Ditemukan 126119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 3 April 2023 — Pemohon:
PRAPTO PRAYITNO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TENGAH
35 — 24
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 30-03-2023 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Mei 2023 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
Termohon:
1.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
2.KETUA UMUM DPP PARTAI AMANAT NASIONAL PAN Bpk. H. ZULKIFLI HASAN, SE., MM
3.KETUA BADAN SAKSI NASIONAL DPP PARTAI AMANAT NASIONAL PAN
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BPK. IR. JOKO WIDODO
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU DKI JAKARTA
131 — 25
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 26-08-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 76/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Oktober 2022 — Pemohon:
DR.IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK,SH,MH
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT
7.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO MENTENG JAKARTA PUSAT
69 — 14
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 30 Januari 2024 — Pemohon:
Prof. Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
20 — 13
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 16-05-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Ksp
Tanggal 3 Juni 2024 — Pemohon:
H. T. MAIMUN
Termohon:
1.Kepala Propam Kabupaten Aceh Tamiang
2.Kepala Propam Provinsi Aceh
3.Kapolda Aceh
33 — 0
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
84 — 39
  • Bahwa tidak sahnya Penghentian Penyidikan dalam permohonan aquo adalahpermohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil4. Bahwa Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana tidak secara tegasmenyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat PenghentianPenyidikan.
    SAYID MN FADLISekda Kota Balikpapan oleh karena kedua orang tersebut belum pernahdilakukan proses penyidikan oleh Termohon namun terhadap kasusdugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Unggas Balikpapanpenyidikannya telah selesai dengan rincian penyidikan sebagai berikut :a) Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus PoldaKaltim tanggal 24 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.sidik/. 201/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017,Pemberitahuan Dimulai Penyidikan NomorSPDP/74/VII
    Di samping itu pula penyidikan harusdilaksanakan secara profesional. Sehingga anggapan Pemohon' yangmenganggap Termohon telah menghentikan penyidikan hanya karena tidak adaperkembangan yang signifikan dalam proses penyidikan hanya dilihat dari sisikebaikan Pemohon semata, karena pada faktanya proses penyidikan atas perkaratersebut masih beigalan. Termohon tidak akan melakukan proses penyidikansecara gegabah yang nantinya akan merugikan pihak lain.5.
    karena faktanya proses penyidikan atas perkara a quo masih berjalan.6.
    Bpp2) Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU KPK menyatakanbahwa:(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KomisiPemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkanperkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian ataukejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KomisiPemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaansebagaimana
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Tng
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
1.AGUS DARMA WIJAYA
2.MUHAMAD ARDIANSYAH
Termohon:
1.KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES TANGERANG SELATAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.ASISTEN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
23 — 7

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;----------------------
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan sesuai Surat Ketetapan Nomor : SK.Sidik/57/VII/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 12 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Termohon I dinyatakan tidak sah secara hukum;-----------------------
    3. Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan kembali berkas perkara tindak
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Skt
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
MARTHEN JELIPELE
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
109 — 59
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Mei 2019 — Pemohon:
GEMPAR HARAHAP
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
25 — 10
  • Termohon IV juga tidak ada memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pemohon,sehingga Pemohon merasakan ketidak adilan, ketidak pastian penegakanhukum dan tidak mengetahui pasti proses hukum yang dilakukan olehTermohon IV terhadap terlapor;Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan suatu keharusan diberikan oleh Termohon IV kepadaPemohon selaku korban/ pelapor sebagaimana ditegaskan diadalamPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    ,Nomor 21 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN,pada Pasal 6, pasal 11 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:Pasal 6:Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnyadisingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadutentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasanpenyidik;Pasal 11 Ayat (1)huruf a:Informasi penyidikan melalui Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP
    Menyatakan tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan olehTermohon IV terhadap laporan Pemohon sebagaiman SURAT TANDATERIMA LAPORAN POLISI Nomor: STTLP/437/III/2018/SPKT PERCUTtanggal 07 Maret 2018 adalah tidak berdasarkan hukum;3.
    Melalui Jawaban ini Termohon Il membenarkanbahwa Termohon II memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan danpengawasan terhadap Termohon IV dan tentang hal tersebut tentunyadipastikan sudah dilakukan Termohon II, namun terkait penyidikan yangdilakukan Termohon IV dalam perkara yang dimohonkan praperadilan nantinyasecara hukum adalah mutlak tanggung jawab dari Termohon IV, karenakegiatan penyidikan yang dilakukan Termohon IV adalah kegiatan yang bebasdari intervensi dan campur tangan siapapun
    Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dalildalil PermohonanPraperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwaTermohon IV telah melakukan penghentian penyidikan terhadap laporanPemohon, sangat tidak berdasar dan demi hukum harus di tolak.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mjk
Tanggal 20 Mei 2019 — Pemohon:
SONY MUJIONO
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Magersari Kota Mojokerto
42 — 12
  • Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b.
    penyidikan perkara sedang; ataud. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah, Halaman 6 dari 33 Putusan Pra Peradilan Nomor 02.
    Bahwa sebelum pada akhirnya Termohonmenghentikan penyidikan perkara dengan Surat PerintahHalaman 16 dari 33 Putusan Pra Peradilan Nomor 02./Pid.Pra/2018/PN. MjkPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP/08.b/I/2019/Satreskrimtanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor : STap/01/I/Res.1.8./2019/ Satreskrim tanggal 29 Januari 2019 tentangpenghentian penyidikan.
    Bahwa tindakan Termohon tersebutsetelah melakukan penghentian penyidikan dan memberitahukankepada Pemohon tersebut sudah dilaksanakan dengan SP2HPsesual dengan ketentuan Pasal 76 (3) Perkap No. 14 tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (yang menyatakan :dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wayjibmengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepadapelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya ..... ), artinyatidak ada perbuatan yang salah yang dilakukan
    Nomor:SPLidik/O8/III/2018/Reskrim3 T2.B Surat Perintah Penyidikan Nomor : .
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon:
YAP LING LI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
48 — 15
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cms
Tanggal 23 Maret 2020 — Pemohon:
EM SOELAEMAN S.,SH, M.Hum Bin HASAN RO'I
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Banjarsari Polres Ciamis
2.Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis
34 — 8
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 29/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
55 — 32
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 113/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
1.RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA, SH
2.ENNI MARTALENA PASARIBU, SH, MH, MKn
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
66 — 194
  • TAP /73.b / XII/2019/Ditreskrim tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA, SH dan ENNI MARTALENA PASARIBU Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Termohon) adalah Sah;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Termohon sebesar NIHIL
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 21 Desember 2020 — Pemohon:
NINA ANGGRAENI
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kaplres Kota Bogor Kota
23 — 7
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 06-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Stb
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
Irwansyah
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Kepala Kepolisian Sektor Padang Tualang
16 — 12
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
ASLIAH RITONGA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
27 — 6
  • Melakukan Gelar perkara terhadap hasil penyidikan Laporan PolisiNomor: LP/238/II/2017/SU/RESLBH tanggal 06 Februari 2017, atasnama Pelapor ASLIAH.Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan didapat faktafakta sebagaiberikut :1.
    negeri dengan menyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Hakimberpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai tidaksahnya penghentian Penyidikan merupakan materi dari Praperadilan;Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke1 dan ke2 KUHAP merumuskanpengertian Penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa Penyidikadalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan Penyidikan,Sedangkan Penyidikan
    Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak Pidana;Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapatapa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatanpelanggaran dan kejahatan, maka dalam hal ini penyidik berwenangmenghentikan penyidikan;2.
    2020,tentang penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/238/II/2017/SU/RESLBH tanggal 06 Februari 2017, an.
    menyebutkan Penghentian Penyidikan dilakukanmelalui Gelar Perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon IIsejak menerima Laporan dari Pemohon tentang dugaan tindak pidanaPemalsuan Tanda Tangan dalam Surat Ganti Rugi Tanah (bukti TI.T.II17)kemudian menerbitkan Surat perintanh Penyidikan (bukti TI.T.II2) lalumenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti suratbertanda TI.TII3) dan melakukan pemberkasan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN PALU Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Pal
Tanggal 16 Februari 2023 — Pemohon:
1.Boyamin Bin Saiman
2.Komaryono, SH
3.ARIF SAHUDI, SH
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
54 — 19
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
100 — 79

  • 2. Menyatakan tidak sah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon (in casu Kapolsek Sumur Bandung).

    3. Menyatakan tidak sah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 .

    4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali perkara pidana dan melanjutkan penyidikan atas nama Tersangka DONNY SOPANDI, ST, MM dan dr. SANDY SOFIAN SOPANDI yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1954/B/X/2015, tanggal 23 Nopember 2015 ;

    5. Membebankan kepada Termohon seluruh biaya perkara permohonan yang hingga kini masih Nihil.

    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
    penyidikan.
    Apakah keputusan penghentian penyidikan telah melalui duatahapan gelar perkara luar biasa? Apabila tidak, maka patut diduga bahwapenghentian penyidikan belum dilakukan sesuai dengan prosedur ; Bahwa oleh karena itu, tindakan Termohon yang menerbitkan Surat perintahPenghentian Penyidikan (SP3) No.
    TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (DISINGKAT DENGANSP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANGDITERBITKAN OLEH TERMOHON (IC.
    dan Surat perintah71Penghentian Penyidikan Nomor: SP.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Khusus
Register : 14-03-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN WATAMPONE Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wtp
Tanggal 1 April 2022 — Pemohon:
H.MAPPA
Termohon:
1.Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
2.KEJAKSAAN NEGERI BONE cq. KASI PIDUM
45 — 6