan melalui pembaharuan dan Pengalihan Trayekdimaksud, justru. dilakukan secara melawan hukum danbertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa penerbitan surat Keputusan Tergugat a quo dilakukanberdasarkan hasil survey dan penelitian yang tidak benar, apalagihasil survey dan penelitian atas pembaharuan dan pengalihanizin trayek dari Fa.

Murni;Bahwa dikalangan angkutan AKDP trayek MedanKabanjahe (PP) bersamakalangan Mahasiswa Sumatera Utara telah melakukan aksi protes danmelakukan unjuk rasa atas rencana Pembaharuan dan Pengalihan IzinTrayek dari Fa.

Perjanjian KerjaBersama PT Thiess Contractors Indonesia Sangatta 2009 2011;8 Bahwa sehubungan pada tanggal 6 Oktober 2011 Perjanjian Kerja Bersama PT ThiessSangatta akan berakhir masa berlakunya maka Penggugat meminta kepada PUKSBSI dan PUK SP KEP agar pada tanggal 20 Juli 2011 dapat dilaksanakanpertemuan pembahasan tata tertib Perundingan pembaharuan PKB 20112013,namun pengurus SPKEP dan SBSI tidak bersedia dan melalui suratnya kepadaPenggugat dengan Nomor 07/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 Juli

No. 138 K/Pdt.SusPHI/201310111213itu maka dari awal Para Tergugat telah terlibat dalam proses atau tahapanpembahasan sebagaimana diterangkan pada butir (7) di atas;Bahwa sebelum pembahasan tata tertib perundingan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama timbul suatu kondisi dimana PUK SBSI dan SPKEP bersikukuh memintaagar susunan tim perundingnya terdiri atas 13 orang sebagaimana tercantum dalamsurat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13September 2011 (vide Bukti P10), Penggugat

No. 138 K/Pdt.SusPHI/2013berdasar atau keliru, tidak memiliki landasan hukum dan ketentuanketenagakerjaan dan tidak ada relevansi dengan (satu) pasal pada tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013 yang belum disepakati oleh tim SPKEP dan SBSI yakni bagian VII (sahnya perundingan) ayat (c.) dan jugapermintaan uang saku sebesar Rp.2 juta yang bukan bagian dari tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013, maka oleh karenanya alasan dansebabsebab mogok kerja tidak memenuhi dan atau melanggar

PKB bukanmerupakan upaya penyelesaian perselisihan hubungan Industrial melainkan161718proses persiapan awal sebelum dilakukan perundingan Pembaharuan PerjanjianKerja Bersama.

No. 138 K/Pdt.SusPHI/20132218 Bahwa akibat mogok kerja untuk mendorong tercapainya kesepakatan PerjanjianKerja Bersama, maka pihak perusahaan telah melakukan tindakantindakan yangmerugikan karyawan.19 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensidiperintahkan untuk menyelesaikan pembahasan Pembaharuan Perjanjian KerjaBersama periode 20112013 dengan Para Tergugat dan/atau karyawan PT.

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persayaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), untukHalaman 2 dari 8 hal : Penetapan nomor: 617/Padt.P/2019/PA. Tbnmengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernamaMOCHAMAD AMIRURROCHMAN umur 1 bulan;8.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datangmenghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan paraPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan ketika akanmengurus pembaharuan KK, untuk mengurus pembuatana Akta Kelahirananak para Pemohon yang bernama MOCHAMAD AMIRURROCHMAN UMUR1 bulan mengalami kendala, hal

danbermeterai cukup (P.7);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembaharuan

benar adalah MOCHAMAD ABDUL ROCHMAN;Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatasMajlis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon sebagaimana terteradalam bukti P.3 dengan yang tertera dalam bukti P.4,P,P.5 dan P.6 adalahpribadi yang satu atau satu orang yang sama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukanatau memilin Nama serta tempat dan tanggal lahir memang sangat beralasanyaitu untuk mengurus pembaharuan

bukti surat P4 ini untuk mencegahpersengketaan dan atau halhal yang merugikan Yoseph Pitangdan atau ahli warisnya ;Didalam bukti surat P4 tersebut tercantum janji dari Sino Liwudihadapan Camat Nita antara lain ;e Tidak akan membantah /merugikan/merampas sewenangwenang terhadap penyerahan yang bertalian dengan jual belliyang telah terjadi ;e la (Sino Liwu) bersedia mengganti kerugian atas hargapenjualan tersebut diatas bila terdapat kekeliruan dalampenjualan tersebut ;P1 berupa surat keterangan pembaharuan

Pitang padatahun 1956;e P1 ini merupakan pembaharuan surat jual beli yangkedua kalinya sedangkan pembaharuan surat jual bellipertama terjadi pada tanggal 4 Januari 1968 (P4) ; P2 berupa surat pernyataan ganti rugi Nomor : 03/GAT/S.P/1982tanggal 1 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh pihak pertamaStanislaus P.

jual beli tanah dan kelapa tanggal 8Januari 1979 yang merupakan pembaharuan dari bukti surat P3 berupasurat jual beli tanggal 6 Juni 1956, sah menurut hukum atau tidak?

Yang untuk itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagaiberikut : 22+ 222202 non non nnn non nnn nen nnn nnn nnn nen nn neeon Menimbang, bahwa pembaharuan jual beli tidak lazim terjadidalam perbuatan hukum jual beli namun tidak dilarang oleh peraturanmaupun undangundang yang berlaku 5on Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidakterungkap fakta adanya halhal yang menyebabkan bukti surat P4 danP1 tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena melanggarsyaratsyarat sahnya

suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal1320 KUH Petdata, ; nn nmin nn nnn nnn nnn nnnon Menimbang, bahwa oleh karena itu asas Konsensuditas dalamhukum perdata yang bernuansa kebebasan berkontrak sebagaimanadimaksud pasal 1338 KUH Perdata patut untuk diberlakukan dalamperkara aquo sehingga perbuatan hukum pembaharuan jual beli harusdinilai legal atau kata lain tidak ada alasan untuk mengenyampingkanbukti surat P4 dan P1 tersebut diatas ;onoo Menimbang, bahwa saksisaksi dari para Tergugat sekarang

Ida Ferywati Tanjung, sebesar Rp.14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) (Bukti P5) dan juga dilengkapidengan kartu anggota penyewa stand pasar Tunjungan K.M.S. dengan No.967/16/1987, tertanggal 13 Agustus 1987 atas nama Ida Ferywati Tanjung(Bukti P6) ; Bahwa Kepala Pasar Tunjungan Perusahaan Daerah Pasar K.M.S. pada tanggal6 Oktober 1993 mengajukan Surat Pengantar No. 511.2/186402.7.02.01.17/93 mengenaipengajuan pembaharuan kartu stand/jyin tempat berjualan di unit Pasar Tunjugan K.MLS.atas

Ida Ferywati Tanjung untuk Stand Lantai I Blok I No. dan StandLantai ID........0...00..Lantai If Blok L.IT No. 4849 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang SurabayaSelatan Perusahaan Daerah Pasar K.M.S (Bukti P7) ; Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Aquo, Penggugat telah memperoleh PembaharuanSurat Ijin Tempat Berjualan yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah PasarKotamadya Dati II Surabaya, sebagai berikut : Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan No. 511.2/1732.K/402.7.02.01/116/93,untuk

stand nomor I/lantai I atas nama Ida Ferywati Tanjung, tertanggal 08 Oktober1993 dan berlaku sampai 25 Oktober 1995 (Bukti P8) ; Pembaharuan Surat Vjin Tempat Berjualan No.511.2/1121.K/402.7.02.01/116/96,untuk stand nomor I/lantai I atas nama Ida Ferywati Tanjung, tertanggal 22 Juli 1996dan berlaku sampai 25 Oktober 1997 (Bukti P9) ; Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan No.511.2/1535.K/402.7.02.01/116/1998,untuk stand nomor I/lantai I atas nama Ida Ferywati Tanjung, tertanggal 20 Agustus1998

dan berlaku sampai 25 Oktober 1999 (Bukti P 10) ; Pembaharuan Surat jn Tempat Berjualan No.511.2/1731.K/402.7.02.01/116/93untuk stand Nomor 4849/Lantai II atas nama Ida Ferywati Tanjung, tertanggal8 Oktober 1993 dan berlaku sampai dengan 25 Oktober 1995 (Bukti P11) ; Pembaharuan Surat jn Tempat Berjualan No.511.2/1119.K/402.7.02.0/116/96untuk stand Nomor 4849/Lantai II atas nama Ida Ferywati Tanjung, tertanggal22 Juli 1996 dan berlaku sampai dengan 25 Oktober 1997 (Bukti P12) ; Pembaharuan Surat

Rimba Rokan Perkasa, adalah berada diwilayah hukum pemerintahan Bengkalis (vide Bukti P 6);Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat,merupakan pembaharuan terhadap izin yang diterbitkan oleh Bupati Siak(saat itu dijabat H.

DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22Desember 2006 Nomor : SK.554/MenhutII/2006 tentang Pembaharuan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.

SK.554/MenhutII/2006 tentang Pembaharuan UPHHKHT an.

SK.554/MenhutII/2006tentang Pembaharuan IUPHHKHT an.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjutKeputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171Huk/2018 tertanggal31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere Serpong;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171Huk/2018 tertanggal31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere Serpong ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171Huk/2018tertanggal 31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere Serpong; dan ;4.

Memori Kasasi PemohonKasasi (Gubernur Banten), menurut kepastian hukumnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berkekutan hukum PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor56/G/PU/2019/PTUN.SRG, tanggal 30 Desember 2019;Dan, atau dengan mengadili sendiri:1) Menerima seluruh keberatan Termohon Kasasi/dulu Tergugatdalam pokok perkara, sebagai alasan yang baik dan benar;2) Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku, KeputusanGubernur Banten Nomor 596/Kep.171Huk/2018 tertanggal 31Mei 2018 tentang Pembaharuan

Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalamihambatan dalam mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon Il, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapandari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alasPenetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 2 dari 10 halamanhukum untuk mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon Il;8.

dengan namaPemohon dan Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk, Kartu KeluargaPara Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PNSPemohon Il, sehingga Pemohon menemui kendala ketika mengurusPembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon Il.Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas, ParaPemohon membenarkan ;Penetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 6 dari 10 halamanBahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodatatersebut disebabkan adanya kendala ketika mengurus pembaharuan

di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon sertaljasah dan SK PNS Pemohon II sehingga Para Pemohon mohon agarbiodata Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sama dengannama Pemohon dan Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk, Kartu KeluargaPara Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PegawaiNegeri Sipil Pemohon Il;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan perubahan biodata sebagaimana tersebut di atas demikepentingan mengurus Pembaharuan

Halini adalah karena kesalahan Modin Desa setempat ketika memberikan datake Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben pada waktu Pemohon danPemohon II menikah ;Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon juga menerangkanbahwa ketika Pemohon II mengurus pembaharuan data PNS mengalamikendala karena biodata Para Pemohon berbeda di Kutipan Akta Nikahdengan nama Pemohon dan Pemohon Il di Kartu Tanda Penduduk, KartuPenetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 8 dari 10 halamanKeluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran

Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PegawaiNegeri Sipil Pemohon II adalah akibat kesalahan Modin Desa dan kelalaianPemohon dan Pemohon II ketika memberikan data ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Omben, maka majelis memandang hal tersebut sangat wajarterjadi, apalagi pada umumnya masyarakat pedesaan tidak terlalu peduliterhadap biodata yang benar ;Penetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 9 dari 10 halamanMenimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untukmengurus pembaharuan

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 96 /HGB / BPN.36.04 / 2020 tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pembaharuan Hak GunaBangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 14 /Anyar Seluas 18.600 M 2 Terletak di Desa Anyar , Kecamatan Anyar, kabupatenSerang, Provinsi Banten Atas nama PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon ,berkedudukan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan.2.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 96 / HGB /BPN.36.04 / 2020 Tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan Atas Tanah NegaraBekas Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor 14 / Anyar Seluas 18.600 M 2 Terletak diDesa Anyar , Kecamatan Anyar, kabupaten Serang, Provinsi Banten Atas namaPT.Ktrakatau Industrial Estate Cilegon , berkedudukan di Kota Administrasi JakartaSelatan.2.

.(2) Perpanjangan atau pembaharuan hak Guna bangunan di catat dalam bukutanah pada kantor pertanahan.8.

GUGATAN KURANG PIHAKa.Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatan halaman 10 SuratAgus Surahmat & Partners Nomor 0060/Somasi/I/2021 tanggal 07 Januari 2021perihal Somasi dan Keberatan atas diterbitkkannya HGB No. 00103(Pembaharuan Ke 3) PT.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor96/HGB/BPN.36.04 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pembaharuan Hak GunaBangunan atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Sertipikat Nomor14/Anyar seluas 18.602 m2 terletak di Desa Anyar, Kecamatan Anyar,Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama PT. Krakatau Industrial EstateCilegon berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;2.

Bahwa selanjutnya Saksi memuatkejadian perselisian antara Saksidan Terdakwa tersebut di TabloidSumba Pembaharuan edisi 27 tanggal23 s.d 27 Maret 2010 dengan judul Narno Intel Kodimterlalu overacting, lagaknya seolah olah premankampung dan padae saat memuatberita tersebut Saksi tidakkonfirmasi terlebih dahulu kepadaTerdakwa karena dalam masalah iniSaksi sendiri adalah korbanpengancaman.9.

UmbuTonga, SH) pada saat itu) Terdakwa meminta kepadaSaksi 1 untuk memulihkan nama baiknya melalui tabloidSumba Pembaharuan dan selanjutnya masih ada urusanadat yang harus diselesaikan kemudian permintaanTerdakwa disepakati Saksi 1.5.

Bahwa sekira Pukul 12.00 Wita Saksi menuju Kodim,setelah di Kodim Terdakwa mengajak menghadap Dandimpada saat bertemu Dandim mengatakan *Bahwa ada beritadi Koran tabloid Sumba Pembaharuan yang isinyamenyerang nama baik dan kehormatan TNI AD khususnyakorp intelejen dan juga mencemarkan nama baik pribadianggota Saya atas nama Terdakwa, kira kira kami bisadibantu) untuk menyelesaikan secara hukum kasus ini?

Jawab wartawan "Saya iniPimred Sumba Pembaharuan sambil menunjukkan kartuPers an.

Markus Salaka danistrinya (wartawan Waingapu Post) dan istri Saksi 1datang kerumah Terdakwa mewakili kawan pers untukmeminta maaf atas berita yang diterbitkan didalamtabloid Independen Sumba Pembaharuan Tahun II edisi1528 Maret 2010 di Head Line yang berisi NarnoIntel Kodim terlalu) over acting, lagaknya seolah olahpreman kampung dan hasil pembicaraan dirumah Sadr.Markus Salaka yang isinya 1.

Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai ... Tergugat 1;PUNARA Binti MISLAN, bertempat tinggal di Dsn Bahagia Rt.005 Rw.002Kel. Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai..

Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana poin 2ternyata Pihak Kedua tidak memenuhi janjinya tersebut maka terhadapjaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM No. 00256/Pembaharuan Atas Nama Subaidi, yang terletak di DesaPembaharuan dengan luas 1.615 M2 dijual melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Pihak Keduakepada Pihak Pertama.4.

Bahwa pelaksanaan kegiatanRedistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dalam bentukProgram Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang juga dilaksanakan di DesaTapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau pada tahun 2009 s/d2012. Bahwa pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Baratmengalokasikan anggaran untuk kegiatan Redistribusi Tanah (PPAN) untuk wilayahProvinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sekadau.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan KabupatenSekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor : 52016141112009, tanggal 24November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan AgrariaNasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P.) TAMBUNAN(Almarhum) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan KabupatenSekadau.

Bahwa pelaksanaan kegiatanRedistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dalam bentuk12Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang juga dilaksanakan di DesaTapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau pada tahun 2009 s/d2012. Bahwa pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Baratmengalokasikan anggaran untuk kegiatan Redistribusi Tanah (PPAN) untuk wilayahProvinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sekadau.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan KabupatenSekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor : 52016141112009, tanggal 24November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan AgrariaNasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P. TAMBUNAN(Almarhum) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan KabupatenSekadau.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan KabupatenSekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor : 52016141112009, tanggal 24November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan AgrariaNasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 596/Kep.272Huk/2015 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol CinereSerpong yang dikeluarkantanggal 01 Juni 2015 oleh TERGUGAT;Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 596/Kep.272Huk/2015 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol CinereSerpong yangdikeluarkan tanggal 01 Juni 2015;4.

Bahwa gugatan Para PENGGUGAT aquo pada pokoknya, denganPetitum/Tuntutan;1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanGubernur Banten Nomor: 596/Kep.272Huk/2015,tanggal 1 Juni 2015, tentang Pembaharuan PenetapanLokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JalanRuas Jalan Tol CinereSerpong;3) Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KeputusanGubernur Banten Nomor: 596/Kep.272Huk/2015,tanggal 1 Juni 2015, tentang Pembaharuan PenetapanHalaman 21 dari 89 halaman,

Gubernur Banten nomor 118/602Pem/2015,tanggal 11 Mei 2015, perihal Laporan Hasil Rapat KoordinasiPembahasan Usulan Pembaharuan Persetujuan PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol JORR II, dengankesimpulan rapat adalah;Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol JORR IlRuas CengkarengBatuceperKunciran, Ruas KunciranSerpong danCinereSerpong dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 71Tahun 2012 Tentang

Bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa Surat yang dikeluarkanoleh Bupati Tangerang dengan surat Nomor 591/029/PL.DTRP,Tanggal 12 Juli 2007 melangar hukum seharusnya PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Tangerang bukankepada Gubernur Banten (TERGUGAT) karena Gubernur hanyamenetapkan Keputusan tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan TolCinereSerpong Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015,tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

T1 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 596/Kep.272Huk/2015 tanggal1 Juni 2015 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere Serpong(fotokopi sesuai asli);2. T2 Surat Plt.

Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalamihambatan dalam mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon I, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dariPengadilan Agama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alashukum untuk mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil PemohonI;8.

Halaman 5 dari 13 halamanmenemui kendala ketika mengurus Pembaharuan Data Pegawai NegeriSipil Pemohon 1;2.

Kantor Urusan AgamaKecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tidak menanyakan terlebihdahulu kepada Para Pemohon sehingga tidak sama dengan biodata ParaPemohon;e Bahwa, saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahannama tersebut karena kelahiran Pemohon II dan juga nama orang tuapara Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikahnya tidak sama denganyang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, aktakelahiran. ijazah serta SK para Pemohon, sehingga para Pemohonmenemui kendala ketika mengurus Pembaharuan

digunakan dalam Kutipan Akta Nikah dengan penulisankelahiran Pemohon II demikian pula nama orang tua para Pemohon' yangdigunakan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, ijazahdan SK Pemohon ;Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengubah biodata dalambuku Kutipan Akta Nikah a quo untuk disesuaikan dengan biodata dalam KartuKeluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, ijazah dan SK Pemohon tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaituuntuk mengurus Pembaharuan

nama suami dan isteri juga harus jelas dan sesuai dengan identitasyang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun KartuTanda Penduduk yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon telah sesuai maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dan olehkarena diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon didasari adanyakepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk mengurus Pembaharuan

., Nomor88, berupa Pembaharuan Perjanjian dan Pengakuan Hutang, tertanggal31 Desember 1987, saat mana seharusnya Tergugat sudah melunasi danmemenuhi isi Pasal 1 Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan,tetapi Tergugat belum melunasinya sehingga dibuatkan lagi AktaPengakuan Hutang Tergugat kepada ayah Penggugat yakni hutangmenjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan waktu pembayaranpaling lambat adalah 30 Juni 1988; Namun kebaikan ayah Penggugat initetap tidak dihargai Tergugat dengan

Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan BangunanNomor 40 dan Pembaharuan Perjanjian dan Pengakuan HutangNomor 88 sesuai Akta Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH,dinyatakan batal oleh karenanya;4.

Bahwa keterkaitan Pembaharuan Perjanjian dan Pengakuan HutangNomor 88, tanggal 31 Desember 1987 adalah karena Tergugat tidakmembayar Angsuran Rp15.000.000,00 dan Tidak membayar angsuranRp30.000.000,00 sesuai Perjanjian Nomor 40, makalahirlahPembaharuan Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 88, tanggal31 Desember 1987 tersebut, dengan demikian bagaimana bisa adakwitansi Pembayaran Rp50.000.000,00 pada hal dalam Perjanjiantidak ada item Pembayaran Rp50.000.000,00 maka dari hitungHal. 15 dari 22 hal

sangat tidak akurat/tidak saksama dalam membacaPerjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 40 tanggal 16September 1987 dan Pembaharuan Perjanjian dan Pengakuan HutangNomor 88, tanggal 31 Desember 1987, dengan demikian telah terjadikekeliruan dalam Pertimbangan Hukum dan kekeliruan pula dalamPenerapan Hukumnya;.

Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 40dan Pembaharuan Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 88 sesuaiAkta Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., dinyatakan batal;4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek PerjanjianIkatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 40 sesuai Akta NotarisHal. 25 dari 22 hal. Put.

Juli 1996(transaksi jual beli pembaharuan) tersebut diatas kepada Aparat PemerintahDesa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas (vide;Gambar Kasar II).GAMBAR KASAR I.

harga objek transaksi jual beli pembaharuan kepadaTergugat dan Tergugat telah menerima seluruh pembayaran harganya dariPenggugat, Memberikan seluruh pesangon kepada Tergugat dan Tergugat telah menerimaseluruh pesangon dari Penggugat.Namun Tergugat tetap beritikat jahat atau buruk (te kwader trouw), Tergugattidak mau mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketaHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.

Bms.transaksi jual beli pembaharuan untuk dibalik nama kepada Penggugat dandikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli dan pemilik yang sah.

dan objeknya kami sebut objeksengketa transaksi jual beli pembaharuan) dengan kesepakatankesepakatan sebagaiberikut :Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersamasamatelah melaporkan perihal transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15Juli 1996 (transaksi jual beli pembaharuan) tersebut diatas kepada Aparat PemerintahDesa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.Menimbang bahwa Pengugat juga menyatakan meskipun Penggugat telahmembayar lunas seluruh harga objek transaksi jual beli pembaharuan kepada Tergugatdan Tergugat telah menerima seluruh pembayaran harganya dari Penggugat, memberikanseluruh

Selanjutnyapada tanggal 19 November 2007, Penggugat telah mengajukan suratpermohonan kepada Tergugat II perihal pembaharuan atas Sertipikat HGBNomor 8/Kelurahan Perak Timur tersebut;Bahwa atas permohonan pembaharuan hak atas tanah yang diajukan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II telah mengeluarkanKeputusan Nomor 131550.135.12008 tanggal 31 Januari 2008 tentangpembaharuan Hak Guna Bangunan atas nama The Budi Tedjo Prawiro,atas tanah di Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantikan,

Putusan Nomor 102 PK/TUN/201710.11.12, Biaya permohonan pembaharuan hak (HGB Nomor 8/Perak Timur)sebesar Rp25.000,00 pada tanggal 27 Maret 2008; Biaya permohonan pengukuran dan transportasi petugas ukur sebesarRp631.000,00 pada tanggal 1 April 2008;Bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibanterkait dengan permohonan pembaharuan HGB Nomor 8/Kelurahan PerakTimur, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat KeputusanKeputusanTergugat Il Nomor 131550.135.12008 tanggal 31 Januari 2008

tersebut;Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Tergugat Il Nomor 131550.135.12008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Persetujuan Pembaharuan HakGuna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Rajawali Nomor 86.Surabaya dan dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban Penggugat ataspembayaran biayabiaya terkait, maka sudah seharusnya Tergugat Ilmemproses dan menerbitkan Sertipikat pembaharuan atas tanah HGBNomor 8/Kelurahan Perak Timur yang terletak di Jalan Rajawali Nomor86 Surabaya tersebut.

Namun ironisnya Tergugat II tidak juga menerbitkanSertifikat atas Pembaharuan HGB Nomor 8/Kelurahan Perak Timur;Bahwa untuk itu pada tanggal 03 Maret 2009 Penggugat telah mengajukansurat permohonan kepada Tergugat II tentang Permohonan PendaftaranPembaharuan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah luas 1.550 m?

Putusan Nomor 102 PK/TUN/2017(HGB) pembaharuan dari Sertifikat HGB Nomor 8/Kelurahan Perak Timur,atas nama: The Budi Tedjo Prawiro alias The Swie Hok (Penggugat), atastanah seluas 1.550 m?

Emil Syaifuddin, Sidoarjo, tanggal lahir 15 Oktober 2019 (umur 4 tahun 9 bulan)) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;